KOTA ACEH – Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Tabrani Abby, menyatakan bahwa nama Najeela Shihab termasuk ke dalam WhatsApp Group (WAG) kliennya. Menurutnya, hal itu sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nadiem Makarim.

Ia menjelaskan, WA Group awalnya dinamakan Edu.org yang dibuat pada Juli 2019, sesaat setelah Nadiem mendapat panggilan dari Joko Widodo, Presiden RI terpilih saat itu, bahwa akan diangkat menjadi Mendikbud.

Sebagaimana tertuang di dalam BAP Nadiem Makarim disebutkan, atas rencana penunjukan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), dibuatlah WA Group berisi pakar dan orang-orang kompeten yang mungkin bisa bergabung saat dirinya dilantik. Di dalam WA Group Edu.org itu Nadiem menyebut beberapa nama seperti Jurist Tan, Fiona, dan Najeela Shihab.

Setelah Nadiem dilantik, WA Group itu berubah nama menjadi Mas Menteri Core Team. Isinya para pakar, tokoh dan tim staf khusus Nadiem. Tabrani menekankan, WA Group yang dibuat sebelum Nadiem menjadi Mendikbudristek merupakan hal yang wajar.

“Jangankan mau jadi menteri, di kantor saya pun kalau mau ada proyek baru juga bikin WAG kok. Dari WAG Nadiem ini faktanya bisa dilihat, dibaca dan disampaikan dengan jujur. Ada WAG Edu.org sebelum Nadiem jadi menteri, lalu berubah jadi Mas Menteri Core Team setelah dilantik. Dan di WAG itu ada nama Najeela. Itu juga penjelasan Pak Nadiem,” kata Tabrani kepada wartawan, Senin (10/11).

Dalam kesempatan terpisah, Najeela mengakui berada di dalam satu WA Group bersama Nadiem Makarim. Menurutnya, isi WA Group itu terdiri dari mitra pendidikan independen dan eksternal.

“Saya bersama total puluhan orang lainnya, ada di beberapa grup WhatsApp bersama Nadiem Makarim maupun mitra-mitra pendidikan independen dan eksternal, serta pejabat-pejabat kementerian selain Nadiem Makarim,” ucapnya.

Adapun, Nadiem Makarim terjerat proyek pengadaan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan nilai anggaran mencapai Rp 9,3 triliun.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan bahwa pengadaan laptop tersebut menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook. Meski demikian, kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menunjang pembelajaran di daerah 3T yang sebagian besar belum memiliki akses internet memadai.

Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020–2021, Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD Kemendikbudristek 2020–2021, mantan staf khusus Mendikbudristek Jurist Tan, serta mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief.

Menurut hasil perhitungan awal, akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 1,98 triliun. Kerugian itu terdiri dari dugaan penyimpangan pada pengadaan item software berupa Content Delivery Management (CDM) sebesar Rp 480 miliar dan praktik mark up harga laptop yang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun

– Seorang warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur berinisial A (27) keluhkan motornya tak nyaman dikendarai setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax.

Ia mengaku mengisi Pertamax karena takut BBM jenis Pertalite bisa merusak kendaraanya.

Diketahui, sejumlah daerah di Jawa Timur beberapa waktu lalu alami brebet massal setelah mengisi BBM jenis Pertalite.

Brebet adalah kondisi pembakaran atau aliran bahan bakar yang bermasalah sehingga saat gas ditarik, laju kendaraan tersendat-sendat.

Ada banyak penyebab kendaraan brebet, mulai dari busi yang kotor, filter udara kotor, injektor atau karburator kotor, masalah kelistrikan, hingga kualitas BBM yang jelek atau tidak sesuai.

Salah satu wilayah di Jatim yang terdampak yakni Kabupaten Tuban.

Kepada TribunJatim.com, A mengaku setelah mengisi Pertamax, ada yang berbeda dengan kendaraannya.

“Aku habis mengisi Pertamax, rasanya berbeda,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).

Setelah mengisi Pertamax di SPBU Sleko Tuban, motor yang awalnya normal tiba-tiba susah saat berakselerasi.

“Tarikan gas motor jadi tidak bertenaga, kayak mau mati terus. Gak enak saat digas,” imbuhnya.

Meski motornya bisa menyala, namun tarikannya terasa berat hingga terasa seperti hendak mati.

Ia pun berharap, kasus BBM di daerahnya bisa segera ditangani.

Hingga saat ini, pihak Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus belum memberikan keterangan.

Namun, pihak pertamina telah membuka posko aduan di salah satu SPBU di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang dibuka sejak pagi hingga sore hari.

Posko tersebut dibukan untuk menampung keluhan masyarakat terkait BBM.

Warga Tuban Rugi Rp1,2 juta

– Pertamina menyiapkan ganti rugi bagi pengendara motor yang mengalami masalah seusai kendaraan diisi bensin Pertalite di wilayah Jawa Timur.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan permintaan maaf dan memastikan pihaknya siap memberikan kompensasi serta perbaikan gratis bagi kendaraan yang terdampak.

“Pertamina akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam keterangan resminya, Jumat, 31 Oktober 2025.

Ahad menjelaskan, bila dari pemeriksaan awal ditemukan indikasi kerusakan, kendaraan akan dirujuk ke bengkel resmi yang ditunjuk Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, Pertamina telah menambah jumlah posko pengaduan masyarakat menjadi 15 titik dari sebelumnya hanya tiga, guna mempercepat penanganan kasus.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarok menegaskan, pihaknya akan memanggil Pertamina untuk meminta klarifikasi.

“Kami akan memanggil Pertamina. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ucap dia.

Mufti menjelaskan, banyak laporan diterima dari masyarakat yang mengaku motor mereka mendadak bermasalah setelah mengisi Pertalite. Ia menduga ada persoalan pada kualitas bahan bakar yang didistribusikan di beberapa SPBU.

Menurutnya, jika terbukti kerusakan kendaraan diakibatkan oleh bahan bakar, maka Pertamina harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi.