Banjit, Risalahpos Network”

Semarak toleransi dan budaya terasa kental di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946, umat Hindu setempat menggelar tradisi pawai Ogoh-ogoh yang memukau ratusan warga, Rabu, 18 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari ritual Pengerupukan dan menampilkan replika mahluk raksasa (Ogoh-ogoh) sebagai simbol pembersihan sifat-sifat negatif di alam semesta maupun di dalam diri manusia.

Dalam kesempatan ini Anggota Koramil 427-05/Banjit, DPP Serka Syamsul Ahmad, menjelaskan pawai ogoh-ogoh bukan sekadar hiburan visual, melainkan bagian penting dari prosesi ibadah sebelum umat memasuki masa keheningan (Catur Brata Penyepian).

“Pawai Ogoh-ogoh ini juga adalah simbol untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif atau Bhuta Kala. Setelah diarak mengelilingi wilayah, patung-patung ini nantinya akan dibakar sebagai lambang bahwa kita telah memusnahkan sifat buruk agar esok hari kita bisa melaksanakan ibadah Nyepi dengan hati yang bersih,” ujar Serka Syamsul Ahmad.

Sepanjang rute pawai, warga dari berbagai latar belakang agama tampak berjejer di pinggir jalan untuk menyaksikan kreativitas seni dari para pemuda Hindu di Banjit.

Anggota Koramil setempat berkolaborasi dengan Polres/Polsek dan unsur keamanan masyarakat (Pecalang) untuk memastikan perayaan Malam Pengerupukan (18 Maret 2026) berlangsung aman, tertib, dan lancar.

(Eka Saputra, Risalahpos Network)

Way Kanan, Risalahpos Network”

Di tengah padatnya tugas pemantauan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, sebuah aksi kemanusiaan luar biasa ditunjukkan oleh anggota Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Way Kanan.

Seorang anggota Markas PMI Way Kanan, Rahmat Shali Akbar, S.STP., M.Si, yang juga salah satu ASN Menjabat Kasie di Kecamatan Umpu Semenguk, terpanggil jiwa kemanusiaan nya rela meninggalkan posko pemantauan lalu lintas di Simpang Empat Kampung Negeri Baru demi menyelamatkan nyawa seorang bocah perempuan yang tengah kritis dan membutuhkan transfusi darah mendesak.

Aksi heroik ini bermula dari keluhan orang tua pasien yang kesulitan mendapatkan stok darah di rumah sakit. Anak mereka, Kyera Almaqvira Nazieha (6 tahun 11 bulan), warga Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, membutuhkan darah dengan golongan A+, sementara stok di rumah sakit dalam kondisi kosong.

Tanpa berpikir panjang, Rahmat Shali Akbar yang di panggil akrabnya Welly yang saat itu sedang bertugas dalam tim pemantau arus mudik, langsung bergerak menuju RS Zainal Fajar Alam (RS Zafa) Way Kanan untuk mendonorkan darahnya.

Diketahui, Kyera telah mengalami sakit sejak akhir tahun lalu. Awalnya ia sering mengalami demam berkepanjangan yang disertai nyeri sendi, serta muncul benjolan kelenjar di bagian belakang leher dan bawah telinga.

Memasuki Februari 2026, kondisi kesehatannya semakin menurun dengan kadar hemoglobin (Hb) yang kerap turun hingga angka 7, sehingga ia harus menjalani transfusi darah berulang.

“Sudah hampir empat kali transfusi, dengan jarak sekitar dua minggu sekali,” ungkap pihak keluarga.

Sebelumnya, Kyera sempat menjalani penanganan di RS Abdul Moeloek Bandar Lampung sejak Januari hingga Maret 2026. Namun hingga kini, penyakit yang dideritanya masih belum dapat didiagnosa secara pasti oleh tim medis.

Saat ini, Kyera menjalani perawatan lanjutan di RS Zafa Way Kanan dalam kondisi yang masih memerlukan perhatian serius.

Langkah cepat yang diambil Rahmat Shali Akbar.S.STP.M.Si menjadi bukti nyata bahwa nilai kemanusiaan tidak mengenal waktu dan situasi. Rabu (18/3)

Di saat banyak orang fokus pada rutinitas tugas, ia justru memilih menyelamatkan nyawa seorang anak yang sangat membutuhkan pertolongan.

Aksi ini pun menuai apresiasi dari masyarakat sekitar, yang menilai bahwa kehadiran PMI bukan hanya sebatas simbol, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat dalam kondisi darurat.

Pihak keluarga berharap adanya perhatian lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk membantu pengobatan Kyera, termasuk ketersediaan darah yang sangat dibutuhkan secara berkala.

Mereka juga berharap segera ada kepastian diagnosis penyakit yang diderita sang anak agar penanganan bisa lebih maksimal.(**)

(Eka Saputra, Risalahpos Network)

– Pengamat politik yang juga mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra mempertanyakan anggota yang ada di Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Pasalnya, dalam komisi reformasi itu, setidaknya ada 5 dari 10 anggotanya yang sempat atau sedang menjadi petinggi Polri saat ini.

Kelimanya adalah yaitu Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang merupakan Kapolri tahun 2016-2019, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menjabat Kapolri saat ini, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang pernah menjadi Kapolri 2015-2016, Jenderal (Purn) Idham Azis pernah menjadi Kapolri 2019-2021, dan Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri merupakan Wakapolri 2024-2025.

“Dari terbentuknya tim reformasi Polri aja kita sudah melihat, seharusnya mereka atau mereka pelaku yang membuat polisi akhirnya harus direformasi,” ucap Sri Radjasa dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu, 19 November 2025.

Alasan Sri Radjasa sebut Para Petinggi Polri di Komisi Justru Penyebab Polri Harus Direformasi

Sri Radjasa dengan lantang mengatakan bahwa para mantan anggota Polri di tim reformasi adalah penyebab mengapa institusi tersebut harus direformasi ke arah lebih baik.

“Harus diakui, mereka yang membuat reformasi, mereka yang membuat Satgas Merah Putih yang bisa kita analogikan seperti SAVAK, polisi rahasia,” kata Sri Radjasa.

“Itu cikal bakal akhirnya polisi harus kita reformasi, itu yang jadi tuntutan publik terhadap polisi,” imbuhnya.

Ada Petinggi Polri Sama dengan Reformasi Setengah Hati

Sri Radjasa melanjutkan klaimnya dengan mengatakan bahwa pembentukan Komisi Reformasi Polri dan penunjukkan anggotanya cukup menjadi pertanyaan publik.

“Memang dari awal kehadiran mereka sebagai tim reformasi itu sudah tanda tanya besar, bukan hanya kami tapi juga publik, ‘Kok seperti ini?’” tambahnya.

Sehingga menurutnya, dengan melibatkan mantan petinggi Polri itu justru memberikan kesan seolah reformasi Polri tak dilakukan dengan sepenuh hati.

“Kondisi ini jadi kayak ada reformasi setengah hati,” kata Sri Radjasa.

– Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Mori Hanafi melontarkan kritik keras terhadap perencanaan pembangunan proyek infrastruktur bendungan pada era pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Mori menilai pemerintahan terdahulu hanya fokus pada pembangunan proyek bendungan tanpa perencanaan yang matang sehingga banyak bendungan yang dibangun tidak memiliki nilai manfaat optimal hingga saat ini.

“Nah, menurut pandangan saya rezim yang lama itu jahat, loh. Dia bangunnya itu kan urusan proyek, pendekatan proyek, dia enggak peduli itu barang enggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, di semua tempat di NTB bendungan enggak bisa dipakai karena enggak ada jaringan irigasinya,” jelasnya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan menteri pekerjaan umum, Senin (17/11/2025), dikutip dari tayangan YouTube Komisi V DPR RI, Rabu (19/11/2025).

Pada saat yang sama, dia memberikan contoh pembangunan Bendungan Tanju di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disebut menelan biaya lebih dari Rp1 triliun. Meskipun sudah menghabiskan anggaran fantastis, bendungan tersebut belum bisa dimanfaatkan dan masih menghadapi masalah agraria.

“Di Bendungan Taju yang (sempat) Bapak (Menteri PU) datangi itu, bayangkan, kita keluar duit Rp1 koma sekian triliun. Ada dua bendungan, sampai sekarang enggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah,” ungkapnya.

Untuk itu, ke depan, dia meminta kepemimpinan mendatang untuk lebih selektif dalam pembangunan bendungan. Dia juga menilai bahwa biaya pembangunan bendungan sangat mahal dan manfaatnya harus dihitung secara komprehensif.

Lebih lanjut, Mori turut mengusulkan agar pembangunan bendungan harus dikaitkan dengan berbagai fungsi lain seperti pengendalian banjir, sistem penyediaan air minum (SPAM), perikanan, hingga pariwisata.

“Kalau cuma dibangun bendungan dan jaringan irigasinya bayangkan habis berapa uang (APBN) kita?” pungkasnya.

– Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi memutuskan bahwa Sahroni Cs tetap menjadi anggota DPR RI periode 2024–2029. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (5/11/2025), MKD menegaskan sebagian anggota DPR yang sempat dinonaktifkan kini diaktifkan kembali, sementara sebagian lainnya dikenai sanksi dengan masa nonaktif terbatas.

Dari hasil sidang, Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak melanggar kode etik dan langsung diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Bahkan, Adies kembali menjabat sebagai wakil ketua DPR RI.

Sementara itu, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dijatuhi sanksi nonaktif sementara dengan durasi berbeda.

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menjelaskan, keputusan ini diambil karena para anggota dewan tersebut dianggap menjadi korban narasi video menyesatkan yang menggambarkan mereka berjoget menanggapi kenaikan gaji dan tunjangan DPR.

Dengan keputusan ini, MKD menegaskan pentingnya menjaga etika publik, profesionalisme, dan kehormatan lembaga legislatif di tengah sorotan masyarakat.

Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda mengatakan penggerebekan tersebut berawal dari laporan suami polwan terkait dugaan perselingkuhan. Laporan tersebut lantas ditindaklanjuti Sabtu (18/10/2025) pukul 04.00 WIB.

“Kami mendapatkan laporan dari suami NW dan kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi sebuah hotel di Ngaglik. Saat itu, memang ditemukan ada NW di salah satu kamar,” ungkap Huda.

Pada saat pengerebekan itu dilakukan, sang polwan diketahui berada di dalam kamar sendirian. Namun, di lokasi ditemukan sejumlah barang bukti yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan.

“Barang bukti sementara yang sudah kita amankan di kamar, ada baju, pakaian dalam, handphone dan barang bukti lain yang saat ini sedang dalam pengembangan. Kebetulan dia (NW) ini tinggal di Blitar dan ke Kota Batu itu mengendarai mobil Toyota Inova milik pria berinisial GP,” terangnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sang polwan diduga terlibat perselingkuhan dengan seorang pria berinisial GP yang tinggal di Blitar yang kemudian diselidiki sosoknya.

“Langkah ke depan kami mencoba melengkapi alat bukti, paralel dengan menunggu hasil evidence (keterangan) dan hasil scientific crime investigation,” tandasnya.

Dari hasil penyelidikan, sosok pria berinisial GP yang diduga jadi pasangan selingkuhan polwan ternyata seorang anggota DPRD Kota Blitar. Informasi ini dibenarkan oleh Polres Blitar Kota. Namun saat penggerebekan, sosok GP tak ada di lokasi kamar hotel.

“Kira – kira demikian (laki-laki merupakan anggota dewan Kota Blitar). Tapi berdasarkan informasi saat kejadian, laki-laki tersebut tidak ada di lokasi,” kata Kasi Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar kepada detikJatim, Selasa (21/10/2025).

Samsul menyebut kasus tersebut saat ini ditangani oleh Polres Batu. Alasannya, karena lokasi penggerebekan berada di wilayah hukum Polres Batu.

