Audit - BN Babel

Audit Kualitas IKN Penting Agar Tak Jadi Proyek Asal Jadi

admin — Fri, 07 Nov 2025 09:05:29 +0000

-Akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini tidak lagi menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini bisa dilihat dari pembiayaan proyek ini yang semakin menurun. Kondisi itu, menurutnya, akan berdampak pada perlambatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pembangunan IKN.

“Jadi IKN ini bukan prioritas Presiden Prabowo. Ini punya konsekuensi terhadap tidak hanya laju kuantitas pembangunan IKN tapi juga kualitas pembangunannya,” kata Sulfikar lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 6 November 2025.

Ia menyoroti belum adanya audit kualitas bangunan yang telah berdiri di kawasan IKN. Hingga kini, kata dia, belum terlihat ada langkah pemerintah untuk memastikan apakah pembangunan sesuai dengan spesifikasi maupun biaya yang telah dikeluarkan.

“Kita belum pernah melihat ada upaya untuk mengaudit kualitas bangunan yang ada di IKN. Apakah sesuai dengan spek, apakah sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan? Yang jelas, bangunan sendiri belum pernah terpakai, paling hanya satu gedung OIKN,” ujarnya.

Sulfikar juga menekankan perlunya transparansi penggunaan dana publik yang bersumber dari APBN. Ia mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proses pembangunan selama tiga tahun pertama proyek tersebut.

“Harus ada upaya untuk melihat secara terang proses pembangunan, paling tidak selama tiga tahun pertama seperti apa penggunaan dana publik yang diambil dari APBN dalam mengejar target-target proyek IKN,” tegasnya.

Menurutnya, proyek IKN pada era Presiden Joko Widodo diawasi langsung oleh presiden hingga ke level teknis di lapangan, mulai dari kementerian hingga para pekerja. Pendekatan seperti itu, kata dia, memang mempercepat proses, tetapi menyimpan potensi masalah etika dan tata kelola keuangan.

“Karena ada kepentingan untuk mengejar target, kalau ada proses finansial audit di tengah-tengah itu kan bisa menghambat. Jadi dikerjakan saja, tapi kan ada moral hazard,” tutup Sulfikar.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Pemerintah Tunggu Hasil Audit BPKP untuk Kelanjutan Program HGBT

admin — Mon, 26 Aug 2024 03:22:02 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri pupuk, petrokimia, baja, oleokimia, keramik, kaca, dan sarung tangan karet .

Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, saat ini BPKP sedang melakukan audit untuk pelaksanaan HGBT pada tahun 2023 untuk melihat manfaat yang didapatkan.

“Jadi ada gambaran yang jelas ke pemerintah, ke ESDM, ke Kementerian Keuangan, ke SKK nanti. Terutama ke penerimaan negara, ke dalam benefit-nya yang oleh Indonesia itu terukurnya seperti apa. Itu lagi diaudit,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (23/8/2024).

Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan aturan untuk kelanjutan program HGBT sembari menunggu hasil audit dari BPKP keluar.

“Pengaturan nanti siapa yang dapat, siapa yang kita tunda, karena ini gasnya kan segitu. Ini yang minta kan makin banyak sekarang. Ya semua juga pasti akan minta, oh harganya murah,” jelas Dadan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan program HGBT di masa kepemerintahan yang akan datang.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Persetujuan itu dikemukakan Jokowi saat melakukan Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (8/7/2024).

“Alhamdulillah bahwa dalam Ratas kemarin, saya bisa melaporkan kepada Bapak-Ibu sekalian, khususnya kepada teman-teman media yang pasti sangat tertarik, bahwa Bapak Presiden menyetujui perpanjangan program HGBT,” kata Agus dalam sambutannya saat peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Jokowi juga membuka peluang untuk merambah ke industri lainnya untuk program HGBT melalui kejian yang lebih dalam lagi.

“Kemudian untuk penambahan, penambahan sektor-sektor di luar tujuh sektor, itu harus dikaji lebih dalam lagi,” ujarnya.

Diketahui, harga gas bumi tertentu berlaku untuk pengguna gas bumi yang membeli gas bumi di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) dengan harga lebih tinggi dari US$ 6 per mmbtu.

Penetapan harga gas bumi tertentu dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari KKKS, dan/atau tarif penyaluran gas bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (liquefaction), pemampatan (kompresi), pengangkutan melalui pipa transmisi dan pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan liquefied natural gas dan pengangkutan compressed natural gas, penyimpanan (storage), regasifikasi dan/atau niaga serta margin yang wajar.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel