Banjit, RisalahPos Network”

Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Banjit melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 di Kampung Sumber Sari, Selasa 9/12/2025.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2025.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Kampung Sumber Sari” Iskandar, dan dihadiri Plt Sekcam Banjit Joni Helmi, SE., beserta Tim Monev Kecamatan, Pendamping Desa Abdi Syarifuddin, SE (PD) Dedi Sholikin, S.Pd.I (PD), Ayatulla Kumaini, S.Pd (PLD), Ketua BPK beserta anggotanya, Babinsa Koramil 05/Banjit Serka Rifi Hamdani, Ketua TP-PKK Kampung” Lilis Suryani, Kordinator PKH, Bidan Desa, Kader Posyandu beserta Kader PKK, Karang Taruna, Anggota Bumdes, Anggota KDMP, yang terutama seluruh Aparatur Kampung Sumber Sari.

Tim Monitoring dan evaluasi Kecamatan Banjit juga akan memberikan arahan kepada Pemerintah Kampung Sumber Sari, agar senantiasa menjaga kualitas hasil pekerjaan, ketepatan volume, serta penyusunan laporan administrasi pertanggungjawaban sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pada kesempatan ini juga Kepala Kampung Sumber Sari” Iskandar, dalam sambutannya menyampaikan berbagai capaian pembangunan yang telah direalisasikan selama tahun 2025 Ini,” Ucapnya.

“Dan Alhamdulillah, pembangunan fisik tahap II tahun 2025 ini seperti: Cor Rabat Beton, dengan Volume: 138 M, yang terletak di Dusun 03 Sumber rejo, telah terlaksana dengan baik berkat kerja sama semua pihak dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Dengan melalui kegiatan Monev ini, diharapkan kedepannya dapat semakin efektif, tepat sasaran, dan berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kampung Sumber Sari ini,” tegasnya.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

Jawabannya adalah ‘iya’, namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Makalah oleh Che dkk. (2024) meneliti penggunaan data dunia nyata (RWD) pada penilaian HTA tahun 2016-2023. Selama periode ini, 11% kiriman HTA menyertakan data dunia nyata. Lebih lanjut, mereka menemukan bahwa:

Sumber utama RWD yang dipertimbangkan dalam pengajuan adalah pencatatan penyakit dan catatan kesehatan elektronik. RWD terutama digunakan untuk menyediakan kelompok kontrol eksternal untuk memungkinkan perbandingan dalam uji coba tunggal dan untuk menginformasikan efek pengobatan jangka panjang ketika mengekstrapolasi data kelangsungan hidup di luar uji coba lanjutan. Penyesuaian terhadap potensi perbedaan sistematis antara kelompok perlakuan telah meningkat seiring berjalannya waktu; namun, sekitar sepertiga kiriman masih mengandalkan perbandingan pengobatan yang tidak disesuaikan… Lebih dari sepertiga kiriman mengandalkan perbandingan pengobatan yang naif dan/atau tidak disesuaikan…

Kami melihat tren peningkatan penggunaan RWD sebagai bagian dari pengajuan NICE HTA.

Dari 64 pengajuan HTA dengan RWD, dua pertiga (n=44 ) menganggap RWD untuk analisis ECA hanya dalam kasus dasar, 9 dipertimbangkan dalam kasus dasar dan analisis sensitivitas, dan 11 menganggap RWD hanya dalam sensitivitas/ analisis skenario.

Penyesuaian perancu dilakukan pada sebagian besar kasus (30 dari 44), dengan pembobotan (n=20), pencocokan (n=7), regresi (n=4), dan perbandingan pengobatan simulasi (n=2) sebagai pendekatan yang digunakan.

Mengapa RWD tidak digunakan? Untuk ekstrapolasi kelangsungan hidup, sejumlah alasan diberikan:

Dalam 20 pengajuan, ECA (kelompok kontrol eksternal) di dunia nyata dianggap tidak sesuai untuk ekstrapolasi karena berbagai alasan, seperti (1) tindak lanjut yang singkat, (2) dimasukkannya pengobatan yang tidak diamati dalam praktik klinis di Inggris, dan (3) titik akhir utama (misalnya, kelangsungan hidup bebas perkembangan) tidak dikumpulkan.

Anda dapat membaca artikel selengkapnya Di Sini.

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024. Dalam keterangannya usai pertemuan, Mendikdasmen menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah kebijakan, seperti penerapan kebijakan pembelajaran pemrograman komputer atau coding di sekolah, serta evaluasi kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah, dimulai dari sekolah dasar–mungkin nanti akan kita kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya–dan itu bisa diselenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Bapak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah,” ucap Abdul Mu’ti.

Terkait kebijakan zonasi PPDB, Mendikdasmen menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan zonasi. Mendikdasmen menuturkan bahwa kebijakan zonasi tersebut nantinya akan diputuskan dalam sidang kabinet bersama dengan Presiden Prabowo.

“Berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam, sehingga mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026 itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan, dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet,” jelas Menteri.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024. Acara tersebut rencananya akan digelar pada 28 November 2024 mendatang di Jakarta International Velodrome, Jakarta.

“Kami tadi menyampaikan kesediaan Bapak Presiden untuk dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat, Indonesia Kuat,” tutur Abdul Mu’ti. (BPMI Setpres/ABD)