Desak - BN Babel

Anton Heri Tolak Penetapan Satu Tersangka, Desak Polisi Tetapkan Dua Pelaku Pengeroyokan Bersenjata Tajam

admin — Wed, 24 Dec 2025 14:49:46 +0000

Way Kanan, RisalahPos Network”

Kuasa hukum korban dugaan pengeroyokan di Negeri Batin, Umpu Semenguk menyatakan tidak menerima dan tidak puas atas keputusan kepolisian yang hanya menetapkan satu orang tersangka dalam perkara pengeroyokan yang menyebabkan kliennya mengalami luka serius.

Penasihat hukum korban, Anton Heri menilai penetapan tersebut tidak mencerminkan fakta hukum dan alat bukti yang telah dikantongi penyidik, khususnya keterangan saksi, hasil konfrontir, serta visum et repertum yang secara tegas menunjukkan adanya luka sayatan akibat senjata tajam.

“Kami menolak keras jika perkara ini direduksi seolah-olah hanya penganiayaan biasa dan hanya dilakukan satu orang. Fakta-fakta yang ada justru mengarah pada tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan lebih dari satu pelaku, bahkan disertai penggunaan senjata tajam,” tegas Anton kepada media, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, sejak awal perkara, penyidik telah mengantongi keterangan saksi korban, saksi di tempat kejadian, serta keterangan ahli dokter yang menyatakan korban mengalami dua luka sayatan benda tajam, yang secara logika hukum mustahil dilakukan oleh satu orang dalam konteks peristiwa tersebut.

“Jika hanya satu pelaku dan hanya pemukulan biasa, lalu dari mana asal dua luka sayatan senjata tajam itu? Ini pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Hukum pidana tidak boleh dibangun di atas asumsi, tetapi di atas bukti,” ungkapnya.

Anton menegaskan, apabila kepolisian tetap memaksakan konstruksi perkara hanya kepada satu tersangka dan mengesampingkan unsur pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 KUHP atau setidaknya Pasal 354 KUHP, maka pihaknya akan menempuh langkah hukum lanjutan.

“Kami akan mengajukan keberatan resmi, meminta gelar perkara khusus, hingga melaporkan dugaan ketidakprofesionalan penanganan perkara ke Propam Polda Lampung dan instansi pengawas lainnya. Ini bukan semata soal klien kami, tapi soal keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengaburan peran pelaku dan pengerdilan pasal justru berpotensi mencederai rasa keadilan publik serta membuka ruang preseden buruk dalam penegakan hukum.

“Kami mendesak kepolisian segera menetapkan dua tersangka pelaku pengeroyokan, sesuai dengan alat bukti yang sudah terang benderang. Jangan sampai hukum terlihat tumpul dan lunak terhadap pelaku kekerasan,” pungkas Anton.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Mantan Relawan Desak Jokowi Segera Bertobat

admin — Mon, 15 Dec 2025 02:25:29 +0000

-Dengan seabrek persoalan yang membelit setelah lengser dari kursi kepresidenan, sekarang menjadi momentum paling tepat Joko Widodo alias Jokowi bertobat.

Demikiam disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

“Pak Jokowi, insyaf ya, segeralah bertobat,” saran Saiful.

Saiful berharap Jokowi segera mengembalikan kekayaan diri dan keluarganya kepada negara. Karena sangat tidak logis, di mana bisnis anak-anaknya, seperti martabak dan pisang bangkrut, justru kekayaannya meningkat pesat ratusan miliar.

“Ini sangat tidak lazim, kecuali semuanya didapat dengan menyelewengkan kekuasaan,” kata Saiful.

Menurut Saiful, mumpung belum pikun, segeralah Jokowi minta maaf yang sebesar-besarnya pada rakyat.

“Kembalikan semua harta kekayaanmu yang didapat dari usaha yang tidak wajar. Biar husnul khatimah akhir hidupmu nanti Pak,” kata Saiful

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Publik Desak Ada yang Diseret ke Pengadilan atas Banjir Besar di Aceh–Sumut–Sumbar

admin — Sun, 07 Dec 2025 01:40:21 +0000

KOTA ACEH– Gelombang desakan publik agar pemerintah menindak tegas para pejabat yang menerbitkan izin tambang dan konsesi hutan kembali menguat setelah banjir besar menyapu 18 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat pada akhir November 2025.

Sejumlah organisasi lingkungan dan masyarakat secara luas menilai bencana kali ini bukan semata akibat curah hujan ekstrem, melainkan akumulasi kerusakan ekologi yang lahir dari pembukaan hutan, pertambangan tanpa kontrol, dan pemberian izin yang dinilai serampangan.

Direktur eksekutif sebuah lembaga lingkungan di Aceh, menyatakan bahwa banjir lintas-provinsi tersebut merupakan “produk dari keputusan para pejabat yang mengorbankan keselamatan rakyat demi ekspansi bisnis ekstraktif.” Ia menegaskan, pejabat yang menandatangani izin alih fungsi kawasan hutan—baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun kementerian—harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Ini bukan lagi isu cuaca. Daerah tangkapan air kita rusak parah akibat konsesi-konsesi yang dikeluarkan tanpa analisis risiko jangka panjang. Pejabat yang memberikan izin harus diperiksa, bahkan bila perlu diseret ke pengadilan,” ujarnya.

Banjir dahsyat yang terjadi selama tiga hari tersebut merendam permukiman, memutus akses jalan nasional, menghancurkan lahan pertanian, hingga memaksa lebih dari seratus ribu warga mengungsi.

Wilayah paling terdampak berada di Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Langkat, Dairi, Mandailing Natal, Pasaman Barat, hingga Agam.

Pada sejumlah titik, banjir diperparah oleh hilangnya tutupan hutan di kawasan hulu yang sebagian besar kini menjadi areal tambang, perkebunan sawit skala besar, dan HPH.

Pakar hukum lingkungan dari Universitas Syiah Kuala menilai bahwa pejabat yang mengeluarkan perizinan yang terbukti mengabaikan aspek ekologis dapat dikenai jerat hukum, baik melalui UU Lingkungan Hidup maupun UU Administrasi Pemerintahan. “Jika ada unsur kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi dalam proses perizinan, maka jalur pidana terbuka lebar,” katanya.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil kini tengah mengumpulkan data konsesi yang berada pada daerah hulu DAS, termasuk memetakan izin tambang dan perkebunan yang beririsan dengan kawasan lindung dan zona rawan longsor. Hasil investigasi tersebut rencananya akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Ombudsman RI sebagai dasar untuk mendorong penyelidikan resmi.

“Bencana ini tidak boleh berhenti pada belas kasihan dan bantuan logistik. Harus ada penegakan hukum, agar pejabat tidak lagi semena-mena menjual hutan kita melalui tanda tangan,” tegas salah satu koordinator koalisi lingkungan.

Desakan publik makin menguat setelah sejumlah foto udara memperlihatkan kawasan hulu yang gundul, tambang terbuka di area curam, serta kanal-kanal perkebunan sawit yang mengubah pola aliran air di banyak kabupaten. Warga di daerah terdampak juga menuntut evaluasi total perizinan dan peninjauan kembali seluruh proyek ekstraktif yang berada di kawasan resapan air.

Hingga kini pemerintah pusat dan daerah belum mengumumkan langkah investigasi resmi terkait dugaan keterlibatan pejabat dalam kerusakan ekologis yang memperparah banjir besar tersebut. Namun tekanan publik diperkirakan akan terus menguat seiring bertambahnya jumlah kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis akibat bencana ini.***

Executive Writer di Harian Aceh Indonesia

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Legislator Nasdem Desak Menhut Cabut Izin Perusahaan Nakal Pemicu Banjir Sumatera

admin — Sat, 06 Dec 2025 19:36:01 +0000

-Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didesak untuk mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan kerusakan hutan yang diduga memperparah bencana di Sumatera.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, menegaskan bahwa persoalan itu tidak bisa disederhanakan sebagai data teknis atau angka-angka administratif semata.

“Korbannya 800 orang meninggal. Yang belum ditemukan masih banyak. Yang terdampak juga masih banyak. Harus ada ketegasan dari kita semua, terutama Pak Menteri Kehutanan sebagai stakeholder langsung yang menangani masalah hutan,” tegas Arif kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember 2025.

Arif berpandangan bahwa solusi yang disampaikan oleh Menhut Raja Juli Antoni kepada masyarakat terlalu teknokratis dan tidak menyentuh substansi persoalan.

“Menurut saya bukan solusi. Ini bicara angka-angka segala macam, karena kalau kita lihat kejadian yang terjadi ini, ini bicara tentang kemanusiaan,” tegas Legislator Nasdem ini.

Arif juga menyoroti hutan produksi terbatas di wilayah pegunungan yang dinilainya berperan dalam memperparah dampak bencana. Ia pun mendesak pencabutan izin pengelolaan yang bermasalah.

“Saya berharap ada ketegasan dari Menteri Kehutanan supaya hutan produksi terbatas, terutama di daerah pegunungan, ini dicabut saja. Karena kan sudah terlihat dampaknya, terlihat sekali,” katanya.

Selain menuntut tindakan tegas, Arif meminta agar pemerintah benar-benar mencari solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Ia menolak narasi yang menimpakan kesalahan pada faktor alam semata.

“Kalau nanti kejadian lagi, kasihan. Yang dituduh iklim, yang dituduh curah hujan. Padahal iklim dan curah hujan itu tidak salah apa-apa, tapi justru dituduh oleh kita,” pungkasnya.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

UIN Ar-Raniry Liburkan Kuliah, Rektor Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

admin — Wed, 03 Dec 2025 11:14:13 +0000

KOTA ACEH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh resmi menghentikan seluruh kegiatan perkuliahan selama masa tanggap darurat banjir bandang yang melanda Aceh. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Rektor yang menetapkan libur kuliah mulai 1–6 Desember 2025.

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman MAg juga mendesak pemerintah pusat segera menaikkan status bencana Aceh menjadi bencana nasional, menyusul kerusakan masif dan jumlah korban yang terus bertambah.

“Pemerintah harus segera menetapkan status darurat nasional. Kerusakan sangat parah dan sejumlah wilayah terisolasi,” ujar Mujiburrahman, Senin (1/12/2025).

Ia mengatakan indikator penetapan status bencana nasional sudah terpenuhi.

“Dengan peningkatan status, penanganan akan jauh lebih maksimal karena dukungan personel, peralatan, dan anggaran bisa ditingkatkan.”

Berdasarkan data BNPB per 01 Desember 2025 pukul 14.30 WIB, banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan 502 orang meninggal dunia, 2.500 orang luka-luka dan 508 orang lainnya masih hilang. 552 ribu jiwa mengungsi dan 3,3 ribu rumah rusak berat. Bencana terjadi di 46 kabupaten/kota.

Untuk Aceh sendiri, korban mencapai 156 orang meninggal, 181 hilang, serta 479,3 ribu pengungsi yang tersebar di 18 kabupaten.

Prof Dr Mujiburrahman mengungkapkan hampir 2.000 mahasiswa UIN Ar-Raniry terdampak langsung banjir bandang dan longsor yang terjadi enam hari terakhir.

Dalam pertemuan dengan pimpinan BTN Syariah dan Bank Syariah Nasional, ia menyebut kampus telah mengaktifkan posko darurat serta menyalurkan bantuan dasar untuk mahasiswa.

“Sejak dua hari lalu kami sudah melaporkan kondisi ini kepada Menteri Agama. Posko tanggap darurat juga telah beroperasi di kampus,” katanya.

Mahasiswa terdampak berasal dari sedikitnya 18 kabupaten/kota, mulai dari Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Timur, Bireuen, hingga Pidie Jaya. Banyak dari mereka belum dapat berkomunikasi dengan keluarga akibat akses yang terputus.

Menurut Rektor, kondisi ekonomi mahasiswa menurun drastis karena kehabisan uang setelah terjebak di Banda Aceh selama masa bencana.

“Kami mengajak sivitas akademika bergotong royong. Kemarin sudah tersalurkan bantuan Rp170 juta untuk mahasiswa terdampak,” ujarnya.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai Rp200 ribu per mahasiswa. Hingga kemarin, 1.081 mahasiswa telah diverifikasi sebagai penerima, dan jumlahnya terus bertambah.

Selain mahasiswa dari Aceh, beberapa mahasiswa asal Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga ikut terdampak karena keluarga mereka berada di zona bencana.

Rektor menyebut bencana ini dapat memicu gelombang kemiskinan baru di Aceh.

“Banyak rumah warga rusak parah. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua mahasiswa kami.”

Kampus kini mempertimbangkan skema jangka panjang, termasuk pembebasan atau penanggungan biaya kuliah dan biaya tempat tinggal bagi mahasiswa terdampak.

Untuk menjaga kondisi psikologis mahasiswa, UIN Ar-Raniry memutuskan meliburkan kuliah selama lima hari ke depan. Namun perpustakaan tetap dibuka sebagai ruang belajar, pengisian daya gawai, dan akses internet.

“Secara psikis, banyak mahasiswa masih labil. Banyak yang menangis karena belum mengetahui kondisi keluarga,” kata Mujiburrahman.

UIN Ar-Raniry juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan logistik mahasiswa setidaknya satu bulan ke depan.

Posko Ar-Raniry Peduli menjadi pusat pendataan mahasiswa terdampak. Hingga hari ini, 3.328 mahasiswa tercatat telah melapor.

BSI dan BTN Salurkan Bantuan untuk Mahasiswa UIN Ar-Ranisy yang Terdampak

Dukungan dari berbagai lembaga mulai mengalir ke UIN Ar-Raniry. Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan bantuan Rp100 juta, diserahkan langsung CEO BSI Anggoro Eko Cahyo di Posko Ar-Raniry Peduli, Minggu (30/11).

Bank BTN menyalurkan bantuan Rp200 juta pada Senin (1/12) melalui Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, didampingi Direktur Utama Bank Syariah Nasional, Alex Sofyan Noor

Sementara Bank BTN menyalurkan Rp200 juta pada Senin (1/12), melalui Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar, didampingi Direktur Utama Bank Syariah Nasional Alex Sofyan Noor.

Rektor UIN Ar-Raniry menyampaikan apresiasi dan berharap pemerintah pusat bergerak cepat merespons skala bencana yang semakin meluas.

Ketua Islamic Trust Fund (ITF) UIN Ar-Raniry, Prof Muhammad Yasir Yusuf, memastikan seluruh dana yang terkumpul disalurkan tepat sasaran.

“Dana tanggap darurat ini segera kami distribusikan agar mahasiswa bisa melanjutkan kuliah tanpa terkendala finansial akibat bencana,” ujarnya.

Pendataan penerima bantuan terus dilakukan.

“Setiap hari ada tambahan mahasiswa yang melapor, dan sedang kami verifikasi,” tambahnya. ()

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel