“Saya meminta kepada rekan-rekan media untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi isu sensitif soal wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad karena diduga ada motif untuk membenturkan antara media dengan kader Gerindra tersebut. Padahal sejatinya antara pejabat negara dalam hal ini DPR RI dan media merupakan mitra yang strategis,” jelas Daeng.

Sebelumnya diberitakan, adanya press release berjudul Fenomena Takedown Link Media Meredam Isu dengan Tawaran Transaksional

Berikut isi beritanya, penghapusan link pemberitaan di media online atau yang lazim dikenal dengan istilah Takedown menjadi fenomena dalam dunia penyiaran informasi publik. Beberapa isu sensitif terkait personal yang naik di pemberitaan media online, diminta untuk dihapus oleh pihak tertentu dengan tujuan agar pemberitaan tidak beredar luas

Dalam kode etik Dewan Pers ditegaskan bahwa setiap keberatan terhadap produk jurnalistik, termasuk permintaan penghapusan (takedown) berita, wajib diproses melalui mekanisme resmi di Dewan Pers. Hal itu kembali ditegaskan Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, sebuah acara di Jakarta, Selasa (2/12/2025)

“Selama teman-teman menjalankan kerja jurnalistik yang benar, taat aturan, objektif, dan profesional, itu sudah cukup,” ujarnya.

Dewan Pers menekankan bahwa tidak ada pihak yang dapat meminta media untuk menghapus berita secara langsung. Setiap aduan harus melalui Dewan Pers, yang kemudian akan melakukan analisis, mediasi, hingga menentukan langkah korektif seperti hak jawab, koreksi, atau takedown bila terbukti terjadi pelanggaran kode etik.

“Tidak bisa orang yang keberatan langsung meminta media men-takedown berita. Itu tidak dibenarkan,” tegas perwakilan Dewan Pers.

Menanggapi pernyataan Dewan Pers tersebut, Pengamat Media Litbang Demokrasi, Purbo Satrio menyebut fenomena takedown sepihak sebagai wilayah abu-abu dalam dunia penyiaran

“Takedown sepihak sering dilakukan oleh tokoh politik yang tidak ingin memperlebar sebuah isu yang berkembang di media. Dia memilih jalur transaksional dengan sejumlah uang sebagai pengganti berita yang dihapus, daripada harus melalui prosedur mekanisme Dewan Pers” ungkap Purbo Satrio saat dihubungi awak media.

Tokoh politik yang dimaksud Purbo sudah cukup dikenal oleh kalangan jurnalis media non mainstream. Menurut Purbo tokoh tersebut memiliki tim lapangan yang cukup solid melobby pemilik media untuk bersedia menurunkan link pemberitaan yang menyangkut dirinya.

“Bung Dasco salah satu tokoh yang royal membelanjakan dananya untuk kepentingan takedown berita. Teman-teman media sudah banyak yang tahu” jelas Purbo.

Permintaan penghapusan berita oleh Dasco menurut pengamat Media tersebut masih dalam kategori wajar. Wakil Ketua DPR-RI dari Gerindra sering memberikan arahan kepada tim-nya untuk menegosiasikan pemberitaan negative tentang dirinya di media online.

“Tidak hanya berita negative, belakangan ini marak pemberitaan terkait istri dan anaknya diminta takedown. Beritanya positif tapi pihak bung Dasco memang tidak menginginkan keluarganya diekspose” jelas Purbo

Takedown bagi sebagian media online non mainstream menjadi pos pemasukan di luar iklan dan kerja sama rilis. Bukan dianggap sebagai pembungkaman informasi publik, tetapi meredam sebuah isu yang sedang hangat berkembang. Keputusan takedown sepenuhnya ada di tangan pemilik media, dan pihak yang berkepentingan dengan tawaran sejumlah dana juga tidak memaksakan.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, mengimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat-selatan Sumatera hingga wilayah Banten, untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Untuk sektor pelayaran, perikanan, dan transportasi laut diimbau untuk menyesuaikan kegiatan operasionalnya berdasarkan peringatan gelombang tinggi yang berlaku.

Pun, pemerintah daerah melalui BPBD diminta memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan gangguan cuaca lainnya.

Kolaborasi lintas sektoral yang solid, adalah kunci utama untuk menciptakan keharmonisan antara sistem peringatan dini (early warning) dan tindakan dini (early action).

“Sinergi ini memastikan informasi ancaman diterima dengan cepat dan ditindaklanjuti secara efektif oleh semua pihak, sehingga mampu memitigasi risiko dan mencapai keselamatan masyarakat secara maksimal,” ujar Andri.

Kedua, Bibit Siklon Tropis 93S

Bibit siklon ini terdeteksi di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meskipun sistem ini diprakirakan bergerak menjauhi wilayah Indonesia, BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak tidak langsung 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang (1,25 – 2,5 m) berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali–Lombok–Alas bagian selatan.

“Potensi dampak tidak langsung berupa hujan sedang hingga lebat dan gelombang tinggi di perairan harus tetap kita waspadai. Oleh karena itu, lakukan langkah pencegahan yang diperlukan, selalu ikuti informasi resmi dari BMKG, dan pastikan keselamatan menjadi prioritas utama. Kita tenang, tetapi tetap siaga,” kata Faisal.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot (28 km/jam) dengan tekanan minimum 1009 hPa

Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik sehingga proses penguatan sistem diprakirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan.

Intnsitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia.

Sementara itu, dalam 48–72 jam ke depan, sistem ini diprakirakan mulai meningkatkan intensitasnya secara bertahap seiring membaiknya pola sirkulasi, dengan pergerakan yang konsisten menjauhi wilayah Indonesia.