“Kami tidak tahu pasti, karena yang menangani Polres Batu. Kami hanya akan menangani kode etiknya (Polwan), sesuai dengan arahan Bapak Kapolres,” terangnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh detikJatim, sosok GP termasuk anggota dewan muda yang berasal dari fraksi PPP. Ketua DPC PPP Kota Blitar Agus Zunaidi saat dikonfirmasi enggan mengomentari kadernya yang diduga terseret kasus perselingkuhan tersebut.

Meski demikian, pihaknya mengaku telah mengirim surat soal penggantian GP kepada ketua DPRD Kota Blitar. Ini karena GP saat ini menjabat sebagai ketua fraksi PPP DPRD Kota Blitar. Hal ini agar GP dapat fokus menyelesaikan masalah pribadinya tersebut.

“Yang bersangkutan (GP) ketua fraksi PPP, jadi kami sudah bersurat ke ketua DPRD untuk dilakukan penggantian ketua fraksi PPP. Kemudian juga agar dinonaktifkan dari kegiatan, supaya konsentrasi menghadapi masalah itu,” kata Agus saat dihubungi, Selasa (21/10/2025).

Tahun lalu, Gubernur California Gavin Newsom memveto RUU yang sangat populer (di antara publik) dan sangat kontroversial (di antara perusahaan teknologi) yang akan menetapkan pedoman keselamatan yang kuat untuk pengembangan dan pengoperasian model intelijen buatan. Sekarang dia akan memiliki tembakan kedua – kali ini dengan setidaknya bagian dari industri teknologi yang memberinya lampu hijau. Pada hari Sabtu, anggota parlemen California mengesahkan RUU Senat 53, sebuah undang -undang penting yang akan mengharuskan perusahaan AI untuk mengajukan tes keselamatan baru.

RUU Senat 53, yang sekarang menunggu tanda tangan gubernur untuk menjadi undang -undang di negara bagian, akan mengharuskan perusahaan membangun model AI “perbatasan” – sistem yang membutuhkan sejumlah besar data dan daya komputasi untuk beroperasi – untuk memberikan lebih banyak transparansi ke dalam proses mereka. Itu akan termasuk mengungkapkan insiden keselamatan yang melibatkan perilaku berbahaya atau menipu oleh sistem AI otonom, memberikan lebih banyak kejelasan terhadap protokol keselamatan dan keamanan dan evaluasi risiko, dan memberikan perlindungan bagi whistleblower yang khawatir tentang potensi bahaya yang mungkin berasal dari model yang sedang mereka kerjakan.

RUU itu – yang akan berlaku untuk karya perusahaan seperti Openai, Google, Xai, Anthropic, dan lainnya – tentu saja telah tumpul dari upaya sebelumnya untuk membuat kerangka keamanan yang luas untuk industri AI. RUU yang diveto Newsom tahun lalu, misalnya, akan menetapkan “sakelar membunuh” wajib bagi model untuk mengatasi potensi mereka menjadi nakal. Itu tidak ditemukan di sini. Versi sebelumnya dari SB 53 juga menerapkan persyaratan keselamatan untuk perusahaan yang lebih kecil, tetapi itu telah berubah. Dalam versi yang melewati Senat dan Majelis, perusahaan yang membawa pendapatan tahunan kurang dari $ 500 juta hanya harus mengungkapkan rincian keselamatan tingkat tinggi daripada lebih banyak informasi granular, per politico-perubahan yang dibuat sebagian atas perintah industri teknologi.

Apakah itu cukup untuk memuaskan Newsom (atau lebih khusus lagi, memuaskan perusahaan teknologi dari siapa ia ingin terus menerima kontribusi kampanye) belum terlihat. Antropik baru -baru ini melunak pada undang -undang, memilih untuk melemparkan dukungannya di belakangnya hanya beberapa hari sebelum secara resmi disahkan. Tetapi kelompok perdagangan seperti Asosiasi Teknologi Konsumen (CTA) dan Kamar untuk Kemajuan, yang diperhitungkan di antara perusahaan -perusahaan anggotanya seperti Amazon, Google, dan Meta, telah bertentangan dengan RUU tersebut. Openai juga mengisyaratkan penentangannya terhadap peraturan California telah mengejar tanpa secara khusus menyebut SB 53.

Setelah pemerintahan Trump mencoba dan gagal menerapkan moratorium 10 tahun pada negara-negara yang menerapkan peraturan tentang AI, California memiliki kesempatan untuk memimpin masalah ini-yang masuk akal, mengingat sebagian besar perusahaan di garis depan ruang beroperasi di dalam perbatasannya. Tetapi fakta itu juga tampaknya menjadi bagian dari alasan Newsom sangat malu untuk menarik pelatuk peraturan meskipun ada semua kesalahannya pada banyak masalah lainnya. Ambisi politiknya membutuhkan uang untuk dijalankan, dan perusahaan -perusahaan itu memiliki banyak hal untuk ditawarkan.

Topline

Costco mengumumkan bahwa semua karyawan di toko-toko non-serikatnya akan mendapatkan kenaikan gaji, hanya sehari sebelum karyawan di 50 lokasi berserikat akan mogok, menurut Bloomberg.

Fakta utama

Latar belakang

Costco telah lama menjadi perusahaan eceran pilihan karena upah dan manfaat industri terkemuka. Langkah ini akan meningkatkan Costco beberapa takik yang lebih tinggi dan menarik mereka yang mencari karier ritel, daripada hanya menggunakan pekerjaan ritel sebagai batu loncatan.

Angka besar

Secara keseluruhan, perdagangan ritel adalah majikan swasta nomor satu negara, mendukung sekitar 16 juta pekerjaan secara langsung pada akhir tahun lalu. Bayar per jam rata -rata untuk tenaga penjualan ritel hanya lebih dari $ 16 per jam, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja.

Kutipan penting

“Dengan perubahan ini, kami percaya upah dan manfaat per jam kami akan terus jauh melebihi orang lain di industri ritel,” CEO Ron Vachris menulis dalam memo perusahaan yang mengumumkan perubahan.

Garis singgung

Sekitar 18.000 Persaudaraan Internasional Anggota Union Teamsters yang bekerja di sekitar 50 dari 624 toko Costco AS tidak akan berhak atas kenaikan gaji yang sama dan menambah manfaat. Itu harus menunggu kontrak baru dengan satu set saat ini untuk kedaluwarsa di tengah malam malam ini. Awal bulan ini, Teamsters memilih untuk menyerang jika kesepakatan tidak tercapai. Juru bicara seorang Teamsters Costco mengklaim bahwa itu karena tekanan kelompok bahwa kenaikan gaji diberikan.

Apa yang tidak kita ketahui

Kami tidak tahu kapan kenaikan gaji akan berlaku untuk karyawan Costco non-serikat. Dan kami belum memiliki kabar tentang di mana negosiasi kontrak berdiri. Namun, pengacara hubungan kerja Jane Jacobs berbagi dengan saya bahwa pengumuman Costco dapat menandakan perusahaan akan memenuhi tuntutan serikat pekerja. “Pemogokan adalah proposisi yang sangat mahal untuk semua orang yang terlibat. Tidak ada pemenang dalam pemogokan, termasuk karyawan yang kehilangan upah. ”

Bacaan lebih lanjut

Costco menaikkan gaji menjadi lebih dari $ 30 per jam untuk sebagian besar pekerja toko (Bloomberg, 1/31/2025)

Costco untuk menaikkan bayar setiap jam untuk sebagian besar pekerja AS menjadi lebih dari $ 30 per jam (Reuters, 1/31/2025)

ForbesCostco Teamsters memberikan suara untuk menyerang, menantang sikap pro-pekerja perusahaanOleh Pamela N. DanzigerForbesCostco terperangkap dalam garis bidik kontroversi DeiOleh Pamela N. Danziger

Seorang pria Wisconsin berusia 19 tahun ditangkap pada Minggu dini hari karena pertama kali datang ke kantor yang disewa oleh seorang anggota Kongres di kota Fond Du Lac. Pria yang tidak disebutkan namanya dilaporkan mengatakan kepada polisi bahwa dia kesal dengan larangan TikTok, yang melarang pengguna membuka aplikasi mulai Sabtu malam, tetapi kembali online pada hari Minggu setelah presiden terpilih Donald Trump berjanji untuk tidak menegakkan larangan tersebut.

Polisi tiba di lokasi kebakaran di 525 N. Peters Avenue di kota Fond Du Lac sekitar pukul 01.00 waktu setempat pada hari Minggu, menurut stasiun berita lokal WMTV. Kantor tersebut disewa oleh Perwakilan AS Glenn Grothman, seorang Republikan yang mewakili Distrik ke-6 Wisconsin dan mendukung undang-undang “larangan atau divestasi” TikTok yang mendapat dukungan bipartisan yang sangat besar.

Bangunan itu kosong ketika kebakaran mulai terjadi dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Petugas pertolongan pertama mampu mengendalikan api dengan alat pemadam kebakaran sampai petugas pemadam kebakaran tiba, menurut outlet berita lokal Channel 3000. Dilihat dari foto yang dirilis oleh kantor Rep. Grothman, yang menjadi viral di media sosial, tampaknya api menghitamkan api. di luar pintu dan merusak unit AC, seperti yang Anda lihat di atas.

Tersangka pembakaran berusia 19 tahun berasal dari Menasha, menurut afiliasi ABC WISN, yang melaporkan bahwa dia “mengaku menyalakan api sebagai tanggapan terhadap pembicaraan baru-baru ini mengenai larangan TikTok.” Pria itu belum diidentifikasi tetapi ditahan atas tuduhan pembakaran di Penjara Kabupaten Fond du Lac.

“Tindakan kekerasan, dalam bentuk apa pun, tidak dapat ditoleransi, dan kami tetap berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan komunitas kami. Saya berterima kasih atas respon cepat petugas kami dalam membantu memadamkan api dan juga menemukan tersangka pembakaran ini,” kata Kepala Polisi Fond du Lac Aaron Goldstein dalam sebuah pernyataan kepada stasiun berita lokal WISN.

Rep Grothman belum mengeluarkan pernyataan di platform media sosialnya seperti X, YouTube, Facebook, dan Instagram tetapi mengatakan kepada surat kabar lokal FDL Reporter bahwa dia tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi.

“Saya bahkan belum tahu (apa yang terjadi) selain ada seseorang yang mencoba membakar TikTok,” kata Grothman, yang tidak seperti beberapa anggota Kongres lainnya, tampaknya tidak pernah memiliki akun TikTok.

Aplikasi TikTok menjadi gelap bagi pengguna AS pada Sabtu malam tetapi kembali online pada Minggu sore ET setelah presiden baru Donald Trump mengatakan dia akan menandatangani perintah eksekutif pada hari Senin setelah dia dilantik pada siang hari yang akan menunda larangan tersebut. Anehnya, Trump memberi isyarat bahwa ia ingin pemerintah federal AS memiliki 50% saham aplikasi tersebut, meski belum jelas bagaimana cara kerjanya.

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Selasa (05/11/2024), di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/P Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Adapun Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Naional yang dilantik adalah:

1.⁠ ⁠Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional;
2.⁠ ⁠Muhammad Chatib Basri, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
3.⁠ ⁠Arief Anshory Yusuf, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
4.⁠ ⁠Haryanto Adikoesoemo, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
5.⁠ ⁠Heriyanto Irawan, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
6.⁠ ⁠Septian Hario Seto, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
7.⁠ ⁠Mochamad Firman Hidayat, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada nama-nama tersebut di atas.

Sementara itu dalam keterangannya usai pelantikan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyampaikan bahwa DEN bertugas untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden mengenai isu strategis dan program prioritas. Ia menambahkan, DEN telah menyiapkan sejumlah hal untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

“Pengambilan kebijakan dan pekerjaan teknis dan operasional tetap berada di masing-masing K/L. Tugas kami adalah memberi saran, memberi rekomendasi kepada Bapak Presiden,” ucap Mari Elka.

Pelaksanaan pelantikan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti oleh para tamu undangan yang hadir. (Setpres BPMI/DNS)