KOTA ACE – Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto segera memecat Bahlil Lahadalia dari jabatan Menteri ESDM dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang jelas-jelas memberikan keterangan palsu terkait pemilihan listrik di tanah rencong yang dikatakan sudah pulih 93%.“Ini maksudnya apa, mau nge-prank korban bencana yang sedang berduka? Atau sengaja menyampaikan informasi bahwa PLN memang sudah bekerja maksimal dan tujuannya Asal Bos Senang (ABS). Sungguh sangat menjijikkan apa yang sudah kalian lakukan (Bahlil dan Darmawan Prasodjo),”kata Yudhistira, Selasa (9/12/2025).

“Saya sebagai orang yang memiliki daerah Aceh juga sakit hati dengan yang mereka perbuat. Menyampaikan informasi palsu kepada korban bencana. Saya rasa tidak ada jalan lain Presiden harus memecat Menteri ESDM dan Dirut PLN karena jelas telah mempermainkan rakyat Aceh yang tengah berduka,” imbuhnya.

Yudhistira mengaku, timnya yang menyebar ke wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara sampai Aceh Tengah persisnya di Takengon dan Bener Meriah melaporkan, hidup dalam kondisi memperihatinkan pasca bencana, terlebih karena listrik mati total.

“Kami paham ini post major dan awalnya kita tidak bisa menyalahkan siapapun termasuk PLN yang pastinya juga berjibaku dalam memulihkan sistem kelistrikan. Karena itu, informasi yang disampaikan Menteri ESDM soal kondisi kelistrikan yang hampir pulih secara keselurahan, tentu bisa menjadi hiburan bagi para korban, tapi sekarang justru informasi itu menjadi sesuatu yang menyakitkan karena kami anggap hanya prank,” ujarnya.

Dan tentunya, lanjut Yudhis, pernyataan Bahlil di depan media soal kondisi kelistrikan di Aceh tidak lepas dari informasi yang disampaikan Darmo sebagai institusi bawahannya.

“Artinya Darmo harus ikut bertanggungjawab dengan kesalahan yang kami anggap sangat fatal. Apalagi semua platform media termasuk medsos menyiarkan informasi itu karena dianggap sebagai prestasi. Tapi ternyata fakta berkata lain, Dirut PLN justru menggelar konferensi pers menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya. Enak sekali cuma minta maaf. Kami minta mundur atau Presiden kami desak pecat kedua pejabat yang bekerja tidak becus ini dan pecat pejabat PLN lain yang ikut memosting informasi bohong ini di medsosnya kayak GM PLN P3BS dan pejabat lainnya,” ujarnya.

Yudhis juga mengatakan, seorang pejabat negara harusnya bersyukur karena sistem hukum di Indonesia tidak seperti Korea Utara yang langsung menghukum mati pejabat yang gagal menangani banjir.

“Kalau tidak, apa tidak dihukum mati pejabat seperti ini, apalagi sampai berani nge-prank korban yang kini dalam kondisi memprihatinkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Selasa (9/12/2025), Dirut PLN menyampaikan beberapa poin pernyataan antara lain:

Permohonan Maaf dan Klarifikasi

Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh karena pemulihan listrik belum mencapai target 93% seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Ia mengakui bahwa informasi awal tersebut tidak akurat karena menghadapi tantangan teknis yang sangat berat di lapangan.

Kondisi Terkini di Aceh

Darmawan juga menjelaskan, kegagalan sinkronisasi kelistrikan telah mengisolasi seluruh wilayah Aceh dari jaringan sistem kelistrikan Sumatra. Penyebab utamanya adalah robohnya enam tower transmisi Bireuen–Arun.

Hal ini terjadi akibat pelebaran sungai yang drastis (dari sekitar 80 meter menjadi 300 meter lebih) karena banjir bandang, yang juga menyebabkan kabel transmisi hilang terbawa arus.

Target Pemulihan

PLN, kata Darmawan, membutuhkan waktu sekitar lima hari ke depan untuk memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh di Aceh, termasuk memastikan aliran listrik di Banda Aceh pulih sepenuhnya.

Tim recovery PLN telah dikerahkan dan Darmawan Prasodjo sendiri berada di Aceh untuk memastikan penanganan dilakukan secara langsung dan cepat.

“Kami minta maaf karena telah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan di Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata, dalam prosesnya kami menghadapi tantangan hambatan teknis,” ujar Darmo.***

– – Rapat harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan memberhentikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Keputusan yang telah mendapat persetujuan dari 36 pimpinan PWNU se-Indonesia tersebut tertuang dalam Risalah Rapat.

Dengan putusan tersebut Gus Yahya tidak lagi memiliki hak, wewenang, penggunaan atribut, fasilitas, dan lain-lain yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU, sejak 26 November 2025, pukul 00:45 WIB.

Rais Aam KH Miftachul Akhyar menegaskan keabsahan dan kebenaran substansi keputusan rapat harian Syuriyah PBNU.

Untuk memastikan roda jam’iyyah berjalan normal, segera dilaksanakan Rapat Pleno atau Muktamar, disertai pembentukan tim pencari fakta terhadap adanya fakta-fakta upaya pembusukan keputusan dan institusi Syuriyah PBNU paska diterbitkan keputusan rapat pada 20 November 2025.

Presidium Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU, KH Imam Jazuli menilai, konflik internal di PBNU telah mencapai titik krusial dengan adanya seruan moral untuk islah dari Forum Sesepuh NU di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, pada 30 November 2025.

“Seruan islah dari sesepuh NU memang memiliki kekuatan moral yang besar dalam tradisi Nahdliyin, di mana nasihat kiai sepuh adalah suluh dan panduan utama dalam menjaga harmoni. Ini adalah panggilan untuk kembali ke khittah NU, menekankan pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan,” ucap KH Imam dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Menurut dia, titik temu antara seruan moral dan keputusan formal dapat disintesiskan melalui jalur konstitusional.

Islah tidak boleh menganulir keputusan Syuriyah secara sepihak, tetapi harus menginternalisasi nilai-nilai perdamaian tersebut ke dalam proses formal dan informal.

Salah satu pihak harus saling legowo.

Terhadap dinamika krisis di tubuh PBNU tersebut, Presidium Penyelamat Organisasi untuk Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa Nadlatul Ulama menyatakan sikap.

Antara lain, mengapresiasi dan menghormati keputusan Syuriyah PBNU sebagai lembaga tertinggi jam’iyyah

“Kami sangat prihatin terhadap kondisi krisis PBNU hari ini yang terlihat menyedihkan dan memalukan,” jelas dia.

Pihaknya, kata dia, memandang krisis PBNU adalah akumulasi dari tata kelola jam’iyyah yang telah melenceng sejak awal dari jalur dan pedoman berjam’iyyah yang semestinya.

“Kami telah mengingatkan sejak awal tentang adanya infiltrasi zionisme, mafsadah dan risiko konsesi kelola tambang, tindakan arogansi struktural, tata kelola keuangan PBNU yang tidak tidak transparan,” ucapnya,

“Kami menyimpulkan krisis PBNU saat ini adalah kesalahan kolektif kepemimpinan PBNU yang telah kehilangan Ruhul Khidmah (jiwa pengabdian),” jelas dia.

Terhadap kesalahan kolektif itu, pihaknya menghargai langkah Syuriyah PBNU yang akan melaksanakan Pleno PBNU untuk menunjuk Pj Ketua Umum PBNU dengan tugas menyiapkan Muktamar ke-35 NU dengan jadwal yang disesuaikan pada awal tahun 2026.

“Bila Rapat Pleno PBNU tidak mencapai keputusan semestinya, maka kami merekomendasikan penyelesaian kolektif melibatkan pemilik mandat, yakni meminta kepada PWNU, PCNU dan PCINU untuk segera melayangkan surat resmi kepada PBNU agar dilaksanakan Percepatan Muktamar dan atau Muktamar Luar Biasa (MLB),” ujarnya.

“Kami juga mengajak seluruh warga NU untuk senantiasa menjaga ukhuwah nahdliyah dan menjunjung tinggi etika bermedia, sekaligus untuk memperbanyak taqarrub kepada Allah SWT seraya memohon agar persoalan yang terjadi di PBNU segera memperoleh jalan keluar terbaik dengan jalan Islah konstituonal berupa Muktamar dipercepat dan atau Muktamar Luar Biasa,” jelas dia.

– Pegiat Antikorupsi Zaenur Rohman memperingatkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk hati-hati dalam penyelesaian masalah utang kereta cepat Indonesia-China (KCIC).

Pasalnya, penyelesaian utang kereta cepat Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa jadi senjata makan tuan untuk Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Zaenur usai Prabowo Subianto mengaku siap bertanggung jawab dalam polemik utang kereta cepat yang dibuat di era Jokowi.

Prabowo sendiri tidak menyebut bagaimana skema pelunasan utang kereta cepat.

Kepala Negara RI hanya meminta doa masyarakat untuk memberantas korupsi sehingga uang koruptor bisa dijadikan biaya pembangunan fasilitas publik.

Namun demikian Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman meminta Prabowo berhati-hati.

Dalam dialog di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025), Zaenur menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Bahkan Prabowo bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi apabila nekat mengubah pembayaran skema Business to Business (B2B) menjadi menggunakan APBN.

Apabila rezim berganti, hal itu bisa menjadi senjata makan tuan untuk Prabowo.

“Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati pemerintah jangan sembrono, jangan sembarangan,” ujar Zaenur seperti dimuat Surya.co.id.

Ia menilai, pemerintah semestinya tidak gegabah mengambil keputusan sebelum melakukan kajian hukum mendalam.

Menurutnya, legal due diligence perlu dilakukan untuk memastikan apakah penggunaan APBN dalam transaksi antar-badan usaha (B2B) itu sah secara aturan.

Legal due diligence adalah proses pemeriksaan menyeluruh aspek hukum suatu perusahaan atau objek transaksi untuk mengidentifikasi dan menilai risiko hukum yang mungkin timbul, serta mengevaluasi potensi aset dan ekonomi dari transaksi tersebut.

Proses ini penting sebelum melakukan transaksi besar seperti merger, akuisisi, atau investasi untuk memastikan perusahaan memahami potensi risiko dan mengambil keputusan berdasarkan data yang valid.

Namun apabila pembayaran kereta cepat tetap dipaksakan menggunakan APBN, maka hal itu tentu akan menjadi beban rakyat dimana sedari awal konsep kereta cepat sudah disepakati B2B.

“Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa,”

“Tetapi apapun itu, itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN, gitu.”

Ia juga menegaskan kembali, jika pemerintah tetap memaksakan pembayaran menggunakan dana negara, maka risiko pidana korupsi sangat mungkin muncul.

“Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN sekali lagi ini ada risiko hukum,” tambahnya.

Selain persoalan hukum, Zaenur juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap proyek kereta cepat Whoosh, mulai dari tahap perencanaan hingga pembiayaan.

Audit tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek yang telah menelan dana besar itu.

Sehingga masyarakat bisa tahu apakah proyek tersebut sudah berjalan baik atau tidak.

“Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa,” jelasnya