Debt - BN Babel

Ternyata Ini Motif 6 Pelaku Lakukan Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata Jakarta Selatan

admin — Sat, 13 Dec 2025 04:53:23 +0000

– Enam anggota Polri dari Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri diduga mengeroyok dua mata elang atau debt collector hingga tewas.

Peristiwa itu terjadi di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) sore.

Insiden berawal ketika kedua korban menghentikan sepeda motor yang dikendarai anggota Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan, aksi penghentian dua matel itu memicu emosi enam anggota Polri hingga berujung pengeroyokan.

“Kendaraan (motor yang dihentikan matel) tersebut betul digunakan anggota (Polri), dan ini yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut,” kata Trunoyudo, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025) malam.

Polsek Pancoran menerima laporan penganiayaan itu pada Kamis lalu pukul 15.45 WIB.

Satu korban, MET (41), tewas di lokasi, sementara NAT (32) meninggal di RSUD Budi Asih, Jakarta Timur.

Tidak lama setelah kejadian, kerusuhan terjadi di sekitar lokasi usai rekan-rekan korban merusak sejumlah fasilitas warga.

Polisi mencatat kerusakan empat mobil termasuk taksi, tujuh sepeda motor, 14 lapak pedagang, dua kios terbakar serta dua rumah warga pada bagian kaca.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Bantu Pelaku UMKM dan PKL yang Kiosnya Dibakar saat Bentrokan di Kalibata Jaksel

“Peristiwa mengakibatkan beberapa fasilitas warga mengalami kerusakan,” kata mantan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya itu.

Hasil penyelidikan menetapkan enam anggota Polri sebagai tersangka, yakni Brigadir IAM, Bripda JLA, Bripda RGW, Bripda IAB, Bripda BN dan Bripda AM.

Mereka dijerat Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

“Penerapan pasal dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” kata Trunoyudo

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Sri Mulyani Ungkap Sistem Digital Tambang Bisa Jadi Debt Collector

admin — Wed, 24 Jul 2024 00:02:15 +0000

JAKARTA, BN Babel – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Sistem Informasi Mineral dan batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) dapat menagih hutang perusahaan tambang secara paksa.

Simbara sendiri mengintegerasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengkapalan, dan devisa hasil ekspor.

“Mencegah tambang ilegal, menerima tambahan dari PNBP, dan bahkan memaksa perusahaan untuk membayar piutang mereka. Tadi jumlahnya ada Rp3,47 triliun, Rp2,53 triliun, dan Rp1,1 triliun,” kata Sri dalam Launching Impelementasi Komditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Dari penerapan tersebut, secara rinci telah menghasilkan pepnerimaan negara dari pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan otomatik blocking system yang juga merupakan bagian dari SIMBARA sebesar Rp1,1 triliun.

“Ini adalah contoh kecil waktu koordinasi untuk enforcement dan compliance dilakukan bersama dengan sistem blocking system, maka kewibawaan negara menjadi ditegakkan,” jelas Sri.

Menurutnya, dengan adanya sistem digitalisasi yang saling terintegerasi ini akan memperkuat posisi Kementerian/Lembaga agar tidak dapat dinegosiasi oleh para perusahaan.

“Kemudian oh kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi. Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan. Karena perusahaan sudah tahu hak dan kewajiban mereka,” ujarnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel