Di tengah sorotan publik terhadap penanganan bencana hidrometeorologi tersebut, Raja Juli menyebut kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi sekaligus ekspresi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja kementeriannya.

Usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Raja Juli menuturkan bahwa fokus utamanya tetap pada upaya mitigasi dan percepatan penanganan dampak bencana.

“Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia itu, menambahkan bahwa setiap masukan dari publik akan dijadikan bahan refleksi dan perbaikan.

Sorotan terhadap kementeriannya kian mencuat seiring meluasnya dampak banjir dan longsor di sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

Meski demikian, Raja Juli menyebut desakan agar dirinya mundur dari jabatan merupakan bagian wajar dari kritik politik.

Ia menegaskan bahwa jabatan menteri sepenuhnya berada di bawah kewenangan presiden.

Prakiraan Cuaca Sabtu 6 Desember, Tiga Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca Sabtu 6 Desember, Tiga Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

“Posisi saya itu ketetapan. Pengangkatan dan pencopotannya ada di tangan presiden,” katanya.

“Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah. Itu hak prerogatif kepala negara” jelasnya lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyinggung praktik yang terjadi di Filipina, ketika dua menteri negara tersebut memutuskan mundur karena merasa gagal menangani banjir.

Rahmat menyebut langkah demikian sebagai bentuk keberanian moral sekaligus tanggung jawab etis dalam memegang jabatan publik.

“Tidak ada salahnya juga seorang menteri pamit dari kursi pemerintahan.

Apalagi jika mereka tidak sanggup menangani bencana. Itu adalah tugas yang mulia,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Rapat kerja itu berlangsung dinamis dengan sejumlah anggota dewan meminta kejelasan strategi mitigasi jangka panjang pemerintah, termasuk penguatan tata kelola kawasan hutan dan pengendalian alih fungsi lahan.

Selain itu, DPR menuntut agar kementerian lebih proaktif memetakan titik-titik rawan bencana serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Di tengah tekanan dan kritik yang mengemuka, Raja Juli berulang kali menegaskan bahwa kementerian sedang bekerja memperkuat sistem peringatan dini, restorasi kawasan hulu, serta memperluas program rehabilitasi lahan dan hutan.

Ia memastikan evaluasi internal tengah dilakukan, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden terkait langkah-langkah strategis berikutnya