Para ilmuwan menemukan bahwa makrofag tertentu membentuk koneksi mirip neuron dengan serat otot dan mengirimkan kalsium untuk memulai perbaikan dalam hitungan detik. Sinyal cepat ini mempercepat penyembuhan baik pada model cedera maupun penyakit. Penemuan ini bisa membuka pintu bagi terapi regeneratif baru. Namun para peneliti masih perlu memahami mengapa peningkatan perbaikan ini tidak mengurangi rasa sakit. Kompleksitas Seluler (…)

JetMedia Digital Agency

— Pemerintah China sempat menyebutkan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat menghasilkan keuntungan setelah operasional lima tahun. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China pada 2015. Kala itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja menerima kunjungan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/8/2015) siang.

Dikutip dari pemberitaan Sekretariat Kabinet, Menko Perekonomian saat itu, Sofyan Djalil yang mendampingi Presiden Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu delegasi Pemerintah China yang dipimpin Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Xu Shaoshi melaporkan hasil studi kelayakan perusahaan China terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Pemerintah telah menerima hasil studi itu dan akan mempelajari serta memutuskannya dalam waktu secepatnya,” kata Sofyan kepada wartawan dalam konperensi pers bersama Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Xu Shaoshi, seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Xu Shaoshi mengatakan, sebagai utusan Presiden China, ia bertemu Presiden Jokowi untuk menyerahkan hasil studi kelayakan sesuai yang dijanjikan.

“Saya sudah bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menko Perekonomian, besok saya akan bertemu Wapres dan pejabat lainnya,” kata Xu Shaoshi.

Menurut Xu Shaoshi, dalam delapan bulan terakhir, dua pemimpin negara, yaitu Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping sudah melakukan tiga kali pertemuan untuk meningkatkan kerja sama.  Pertemuan ini menghasilkan beberapa rencana kerja sama, salah satunya adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ditandatangani nota kesepahamannya pada Maret 2015.

“Pada April dan Juni 2015 disepakati kerangka kerja dan pada hari ini diserahkan hasil studi kelayakan kepada Presiden Jokowi,” papar Shaoshi.

Mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung, dia menyampaikan, akan menempuh jalur sejauh sekitar 150 km mulai dari Halim ke Bandung, dan terhubung ke Gambir dengan jaringan yang sudah ada. Sementara jumlah stasiun yang dilalui ada 8 (delapan), dengan kecepatan kereta nantinya sekitar 300 km per jam.

Shaoshi menegaskan, harga yang ditawarkan Pemerintah China merupakan  harga yang lebih kompetitif dengan proposal yang lebih baik.  “Kami jamin bisa rampung dalam tiga tahun, groundbreaking akhir Agustus 2015 dan selesai 2018 akhir,” katanya.

Adapun untuk pengelolaannya, Shaoshi mengemukakan, pihaknya menawarkan untuk membentuk perusahaan bersama (joint venture) BUMN Indonesia-China untuk mengelola kereta cepat itu dengan Indonesia memegang 60 persen dan sisanya China.

“Kami ingin serius berbagi dengan Indonesia dalam mewujudkan kereta cepat di Indonesia,” kata Shaoshi.

Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China itu pun meyakini, dalam lima tahun ke depan pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah bisa memberikan keuntungan.

Penyelesaian Utang

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan permasalahan terkait utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh akan dibahas secara teknis antarkementerian bersama Danantara Indonesia.

“Kita sedang bahas, nanti tentu dibicarakan secara teknis antarkementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara,” ujar Airlangga dalam wawancara cegat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Ia meyakini Danantara Indonesia memiliki banyak alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Whoosh tersebut. “Kalau korporasi kan banyak cara,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik dalam penyelesaian utang KCIC, termasuk menghitung secara rinci nilai kewajiban dan opsi penyelesaian yang dapat ditempuh pemerintah.

“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Danantara Indonesia menyebut telah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang proyek KCIC, yakni melalui pengambilalihan infrastruktur dan penambahan penyertaan modal (equity).

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria.

Dony menilai proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat karena memangkas waktu tempuh perjalanan. Saat ini, jumlah penumpang KCIC terus meningkat dan telah mencapai sekitar 30 ribu penumpang per hari.

“Tapi dari satu sisi, kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” ujarnya.

Sumber: republika

– Pegiat Antikorupsi Zaenur Rohman memperingatkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk hati-hati dalam penyelesaian masalah utang kereta cepat Indonesia-China (KCIC).

Pasalnya, penyelesaian utang kereta cepat Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa jadi senjata makan tuan untuk Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Zaenur usai Prabowo Subianto mengaku siap bertanggung jawab dalam polemik utang kereta cepat yang dibuat di era Jokowi.

Prabowo sendiri tidak menyebut bagaimana skema pelunasan utang kereta cepat.

Kepala Negara RI hanya meminta doa masyarakat untuk memberantas korupsi sehingga uang koruptor bisa dijadikan biaya pembangunan fasilitas publik.

Namun demikian Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman meminta Prabowo berhati-hati.

Dalam dialog di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025), Zaenur menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Bahkan Prabowo bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi apabila nekat mengubah pembayaran skema Business to Business (B2B) menjadi menggunakan APBN.

Apabila rezim berganti, hal itu bisa menjadi senjata makan tuan untuk Prabowo.

“Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati pemerintah jangan sembrono, jangan sembarangan,” ujar Zaenur seperti dimuat Surya.co.id.

Ia menilai, pemerintah semestinya tidak gegabah mengambil keputusan sebelum melakukan kajian hukum mendalam.

Menurutnya, legal due diligence perlu dilakukan untuk memastikan apakah penggunaan APBN dalam transaksi antar-badan usaha (B2B) itu sah secara aturan.

Legal due diligence adalah proses pemeriksaan menyeluruh aspek hukum suatu perusahaan atau objek transaksi untuk mengidentifikasi dan menilai risiko hukum yang mungkin timbul, serta mengevaluasi potensi aset dan ekonomi dari transaksi tersebut.

Proses ini penting sebelum melakukan transaksi besar seperti merger, akuisisi, atau investasi untuk memastikan perusahaan memahami potensi risiko dan mengambil keputusan berdasarkan data yang valid.

Namun apabila pembayaran kereta cepat tetap dipaksakan menggunakan APBN, maka hal itu tentu akan menjadi beban rakyat dimana sedari awal konsep kereta cepat sudah disepakati B2B.

“Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa,”

“Tetapi apapun itu, itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN, gitu.”

Ia juga menegaskan kembali, jika pemerintah tetap memaksakan pembayaran menggunakan dana negara, maka risiko pidana korupsi sangat mungkin muncul.

“Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN sekali lagi ini ada risiko hukum,” tambahnya.

Selain persoalan hukum, Zaenur juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap proyek kereta cepat Whoosh, mulai dari tahap perencanaan hingga pembiayaan.

Audit tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek yang telah menelan dana besar itu.

Sehingga masyarakat bisa tahu apakah proyek tersebut sudah berjalan baik atau tidak.

“Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa,” jelasnya