KOTA ACEH – Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas, menyoroti tajam rencana keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang digagas Amerika Serikat.

Sorotan utama tertuju pada kabar bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menyetorkan iuran sebesar Rp16,7 triliun untuk rekonstruksi Gaza.

Anwar mengingatkan pemerintah agar waspada terhadap apa yang ia sebut sebagai “akal bulus” Donald Trump dan Benjamin Netanyahu di balik pembentukan dewan tersebut.

Logika Terbalik: Perusak Harusnya Membayar

Menurut Anwar, meski bangsa Indonesia dikenal dermawan dan tidak pelit membantu negara lain, logika pembebanan biaya rekonstruksi ini dinilai janggal.

“Kalau duit kita cekak, lalu kita akan menyumbang, maka besaran sumbangan kita tentu harus disesuaikan dengan kemampuan kantong,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada inilah.com, Kamis (29/1/2026).

Lebih substansial lagi, ia menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan finansial untuk membangun kembali Gaza seharusnya berada di pundak Israel dan Amerika Serikat.

“Semestinya dana itu disediakan sepenuhnya oleh Israel dan AS. Karena merekalah yang telah menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza. Lalu mengapa sekarang negara-negara anggota Dewan Perdamaian yang diminta iuran?” kritiknya.

Skenario Licik “Keamanan”

Anwar juga meragukan masa depan kedaulatan Palestina di bawah skema ini. Ia mempertanyakan jaminan Israel akan menyerahkan Gaza dan mengakui kemerdekaan Palestina setelah pembangunan selesai.

“Berdasarkan fakta yang ada, rasanya hal demikian sangat tidak mungkin,” tegasnya.

Ia memprediksi, isu “keamanan” akan terus dijadikan hujah (alasan) oleh Israel untuk tidak menyerahkan wilayah. Anwar bahkan mencurigai potensi skenario bendera palsu (false flag).

“Untuk memperkuat alasan keamanan, Israel dan AS bisa dengan mudah membuat skenario meledakkan bom di Tel Aviv atau kota lain. Akhirnya, Gaza dan tanah Palestina yang sudah dirampas tetap mereka kuasai,” paparnya.

Ambisi “Greater Israel”

Di akhir analisisnya, tokoh Muhammadiyah ini meyakini bahwa Israel tidak berniat mengembalikan sejengkal pun tanah Palestina. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan ambisi lawas zionisme untuk mendirikan Israel Raya.

“Saya sangat yakin tidak ada tanah yang akan diserahkan kembali. Karena mereka punya cita-cita mendirikan negara Israel Raya yang wilayahnya meliputi seluruh Palestina, sebagian Mesir, Saudi, Irak, hingga Suriah dan Yordania,” pungkas Anwar Abbas.

Pengecer di Inggris bersiap menghadapi kerugian sebesar £2,5 miliar pada tahun 2025, karena anggaran pemerintahan Partai Buruh baru-baru ini mengumumkan perubahan besar yang dapat membentuk kembali industri ritel.

Anggaran tersebut, yang diumumkan pada tanggal 31 Oktober, menjabarkan serangkaian tindakan yang akan merugikan industri ritel Inggris sebesar £2,5 miliar pada tahun 2025, menurut British Retail Consortium (BRC).

Badan-badan industri dengan cepat menyoroti dampak anggaran tersebut, dengan Asosiasi Pengecer Independen Inggris (BIRA) menyatakan dalam siaran persnya bahwa anggaran tersebut adalah “yang paling merugikan bagi pengecer independen dalam beberapa tahun terakhir”.

Dengan marjin keuntungan yang sudah berada di bawah tekanan, pengecer di Inggris sekali lagi terpaksa mencari cara kreatif untuk mempertahankan profitabilitas pada saat biaya meningkat.

Dampak terhadap Industri Ritel

Kenaikan upah minimum nasional dan asuransi nasional pemberi kerja (pajak yang dibayar pemberi kerja atas tagihan upah mereka) diumumkan minggu lalu, bersamaan dengan penurunan diskon tarif bisnis (suatu bentuk pajak daerah) dari 75% menjadi 40%.

Meskipun pengurangan diskon tarif bisnis ini berarti bahwa jumlah yang dibayarkan oleh masing-masing bisnis akan meningkat secara signifikan, ada harapan menjelang perombakan sistem tarif bisnis di Inggris yang telah lama diminta oleh pengecer.

Pertanyaannya adalah apakah reformasi tarif bisnis ini akan memberikan keringanan jangka panjang yang diharapkan oleh industri ini.

Ketua BRC Helen Dickenson menguraikan melalui siaran pers: “perbaikan pada sistem tarif bisnis tidak akan terjadi hingga tahun 2026. Kami menyambut baik pengakuan bahwa ritel, bersama dengan bisnis perhotelan, harus membayar tarif yang lebih rendah. Namun dengan rincian yang masih harus diselesaikan, masih belum jelas apakah hal ini akan mengatasi ketidakseimbangan yang menyebabkan ritel, karena 5% perekonomian, membayar 21% dari total tagihan tarif bisnis.”

