Dugaan - BN Babel

KPK Gencar Usut Dugaan Korupsi Proyek Monumen Reog Ponorogo

admin — Mon, 08 Dec 2025 04:59:47 +0000

– Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan korupsi proyek Monumen Reog Ponorogo yang juga melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Sejumlah tempat pun sudah digeledah.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya di Dinas Kebudayaan, dan beberapa lokasi lainnya, seperti pihak swasta, baik kantor maupun rumah yang diduga terkait dengan pengadaan Monumen Reog.

“Penyidik mengembangkan, apakah praktik-praktik serupa juga terjadi di dinas ataupun di proyek-proyek pemerintah Kabupaten Ponorogo lainnya, sehingga dalam penggeledahan ataupun pemeriksaan para saksi, di antaranya penyidik menyasar terkait dengan pengadaan Museum reog di Kabupaten Ponorogo,” kata Budi seperti dikutip RMOL, Minggu, 7 Desember 2025.

Dari sejumlah lokasi yang digeledah kata Budi, tim penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

“Penyidik menelusuri, melacak seperti apa proses dan mekanisme pengadaan dari Museum Reog tersebut, dan tentunya ini juga tidak berhenti di sini saja, KPK masih akan terus menyusuri apakah modus-modus serupa, suap proyek juga terjadi di dinas-dinas lainnya,” pungkas Budi.

Dalam sepekan akhir November 2025, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di 11 tempat di wilayah Jawa Timur.

Di antaranya kegiatan penggeledahan dilakukan di wilayah Surabaya, yaitu di rumah SUG, rumah ELW, serta kantor CV Raya Ilmi, dan CV Rancang Persada. Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan BBE.

Selanjutnya, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di wilayah Bangkalan, yakni di rumah KKH yang merupakan Tenaga Ahli Bupati Ponorogo. Dalam penggeledahan itu juga diamankan sejumlah dokumen dan BBE.

Selanjutnya untuk di wilayah Ponorogo, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Di antaranya di rumah SUG, rumah YSD yang merupakan PPK proyek Pembangunan Monumen Reog, MJB yakni PPK pembangunan RSUD Harjono Ponorogo, serta rumah RLL yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, serta kantor CV Wahyu Utama. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan BBE.

Selain itu, tim penyidik juga menggeledah kantor PT Widya Satria, perusahaan pemenang tender proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo. Dari sana, tim penyidik mengamankan dokumen, BBE, hingga senjata api yang kemudian dititipkan di Polda Jatim.

Sebelumnya selama 4 hari berturut-turut sejak Selasa, 11 November 2025 hingga Jumat, 14 November 2025, tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya kantor Dinas PU, RSUD Ponorogo, rumah dinas bupati, rumah dinas sekda, rumah pribadi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, rumah Yunus Mahatma, rumah Sucipto, dan sejumlah lokasi lainnya.

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan BBE yang terkait dengan perkara ini, seperti dokumen penganggaran maupun proyek.

Selain itu, dari rumah saudara Yunus, penyidik juga mengamankan sejumlah aset bergerak, di antaranya sejumlah jam tangan mewah, 24 sepeda, serta 2 mobil mewah Jeep Rubicon dan BMW.

Pada Minggu dinihari, 9 November 2025, KPK mengumumkan 4 dari 13 orang yang terjaring OTT pada Jumat, 7 November 2025 sebagai tersangka.

Keempat orang yang ditetapkan tersangka, yakni Sugiri Sancoko (SUG) selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030, Agus Pramono (AGP) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo, dan Sucipto (SC) selaku swasta rekaman RSUD Ponorogo.

Dalam perkaranya, pada awal 2025, Yunus mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Oleh karena itu, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri dengan tujuan agar posisinya tidak diganti.

Pada Februari 2025, dilakukan penyerahan uang pertama dari Yunus kepada Sugiri melalui ajudannya sebesar Rp400 juta. Kemudian, pada periode April-Agustus 2025, Yunus juga melakukan penyerahan uang kepada Agus senilai Rp325 juta. Selanjutnya, pada November 2025, Yunus kembali menyerahkan uang senilai Rp500 juta melalui Ninik (NNK) selaku kerabat atau iparnya Sugiri.

Sehingga total uang yang telah diberikan Yunus dalam 3 klaster penyerahan uang tersebut mencapai Rp1,25 miliar, dengan rincian untuk Sugiri sebesar Rp900 juta, dan Agus Rp325 juta.

Dalam proses penyerahan uang ketiga pada Jumat, 7 November 2025 tersebut, tim KPK kemudian melakukan OTT dengan mengamankan 13 orang, yakni Sugiri, Agus, Yunus, Sucipto, Arif Pujiana (AP) selaku Kepala Bidang Mutasi Pemkab Ponorogo, Niken (NK) selaku Sekretaris Direktur Utama RSUD Ponorogo, Ely Widodo (ELW) selaku adik Sugiri.

Selanjutnya, Indah Bekti Pratiwi (IBP) selaku swasta, Sri Yanto (SRY) selaku pemilik toko kelontong, Kokoh Prio Utama (KKH) selaku Tenaga Ahli Bupati Ponorogo, Endrika Dwiki Christianto (ED) selaku pegawai Bank Jatim, Bandar (BD) selaku ajudan Bupati Ponorogo, dan Zupar (ZR) selaku ajudan Bupati Ponorogo.

Sebelum OTT, pada 3 November 2025, Sugiri meminta uang kepada Yunus senilai Rp1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025, Sugiri kembali menagih uang tersebut.

Maka pada 7 November 2025, teman dekat Yunus, yakni Indah berkoordinasi dengan Endrika untuk mencairkan uang senilai Rp500 juta. Uang tersebut untuk diserahkan Yunus kepada Sugiri melalui Ninik. Untuk tersebut kemudian diamankan KPK saat OTT.

Selanjutnya terkait suap proyek pekerjaan di RSUD Harjono Ponorogo. Pada 2024, terdapat proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo senilai Rp14 miliar. Dari pekerjaan tersebut, Sucipto diduga memberikan fee proyek kepada Yunus sebesar 10 persen dari nilai proyek atau senilai Rp1,4 miliar.

Yunus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sugiri Singgih (SGH) selaku ajudan Bupati dan Ely.

Tak hanya itu, Sugiri juga menerima gratifikasi lainnya. Pada periode 2023-2025, Sugiri menerima uang senilai Rp225 juta dari Yunus. Selain itu, pada Oktober 2025, Sugiri juga menerima uang sebesar Rp75 juta dari Eko (EK) selaku pihak swasta.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Inara Rusli Kena Mental usai Dilaporkan Terkait Dugaan Perzinaan dengan Suami Wardatina Mawa?

admin — Mon, 24 Nov 2025 19:09:33 +0000

KOTA ACEH – Artis Inara Rusli mengaku sudah mengetahui kalau dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh influencer Wardatina Mawa. Kasus yang dilaporkan terkait dugaan perselingkuhan dan perzinaan dengan Insanul Fahmi.

Manajer Inara Rusli, Karina Putri, akhirnya buka suara atas kasus ini. Menurutnya, laporan terkait perkara tersebut sudah menjadi pembahasan antara dirinya dan mantan istri Virgoun tersebut.

Namun, pihaknya belum bisa berkomentar banyak lantaran masih melihat perkembangan laporan itu.

“Kami sudah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada apa ya, kayak keputusan apa tuh belum. Jadi, memang kami masih lihat dulu,” ucap Karina Putri di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Reaksi Inara Rusli Dilaporkan atas Tuduhan Perzinaan dengan Insanul Fahmi, Suami Wardatina Mawa

Karina kemudian membeberkan reaksi Inara setelah dilaporkan ke polisi. Dia syok dengan tuduhan yang dilontarkan pihak pelapor.

“Kalau respon, ya kaget. Sama, kami semua kaget sih. Maksudnya, kenapa bisa ada seperti itu. Kami juga agak syok,” kata Karina Putri.

Kendati demikian, pihak Inara Rusli belum secara tegas membantah tudingan dari Mawa. Karina Putri menambahkan, Inara kini tengah menenangkan diri setelah menerima laporan tersebut.

“Kalau (bantahan) itu belum bisa ngomong banyak sih, karena kan kami juga belum ketemu nih sebenarnya. Tapi aku sudah by call tuh sudah, suda chat. Cuma memang belum ada pertemuan yang memang kami ketemu banget, itu belum,” terangnya.

“Yang namanya orang kaget, pasti masih nenangin diri dululah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak tenang dulu, baru nanti mungkin ajak bicara. Entah mungkin besok atau lusa, aku belum tahu,” sambung Karina.

Sebelumnya, Inara Rusli dilaporkan oleh perempuan bernama Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya soal dugaan perselingkuhan dan perzinaan bersama suaminya, Insanul Fahmi.

Sebagai pelapor, Mawa mengklaim sudah menyerahkan sejumlah bukti di antaranya rekaman CCTV, rekaman suara percakapan, hingga foto tangkap layar dari sebuah pesan singkat.

Pelapor menjelaskan bahwa perselingkuhan itu terjadi sejak Agustus 2025. Ada pun rekaman CCTV menunjukkan keberadaan kedua terlapor dalam sebuah kamar.

“Kami sudah datang, kami sudah ngobrol juga. (Suami saya) Mengakui, minta maaf. Kalau sekarang sudah enggak ada komunikasi lagi sama sekali,” kata Wardatina Mawa dalam wawancara terpisah

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Usut Dugaan Tambang Ilegal Maluku Utara

admin — Sun, 16 Nov 2025 01:16:05 +0000

-Direktur Eksekutif Anatomi Indonesia Riyanda Barmawi menyoroti maraknya perusahaan tambang di Maluku Utara yang diduga tidak mematuhi aturan perundang-undangan.

“Ketika perusahaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan, maka perusahaan tersebut bisa masuk kategori ilegal. Satu dokumen saja kurang, tidak bisa dijadikan dasar legalitas,” tegas Riyanda dalam diskusi publik di Kantor Rumah Pro Demokrasi, Jalan Veteran 1 Nomor 26, Jakarta, Jumat, 14 November 2025.

Lebih luas, Riyanda juga menyinggung soal dampak kerusakan lingkungan di wilayah lingkar tambang. Mirisnya, masalah ini terkesan terus berlanjut tanpa penanganan memadai.

“Kerusakan ini tidak boleh dibiarkan dan terus berlarut. Negara harus hadir untuk memproteksi lingkungan hidup, terutama di kabupaten-kabupaten yang terdampak sektor ekstraktif,” katanya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan pelabuhan milik PT STS yang disebut ilegal namun belum ditutup oleh satuan tugas (Satgas) penertiban tambang.

“Ini menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya orang besar di balik perusahaan tersebut sehingga negara tidak berani menutup pelabuhan itu. Berdasarkan data yang kami terima, izinnya sudah jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang lagi,” ujar Riyanda.

Maka dari itu, ia mendesak aparat hukum dan satgas penertiban tambang mengambil sikap tegas untuk mengusut kasus tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan praktik ilegal di Maluku Utara.

“Kerja Satgas harus kita dukung tanpa tebang pilih. Semua tambang yang bermasalah, ilegal, dan tidak memiliki izin atau PPKH harus segera ditindak atau dicabut izinnya,” pungkasnya.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Jokowi-Luhut Mesti Diusut terkait Dugaan Korupsi Whoosh

admin — Sun, 26 Oct 2025 23:36:40 +0000

-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Peneliti media dan politik Buni Yani menilai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tergolong besar. Perbedaan mencolok terlihat antara biaya per kilometer di China dengan biaya yang dikeluarkan di Indonesia.

“Biaya per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, melonjak tiga kali lipat dari perkiraan di China yang hanya 17-18 juta dolar AS. Perbedaan ini memicu kuatnya kecurigaan adanya penyelewengan dana,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 26 Oktober 2025.

Menurut Buni Yani, untuk menjawab kecurigaan publik, diperlukan investigasi menyeluruh dan transparan. Pengungkapan fakta akan membuktikan apakah pembengkakan biaya disebabkan oleh inefisiensi, salah kelola, atau benar-benar ada unsur korupsi di dalamnya.

Semua pihak menunggu langkah nyata KPK dalam menjaga kepercayaan masyarakat, kata Buni Yani.

Buni Yani melanjutkan, proyek Whoosh sepanjang 142 km menuai banyak masalah karena sejak awal dan terindikasi kuat dikotori oleh korupsi. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan, yang dijuluki “menteri segala urusan” di zaman Jokowi dan sangat berperan dalam proyek KCJB, mengatakan dia dan tim menerima proyek KCJB sudah dalam keadaan “busuk”.

“Seharusnya KPK bisa memanggil Luhut atas pernyataannya itu. Kalau sudah busuk, mengapa proyek terus dilanjutkan?” pungkas Buni Yani

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Apple menggugat fonemaker cina oppo atas dugaan pencurian rahasia dagang

admin — Tue, 26 Aug 2025 12:54:45 +0000

Apple menuntut perusahaan elektronik konsumen Cina Oppo untuk perburuan liar Seorang anggota tim Apple Watch raksasa Cupertino yang diduga mencuri rahasia dagang.

Apple, yang diwakili oleh pengacara dari Kirkland & Ellis, mengajukan gugatan terhadap mantan arsitek sistem sensor perusahaan Dr. Cheng Shi, dan perusahaan barunya yang berbasis di China Oppo dan Innopeak yang berbasis di California.

Dr. Shi sekarang memimpin tim yang mengembangkan teknologi penginderaan di kantor Oppo AS, menurut pengaduan yang diajukan oleh Apple pada hari Kamis di Distrik Utara California.

Apa yang dituduh shi lakukan?

Dr. Shi adalah seorang insinyur bergaji tinggi di Apple antara Januari 2020 dan Juni 2025 di mana Apple mengatakan ia memiliki “kursi baris depan untuk pengembangan teknologi sensor kesehatan yang mutakhir, termasuk peta jalan yang sangat rahasia, dokumen desain dan pengembangan, dan spesifikasi untuk teknologi sensor EKG,” yang membantu Apple Watches mengukur aktivitas hati, menurut keluhan.

Apple menuduh Dr. Shi mengunduh 63 dokumen rahasia tentang drive bersama perusahaan untuk karyawan ke USB Drive hanya tiga hari sebelum pergi. Dokumen -dokumen tersebut diduga termasuk informasi sensitif tentang kemampuan teknologi yang belum dirilis produk dan “spesifikasi teknis mengenai implementasi perangkat keras dan perangkat lunak” dari produk sensor Apple seperti sensor suhu dalam penawaran Apple Watch.

Sebelum mengunduh dokumen dari drive bersama Apple ke MacBook -nya, riwayat pencarian internet Dr. Shi diduga mengungkapkan bahwa ia mencari “cara memusnahkan MacBook” dan “dapatkah seseorang melihat apakah saya telah membuka file pada drive bersama?”

Apple juga mengklaim bahwa Dr. Shi mencuri informasi teknis rahasia dari tim yang mengembangkan chip khusus Apple. Apple mengembangkan chip silikon khususnya sendiri untuk produk Mac, iPhone, dan iPad -nya. Perusahaan juga telah berupaya merancang chip AI khusus untuk beberapa waktu sekarang, dan upaya tersebut dianggap sebagai kunci bagi CEO Tim Cook’s AI Overhaul.

Oppo dikenal karena smartphone berteknologi tinggi, dan Perusahaan yang berbasis di China mendapatkan panas online kembali pada tahun 2020 untuk merilis apa yang dianggap banyak orang dianggap Klon Apple Watch.

Smartphone Oppo, meskipun Ano cocok dengan iPhone Apple, sangat baik di pasar Asia, terutama di Cina, salah satu pasar terbesar Apple.

Bersama dengan Huawei dan Xiaomi, Oppo telah makan di pangsa pasar China Apple, menyebabkan Apple jatuh dari daftar lima vendor smartphone teratas di Cina pada tahun 2024. Tetapi raksasa teknologi baru-baru ini mulai mengubah narasi ini: penjualan iPhone naik ke posisi teratas di China pada bulan Mei, Reuters melaporkan pada Juni yang mengutip data pendahuluan ketiga, mendorong data ketiga.

Meskipun Oppo tidak melakukan bisnis di AS, perusahaan memang memiliki dan mengoperasikan “pusat penelitian” di Silicon Valley dengan nama Oppo dan Innopeak, menurut pengaduan.

Oppo belum menanggapi permintaan komentar Gizmodo.

Apa yang dikatakan Apple terjadi?

Apple menunjuk bukti dari telepon yang dikeluarkan oleh Dr. Shi, yang diduga menunjukkan komunikasinya dengan kepemimpinan senior Oppo dari April 2025 hingga sampai ia meninggalkan Apple pada akhir Juni.

“Minggu ini saya akan memberi tahu tim saya tentang pengunduran diri saya,” ia diduga menulis dalam pesan yang termasuk dalam gugatan. “Akhir -akhir ini, saya juga telah meninjau berbagai materi internal dan melakukan banyak pertemuan 1: 1 dalam upaya mengumpulkan sebanyak mungkin informasi – akan berbagi dengan Anda semua nanti.”

Pada bulan sebelum dia meninggalkan Apple, Dr. Shi diduga menjadwalkan 33 pertemuan satu-satu yang mencakup proyek yang tidak terlibat, dibandingkan dengan rata-rata tujuh per bulan setahun sebelumnya.

Kemudian ketika dia mengundurkan diri pada akhir bulan, Dr. Shi tidak memberi tahu rekan -rekannya bahwa dia akan mulai bekerja di Oppo, tetapi sebaliknya mengatakan bahwa dia “kembali ke China untuk merawat orang tuanya yang sudah tua dan tidak punya rencana untuk mencari pekerjaan baru,” menurut pengaduan.

Apple mencari perintah yang melarang Oppo menggunakan rahasia dagang Apple, dan meminta pengadilan untuk memberikan ganti rugi dan kerusakan dalam jumlah yang harus ditentukan di persidangan.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

MTG telah mendengar tentang pejabat dunia maya Israel yang ditangkap karena dugaan kejahatan seks anak, dan dia tidak bahagia

admin — Wed, 20 Aug 2025 21:40:26 +0000

Marjorie Taylor Greene telah mempertimbangkan penangkapan baru-baru ini terhadap seorang pejabat tingkat tinggi Israel atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan seks anak, menambah sakit kepala pemerintahan Trump karena berupaya menavigasi skandal yang berkembang.

Tom Artiom Alexandrovich, seorang pria yang telah diidentifikasi sebagai anggota tinggi Direktorat Cyber Nasional Israel, ditangkap baru-baru ini dalam operasi sengatan di Las Vegas. Operasi sengatan, yang secara bersama -sama dijalankan oleh FBI dan polisi setempat, menargetkan predator seks anak.

Rincian baru tentang penangkapan Alexandrovich telah dilaporkan selama hari terakhir. Afiliasi CBS KLAS telah melaporkan bahwa Alexandrovich berada di Las Vegas untuk Konferensi Keamanan Cybersecurity Blackhat, dan bahwa, selama waktu itu, ia diduga telah mengobrol secara online dengan “umpan”-seorang polisi yang menyamar sebagai gadis berusia 15 tahun-sesuai dengan dokumen-dokumen yang dilihat oleh outlet berita tersebut. Menggunakan aplikasi kencan murni, keduanya membahas pertemuan untuk “kontak seksual,” kata outlet itu. Polisi mengatakan kepada KLAS: “Kontak seksual termasuk membawa kondom dan membawa umpan ke acara (a) ‘Cirque du Soleil’”.

Menurut laporan itu, Alexandrovich mengatakan kepada polisi bahwa dia “percaya gadis yang sedang mengobrol dengannya 18.”

Identifikasi pejabat tinggi Israel yang terjerat dalam operasi sudah cukup buruk, tetapi segalanya menjadi lebih rumit ketika Alexandrovich dilaporkan berhasil naik pesawat dan terbang kembali ke Israel.

Pada hari Selasa, Greene mengecam Departemen Luar Negeri AS dan tampaknya menyindir bahwa pemerintah belum melakukan cukup untuk memastikan bahwa Alexandrovich dituntut. “Apakah antisemit untuk menyeret Direktur Eksekutif Cyber Netanyahu kembali dan menuntut POS ini sepenuhnya dari hukum dan pada saat yang sama membiarkan anak -anak Palestina yang memiliki anggota tubuh dan tubuh mereka terpisah menerima operasi di Amerika,” tanya Green.

Greene telah mengkritik pemerintah Israel, serta kritis terhadap dukungan AS untuk Israel.

Hijau melanjutkan:

Pertanyaan yang paling memprihatinkan adalah kapan dan bagaimana Amerika menjadi begitu tunduk pada Israel sehingga kami segera melepaskan predator seks anak setelah penangkapan, dengan kasus 100% terkunci dengan bukti, dan membiarkannya terbang pulang ke rumah ke Israel ?? Apakah kita akan melakukannya dengan predator seks anak Meksiko? Predator seks anak Cina? Ada predator seks anak lain?

Ada desas -desus internet yang tidak berdasar bahwa administrasi Trump melakukan intervensi atas nama Alexandrovich untuk memungkinkan dia kembali ke Israel. Pemerintah telah membantah tuduhan ini. “Departemen Luar Negeri sadar bahwa Tom Artiom Alexandrovich, seorang warga negara Israel, ditangkap di Las Vegas dan diberi tanggal pengadilan untuk tuduhan terkait dengan meminta seks secara elektronik dari anak di bawah umur,” divisi dekat agensi tersebut baru -baru ini dinyatakan. “Dia tidak mengklaim kekebalan diplomatik dan dibebaskan oleh hakim negara bagian sambil menunggu tanggal pengadilan. Klaim apa pun bahwa pemerintah AS melakukan kesalahan adalah salah.”

Sikap Greene tentang Israel mewakili celah yang lebih luas di pangkalan MAGA bahwa pemerintahan Trump tampaknya tidak tahu bagaimana cara memperbaiki. Maga telah kesal tentang banyak hal akhir-akhir ini: file Jeffrey Epstein (yang, beberapa orang percaya, juga terkait dengan Israel), ekonomi, dan, sekarang, dukungan abadi pemerintah untuk pemerintah Netanyahu karena menghancurkan populasi Gazan. Tidak jelas apa yang akan mengurangi kemarahan. Satu hal yang pasti, upaya berkelanjutan pemerintah untuk melemparkan fokus pada beberapa skandal lama atau kepanikan moral yang diproduksi tampaknya tidak menghasilkan banyak buah.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Trump DOJ mengancam status nirlaba Wikipedia atas dugaan ‘propaganda’

admin — Sun, 27 Apr 2025 06:35:46 +0000

Antara menggosok situs web informasi tentang segala sesuatu mulai dari kemanjuran vaksin hingga masalah kesehatan LGBT dan perang berkelanjutan dengan pendidikan tinggi, administrasi Trump tampaknya memiliki masalah dengan informasi yang tersedia secara bebas yang tidak selaras dengan ideologi khususnya. Perang terhadap pengetahuan itu tampaknya telah meluas ke Wikipedia. Awal pekan ini, seorang pengacara yang ditunjuk Trump mengirim surat ke Yayasan Wikimedia yang menuduhnya mengizinkan penyebaran propaganda dan mengancam status nirlaba.

Surat itu-yang dikirim oleh Ed Martin, penjabat pengacara AS untuk Distrik Columbia, dan pertama kali diperoleh dengan pers bebas-allege bahwa organisasi tuan rumah Wikipedia mungkin “terlibat dalam serangkaian kegiatan yang dapat melanggar kewajibannya berdasarkan pasal 501 (c) (3) dari Judul 26 dari Kode Amerika Serikat”-undang-undang yang memungkinkan organisasi sebagai pengoperasian tagihan.

Martin menuduh Wikimedia Foundation gagal dalam persyaratan TE untuk mempertahankan status itu karena, ia mengklaim, Wikipedia “mengizinkan aktor asing untuk memanipulasi informasi dan menyebarkan propaganda,” dan “mengizinkan manipulasi informasi pada platformnya, termasuk penulisan ulang yang mengimplikasikan hal -hal penting, nasional dan informasi biografis saat ini dan pemimpin Amerika sebelumnya, serta maksi -benda lain. Dia juga mengklaim bahwa karena dewan yayasan terdiri dari “terutama warga negara asing,” bahwa itu adalah “menumbangkan kepentingan pembayar pajak Amerika.”

Untuk memadamkan kekhawatiran yang seharusnya dibaca lebih seperti ancaman terselubung untuk sejalan dengan versi sejarah yang disukai administrasi, Martin meminta dokumen dan tanggapan terhadap banyak pertanyaan, termasuk perincian tentang perlindungan organisasi untuk mencegah propaganda dan proses di tempat untuk mencegah kampanye pengaruh asing. Yayasan Wikimedia memiliki waktu hingga 15 Mei untuk menanggapi penyelidikan.

Jenis serangan yang dilakukan pada kop surat Departemen Kehakiman ini telah menjadi kartu panggilan Martin, jadi Wikipedia berada di perusahaan yang baik untuk preseden yang sangat buruk. Martin juga mengirim Letters to Chest Journal, New England Journal of Medicine, dan Obstetri dan Ginekologi dalam beberapa pekan terakhir, menuduh jurnal ilmiah peer-review sebagai “partisan dalam berbagai debat ilmiah” dan gagal memasukkan para ilmuwan dengan “sudut pandang yang bersaing” dalam publikasi mereka.

Martin juga orang yang mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap publikasi yang melaporkan karyawan yang bekerja untuk Departemen Efisiensi Pemerintah dan menuntut agar banyak anggota parlemen yang berbicara menentang pembongkaran pemerintah federal Elon Musk yang terus -menerus mengklarifikasi pernyataan mereka yang ia duga merupakan ancaman terhadapnya. Mengingat bahwa Musk telah menjadikan Wikipedia target, menyebutnya “Wokepedia” dan mengklaim bahwa itu adalah “perpanjangan propaganda media warisan,” tidak mengherankan bahwa Martin mengalihkan perhatiannya ke ensiklopedia online gratis yang dikelola komunitas.

Dia melayani sebagai anjing serangan pemerintah, dan terus terang dia tampil sebagai tiran kecil tentang semuanya. Dia menarik kemarahan organisasi kebebasan berbicara yang melihat melalui upayanya yang cukup transparan untuk menakuti orang menjadi penundukan kritik terhadap administrasi dan membungkam penyebaran apa pun yang mungkin bertentangan dengan garis partai. Tapi pujian di mana itu jatuh tempo, dia sangat pandai mengirim surat.

RisalahPos.com Network

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Dugaan Korupsi Lahan Rorotan, Negara Rugi Rp 400 Miliar

admin — Thu, 27 Jun 2024 03:50:19 +0000

JAKARTA, BN NASIONAL

Dalam suasana Gedung Merah Putih KPK yang penuh ketegangan, Plh. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, membuka sebuah babak baru dalam drama korupsi di negeri ini. Dengan nada serius, ia mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya kerugian negara sekitar Rp 400 miliar dalam proyek pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Proyek yang semula d iharapkan menjadi solusi hunian DP Nol Rupiah bagi masyarakat DKI Jakarta ini, ternyata menyimpan aroma busuk korupsi yang d itangani oleh BUMD Sarana Jaya.

“Pengadaan di Rorotan, (kerugian) sekitar Rp 400 miliar,” ungkap Asep dalam konferensi pers pada Selasa, 25 Juni 2024. Pernyataan ini seolah menjadi cambuk yang membangunkan kesadaran publik akan masih kuatnya jerat korupsi di berbagai lini pemerintahan.

Dalam upaya mengungkap kebenaran di balik kasus ini, seperti yang dikutip dari msn.com, KPK telah memanggil berbagai pihak yang d iduga terlibat, salah satunya pembalap gokart ZA. Pada Rabu lalu, ZA d imintai keterangan oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuannya tentang pengadaan lahan di Rorotan dan peran jabatannya di perusahaan yang terlibat. Namun, Asep menegaskan bahwa detail pemeriksaan ZA masih belum bisa d ipublikasikan, menambah rasa penasaran dan ketegangan di kalangan masyarakat.

Dalam langkah preventif, KPK juga telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk 10 orang yang berkaitan dengan kasus ini.

“ penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan di Lokasi Rorotan, Pemprov DKI Jakarta oleh BUMD Sarana Jaya, pada 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan,” kata Ketua Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, pada Kamis, 13 Juni 2024.

Kesepuluh orang yang d imaksud, antara lain ZA (swasta), MA (karyawan swasta), FA (wiraswasta), NK (karyawan swasta), DBA (Manager PT CIP dan PT KI), PS (Manager PT CIP dan PT KI), JBT (Notaris), SSG (Advokat), LS (wiraswasta), dan M (wiraswasta). Nama-nama ini semakin memperjelas betapa rumit dan meluasnya jaringan korupsi yang menggerogoti proyek ini.

Dalam pengembangan kasus, KPK telah menetapkan tiga tersangka utama, yaitu bekas Direktur Utama PD Sarana Jaya YCP, Direktur PT Adonara Propertindo TA dan Direktur PT Aldira Berkah RHI. Ketiganya d ituduh berperan penting dalam manipulasi proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi rakyat kecil.

Tidak hanya itu, KPK juga telah mendakwa mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, YC atas kerugian negara senilai Rp 152,5 miliar dalam kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur.

“Yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000,” kata jaksa KPK, Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021. Dakwaan ini menunjukkan betapa korupsi telah menjadi momok yang mengancam berbagai proyek pembangunan di ibu kota.

Drama pengungkapan korupsi ini bukan hanya soal angka dan nama, tetapi juga tentang kepercayaan publik yang tercederai. Di tengah ketidakpastian dan pertanyaan yang terus bergulir, harapan akan tegaknya keadilan menjadi semakin mendesak. KPK, dengan segala upaya dan keterbatasannya, terus berjuang menguak kebenaran di balik tabir hitam korupsi yang menjerat negeri ini.**

Baca lebih lanjut di BN Babel