Eks - BN Babel

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

admin — Mon, 02 Feb 2026 17:17:04 +0000

-Nama-nama besar dari dunia teknologi, bisnis global, politik, hingga bangsawan internasional kembali menjadi sorotan setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis jutaan dokumen terkait penyelidikan terhadap mendiang Jeffrey Epstein.

Dokumen tersebut memuat korespondensi, catatan perjalanan, hingga email pribadi yang menyinggung hubungan Epstein dengan sejumlah tokoh berpengaruh dunia.

Meski tidak satu pun dari mereka didakwa dalam kasus pidana terkait Epstein, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa sebagian tetap menjalin relasi sosial atau profesional dengan Epstein, bahkan setelah ia diketahui sebagai pelaku kejahatan seksual dan terdaftar sebagai pelaku kejahatan seks.

Epstein sendiri tewas bunuh diri di sel penjara Manhattan pada 2019, saat menunggu persidangan atas dakwaan perdagangan seks terhadap anak di bawah umur.

Mengutip laporan Associated Press pada Minggu, 1 Februari 2026, berikut sejumlah nama menonjol yang tercantum dalam berkas tersebut:

Mantan Pangeran Inggris Andrew

Mantan Pangeran Andrew, adik Raja Charles III, disebut ratusan kali dalam dokumen yang dirilis. Namanya lama dikaitkan dengan Epstein, termasuk tuduhan dari mendiang Virginia Roberts Giuffre yang mengklaim dirinya diperdagangkan Epstein dan dipaksa berhubungan seksual dengan Andrew saat berusia 17 tahun.

Andrew membantah keras tuduhan tersebut. Namun, Raja Charles III tetap mencabut seluruh gelar kerajaannya akhir tahun lalu, termasuk hak menggunakan gelar Pangeran dan Duke of York.

Dokumen memperlihatkan undangan makan malam Epstein ke Istana Buckingham, tawaran untuk memperkenalkan Andrew dengan perempuan Rusia berusia 26 tahun, hingga foto-foto yang diduga memperlihatkan dirinya berlutut di atas seorang perempuan tak dikenal.

Elon Musk

Pendiri Tesla dan pemilik platform X, Elon Musk, muncul beberapa kali dalam email tahun 2012 dan 2013 yang membahas rencana kunjungan ke pulau pribadi Epstein di Karibia.

Namun, tidak jelas apakah kunjungan tersebut benar-benar terjadi. Musk menyatakan dirinya menolak ajakan Epstein.

“Epstein mencoba membujuk saya untuk pergi ke pulaunya dan saya MENOLAK,” tulis Musk di X pada 2025.

Richard Branson

Pendiri Virgin Group, Richard Branson, tercatat bertukar email dengan Epstein bertahun-tahun setelah Epstein mengaku bersalah pada 2008. Dalam sebuah email 2013, Branson mengundang Epstein ke pulau pribadinya.

“Kapan pun Anda berada di daerah ini, saya akan senang bertemu Anda. Asalkan Anda membawa harem Anda!” tulis Branson.

Perusahaan Virgin menegaskan tidak ada pelanggaran hukum dan menyebut hubungan tersebut terbatas pada konteks bisnis dan kelompok.

Branson, menurut pernyataan resmi, memutuskan hubungan setelah mengetahui tuduhan serius terhadap Epstein.

Steven Tabel

Pemilik bersama klub NFL New York Giants ini disebut lebih dari 400 kali. Email menunjukkan Epstein menawarkan untuk mengenalkan Tisch dengan sejumlah perempuan.

“Kami memiliki hubungan singkat berupa pertukaran email tentang perempuan dewasa, film, filantropi, dan investasi,” ujar Tisch.

Casey Wasserman

Presiden Komite Olimpiade Los Angeles 2028 tercatat bertukar email bernada genit dengan Ghislaine Maxwell pada 2003.

“Aku selalu memikirkanmu. Jadi, apa yang harus kulakukan agar bisa melihatmu mengenakan pakaian kulit ketat?” tulis Wasserman dalam salah satu email.

Wasserman menyatakan tidak pernah memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan Epstein dan menyesali korespondensi tersebut yang terjadi jauh sebelum kejahatan Maxwell terungkap.

Ehud Barak

Mantan Perdana Menteri Israel ini dan istrinya disebut sering berkomunikasi dengan Epstein, termasuk rencana kunjungan ke kediaman Epstein di New York pada 2017.

Barak mengakui pernah terbang dengan pesawat pribadi Epstein, namun menegaskan tidak pernah menyaksikan perilaku tidak pantas.

Howard Lutnick

Menteri Perdagangan AS di pemerintahan Presiden Donald Trump tercatat pernah mengunjungi pulau Epstein bersama keluarganya pada 2012.

Hal ini bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya yang mengklaim telah memutus hubungan sejak lama.

Departemen Perdagangan menyatakan interaksi Lutnick bersifat terbatas dan tidak pernah ada tuduhan pelanggaran hukum.

Sergei Brin

Pendiri Google ini tercatat berencana menghadiri jamuan makan malam di rumah Epstein pada 2003 bersama Ghislaine Maxwell, sebelum tuduhan pelecehan seksual terhadap Epstein mencuat ke publik.

Steve Bannon

Mantan penasihat Trump ini bertukar ratusan pesan dengan Epstein, termasuk diskusi politik dan rencana dokumenter yang disebut bertujuan memulihkan reputasi Epstein. Hingga kini, Bannon belum memberikan tanggapan resmi.

Miroslav Lajcak

Penasihat keamanan nasional Perdana Menteri Slovakia mengundurkan diri setelah korespondensinya dengan Epstein terungkap. Lajcak menegaskan komunikasi tersebut dilakukan dalam konteks tugas diplomatik dan menyatakan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Eks Menag Yaqut Rampung Diperiksa KPK terkait Kasus Kuota Haji, Tak Ditahan

admin — Sat, 31 Jan 2026 05:16:03 +0000

– Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas rampung diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korusi kuota haji 2024, Jumat (30/1/2026). Dia tak ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pantauan di lokasi, Yaqut selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.38 WIB. Dia diperiksa selama empat jam lebih terhitung sejak tiba di Kantor KPK pukul 13.17 WIB.

Setelah diperiksa, Yaqut mengaku sudah menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan penyidik.

“Saya menyampaikan apa yang saya tahu secara utuh ya, kepada pemeriksa,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Diketahui, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 8 Januari 2026 lalu.

Perkara ini berawal saat Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

Sesuai aturan, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus. Namun, KPK menemukan penyimpangan.

Pembagian kuota justru dilakukan tidak sesuai aturan, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Artinya, 20.000 kuota dibagi menjadi 10.000 bagi haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antirasuah juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Jokowi Tanggapi Namanya Disebut dalam Kasus Korupsi Kuota Haji yang Seret Eks Menag

admin — Fri, 30 Jan 2026 16:39:25 +0000

– Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kasus korupsi kuota Haji 2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Dia menegaskan tidak pernah memberikan arahan maupun perintah untuk melakukan praktik korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (30/1/2026).

Jokowi mengakui namanya kerap dikaitkan dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan menteri di kabinetnya. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari posisi Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi.

“Ya di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja menteri, pasti dari kebijakan Presiden. Pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden,” kata Jokowi, Jumat (30/1/2026).

Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak pernah ada instruksi dari dirinya yang mengarah pada tindakan melanggar hukum, khususnya korupsi.

“Tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

Nama Jokowi kembali mencuat dalam perkara tersebut setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diperiksa KPK sebagai saksi. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami kunjungan kerja bersama Jokowi ke Arab Saudi pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Jokowi menegaskan kembali dia tidak terlibat dalam praktik korupsi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Jokowi tanggapi kasus korupsi kuota haji ini dengan meminta semua pihak menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Terkuak! Menhub Dudy Eks Tim Kampanye Jokowi 2019 Cabut Status Bandara Khusus IMIP Sejak Oktober 2025

admin — Sat, 29 Nov 2025 13:08:41 +0000

– Terkuak! Ternyata Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak 13 Oktober 2025 sudah mencabut status Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bandara IMIP saat ini tengah menuai polemik.

Hal itu termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Adapun Menhub Dudy pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.

“Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 sebagaimana dikutip Monitorindonesia.com, Jumat (28/11/2025).

Adapun dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 pada Agustus 2025 menetapkan tiga bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, yakni:

1. Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

2. Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

3. Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Sementara dalam kepmen terbaru, Kemenhub hanya menetapkan Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara.

Penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus diperuntukkan bagi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau angkutan udara bukan niaga untuk medical evacuation, penanganan bencana, dan/atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan seperti berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan pada setiap pelaksanaan penerbangan langsung tersebut.

“Penetapan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku sampai 8 Agustus 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini,” demikian Kemenhub.

Polemik Bandara IMIP

Keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah menjadi sorotan usai disinggung Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie mengatakan Bandara IMIP tidak memiliki perangkat negara, baik petugas Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas penerbangan sipil yang seharusnya berada di bawah kendali Direktorar Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ia pun menyebut ketiadaan perangkat negara di Bandara IMIP merupakan sebuah anomali. Menurutnya, hal tersebut bisa membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan dan berpengaruh pada stabilitas nasional.

“Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional,” kata Sjafrie usai meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Kamis (20/11/2025).

Pasca-pernyataan Sjafrie tersebut, muncul isu yang mengatakan Bandara IMIP diresmikan oleh Joko Widodo (Jokowi) ketika menjabat sebagai Presiden ke-7 RI. Namun, isu itu dibantah Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman.

Ia mengatakan Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP, melainkan Bandara Bungku yang merupakan proyek pemerintah.

“Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta,” jelasnya, Kamis (27/11/2025).

Jokowi juga ketika ditemui di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa saat menjadi Presiden RI, ia hanya pernah meresmikan satu bandara di Morowali, yaitu Bandara Maleo yang dibangun pemerintah.

“Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali dan itu dibangun oleh pemerintah,” kata Jokowi, Jumat (28/11/2025).

Meski Jokowi lupa kapan meresmikan Bandara Maleo, ia meyakini Bandara IMIP bukan merupakan proyek pemerintah. Jokowi pun menekankan dirinya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP pada 2019 silam.

“Tahun berapanya (meresmikan Bandara Maleo) saya sudah lupa. Kalau yang IMIP itu, saya kira milik swasta. Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, membantah pernyataan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut Bandara IMIP adalah sebuah anomali sebab tidak memiliki perangkat negara.

Suntana menyebut operasional Bandara IMIP sudah sesuai aturan yang berlaku. Dia juga mengatakan Kemenhub telah menempatkan beberapa personel di Bandara IMIP.

“Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana. Dari Bea Cukai, kepolisian, Kemenhub sendiri, Dirjen Otoritas Bandara. Kami sudah turun ke sana,” jelas Suntana, Jumat (28/11/2025).

Soal apakah Bandara IMIP terdaftar di Kemenhub, Suntana menjawab singkat bandara khusus tersebut tidak mungkin tidak terdaftar. “Terdaftar (di Kemenhub), tidak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” tandasnya.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Divonis Hukuman Mati

admin — Tue, 18 Nov 2025 06:27:58 +0000

– Pengadilan di Bangladesh pada Senin, 17 November 2025 menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Putusan dijatuhkan in absentia karena Hasina telah melarikan diri ke India sejak digulingkan pada Agustus 2024.

Sidang yang digelar di International Crimes Tribunal di Dhaka itu berlangsung dengan pengamanan ketat dan disiarkan langsung di televisi nasional.

Hakim Golam Mortuza Mozumder mengatakan bahwa semua elemen yang membentuk kejahatan terhadap kemanusiaan telah terpenuhi.

Hasina dituduh memerintahkan penumpasan mematikan terhadap aksi protes mahasiswa pada Juli-Agustus 2024, yang menurut laporan PBB menewaskan hingga 1.400 orang dan melukai ribuan lainnya.

Jaksa menyebut bukti menunjukkan adanya komando langsung dari Hasina agar aparat menggunakan kekuatan mematikan untuk meredam demonstrasi terbesar sejak perang kemerdekaan 1971.

Melalui pernyataan tertulis, Hasina mengecam putusan tersebut berat sebelah dan bermotif politik. Ia menegaskan dirinya tidak takut menghadapi proses hukum di pengadilan yang benar, di mana bukti dapat diuji secara adil.

Pengacara Hasina yang ditunjuk negara sebelumnya menyatakan bahwa seluruh dakwaan tidak berdasar dan meminta pembebasannya.

Pemerintah Bangladesh juga meminta India mengekstradisi Hasina dan mantan menteri dalam negeri Asaduzzaman Khan Kamal, yang turut divonis mati.

“Kami mendesak pemerintah India segera mengekstradisi dua terpidana tersebut. Memberikan suaka akan sangat tidak bersahabat dan bertentangan dengan keadilan,” kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh, seperti dikutip dari AFP.

India menyatakan telah mencatat putusan itu, namun tidak secara langsung menanggapi permintaan ekstradisi.

“India tetap berkomitmen pada kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk perdamaian, demokrasi, inklusi, dan stabilitas,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya.

Menjelang pemilu Februari mendatang, situasi di Bangladesh memanas. Awami League, partai yang sebelumnya dipimpin Hasina, dilarang ikut kontestasi, dan putusan tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketegangan baru.

Dalam beberapa hari terakhir, puluhan ledakan bom rakitan dan pembakaran kendaraan terjadi di berbagai wilayah, meski tanpa menimbulkan korban jiwa.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel