KOTA ACE – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati mempertanyakan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang enggan mengungkapkan 12 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir Sumatera.Alasan Menhut Raja Juli, pengungkapan 12 perusahaan tersebut harus mendapat izin dari presiden. Melati menyindir Menhut Raja Juli yang terkesan melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri (Menhut Raja Juli) adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau (presiden). Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis,” tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya sepakat jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab,” lanjut Melati.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita yang awalnya mempertanyakan Menhut Raja Juli yang tidak menegaskan adanya praktik ilegal logging yang menjadi pemantik banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

Padahal, kata dia, banyaknya kayu gelondongan yang ikut dalam banjir di Pulau Sumatera itu, membuktikan maraknya praktik pembalakan liar (ilegal logging). Bukan hanya dilakukan perseorangan atau perusahaan ecek-ecek, bisa jadi melibatkan korporasi besar.

“Tetapi mungkin juga korporasi besar dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya ke depan,” kata Sonny.

“Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu, butuh persetujuan presiden. Setahu saya, regulasinya yang sekarang sudah berubah,” sambungnya.

Sonny menekankan, ia tidak ingin niat Presiden Prabowo yang ingin merehabilitasi hutan dan lahan, serta menjaga alam, justru tertahan dengan izin yang tidak dicabut.

“Ini nantinya Presiden akan vis avis dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai nanti yang salah adalah Kementerian kehutanan kemudian presiden yang kena,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli menegaskan, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah ini dilakukan melalui dua upaya besar: penegakan hukum terhadap perusahaan bermasalah dan pencabutan izin pemanfaatan hutan yang bermasalah.

Menhut Raja Juli menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” ujar Menhut Raja Juli.

Ia menambahkan, hasil penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu nantinya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR serta diumumkan ke publik.

Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, menegaskan, pencabutan izin perusahaan bermasalah juga menjadi fokus. “Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) seluas 526.114 hektare pada 3 Februari 2025,” jelasnya.

Menhut Raja Juli menjelaskan, sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana mencabut izin 20 PBPH lain yang dinilai bermasalah.  Total luasannya mencapai 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang didera bencana banjir dan tanah longsor itu.

“Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan saat ini, karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ungkapnya.

JetMedia Digital Agency

KOTA ACEH – Manuver Relawan Pro Jokowi (Projo) yang menyatakan niat bergabung dengan Partai Gerindra sekaligus mengganti logo siluet wajah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menuai spekulasi luas dari publik.

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai, langkah ini tak bisa dilihat sebagai perpisahan biasa, melainkan strategi Jokowi untuk menyusupkan pengaruhnya ke tubuh Gerindra.

“Menurut saya, itu sangat mungkin adalah strategi Jokowi juga untuk menyusupkan Projo ke Gerindra, supaya Jokowi juga memahami arah dan strategi Gerindra mau apa ke depan,” ujar Hensa, Senin) 3/11/2025).

Hensa menjelaskan, manuver yang dilakukan ini merupakan strategi di depan publik, di mana Projo tampak berpisah dari Jokowi.

Namun, ia mengingatkan catatan sejarah Projo yang pernah ‘ngambek’ dan mengancam bubar, tapi akhirnya selamat karena Ketua Umum Budi Arie Setiadi diangkat jadi Wakil Menteri Desa saat itu.

“Orang mungkin pikir Projo lagi ngambek. Menurut saya enggak, pasti orang-orang Projo tahu bahwa mereka harus berterima kasih pada Jokowi,” ungkapnya.

Hensa pun mengingatkan publik soal kepiawaian Jokowi dikenal dalam manuver politik, sehingga ia pun berpendapat bahwa ini murni strategi.

“Bisa jadi seolah-olah dibuat mereka berpisah. Padahal itu adalah sebuah strategi untuk memperkuat ide Jokowi sebelumnya, Prabowo-Gibran 2 periode,” tuturnya.

Menurutnya, Projo sengaja “disusupkan” untuk memengaruhi keputusan internal Gerindra, sekaligus memantau strategi Prabowo Subianto dan partainya dalam dua periode ke depan.

“Hati-hati buat Gerindra. Ini bisa jadi Projo adalah kuda Troya-nya Jokowi buat Gerindra yang sengaja disusupkan supaya keinginan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 periode itu benar-benar terjadi,” tegas Hensa.

Ia juga menyinggung munculnya pesaing Gibran Rakabuming Raka, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa popularitasnya kian meroket karena kinerjanya.

“Apalagi sekarang Gibran punya pesaing yang namanya Purbaya. Untuk mengantisipasi itu, makanya Projo bisa jadi membuat manuver itu,” katanya.

Perubahan logo Projo, yang direncanakan akan diubah menjadi semut yang melambangkan rakyat kecil, dinilai Hensa sebagai bagian dari “drama” atau pertunjukkan politik.

“Menjadi Gajah vs Semut itu tandanya sudah terbaca seolah-olah berpisah, padahal politik yang sesungguhnya itu tidak mungkin di permukaan atau terlihat, kalau yang terjadi di depan itu namanya drama atau pertunjukkan politik,” pungkasnya

– Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bagi Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi tak lagi dianggap menarik.

Hal inilah yang dinilai Dedi sebagai alasan Budi Arie lebih memilih Partai Gerindra ketimbang masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Daya tarik Jokowi yang menurun serta lemahnya posisi politik PSI, nilai Dedi, menjadi salah satu faktor Budi memilih Gerindra.

“Jokowi sendiri tidak lagi menarik karena bukan penguasa, posisi Gibran (Gibran Rakabuming Raka) juga tidak berpengaruh, ini juga yang membuat PSI tidak cukup menarik bagi politisi pragmatis seperti Budi Arie, loyalitasnya bukan faktor Jokowi, melainkan soal untung rugi,” kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu (2/11/2025).

Menurut Dedi, hal itulah yang membuat PSI kehilangan magnet bagi politisi seperti Budi Arie.

Dedi menilai keputusan Budi Arie merapat ke Gerindra merupakan langkah yang bersifat pragmatis, bukan ideologis.

Ia menilai, loyalitas Budi Arie bukan lagi pada sosok Jokowi, melainkan pada kalkulasi untung rugi dalam menjaga karier politiknya.

Tambahnya, Budi Arie tampak mempertimbangkan faktor perlindungan hukum dan politik yang hanya bisa diberikan oleh partai penguasa seperti Gerindra.

Dedi membeberkan sejumlah kasus hukum yang membayangi Budi Arie yang membuatnya membutuhkan perlindungan politik.

“Dengan bergabung ke PSI, Budi Arie tidak miliki perlindungan, tetapi Gerindra tentu berbeda, karena partai penguasa, sehingga alasan memilih Gerindra lebih pada soal suaka hukum,” jelas Dedi.

Baca juga: Pesan Jokowi untuk Projo: Terus Berbuat untuk Rakyat

Lebih jauh, Dedi menilai PSI belum dapat menawarkan jaminan politik bagi para tokoh yang ingin mempertahankan eksistensi mereka di pemerintahan.

“Dari sisi politik, terhitung tepat bergabung ke Gerindra, selain partai penguasa, juga ada jaminan Gerindra menjaga karir kekuasaan Budi Arie. Sementara PSI, masih belum ada jaminan apapun,” kata Dedi.

Budi Arie Nyatakan Gabung Gerindra

Sebelumnya, Budi Arie secara terbuka menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra dalam Kongres III Projo di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

“Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

Baca juga: Budi Arie Minta Izin Relawan Projo buat Gabung Partai: Saya Diminta Prabowo Langsung

Budi bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia secara gamblang menyebut nama Partai Gerindra sebagai partai tujuannya.

“Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” tutur Budi.