– Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Mori Hanafi melontarkan kritik keras terhadap perencanaan pembangunan proyek infrastruktur bendungan pada era pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Mori menilai pemerintahan terdahulu hanya fokus pada pembangunan proyek bendungan tanpa perencanaan yang matang sehingga banyak bendungan yang dibangun tidak memiliki nilai manfaat optimal hingga saat ini.

“Nah, menurut pandangan saya rezim yang lama itu jahat, loh. Dia bangunnya itu kan urusan proyek, pendekatan proyek, dia enggak peduli itu barang enggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, di semua tempat di NTB bendungan enggak bisa dipakai karena enggak ada jaringan irigasinya,” jelasnya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan menteri pekerjaan umum, Senin (17/11/2025), dikutip dari tayangan YouTube Komisi V DPR RI, Rabu (19/11/2025).

Pada saat yang sama, dia memberikan contoh pembangunan Bendungan Tanju di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disebut menelan biaya lebih dari Rp1 triliun. Meskipun sudah menghabiskan anggaran fantastis, bendungan tersebut belum bisa dimanfaatkan dan masih menghadapi masalah agraria.

“Di Bendungan Taju yang (sempat) Bapak (Menteri PU) datangi itu, bayangkan, kita keluar duit Rp1 koma sekian triliun. Ada dua bendungan, sampai sekarang enggak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah,” ungkapnya.

Untuk itu, ke depan, dia meminta kepemimpinan mendatang untuk lebih selektif dalam pembangunan bendungan. Dia juga menilai bahwa biaya pembangunan bendungan sangat mahal dan manfaatnya harus dihitung secara komprehensif.

Lebih lanjut, Mori turut mengusulkan agar pembangunan bendungan harus dikaitkan dengan berbagai fungsi lain seperti pengendalian banjir, sistem penyediaan air minum (SPAM), perikanan, hingga pariwisata.

“Kalau cuma dibangun bendungan dan jaringan irigasinya bayangkan habis berapa uang (APBN) kita?” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Presiden saat Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ucap Presiden.

Presiden juga mengimbau seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi kepentingan rakyat.

“Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas utama pemerintah. Ia menekankan pentingnya negara menjamin kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya.

“Saya berkeyakinan tidak ada negara yang aman kalau negara itu tidak bisa menjamin makan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, masalah ketahanan pangan ini menjadi prioritas utama,” kata Presiden.

Presiden mendorong pengembangan lumbung pangan nasional hingga tingkat desa sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan. Ia menilai, lumbung pangan merupakan tradisi kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.

“Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun. Kita belajar tiap desa punya lumbung desa, semua suku, semua daerah di nusantara ini. Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita,” ujarnya.

Selain swasembada pangan, Presiden juga menyoroti pentingnya swasembada energi. Ia menyebutkan, hanya sedikit negara yang berpotensi mencapai swasembada energi, termasuk Indonesia, bersama Brazil dan Kongo.

“Kita harus pandai manfaatkan karunia ini. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh malas, dan kita tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak produktif,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. (TGH/DNS)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas mengenai Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/08/2024).

Presiden mengatakan dalam pengantarnya, pemerintah saat ini akan mengakomodasi semua kebijakan Presiden terpilih di tahun 2025.

“Saya ingin di dalam rencana Rencana APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih,” ujarnya.

Namun yang paling penting, menurut Presiden perlu waspada terhadap risiko ekonomi dunia.

“Waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik, yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik,” jelasnya.

Presiden juga mengatakan untuk mengoptimalkan target penerimaan negara dan kemudahan untuk berinvestasi dan kemudahan untuk mengekspor produk-produk dalam negeri.

“Optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Di sini saya ingin menggarisbawahimengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor“,” ujarnya.

Terakhir Presiden berharap dalam rancangan rencana RAPBN tahun 2025 ini fokus dan tidak semua harus dikerjakan.

“Alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus, tidak semuanya dikerjakan,” pungkasnya. (KS/ABD)