BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2023.

BPK di tahun 2023 terdapat 3 temuan untuk Kementerian ESDM, yakni soal potensi kehilangan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Domestic Market Obligation (DMO), potensi pendapatan PNBP dari denda keterlambatan pembangunan smelter mineral, dan lemahnya potensi perhitungan dan penetapan rolayti serta penjualan hasil tambang pada aplikasi E-PNBP.

Bahlil menyebut, soal Kementerian ESDM belum mengusahakan perolehan potensi pendapatan negara dari denda DMO, sehingga negara kehilangan potensi PNBP, Kementerian ESMD telah menindaklanjuti.

“ hal ini kementerian ESDM telah menindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi, yaitu, setelah dalam pembahasan rancangan perpres tentang pemungutan dan penyaluran dana kompensasi batubara, saat ini draft perpres sedang dalam kewenangan Mensesneg. Kementerian ESDM sedang dalam proses menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan periodisasi yang tercantum dalam LHP dengan tujuan tertentu BPK,” kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (26/8/2024).

Kemudian, Dirjen Minerba juga sudah menerbitkan surat tagihan dana kompensasi sebesar US$ 214 juta.

“Dari tagihan tersebut telah dibayar oleh badan usaha pertambangan sebesar US$191 juta, sisa yang belum dibayar sebesar US$23 juta,” jelas Bahlil.

Selanjutnya, temuan kedua terkait potensi pendapatan PNBP dari denda administrasi keterlambatan pembangunan fasilitas pembunuhan mineral logam, smelter belum ditagihkan.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020, maka sejak diberlakukan larangan ekspor, pernyataan LHV tidak diwajibkan terhadap perusahaan yang memiliki tunggakan denda smelter dengan kategori macet dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan perizinan,” kata Bahlil.

Bahlil merinci, untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusantara Tenggara (AMNT) dikenakan denda masing-masing sebesar US$ 56,7 juta dan US$59,6 juta. Namun denda tersebut tidak diberlakukan karena telah melampaui target 90 persen pada 10 Juni 2024.

Tetapi, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Persada Pertama Cemerlang, dan PT Sumber Bumi Merau dikenakan denda yang telah ditetapkan.

“Progres pembangunan smelter telah melampaui 90 persen pada 10 Juni 2024, sehingga tidak dikenakan denda, namun PT Dinamika Sejahtera mandiri US$769 ribu, PT Persada Pertama Cemerlang US$14,9 ribu, dan PT Sumber Bumi Merau sebesar US$12,3 juta saat ini masih dalam proses penagihan,” jelasnya.

“Karena beberapa perusahaan seperti Freeport, Amman, itu kan pembangunan kemarin itu kan COVID-19, dan percepatan untuk bisa selesai di 2023 itu tidak bisa terselesaikan karena mereka meminta untuk mundur. Itu terjadi karena COVID-19 beberapa lama tidak kita kerja, karena waktu itu saya masih di Kementerian Investasi juga ikut melakukan. Nah cuman persoalannya adalah kan kita melihat itikat baik mereka,” tambah Bahlil.

Kemudian, temuan ketiga BPK terkait dengan kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti serta penjualan hasil tambang pada aplikasi E-PNBP versi 2 telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi BPK.

“Aplikasi EPNBP sudah terintegrasi dengan MOMS MVP Batubara sejak 23 September 2023 dan E-PNBP dengan MOMS MVP Nikel dan Timah sejak 22 Juli 2024,” jelas Bahlil.

Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang melakukan rancangan Permen ESDM tentang cara perhitungan pengenaan dan penyetoran dan revisi PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM.

“Dalam proses verifikasi dan penampilan penetapan lebih bayar dan kurang bayar E-PNBP,” katanya.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN BABEL – Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan alasan mengapa pemerintah menetapkan target produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) di tahun 2030.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, saat pemerintah menetapkan target produksi gas banyak pihak yang mempertanyakan siapa yang akan membeli gas sebanyak itu.

“Nah sekarang begitu mulai berbagai kebijakan pemerintah untuk hilirisasi mulai banyak industri-industri di dalam negeri, kemudian juga kebutuhan listrik juga meningkat sehingga sekarang berkembang,” kata Dwi dalam IOG SCM Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (14/8/2024).

Saat ini, Dwi menyebut, produksi gas di dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri sampai tahun 2030.

“Jadi kalau kita lihat dari sisi gas balance kelihatan kita tidak pernah pada posisi dimana Indonesia akan negatif di gas balance sampai dengan 2030,” jelas Dwi.

Hal tersebut dapat terjadi, karena ada tambahan produksi dari 3 lapangan gas yang akan mulai berproduksi di tahun 2027 sampai 2030.

“Geng North yang ini insyaAllah on stream di 2027 nanti, akan diikuti 2028 Andaman oleh Mubadala, kemudian diikuti akhir 2029 itu Abadi Masela jadi dengan penambahan yang cukup signifikan untuk gas kita,” jelasnya.

Diketahui, Geng North akan menghasilkan tambahan produksi sebesar 1.000 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD )dengan cadangan mencapai 4,1 Triliun Cubic Feet (TCF). Lapangan ini diperkirakan akan mulai berproduksi pada tahun 2027.

Kemudian, Meskipun masih dalam tahap eksplorasi, lapangan Andaman diperkirakan memiliki potensi produksi sebesar 527 MMSCFD dengan cadangan sekitar 10 TCF.

Sementara, memiliki nilai investasi sebesar US$ 19,8 miliar, yang ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 1.600 MMSCFD dan onstream awal tahun 2030.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN Babel – Pemerintah akhirnya memasukan komoditas timah dan nikel ke dalam Sistem Informasi Mineral dan batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara).

Simbara telah aktif sejak September 2023 yang merupakan bentuk sinergi dari Kementerian dan Lembaga untuk tata kelola yang lebih baik. Terdapat ekosistem pengawasan terintegerasi bagi seluruh aplikasi pengolahan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegerasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengkapalan, dan devisa hasil ekspor.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan, Simbara memiliki tiga fokus utama yang saling berkaitan dalam implementasinya.

“Mineral Online Monitoring System (MOMS) telah membuktikan nilai strategisnya dalam meningkatkan keakuratan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan penjualan pertambangan mineral dan batubara,” kata Bambang dalam Launching Impelementasi Komditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

MOMS yang sudah terintegrasi di dalam Simbara juga dapat memperkuat pengawasan secara digital dan memungkinkan adopsi sistem dalam pemantauan yang lebih terpadu.

“SIMBARA akan menjadi titik pusat untuk mengintegrasikan data dari MOMS dengan sistem yang lain, seperti E-PNBP dan sistem-sistem yang lain yang diterapkan di Kementerian atau Lembaga lain, sehingga memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam dapat diakses secara efisien dan tepat waktu oleh semua pihak yang terkait.,” jelas Bambang.

Selain penerimanaan negara, sistem elektronik terpadu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau ERKAB juga terintegerasi di dalam Simbara utnuk memfasilitasi perencanaan dan pengajuan kegiatan serta anggaran oleh badan usaha pertambangan.

“Integrasi E-RKAB ke dalam SIMBARA tidak hanya mengoptimalkan proses perizinan dan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran biaya yang diajukan berada dalam rangka regulasi yang jelas dan terkoordinasi. Dengan demikian, SIMBARA bukan hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga platform yang mampu menghubungkan berbagai aspek operasional dan administratif dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,” jelas Bambang.

Selain itu, Simbara juga dapat berperan untuk membantu proses perbaikan tata kelola pertambangan yang sedang digalakan oleh pemerintah dalam merumuskan regulasi secara menyeluruh.

“SIMBARA adalah salah satu sistem yang memfasilitasi kolaborasi antar lembaga dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan peningkatan dalam penerapan praktik terbaik,” ujarnya.

“Integrasi data dan sistem yang dilakukan oleh SIMBARA memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan responsif terhadap dinamika industri, sambil memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung tujuan berkelanjutan untuk sumber daya alam kita,” tambahnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN Babel – Sistem Informasi Mineral dan batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) pada tahun 2024 sudah memasukan komoditas batubara, nikel, dan timah di dalamnya.

Dibalik itu semua, ternyata Simbara sudah direncanakan sejak tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan, peningkatan pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara.

“Pada tahun 2022, kita melakukan launching Simbara untuk pertama kalinya. Pada waktu itu, Simbara digunakan untuk menata usahakan, menata kelolakan proses pengusahaan batubara,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam Launching Impelementasi Komditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Isa menjelaskan, pada tahap pertama di tahun 2021, Simbara fokus integerasi untuk bisnis penjualan ekspor komoditas batubara yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu adalah Lembaga Nasional Single Window (LNSW), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga Direktorat Jenderal Anggaran.

“Di tahap kedua, pada tahun 2022 telah dilaunch dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk penjualan batubara di dalam negeri,” jelasnya.

Kemudian, pada tahun 2023, dilakukan integrasi penuh seluruh 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayarannya minerba, khususnya batubara, dengan membutuhkan sistem INAPORTnet pada Kementerian Perhubungan dengan Simbara.

“Pada tahun kini, kita melakukan penambahan integrasi sistem SINAS di Kementerian Perindustrian untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis hilirisasi di Smelter,” ujarnya.

Kedepan, lanjut Isa, Simbara juga akan merambah pada komoditas lainnya, seperti bauksit, emas dan tembaga.

“Hingga saat ini Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 Kementerian Lembaga dan memberikan beberapa dampak positif,” ujarnya.

Dampak positif yang didapat adalah perwujudtan layanan satu pintu, ketersediaan data yang handal, pengawasan menjadi terpadi, dan implementasi Domestic Market Obligation (DMO) serta hilirisasi minerba yang lebih efektif.

“Pencegahan fraud melalui risk profiling terus bisa ditingkatkan, dan yang keenam, pencegahan illegal mining dan penghindaran pembayaran dan penyetoran hak-hak negara dapat kita terus tingkatkan kualitasnya,” katanya.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Tiga OPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Babel, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. (HC) Ir. Soekarno Provinsi Babel, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Untuk pinjaman daerah yang kita ajukan yakni sebesar Rp 245 miliar, pinjaman itu akan digunakan untuk melaksanakan dikegiatan yang ada di tiga OPD,” kata Amri usai Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD 2021, Kamis (26/11/2020).

Ia menyebutkan untuk Dinas PUPR, dana yang diberikan akan digunakan untuk pelaksanaan empat kegiatan jalan, salah satunya pelebaran jalan.

Jalan-jalan yang akan dilakukan pelebaran yakni jalan provinsi yang kondisi aslinya belum sesuai tipe jalan provinsi.

Kemudian, dana dari pinjaman tersebut akan digunakan juga untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Provinsi dengan pengadaan alat radiologi.

“Seperti visi yang disampaikan gubernur dalam rapat paripurna HUT Babel kemarin, Ia ingin sekali pasien atau masyarakat Bangka Belitung yang menderita kanker tidak harus di rujuk ke luar daerah lagi. Sebagaimana kita tahu selama ini masyarakat kita dirujuk ke luar untuk memeriksa sakitnya, jika alat dan gedung sudah siap, Rumah Sakit Provinsi bisa jadi rujukan,” ungkapnya.

Lanjut Amri, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) juga akan menjadi prioritas penyaluran dana ini.

Dimana dana pinjaman ini akan digunakan untuk membangun dermaga guna menopang aktivitas nelayan.

“Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini bunganya nol persen, program ini kebijakan pemerintah pusat untuk membantu daerah yang terdampak pandemi covid-19,”

“Intinya ini untuk percepatan pembangunan daerah, yang mana diharapkan dari percepatan pembangunan tersebut timbul kegiatan yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan kegiatan yang berimbas pada pemenuhan lapangan pekerjaan,” pungkasnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel