Bencana - BN Babel

Viral Ceramah HRS Minta Prabowo Jangan Malu Tetapkan Bencana Nasional, Tuding Menteri Bermental ABS

admin — Fri, 26 Dec 2025 07:00:30 +0000

– Viral beredar potongan video ceramah Habib Rizieq Shihab (HRS) yang meminta Presiden Prabowo Subianto agar jangan malu menetapkan status bencana nasional di Sumatera. Ia pun berburuk sangka adanya pembisik di sekitar presiden yang bermental asal bapak senang (ABS) yang kerap memberikan laporan-laporan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lokasi bencana.

“Jadi sekali lagi saudara, bencana nasional nggak usah malu. Kalau ngutang baru malu. Ngutang triliunan-triliunan nggak malu, bantuan malu,” kata HRS dalam ceramahnya itu dikutip Jumat (26/12/2025).

HRS pun mengisahkan beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia, contohnya bencana tsunami di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1992 dan tsunami Aceh 2004 di mana keduanya ditetapkan oleh presiden pada masanya sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional, kata HRS, membuat penanganan pascabencana menjadi cepat dan Indonesia banyak mendapat bantuan dari luar negeri.

Namun saat ini, HRS mengaku jengkel dengan sikap beberapa menteri yang menurutnya membisiki Prabowo dengan laporan-laporan yang bersifat ABS demi mencegah status bencana nasional ditetapkan. Padahal, HRS berbaik sangka kepada Prabowo dan yakin Prabowo sebenarnya setuju jika bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Jadi ini para menteri ngomongnya seenak-enaknya. Saya yakin insya Allah khusnudzon saya baik dan benar. Saya berkhusnudzon bapak presiden itu punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi yang jadi persoalan ada pembisik-pembisik manusia di sekitar dia yang mempengaruhi presiden supaya jangan dinyatakan sebagi bencana nasional,” kata HRS.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kepala BGN Dinilai Tak Becus, Empati Nol di Tengah Bencana, Mundur Saja lah!

admin — Fri, 19 Dec 2025 15:21:42 +0000

– Publik tengah ramai memperbincangkan beredarnya video yang memperlihatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tengah bermain golf di saat masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera dilanda bencana alam. Aktivitas tersebut menuai kritik keras karena dinilai tidak menunjukkan empati kepada para korban.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meragukan klaim bahwa kegiatan golf itu dilakukan untuk penggalangan dana bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Saya tidak yakin atas apa yang disampaikan Dadan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk menggalang dana bagi korban bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Fernando kepada Monitorindonesia.com, Jumat (19/12/2025).

Fernando mempertanyakan pilihan cara penggalangan dana yang dinilai kurang pantas dan tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan masyarakat. Menurutnya, terdapat banyak cara lain yang lebih menunjukkan solidaritas dan kepedulian kepada korban bencana.

Sorotan terhadap kinerja Dadan juga menguat seiring laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai kritik publik.

Program tersebut dinilai tidak berjalan sesuai harapan, bahkan sebagian masyarakat mengeluhkan kualitas pelaksanaan MBG yang diterima anak-anak mereka.

Dalam konteks ini, Fernando mempertanyakan sensitivitas Presiden terhadap kinerja para pembantunya. Ia menilai ada pejabat yang tidak optimal menjalankan tugas, namun tetap menikmati fasilitas negara karena jabatan yang diemban.

“Atas dasar itu, sebaiknya Dadan mundur dari posisinya sebagai Kepala BGN. Sejak awal terlihat tidak mampu menjalankan tugas, dan aktivitas bermain golf di tengah bencana menunjukkan minimnya empati,” tegas Fernando.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penilaian akhir memang berada di tangan Presiden, namun rakyat akan terus mengawasi dan menilai kinerja para pejabat negara. “Pada saatnya, rakyat juga akan bertindak,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sendiri membenarkan dirinya bermain golf di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

“Minggu, 14 Desember 2025 Persatuan Golf Alumni (PGA) IPB mengadakan turnamen rutin akhir tahun. Kegiatan ini sebagai bagian dari program menjaga silaturahmi di antara sesama alumni IPB,” kata Dadan, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan aktivitas tersebut bukan untuk bersenang-senang, melainkan menggalang dana bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Tahun 2025 ini turnamen sekalian menggalang dana beasiswa dan bantuan bencana Sumatera,” ujar Dadan.

Dadan menegaskan, kehadirannya sebagai Ketua Dewan Pembina PGA IPB semata-mata untuk memberikan dukungan kepada para alumni yang peduli terhadap korban bencana yang terjadi di Sumatra. “Saya sebagai Ketua Dewan Pembina PGA IPB hadir untuk memberikan support kepada teman-teman alumni yang sangat peduli,” pungkas Dadan.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Presiden Didesak Pecat Menteri yang Tak Bicara Penanggulangan Bencana

admin — Thu, 18 Dec 2025 13:06:39 +0000

KOTA ACEH -Desakan perombakan kabinet kembali menguat menyusul penanganan bencana di Sumatera yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal. Pemerintah diminta melakukan evaluasi serius terhadap para menteri yang dianggap gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan.

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, secara tegas menyebut momen ini sebagai waktu yang tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet berdasarkan kinerja, bukan semata pertimbangan Politik.

“Pak Presiden Prabowo, ini saat yang tepat untuk melakukan reshuffle kabinet atas alasan ketidakcakapan melakukan tugas dan tanggung jawab. Reshuffle bukan karena pertimbangan konfigurasi politik semata,” ujar Akbar Faizal lewat akun X miliknya, Kamis, 18 Desember 2025.

Menurut Akbar, lemahnya respons dan koordinasi dalam penanganan bencana di Sumatera menjadi cermin jelas ketidakmampuan sebagian menteri dalam bekerja secara cepat, tepat, dan terukur.

Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

“Kami menyaksikan dengan jelas semua ketidakcakapan itu dari cara mereka menangani bencana Sumatera,” tegasnya.

Ia menilai penanganan bencana seharusnya menjadi ujian paling mendasar bagi kapasitas kepemimpinan dan manajerial para pembantu presiden. Ketika respons dinilai lamban dan tidak terkoordinasi, hal itu menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan.

Mantan politikus Partai NasDem itu pun meminta Presiden Prabowo untuk tidak ragu mencari figur-figur yang benar-benar memahami cara kerja pemerintahan dan manajemen krisis.

“Cari orang yang paham cara bekerja yang benar dan tepat, Pak. Please,” pungkas Akbar.

JetMedia Digital Agency

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kalteng Salurkan Bantuan Rp2,9 Miliar untuk Bencana Aceh

admin — Tue, 16 Dec 2025 17:15:16 +0000

KOTA ACEH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh. Bantuan senilai Rp2,8 Miliar lebih ini diharapkan bisa mendukung pemulihan korban bencana hidrometeorologi di Aceh.

Donasi itu diserahkan secara simbolis oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalteng, Ir. H. Darliansjah, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Banda Aceh di Posko Penanganan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 16 Desember 2025.

Rombongan Pemerintah Provinsi Kalteng yang turut hadir dalam penyerahan donasi ini, antara lain Kepala Biro Ekonomi Setda Prov Kalteng, Said Salim, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD-PK Prov Kalteng, Alpius Patanan, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov Kalteng, Ibu Sri Mulya, dan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov Kalteng, Ibu Patitis A. Dewi.

Adapun rincian bantuan senilai Rp 2,8 Miliar tersebut adalah :1. Bantuan Keuangan dari Pemprov Kalteng Rp. 1.000.000.0002. Bantuan Keuangan dari 13 Kab dan 1 Kota Se-Kalteng Rp. 1.300.000.0003. Bantuan berupa barang Rp. 215.000.000 (barang senilai 200 juta disalurkan melalui Polda Aceh, barang senilai 15 juta (8 koli melalui Baitulmal)4. Uang tunai senilai Rp. 51.540.000 melalui Baitulmal5. Bantuan dari Bank Kalteng Rp. 250.000.000 akan ditransfer ke rekening Baitulmal

Total Rp. 2.816.540.000

Dalam sambutannya, Sekda Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dari Pemerintah Kalimantan Tengah. Ia kemudian menjelaskan upaya penanganan bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh selama 16 hari terakhir.

“Saat ini Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan banjir dan longsor yang melanda 18 Kabupaten/Kota di Aceh,” jelas M. Nasir.

M. Nasir menyebutkan bahwa wilayah yang mengalami dampak terparah adalah Aceh Tamiang. Selain itu, ia juga menyoroti kondisi di Kabupaten Bireuen di mana terdapat beberapa desa atau dusun yang bahkan dilaporkan hilang akibat bencana. Sementara itu, Kabupaten Pidie dilaporkan masih dalam status siaga darurat.

Penanganan infrastruktur juga menjadi fokus utama, terutama di wilayah tengah. Sekda Aceh, M. Nasir menjelaskan bahwa konektivitas ke wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah baru terhubung pada hari Minggu, 14 Desember 2025 kemarin, menyusul rampungnya pembangunan jembatan bailey. Menurutnya, Koneksi ini sangat krusial untuk memastikan pasokan logistik dapat tersalurkan. M. Nasir menekankan pentingnya pembangunan jembatan darurat tersebut. Dengan terhubungnya jembatan bailey, pasokan logistik kini sudah mulai masuk ke wilayah terdampak.

“Jika hari ini jembatan bailey tidak selesai, maka kami pastikan stok pangan di Bulog habis sehingga masyarakat Kab. Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues kelaparan,” pungkasnya. ()

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

admin — Mon, 08 Dec 2025 20:10:21 +0000

-Penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus menjadi sorotan dari banyak kalangan.

Kerusakan ekosistem hutan disebut-sebut menjadi biang keladi yang menyebabkan banjir atau memperparah terjadinya bencana.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai sebagai kesalahan kebijakan dari pemerintah terutama Kementerian Kehutanan.

“(Bencana) ini betul-betul mengingatkan kita bahwa negara tidak hadir. Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Senin, 8 Desember 2025.

Lanjut dia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni layak mendapat teguran karena gagal memitigasi terjadinya bencana.

“Beberapa menteri harusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka mengelola, memitigasi atau bahkan mempermainkan isu bencana. Itu kalau kita ingin etika mendahului regulasi. Orang semacam Raja Juli, saya kenal dia, saya bersahabat dengan dia, tapi dalam urusan bencana kemarin, harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri,” jelasnya.

Akademisi yang dikenal kritis ini menegaskan bahwa bencana ini jelas akibat ulah manusia yang serakah dalam menggunduli hutan.

“Bencana itu adalah ukurannya bukan sekadar soal jumlah korban atau jumlah material yang harus disediakan, bukan. Tapi kecepatan untuk memahami bahwa bencana itu adalah bencana manusia. Bencana itu adalah kesepakatan kita untuk menangani secara kemanusiaan,” pungkasnya.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

admin — Fri, 05 Dec 2025 19:20:21 +0000

– Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terjadi karena curah hujan yang tinggi.

Hal itu dinyatakan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Desember 2025.

“Ya ini hujannya yang tinggi, ya. Ya, itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya,” kata Bahlil, Kamis.

Bertemu Prabowo, Bahlil mengaku menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana di Sumatra, mulai dari urusan listrik, BBM, hingga LPG.

Bahlil juga mengaku Prabowo memintanya terus melakukan percepatan penanganan bencana dan mengerahkan segala upaya melayani masyarakat terdampak.