Pajak yang Lebih Tinggi Menghantam Industri Ritel

Ketika pengecer menghadapi beban tiga kali lipat, yaitu tarif bisnis yang lebih tinggi, biaya upah yang lebih tinggi, dan kenaikan kontribusi asuransi nasional, banyak perusahaan yang bertanya-tanya bagaimana mereka dapat menyerap biaya-biaya ini.

Anggota BIRA Andrew Massey dari Masseys DIY di Swadlincote, Derbyshire, dalam siaran persnya mengklarifikasi: “Anggaran ini sangat buruk bagi kami sebagai perusahaan. Perkiraan biayanya sekitar £110.000 – £120.000 per tahun.”

Beban rangkap tiga ini terjadi pada saat pertumbuhan penjualan yang lebih lambat dan penurunan belanja konsumen menyebabkan berkurangnya pilihan bagi pengecer.

“Meskipun sebagian besar perubahan ini akan berlaku mulai April tahun depan, data Small Business Insights Xero menggarisbawahi betapa sulitnya kondisi yang mereka hadapi saat ini,” kata Kate Hayward, country manager perusahaan perangkat lunak akuntansi Xero di Inggris.

“Belanja konsumen masih dibatasi oleh peningkatan biaya sehari-hari, dengan data untuk kuartal September menunjukkan bahwa pengecer kecil terus mengalami pertumbuhan penjualan yang lemah, dan memiliki pertumbuhan lapangan kerja yang paling rendah dibandingkan dengan industri lain,” lanjutnya.

Di masa yang penuh gejolak ini, perhatian lebih perlu diberikan pada pengelolaan keuangan yang ketat bagi pengecer yang sedang menempuh jalur yang semakin sempit untuk mendapatkan keuntungan.

“Penting bagi pengecer kecil untuk mulai mengambil langkah sekarang untuk meningkatkan manajemen arus kas mereka,” kata Hayward.

Namun, tidak semua bisnis akan terkena dampaknya, seperti yang diungkapkan oleh Michelle Ovens CBE, pendiri Small Business Britain.

“Peningkatan asuransi nasional bagi pengusaha diimbangi oleh kenaikan tunjangan kerja yang signifikan bagi usaha kecil. Memang benar, hanya bisnis dengan tagihan gaji yang signifikan yang akan mengalami kenaikan, dan banyak bisnis terkecil yang benar-benar mendapatkan pemotongan pajak,” ujarnya, melalui pernyataan resmi di LinkedIn.

Dampak terhadap Investasi Industri Ritel

Dengan meningkatnya biaya, BRC telah menyoroti kemungkinan berkurangnya investasi di industri ini sebagai dampaknya.

“Untuk industri dengan margin rendah, Anggaran saat ini akan sangat terpukul, dengan adanya peluang yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan investasi dalam jangka pendek. Biaya-biaya baru ini juga berisiko meningkatkan harga yang dibayar pelanggan di kasir,” kata Dickenson.

Banyak bisnis terpaksa melakukan penilaian ulang berdasarkan kenaikan biaya. Bird & Blend, merek teh yang mengoperasikan 23 toko di seluruh Inggris, menyadari dampaknya terhadap rencana mereka.

“Peningkatan kontribusi Asuransi Nasional akan berdampak signifikan terhadap total biaya pekerjaan bagi kami sebagai sebuah bisnis, jadi kami mungkin akan berhati-hati dalam merekrut peran baru dan harus mengurangi rencana kenaikan gaji untuk tahun keuangan baru,” ungkap Mike Turner , salah satu pendiri.

“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kami akan mempertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dalam cara kami mengatur staf toko ritel kami, merotasi tim untuk memastikan tingkat staf konsisten dengan jam sibuk perdagangan. Kami juga dapat mempertimbangkan untuk menaikkan harga untuk mengimbangi biaya tambahan ini.”

Apa yang Ada di Depan Industri Ritel

Anggaran terbaru ini mungkin memberikan kabar buruk bagi industri ritel, namun pada akhirnya yang dibutuhkan pengecer saat ini adalah pertumbuhan, peningkatan kepercayaan konsumen, dan musim belanja Natal yang menyenangkan.

Meskipun ada perubahan di masa depan, industri ritel Inggris telah menunjukkan ketahanannya selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, negara ini perlu menemukan cara-cara inovatif untuk beradaptasi lagi.

Usaha Kecil Inggris ingin menyoroti bahwa anggaran tersebut juga mencakup penerapan langkah-langkah yang memungkinkan usaha kecil memiliki lebih banyak masukan dalam kebijakan pemerintah di masa depan. “Dalam gambaran besarnya, Strategi Usaha Kecil yang diumumkan hari ini oleh Departemen Keuangan akan menjadi peluang untuk menempatkan usaha kecil di jantung pengambilan keputusan Pemerintah dan kami secara khusus berharap dapat berkontribusi pada peluang ekonomi utama bagi usaha kecil, seperti sebagai AI dan keberlanjutan,” kata Ovens.

Dengan jawaban yang belum pasti, inilah saatnya bagi para pemimpin industri dan politisi untuk bekerja sama membantu industri ritel melewati masa yang penuh tantangan ini.