Langkah ini diambil sebagai peringatan keras bagi pihak-pihak di balik akun media sosial tersebut.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam beralasan tudingan keterlibatan SBY di balik kasus ijazah Jokowi itu bukan sekadar suara-suara murni dari masyarakat.

Umam melihat ada pola yang sangat terlihat dari penggiringan opini ini.

“Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuin (murni) dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial,” katanya dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis (1/1/2025).

Umam mencermati, proses dan karakter dari media sosial ini cenderung terkoordinasi berulang.

“Oleh karena itu kita mencermati disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak reputasi juga ruang demokrasi,” katanya.

Diakui Umam, SBY sangat terganggu dengan tudingan itu.

“Ada kekhawatiran kalau misal diam itu kemudian dimaknai oleh masyarakat yang begitu mudah mengkonsumsi materi-materi yang tidak mendidik seperti itu kemudian sebagai sebuah bentuk pembenaran tentu itu sangat tidak mendidik.

“Kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan preseden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal,” tegasnya.

Dalam proses somasi ini, pihaknya tidak hanya melihat reputasi dan kehormatan, tetapi ruang pendidikan politik yang harus dilakukan dalam konteks kebebeasan bereskpresi.

Apakah pihak-pihak yang melayangkan tudingan di media sosial ini pro Jokowi atau pihak yang netral?

Umam tidak mau berspekulasi masalah ini.

Dia hanya melihat akun-akun itu merebak secara sporadis, namun angka views-nya tidak terlalu besar.

“Kadang itu ada yang sampai e ribuan bahkan di angka 10.000. Dibanding dengan angka-angka yang pemberitaan mungkin bisa sampai jutaan dan lain sebagainya,” katanya.

Meski begitu, menurutnya, fitnah itu tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi kebenaran baru yang tidak mudah diklarifikasi.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya asumsi prasangka yang berkembang yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan dan kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif ke depan,” katanya.

Umam juga meminta agar kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)  juga memiliki sistem yang  bisa mendeteksi secara akurat siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut.

Ditegaskan Umam, somasi itu hanya proses awal yang sebenarnya memberikan ruang bagi aktor-aktor yang berada di balik itu untuk segera mengakhiri tindakan mereka.

“Kemudian di saat yang sama memberikan ruang klarifikasi sekaligus juga permintaan maaf kalau misal yang bersangkutan memungkinkan melakukan itu, memiliki itikad baik dan sekaligus ini juga menjadi sebuah ultimatum sekaligus juga peringatan keras,” katanya.

Namun, jika proses itu tidak berjalan, Partai Demokrat siap membawa masalah ini pada ranah hukum.

Partai Demokrat tidak memberikan batas waktu tertentu untuk proses somasi ini, dan berharap prosesnya secara natural

“Yang pasti dalam konteks ini sikap dan ketegasan dari Pak SBY dan keluarga Partai Demokrat disampaikan kepada publik untuk memberikan klarifikasi tabayun sekaligus juga penegasan bahwa kita sama sekali tidak terlibat di dalam konteks isu itu dan jangan dibawa-bawa untuk masuk ke ranah isu-isu yang sama sekali tidak produktif dalam konteks demokrasi dan juga perdebatan politik ke depan,” tukasnya

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrar, Andi Arief menyebut SBY sangat terganggu dengan isu tersebut.

SBY disebut-sebut sudah mempertimbangkan untuk mengambil jalur hukum terhadap pihak yang memfitnahnya.

“Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini,” kata Andi dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, Rabu (31/12/2025).

Andi menuturkan bahkan SBY turut dituduh telah berkolaborasi dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu.

Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. Dia juga mengatakan hubungan SBY dan Jokowi baik-baik saja.

“Atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Bu Megawati dalam mengungkap (isu) ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu tidak benar.

“Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik,” ujar Andi.

Andi menuturkan jika fitnah tidak dihentikan, maka SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

Sehingga, dia berharap fitnah mengaitkan SBY dengan kasus dugaan ijazah Jokowi agar dihentikan.

“Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh proses hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa SBY kini sudah tidak berfokus lagi di dunia politik tetapi menekuni seni lukis dan mengurus klub voli, Lavani.

“Hari-hari politik (di Partai Demokrat) kan sudah dipimpin oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono),” katanya.

Megawati tak beri perintah, tapi kader bergerak

Sama halnya dengan SBY, Megawati juga siap mempertimbangkan langkah hukum.

Politikus PDIP, Guntur Romli mengatakan pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut.

Dia juga menyebut pihaknya mendukung langkah SBY usai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi.

“Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan.”

“Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama,” katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (1/1/2026).

Guntur menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader.

Dia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati.

“Tidak ada perintah (dari Megawati melakukan upaya hukum). Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader.”

“Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami,” tuturnya.

Jokowi sebut ada operasi politik

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahunan bergulir.

Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena dia yakin dengan ijazah asli yang dipegangnya.

Dia tidak menunjukkan ijazah karena dua alasan. Pertama, karena ada aduan di Bareskrim.

“Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?,” katanya dikutip dari wawancara eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025).

Menurut Jokowi, akan lebih baik kalau pembuktian tudingan ijazah palsu ini di pengadilan karena akan kelihatan proses hukum yang adil.

“Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?,” kata Jokowi sambil tersenyum.

Jokowi melihat ada agenda besar politik dan ada operasi politik sehingga isu ijazah palsu ini sampai bertahun-tahun tidak selesai.

Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu yang mau men-downgrade dan menurunkan reputasi yang dia miliki.

“Meskipun saya enggak merasa punya reputasi apa-apa,” ujarnya sambil tersenyum.

Kenapa harus diturunkan reputasinya?

Jokowi menduga ada kepentingan politik di baliknya.

“Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ,” katanya.

Jokowi pun masih dengan keyakinannya bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya.

“Akan kupastikan. Ya,” katanya.

Siapa orang besar itu?

“Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan,” jawabnya.

Menurut Jokowi, di tengah masa-masa ekstrem seperti ini, seharusnya konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini.

“Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robot. Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan,” ujarnya