Pada kesempatan ini Bupati juga sekaligus berkesempatan untuk memberikan sejumlah bantuan sarana Masjid berupa seperangkat alat pengeras suara, sajadah dan kipas angin yang diterima langsung oleh ketua Masjid.

Mulkan dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada warga setempat yang menurutnya menjaga ukhuwah dengan baik.

Dikatakannya, meskipun dalam berbagai kesibukan terkhusus sedang menunaikan ibadah puasa, masyarakat harus tetap produktif terutama dalam hal menyukseskan kegiatan-kegiatan pembangunan karakter.

“Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat kita yang selalu mendukung program kita di tingkat Desa Kelurahan sehingga seluruh kegiatan kita dapat dilaksanakan dengan baik,” imbuhnya.

Ditambahkan Mulkan, pada bulan nan mulia ini masyarakat harus dapat memanfaatkan dengan baik serta berlomba-lomba mencari ridho Ilahi.

“Pada hari ini kita sudah melaksanakan dua belas hari kita sudah memasuki fase keduabelas. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Jangan sia-siakan bulan Ramadhan ini,” kata Mulkan.

Untuk itu dirinya berharap melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan dapat mempererat tali persaudaraan sesama umat.

“Seluruh Jemaah Masjid Al Falah, kita harus tetap meningkatkan tali persaudaraan kita. Alhamdulillah saya mendapatkan giliran di Masjid Al Falah ini,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut segenap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bangka, Alim Ulama, tokoh masyarakat beserta para tamu undangan lainnya dan masyarakat setempat. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Dalam berita itu disebutkan jika dirinya akan menggratiskan pertambangan timah. Ia menilai banyak orang menyalahartikan tentang wacana penggratisan pertambangan itu. Ia menegaskan, hal tersebut bukan berarti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menambang.

“Izin usaha tambang secara gratis bukan berarti bisa seenaknya saja menambang. Ada aturan, batasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memulai usaha menambang” katanya.

Gratis yang dimaksudkan oleh Pj Gubernur Suganda ialah berkenaan dengan pelayanan publik untuk pengurusan izin, laiknya pengurusan surat-menyurat.

Sesuai amanat Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang menyinggung soal pertambangan, Pj Gubernur Suganda menyiapkan strategi dan formula agar timah yang merupakan berkah ini dapat dimanfaatkan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya adalah dengan melegalkan usaha pertambangan timah. Syaratnya jelas, asalkan sesuai dengan aturan dan mengikat, serta tentu saja pro kepada kelestarian lingkungan. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol usaha pertambangan ini.

Kembali disebutkan Pj Gubernur Suganda, legalitas yang dimaksud agar masyarakat bisa menambang dengan baik, dan mengikuti regulasi yang ada. Dengan mendapatkan izin, tentu saja seseorang sudah memiliki kejelasan akan lingkungan hidup, perlindungan, serta tak lupa akan kontribusinya, baik kepada daerah maupun negara.

“Hal itu tentunya akan menguntungkan semua pihak, dan tidak ada orang yang dilarang asal sesuai dengan aturan. Jadi sudah jelas, bahwa legal bukan berarti menabrak aturan, dan merusak” katanya.

Dalam perizinan usaha pertambangan timah harus melalui serangkaian izin turunannya yang menyertai, seperti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), serta edukasinya. Persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti aspek lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, juga penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kemudian, berkenaan kontribusi terhadap daerah dan negara.

“Jadi, kelestarian lingkungan menjadi prioritas demi kelanjutan generasi mendatang. Kita ingin dengan sumber daya yang ada di Bangka Belitung ini, bisa dinikmati untuk kemaslahatan semua masyarakat yang ada di Bangka Belitung” ungkapnya.

Sektor pertambangan ini diharapkan dapat dikelola dengan baik, menguntungkan masyarakat, tidak ada yang dirugikan, dan semua berjalan dengan baik. Artinya, tata kelola pertambangan ini diatur dengan baik.

Oleh sebab itu, Pj Gubernur Suganda menekankan agar masyarakat lebih jernih dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tentunya, dalam mengeluarkan kebijakan itu pemerintah tetap mengandalkan pro kerakyatan.

“Semoga setiap kebijakan dan apa saja yang kami sampaikan dapat dipahami lebih jernih oleh masyarakat. Kami mohon juga agar setiap pernyataan yang kami utarakan, untuk disampaikan secara utuh kepada masyarakat, jangan sepotong-potong, apalagi dipelintir,” katanya. (Abol)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Dikatakan Pj Gubernur, rapat tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran hunian kamar-kamar hotel di Belitung tidak memadai, hanya sekitar 30% bahkan di bawahnya. Sedangkan agar suatu hotel dapat beroperasi, dibutuhkan angka di atas 30%. Untuk itu, secara bersama dipetakanlah masalah-masalahnya.

“Setelah berdiskusi tadi, akhirnya kami dapat menarik kesimpulan sementara, di mana yang menjadi masalah ialah yang pertama mahalnya tiket pesawat. Kedua, paket wisata yang tidak terpadu atau masih jalan sendiri-sendiri. Ketiga, atraksi atau penampilan budaya yang belum tersambung. Keempat, orang bermalam di sini rata-rata merupakan tamu yang rapat atau memang sedang ada perjalanan dinas,” ujar Pj Gubernur.

Lalu, dari kesimpulan tersebut, disepakati akan dibuatkan suatu forum bagi pelaku industri pariwisata di Bangka dan Belitunh yang sama-sama menghadapi masalah serupa. Forum ini berguna untuk saling berdiskusi satu sama lain, serta memajukan pariwisata tersebut.

“Kita sepakat untuk secara berkala, atau rutin mendiskusikan masalah ini lewat Forum Wisata Bangka Belitung atau Babel Tourism Forum. Forum ini bersifat tidak formal dan kaku, tidak perlu SK, serta yang memang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berkepentingan saja,” katanya.

Usai rapat ini, disebutkan oleh Pj Gubernur Ridwan, akan ada kelanjutan rapat kembali pada tanggal 9 Maret mendatang, bertepatan momen adanya Airlines Gathering di Belitung, pada tanggal 10 Maret. Dari sana, diharapkannya bisa sekaligus dilakukan diskusi secara win-win solution bersama maskapai yang biasa terbang ke Bangka maupun Belitung. (BN02)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Rombongan dipimpin pemegang mandat pembentukan DPW LKDN Bangka Belitung (Babel), Sarjono SE, bersama sejumlah anggota lainnya. Audiensi berlangsung santai dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Babel menerima paparan singkat mengenai LKDN dan program kerja nasional.

Dikatakan Sarjono, lahirnya LKDN berawal dari kepedulian serta peran strategis para pemerhati desa untuk mengawal tata kelola pemerintahan dan mendampingi masyarakat memperoleh hak publik dalam hukum dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Atas dasar itulah maka dipandang perlu para pemerhati desa untuk membentuk sebuah perkumpulan masyarakat, sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi sesama pemerhati desa,” papar Sarjono.

Keberadaan perkumpulan tersebut, tambahnya, guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas pemerhati desa dalam kegiatan ilmiah, pengawalan dan pendampingan masyarakat.

Mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel ini juga memaparkan rencana musyawarah wilayah penyusunan kepengurusan LKDN Babel yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.

Ia menyebut, hingga saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal. Termasuk rencana pembentukan DPD LKDN di kabupaten/kota, DPC kecamatan hingga desa.

“Mohon dukungan dan sinergi bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kami menjalankan organisasi dan program kerja, sebagai mitra pemerintah dari pusat, daerah hingga desa,” pintanya.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, menyambut baik hadirnya perkumpulan masyarakat LKDN di Bangka Belitung. Keberadaan LKDN diharapkan mewarnai beragam organisasi masyarakat lainnya dalam memperkuat kapasitas desa.

Sebab itu ia berpesan kepada pengurus yang akan menerima amanah memimpin DPW LKDN Babel, agar menyatukan visi, misi dan persepsi perkumpulan.

“Sehingga LKDN Babel dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam sinergitas bersama pemerintah di daerah hingga ke desa,” pinta Abdul Fatah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lanjutnya, sangat mendukung hadirnya LKDN di Bumi Serumpun Sebalai, dalam rangka melaksanakan capacity building, membangun kemampuan serta skill di desa.

Ia mengatakan, keberadaan sebuah perkumpulan masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sebab itu, wagub mengingatkan para pengurus agar dapat merangkul serta mengajak komunitas pegiat dan pemerhati desa untuk bergabung dalam wadah LKDN.

“Sinergi para pemangku kepentingan di tingkat desa termasuk para pendamping desa, tenaga ahli, pendamping lokal desa dan pegiat/pemerhati desa diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan untuk memajukan desa,” imbuhnya.

Agar sinergitas terbangun, kata wagub, semua pihak harus memahami arah dan tujuan bersama. Dengan demikian upaya penguatan desa membangun Indonesia segera terwujud. (Ismail Muridan)

Baca lebih lanjut di BN Babel

Oknum masyarakat yang diduga preman berinisial CB dan kawan-kawannya melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap RF salah satunya wartawan Mapikor di Bangka Belitung.

Berdasarkan keterangan  RF (korban) yang juga merupakan kontributor berita media nasional dan daerah, menceritakan kejadian tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya saat usai melakukan peliputan pencairan dana BLT di kantor kas Bank Sumsel Babel yang bersebelahan di kantor Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di jalan Pulau Pelepas Air Itam Kota Pangkalpinang.

Sesaat ia dan rekannya  Angga akan menuju  ke mobil, dirinya sempat dipanggil NS oleh salah satu kawanan CB agar menghampiri NS, usai RF berbincang dengan NS  terkait pemberitaan aktifitas tambang dikawasan RTH Parit Enam.

Dari arah sebelah kanan tampak CB pelaku penganiayaan dengan raut wajah yang penuh amarah menghampiri RF dengan perkataannya menyampaikan tidak menerima atas pemberitaan yang telah dinaikkan oleh RF dimedianya. Dan CB langsung memukul wajah dan kepala RF, dan tak lama kemudian kawanan teman CB yang satunya juga ikut turut memukul kepala RF, untunglah saat itu Angga dan anggota Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Juwanda cepat melerai CB dan kawannya agar tidak melanjutkan penganiayaan terhadap RF.

Atas kejadian tindak pidana penganiayaan terhadap diri RF yang dilakukan CB bersama kawan-kawannya, RF didampingi sejumlah wartawan dan pengurus organisasi pers (PWRI, HPI dan FPII) di Bangka Belitung melaporkan perbuatan tindak pidana penganiayaan dan intimidasi kekerasan terhadap profesi jurnalistik ke Mapolres Kota Pangkalpinang, dengan surat tanda terima laporan polisi Nomor : STTLP/LP B-8/I/2021/SPKT RES PKP tertanggal 14 Januari 2021, Kamis (14/01/2021).

Akibat dari penganiayaan yang dilakukan CB dan kawan-kawannya katamata pelindung pecah, kepala RF masih terasa pusing dan sempat mengalami muntah-muntah.

Tampaknya keberadaan RF di kantor Kas Bank Sumsel Babel atau Kantor Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah diincar dan dibuntuti oleh pelaku CB dan kawan-kawan, hal terungkap oleh keterangan istri RF dan orang tua bahwa beberapa yang lalu NS dan CB sudah berkali-kali mendatangi rumah RF baik di siang dan malam sebagai bentuk intimidasi dan pengancaman terhadap profesi seorang jurnalis setelah RF mengangkat pemberitaan terkait aktifitas tambang timah dan penambangan galian C dikawasan RTH Kota Pangkalpinang Parit Enam.

Selain itu, intimidasi dalam tekanan psyikis lainnya bodi mobil milik RF  pintu sebelah kanan depan sampai ke bodi belakang tak luput menjadi sasaran digores dengan benda tajam sehingga menimbulkan lecet, diduga tak lain dilakukan oleh NS dan kawan-kawannya.

Sementara itu, Ketua PWRI Babel Meyrest Kurniawan menanggapi terkait intimidasi dan kekerasan serta penganiayaan terhadap profesi jurnalis yang dialami RF rekannya, meminta kepada Kapolres Kota Pangkalpinang AKBP Tris Lesmana Zeviansyah untuk segera menangkap pelaku CB dan kawan-kawannya dan menambah pasal 14 ayat 1 sebagai pasal pidananya yang tercantum di undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pers.

” Kami berharap Kapolres Pangkalpinang segera menangkap pelaku penganiayaan rekan kami, selain pasal pidana umum 351 KHUP seyogyanya pelaku juga dijerat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999
Pasal 18 ayat 1 yang mengatur tentang ancaman pidana yaitu setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau membayar denda paling banyak 500 juta,” ungkap Meyrest.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Jaringan Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) , Romi Marantika dalam penjelasannya menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum CB dan kawan-kawannya merupakan suatu tindakan Murni Pidana, untuk itu Polisi harus segera bertindak untuk menangkap para pelaku.

Lanjut Romi, dalam laporan Polisi jelas telah memenuhi unsur kriminal yang seharusnya polisi harus segera melakukan upaya penangkapan para pelaku karena sudah sesuai dengan KUHP Pasal 351, ayat 1 & 2, Junto Pasal 170 ayat 3 serta UU 40 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1.

” Jelas tindakan tersebut sudah melanggar KUHP Pasal 351 ayat 1 & 2, Junto Pasal 170 ayat 3 serta UU Pers Pasal 18 ayat,” tegas Romi.

Hal senada, juga sama disampaikan oleh Sekretaris HPI Babel Abdul Hamid SH,  bahwa bukti dan fakta terjadinya intimidasi dan kekerasan terhadap profesi seorang jurnalis sudah terjadi dikarenakan pelaku dan kawan-kawannya sudah berulang-ulang kali mendatangkan rumah korban (RF) setelah berita terkait aktifitas tambang ilegal yang diback up pelaku dinaikkan seorang wartawan dan ini salah satu bentuk dari  menghalang-halangi dan menghambat tugas jurnalis dalam melaksanakan tugasnya.

” Saya yakin dan percaya pihak Polresta Pangkalpinang segera menangkap pelaku penganiayaan rekan kami, ” Pungkas Amek panggilan Sekretaris HPI Babel.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ketua Harian Pengprov Perbakin Babel mewakili ketua Umum Perbakin Babel Dr.Erzaldi Rosman,SE,MM menyebutkan kepada BN Babel, persiapan Kejuaraan Nasional Menembak Gubernur Cup 2020 sudah dimulai dari sekarang dengan persipan sudah mencapai 80 persen namun beberapa hari kedepan akan terus dilengkapi.‘’Persiapan Kejurnas Menembak sudah 80 persen persiapannya namun kami terus melengkapi segala kekurangannya hingga nanti siap 100 persen.’’ terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Arbi, untuk peserta, pihaknya sudah mengundang seluruh Pengprov Perbakin yang ada Indonesia untuk dapat mengirimkan atletnya.

Saat ini sudah sebanyak 46 peserta yang mendaftar dari luar Babel, namun hingga hari pelaksanaannya nanti dirinya yakin peserta yang akan ikut akan bertambah lebih dari 100 atlet dari seluruh Indonesia yang sudah mempunyai Sertifikat menembak.

Lebih lanjut Arbi yang punya hobbi menembak ini menerangkan melalui kegiatan ini tentunya juga diharapkan dapat memberikan kesan yang baik dan positif bagi peserta.

‘’Kejurnas menembak ini adalah agenda pertama Perbakin Babel, peserta nantinya akan diikuti kalangan sipil, TNI dan Polri dari luar Babel, semoga berjalan lancar dan cuaca mendukung, mari bekerja bersama-sama agar kita dapat memberi kesan yang baik.’’ ujarnya.
Terkait agenda kedepan Pengprov Perbakin Babel dimasa pandemi Covid, semua kegiatan dan program tetap dijalankan sesuai aturan dan akan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku tegas Arbi.

‘’Tentunya kita harus beriringan dengan prokes covid yang diberlakukan, jadi kegiatan dan program tidak boleh berhenti tetap dilaksanakan.’’ katanya. (reza wahyudhi)

Baca lebih lanjut di BN Babel