“Bapak Presiden memerintahkan agar bisa lebih cepat. Makanya saya kemarin tiga hari di sana kan, di lokasi memastikan itu semua,” ujarnya.

Bahlil memastikan aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra juga mulai menyala.

“Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, insyaallah besok malam (hari ini) listrik di Sumatera Utara, di Tapteng, Tapsel, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur dan mulai membaik,” tandasnya.

Korban Jiwa Capai 836 Orang

Sementara, berdasarkan laporan BNPB jumlah korban jiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra telah mencapai 836 orang dan 518 lainnya masih hilang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, jumlah korban jiwa mencapai 836 orang berdasarkan data pukul 16.00 WIB, Kamis 4 Desember 2025.

Baca Juga:

Jejak Senso di Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatra, Aroma Kriminal Menyeruak

“Untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” ujar Abdul dalam keterangannya, mengutip Jumat 5 Desember 2025.

Dia mengatakan, korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada satu hari di Aceh yakni, 48 korban tertimbun tanah longsor. Total, korban meninggal dunia di Aceh menjadi 325 jiwa.

“Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh, hari ini sebanyak 48 korban sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia,” tuturnya.

Di Sumut, sebanyak 12 jenazah ditemukan, tepatnya di Adiankoting. Lalu, enam jenazah di Sumbar.

“Di Sumatra Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting itu ditemukan 12 jasad sehingga Sumatra Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa,” ujarnya.

“Untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia,” imbuhnya.

Untuk korban yang masih hilang di Aceh sebanyak 170 jiwa. Di Sumut 127 jiwa dan di Sumbar 221 jiwa.

“Sumbar masih cukup banyak 221 jiwa sehingga total korban hilang di tiga provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa,” katanya.***

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Seluruh SKPA Diperintahkan Turun ke Lokasi Bencana

admin — Fri, 05 Dec 2025 13:17:36 +0000

KOTA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, yang juga Kepala Pos Komando Penanggulangan Bencana Aceh, memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk segera turun ke lapangan (lokasi bencana) guna memaksimalkan penanganan warga terdampak banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi khusus yang digelar pada Kamis malam 4 Desember 2025, yang dihadiri para Kepala SKPA, Kepala Biro, dan Staf Ahli Gubernur, mengingat kondisi sejumlah wilayah yang masih membutuhkan percepatan layanan, terutama pada sektor evakuasi, logistik, kesehatan, air bersih, dan pemulihan akses.

“Seluruh SKPA harus hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan warga tertangani secara cepat dan tepat. Situasi darurat ini menuntut kita bekerja jauh lebih responsif,” tegas Nasir.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar penanganan bencana berjalan efektif. Ia juga meminta para kepala dinas memastikan unit-unit teknis yang terkait kebencanaan segera menerjunkan personel tambahan ke titik-titik terdampak.

“Masih banyak desa yang membutuhkan dukungan kita. Segera Bergerak,” tegas Sekda.

Nasir menekankan bahwa Pos Komando akan memantau langsung perkembangan respons di lapangan, termasuk progres distribusi bantuan, kondisi pengungsian, serta kendala yang dihadapi tim di daerah. ()

JetMedia Digital Agency

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ruhut Sitompul Minta Prabowo Tembak Mati Pihak-pihak yang Sebabkan Bencana di Sumatera

admin — Fri, 05 Dec 2025 08:44:19 +0000

– Politisi Senior Ruhut Sitompul turut menyoroti musibah banjir bandang dan tanah longsong di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat

Ruhut Sitompul mengaku prihatin dengan musibah tersebut.

Apalagi, muncul dugaan keterlibatan pihak tertentu yang dituding melakukan penebangan pohon di hutan-hutan, yang menyebabkan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor.

Dugaan itu muncul usai kayu-kayu gelondongan ikut hanyut dalam banjir

“Pak Prabowo Presiden RI ke 8, tolong siapa yang bertanggung jawab bencana alam di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat dihukum tembak mati,” ujar Ruhut Sitompul dikutip Warta Kota dari akun X miliknya, Kamis (4/12/2025)

“Gunakanlah hak preogratifmu sebagai Presiden RI yang dicintai rakyatnya membebaskan orang-orang yang tidak bersalah di kasus hukum dengan tuduhan korupsi,” imbuhnya

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

UIN Ar-Raniry Liburkan Kuliah, Rektor Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

admin — Wed, 03 Dec 2025 11:14:13 +0000

KOTA ACEH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh resmi menghentikan seluruh kegiatan perkuliahan selama masa tanggap darurat banjir bandang yang melanda Aceh. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Rektor yang menetapkan libur kuliah mulai 1–6 Desember 2025.

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman MAg juga mendesak pemerintah pusat segera menaikkan status bencana Aceh menjadi bencana nasional, menyusul kerusakan masif dan jumlah korban yang terus bertambah.

“Pemerintah harus segera menetapkan status darurat nasional. Kerusakan sangat parah dan sejumlah wilayah terisolasi,” ujar Mujiburrahman, Senin (1/12/2025).

Ia mengatakan indikator penetapan status bencana nasional sudah terpenuhi.

“Dengan peningkatan status, penanganan akan jauh lebih maksimal karena dukungan personel, peralatan, dan anggaran bisa ditingkatkan.”

Berdasarkan data BNPB per 01 Desember 2025 pukul 14.30 WIB, banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan 502 orang meninggal dunia, 2.500 orang luka-luka dan 508 orang lainnya masih hilang. 552 ribu jiwa mengungsi dan 3,3 ribu rumah rusak berat. Bencana terjadi di 46 kabupaten/kota.

Untuk Aceh sendiri, korban mencapai 156 orang meninggal, 181 hilang, serta 479,3 ribu pengungsi yang tersebar di 18 kabupaten.

Prof Dr Mujiburrahman mengungkapkan hampir 2.000 mahasiswa UIN Ar-Raniry terdampak langsung banjir bandang dan longsor yang terjadi enam hari terakhir.

Dalam pertemuan dengan pimpinan BTN Syariah dan Bank Syariah Nasional, ia menyebut kampus telah mengaktifkan posko darurat serta menyalurkan bantuan dasar untuk mahasiswa.

“Sejak dua hari lalu kami sudah melaporkan kondisi ini kepada Menteri Agama. Posko tanggap darurat juga telah beroperasi di kampus,” katanya.

Mahasiswa terdampak berasal dari sedikitnya 18 kabupaten/kota, mulai dari Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Timur, Bireuen, hingga Pidie Jaya. Banyak dari mereka belum dapat berkomunikasi dengan keluarga akibat akses yang terputus.

Menurut Rektor, kondisi ekonomi mahasiswa menurun drastis karena kehabisan uang setelah terjebak di Banda Aceh selama masa bencana.

“Kami mengajak sivitas akademika bergotong royong. Kemarin sudah tersalurkan bantuan Rp170 juta untuk mahasiswa terdampak,” ujarnya.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai Rp200 ribu per mahasiswa. Hingga kemarin, 1.081 mahasiswa telah diverifikasi sebagai penerima, dan jumlahnya terus bertambah.

Selain mahasiswa dari Aceh, beberapa mahasiswa asal Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga ikut terdampak karena keluarga mereka berada di zona bencana.

Rektor menyebut bencana ini dapat memicu gelombang kemiskinan baru di Aceh.

“Banyak rumah warga rusak parah. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua mahasiswa kami.”

Kampus kini mempertimbangkan skema jangka panjang, termasuk pembebasan atau penanggungan biaya kuliah dan biaya tempat tinggal bagi mahasiswa terdampak.

Untuk menjaga kondisi psikologis mahasiswa, UIN Ar-Raniry memutuskan meliburkan kuliah selama lima hari ke depan. Namun perpustakaan tetap dibuka sebagai ruang belajar, pengisian daya gawai, dan akses internet.

“Secara psikis, banyak mahasiswa masih labil. Banyak yang menangis karena belum mengetahui kondisi keluarga,” kata Mujiburrahman.

UIN Ar-Raniry juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan logistik mahasiswa setidaknya satu bulan ke depan.

Posko Ar-Raniry Peduli menjadi pusat pendataan mahasiswa terdampak. Hingga hari ini, 3.328 mahasiswa tercatat telah melapor.

BSI dan BTN Salurkan Bantuan untuk Mahasiswa UIN Ar-Ranisy yang Terdampak

Dukungan dari berbagai lembaga mulai mengalir ke UIN Ar-Raniry. Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan bantuan Rp100 juta, diserahkan langsung CEO BSI Anggoro Eko Cahyo di Posko Ar-Raniry Peduli, Minggu (30/11).

Bank BTN menyalurkan bantuan Rp200 juta pada Senin (1/12) melalui Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, didampingi Direktur Utama Bank Syariah Nasional, Alex Sofyan Noor

Sementara Bank BTN menyalurkan Rp200 juta pada Senin (1/12), melalui Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar, didampingi Direktur Utama Bank Syariah Nasional Alex Sofyan Noor.

Rektor UIN Ar-Raniry menyampaikan apresiasi dan berharap pemerintah pusat bergerak cepat merespons skala bencana yang semakin meluas.

Ketua Islamic Trust Fund (ITF) UIN Ar-Raniry, Prof Muhammad Yasir Yusuf, memastikan seluruh dana yang terkumpul disalurkan tepat sasaran.

“Dana tanggap darurat ini segera kami distribusikan agar mahasiswa bisa melanjutkan kuliah tanpa terkendala finansial akibat bencana,” ujarnya.

Pendataan penerima bantuan terus dilakukan.

“Setiap hari ada tambahan mahasiswa yang melapor, dan sedang kami verifikasi,” tambahnya. ()

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Bencana Alam Sumatera, Masyarakat Adat Minta Bahlil dan Raja Juli Dicopot!

admin — Tue, 02 Dec 2025 07:55:41 +0000

– Maraknya praktik tambang ilegal dan pembalakan liar yang dinilai sebagai penyebab utama bencana ekologis di wilayah Sumatera, menjadi perhatian Masyarakat Adat Indonesia (MAI).

MAI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas menangkap pelaku tambang ilegal dan pembalakan liar. Begitu juga mengungkap serta menindak para pihak yang membekingi kejahatan tersebut.

“MAI menilai, pembiaran terhadap kejahatan lingkungan ini telah menjadi kejahatan kemanusiaan, karena langsung berdampak pada kehancuran alam,” ujar Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso dalam keterangan tertulis, Senin 1 Desember 2025.

Rafik Datuk Rajo Kuaso menyampaikan pernyataan keras terhadap kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai gagal melindungi rakyat dan lingkungan.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri ESDM, karena kebijakan perizinan yang terlalu rumit terhadap tambang rakyat telah mendorong masyarakat kecil terpaksa masuk ke jalur tambang ilegal tanpa standar AMDAL dan keselamatan lingkungan,” tuturnya.

Menurutnya, rakyat adat dan masyarakat kecil yang seharusnya diberi akses legal dan pendampingan justru dipinggirkan oleh sistem perizinan yang tidak berpihak.

Selain itu, masih kata Rafik, MAI juga meminta Presiden Prabowo mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni, yang dinilai gagal menghentikan praktik pembalakan liar yang telah merusak hutan-hutan adat dan kawasan resapan air.

“Jika illegal logging terus dibiarkan, maka bencana akan terus berulang. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, ini adalah kejahatan terhadap masa depan bangsa,” tandasnya

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel