– Tengah viral di media sosial kisah pria meninggal dunia kelaparan saat merantau hingga tinggalkan surat wasiat.

Sosok pria yang meninggal dunia di perantauan itu diketahui bernama Randika Alzatria Syahputra alias Randi berusia 28 tahun.

Dari kabar yang beredar Randi ditemukan meninggal dunia lantaran diduga kelaparan dan tidak memiliki ongkos pulang.

Randi ditemukan meninggal dunia di teras rumah warga di wilayah Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Pada Jum’at (17/10/2025) lalu.

Dilansir dari Instagram folkshitt Jumat (31/10/2025), dari keterangan postingan, Randi sempat menulis surat sebagai wasiat saat ia ditemukan meninggal dunia.

Dalam surat itu, Randi yang merupakan anak broken home meminta agar jasadnya yang ditemukan dibawa ke rumah ayah dan neneknya yang berada di Palembang.

“Pak/Ibu tolong antarkan ke sini,” tulis Randi.

Ungkap Identitas Keluarga

Selanjutnya, Randi tampak menuliskan alamat tempatnya ingin dibawa pulang.

Selain alamat, ia juga menuliskan nama dan sanak keluarganya yang lain.

Hal ini lantaran dari keterangannya, sang ayah dan nenek sudah meninggal dunia.

Alamat Papa/Nenek di Palembang.

Alm Edy Alhakim (Edy Bonsai)

Nenek Alm Nuraini

JL. KALIMUSI/Lorong Gembira / JL. Saling

Royong RT 33 RW09 No 3986 Depan RS. SITI KHADIJAH / Samping Istana Gubernur KEL. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat 1 PAKJO/WAHITAM.

Saudara Papa

Edy Alhakim

Ikhsan Arpani

Ahmad Pahlevi

Fidya Sukmawati

Saat ditemukan tewas, Randi juga tampak menuliskan identitas dirinya.

Dari sanalah, Randi diketahui merupakan anak broken home.

NAMA – RANDIKA ALZATRIA SYAHPUTRA (RANDI)

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : LUBUK LINGGAU 21 DESEMBER 1997

AGAMA: ISLAM

STATUS: SISWA

ALAMAT : JL. LETKOL ATMO GANG SMK MUHAMMADIYAH RT 53 RW 09 KEL TALANG BANDUNG KIRI KEC LINGGAU BARAT KAB MUSI RAWAS KOTA LUBUK LINGGAU PALEMBANG SUMATERA SELATAN.

Pada keterangan yang lain Randi lantas mengungkap bahwa ia merupakan anak broken home alias kedua orang tuanya cerai.

Ayah : ALMEDY ALHAKIM

Ibu : RINA SUSANTI

Saya : RANDIKA ALZATRIA SYAHPUTRA

Adik : NADYA SUCI MARETTA

Adik tiri : CITRA MAHARANI PUTRI

Sementara belum ada informasi kelanjutan perihal kepulangan jenazah Randi.

Sempat Curi Motor

Ternyata dua tahun sebelum meninggal dunia, Randi sempat mencuri motor.

Namun saat itu Randi menyerahkan dirinya ke polisi lantaran mengaku ingin hidup tenang.

Dilansir dari Instagram Folkkonoha, Randi pun mengakui dirinya mencuri motor.

“Kau maling dimano?,” tanya seseorang dalam video.

(Di mana kamu malind).

Randi pun menjawab sebuah daerah di Sumatera Selatan.

Ia mengaku maling motor di tahun 2019, sementara itu menyerahkan diri pada tahun 2023.

“Di Talang Badung tahun 2019,” ujarnya.

Saat itu Randi mengaku maling motor namun ia ingin menyerahkan diri.

“Untuk apa kamu ke kantor polisi? Menyerah?,” tanya seseorang lagi.

Kamu ke Polres mau apa? nyerahkan diri?

Randi lantas mengaku ingin hidup tenang.

“Idak tahan, nak idup tenang,” akunya.

Tidak tahan, ingin hidup tenang.

Akan tetapi dak diktehaui lanjutan kasus Randi tersebut.

Selama bertahun -tahun, Internal Revenue Service telah meyakinkan pekerja tidak berdokumen bahwa mereka dapat mengajukan pajak tanpa takut informasi mereka yang mengarah pada deportasi mereka. Tampaknya agensi tidak lagi dapat membuat janji itu. Menurut Washington Post, IRS hampir menyelesaikan kesepakatan dengan penegakan imigrasi dan bea cukai yang akan memungkinkan informasi pribadi pribadi yang sebelumnya untuk dibagikan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, ICE akan dapat mengirim permintaan nama dan alamat orang yang dicurigai oleh agen yang tidak berdokumen kepada IRS. IRS kemudian akan merujuk silang nama-nama tersebut di seluruh basis data wajib pajak rahasia untuk mengkonfirmasi informasi mereka. Perjanjian tersebut dilaporkan hanya akan mencakup imigran yang telah diperintahkan untuk meninggalkan negara dan permintaan – perjanjian yang lebih sempit daripada yang diminta oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Trump di masa lalu, tetapi yang masih berjalan lebih jauh dari sebelumnya. Informasi tersebut kemungkinan akan digunakan dalam upaya untuk melaksanakan kampanye deportasi massa administrasi Trump.

Mungkin tampak mengejutkan bahwa IRS belum melakukan ini, tetapi ada alasan bagus untuk itu. Yang pertama adalah melanggar hukum untuk berbagi informasi pembayar pajak. Dengan pengecualian langka yang biasanya memerlukan perintah pengadilan sebelumnya, IRS tidak membagikan informasi pajak siapa pun, termasuk informasi yang mendasar seperti nama dan alamat yang diajukan pada dokumen pajak seseorang.

Alasan kedua adalah uang. IRS telah lama berjanji kepada pekerja tidak berdokumen bahwa aman bagi mereka untuk mengajukan pajak tanpa takut informasi mereka dibagikan dengan penegak hukum. Itu mengakibatkan pekerja tersebut membayar pajak. Banyak dari mereka, sebenarnya. Pekerja yang tidak berdokumen membayar pajak $ 100 miliar pada tahun 2022. Dan, karena sebagian besar pekerja tidak berdokumen mengajukan pajak mereka dengan nomor identifikasi pembayar pajak individu daripada nomor jaminan sosial, mereka tidak dapat mengklaim manfaat seperti kredit pajak penghasilan yang diperoleh. Mereka juga tidak memenuhi syarat untuk tunjangan pensiun jaminan sosial atau asuransi kesehatan melalui Medicare. Per Pusat Kebijakan Pajak, seorang imigran yang datang ke Amerika Serikat pada usia 25 tahun akan membayar $ 200.000 lebih banyak pajak daripada apa yang akan mereka dapatkan dalam manfaat pemerintah.

Administrasi Trump telah mendorong IRS untuk berbagi data tentang pekerja tidak berdokumen untuk membantu dalam upayanya untuk melaksanakan “operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika.” Bulan lalu, DHS meminta IRS untuk membagikan alamat 700.000 yang dicurigai imigran tidak berdokumen – sebuah permintaan yang ditolak IRS. Tetapi permintaan besar itu, menurut Washington Post, memang mengarah pada IRS yang dibuka untuk menegosiasikan kesepakatan pembagian data yang lebih sempit yang tidak akan melanggar undang-undang privasi pajak. Kesepakatan itu sekarang tampaknya sudah dekat.

Sementara tantangan hukum telah diajukan dalam upaya untuk mencegah IRS berbagi informasi untuk tujuan penegakan imigrasi, pekan lalu seorang hakim federal (satu Trump ditunjuk selama masa jabatan pertamanya) menolak mosi untuk memblokir perjanjian semacam itu. Beberapa senator Demokrat telah mulai membunyikan lonceng alarm tentang hal ini, tetapi sejauh ini telah menghasilkan sedikit dengan cara perlawanan. Sementara itu, DHS baru saja menutup lembaga pengawas internal yang mengadvokasi imigran.