Gibran - BN Babel

Sentilan Menohok Tersangka Ade Kuswara Mesra Bareng Gibran dan Kaesang

admin — Mon, 22 Dec 2025 08:15:46 +0000

-Nasib Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang berakhir di balik jeruji menjadi tamparan keras bagi elite daerah yang bermain dua kaki di tengah pusaran kekuasaan nasional.

Pesan penting itu sepertinya yang coba disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus.

“Makanya jangan pecicilan, tegak lurus jangan mencla-mencle! Jadinya kena masalah kan?” sentil Deddy dikutip redaksi di akun Instagram miliknya, Senin, 22 Desember 2025.

Sentilan disertai tiga foto. Satu foto memperlihatkan Ade Kuswara bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dua foto lainnya menampilkan momen berbeda Ade bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Dalam foto terakhir, Ade dan Kaesang tampak duduk bersila kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sambil tertawa lepas.

Ade Kuswara Kunang diketahui merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi. Ia ditetapkan melalui Konfercab VI PDIP Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan, Senin, 8 Desember 2025.

Namun baru 10 hari terpilih, Ade justru terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan 10 orang. Dan setelah pemeriksaan intensif lembaga anti rasuah menetapkan tiga tersangka yakni Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, H Kunang, dan seorang swasta H Sarjan.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Evaluasi Akhir Tahun KAMI Gibran Jadi Wapres Hasil Pembengkokan Konstitusi

admin — Wed, 17 Dec 2025 02:21:26 +0000

-Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sehingga menjadi Wapres mendampingi Presiden Prabowo Subianto bukanlah kecelakaan hukum, melainkan hasil hasil dari pembengkokan konstitusi.

Hal ini ditegaskan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025.

“KAMI menegaskan dengan tegas persoalan Jokowi Gibran bukan soal menang atau kalah pemilu

Ini adalah krisis etika dan kekuasaan dan konstitusi,” kata Gatot.

Ini adalah krisis etika dan kekuasaan dan konstitusi,” kata Gatot.

Menurut Gatot, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi dan normalisasi politik dinasti, berakibat serius terhadap bangsa ini.

“Presiden Prabowo memulai pemerintahan dengan beban legitimasi yang tidak dia ciptakan, tetapi harus dia tanggung di hadapan rakyat,” kata Gatot.

Sehingga, kata Gatot, publik dipaksa melihat peran Wapres Gibran yang belum optimal. Dalam persepsi publik yang berkembang, masyarakat masih kesulitan melihat peran strategis Wapres dalam mengendalikan kebijakan nasional.

“Wapres lebih dipersepsikan hadir secara simbolik,” kata Gatot.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ajukan Gugatan ke KIP, Bonatua Silalahi Persoalkan Penyetaraan Ijazah Gibran

admin — Tue, 02 Dec 2025 01:51:21 +0000

– Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana gugatan perkara nomor 083/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi di Kantor KIP, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Dia menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) soal penyetaraan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Usai persidangan, kuasa hukum Bonatua, Abdul Gafur Sangadji menjelaskan gugatan itu berawal ketika kliennya meminta dokumen penyetaraan ijazah Gibran dari University of Technology Sydney (UTS) Insearch kepada Kemendikdasmen. Diketahui, ijazah Gibran itu disetarakan dengan SMA sederajat.

“Yang pertama, adalah surat keterangan kelulusan yang disetarakan dengan grade 12 di UTS Insearch Sydney, dan yang kedua adalah dokumen hasil penilaian dari Kemendikdasmen sehingga surat kesetaraan itu bisa dikeluarkan,” ujar Abdul kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

Bedasarkan keterangan dari perwakilan Kemendikdasmen dalam persidangan, kata dia, kementerian itu tidak bisa memenuhi permintaan Bonatua. Alasannya, dokumen yang diminta Bonatua dianggap sebagai informasi publik yang dikecualikan.

Namun, dia mengklaim informasi yang diminta Bonatua merupakan dokumen informasi publik.

“Kemendikdasmen sudah melakukan uji konsekuensi sehingga menjadi dasar bagi mereka tidak menyerahkan (dokumen) itu kepada Pak Bonatua,” tutur dia.

Kendati demikian, ujar Abdul, Kemendikdasmen dalam persidangan tidak memberikan kepastian penilaian yang valid untuk menyetarakan ijazah kelulusan Gibran dari Sydney.

“Apakah hasil penilaian yang disampaikan itu hanya secara lisan ataukah kemudian tertulis, ini yang nanti kita uji dalam persidangan-persidangan berikut,” kata dia

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ijazah Jokowi Finish, Roy Suryo Cs Fokus Bongkar Pendidikan Gibran

admin — Mon, 17 Nov 2025 15:14:24 +0000

-Bagi Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, sebenarnya persoalan isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah selesai dengan diterbitkannya berjudul ‘Jokowi’s White Paper’.

Demikian dikatakan pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bhakti melalui Youtube Ikrar Nusa Bhakti, dikutip Senin 17 November 2025.

“Kalau gelar yang disebar aktivis PSI, katanya pasti palsu,” kata Ikrar.

Ikrar menilai, Roy Suryo cs tidak melakukan manipulasi ijazah Jokowi seperti yang dituduhkan penyidik Polda Metro Jaya.

“Sekarang yang sedang mereka gaungkan adalah ijazah Gibran Rakabuming Raka,” kata Ikrar.

Bahkan, kata Ikrar, Rismon Sianipar sudah memberikan buku ‘Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA’. Buku tersebut antara lain mengupas riwayat pendidikan Gibran yang kacau di Singapura, Australia dan Indonesia.

Bukan hanya itu, kata Ikrar, juga sedang menyiapkan buku berjudul ‘The Dark Life Of Joko Widodo’.

“Buku ini yang akan mengubah sejarah hidup Jokowi dan keluarganya, dan juga akan membuka tabir siapa Jokowi sebenarnya,” kata Ikrar.

‘The Dark Life Of Joko Widodo’ akan meneliti jejak masa lalu Joko Widodo, termasuk silsilah keturunannya, dengan pendekatan sejarah, budaya, dan kultur.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

‘Tanda-tanda Gibran mulus menjadi Presiden’

admin — Sat, 15 Nov 2025 19:10:50 +0000

Oleh: Damai Hari Lubis

Karena publik bangsa ini omon omon membantu Presiden Prabowo dalam mengantisipasi “Gibran menuju RI 2.” yang mereka sendiri (publik) mengatakan adalah “cacat konstitusi.”

Padahal nyata dalam kasus whoos negara melalui menteri keuangan, mengatakan publis menolak keras utang BUMN dibayarkan oleh negara, karena realitas track record mengungkap berbagai keanehan.

Tentunya penguluaran untuk kebutuhan projek kereta api cepat yang prinsipnya mesti efisiensi (presisi) untuk kebutuhan rakyat, harus lebih dulu dipertanggugjawabkan secara akuntabilitas.

Namun tak lama statemen menkeu Purbaya dipatahkan oleh Presiden RI dengan mimik (body laguange) yang bukan karakternya. Diantaranya mirip jiplak ‘(fotocopian)’ atau seolah didikte causa over macht, karena berdalil, “whoos untuk mencegah kemacetan”.

Maka tanda tanda apalagi yang dibutuhkan oleh rakyat bangsa ini yang nyata terus tertidur lelap karena ketakutan dan gemetar melawan kebatilan, dan kelebihan mimpi janji (fly on the air) pelaksanaan UMKM yang omon omon.

Karena apa? Tidak ngeh negara tentunya sibuk bahkan kewalahan melaksanakan tehnis terlebih menutupi kebutuhan financial program MBG yang memang urgensi (force meyeur) sehingga penguasa istana mesti fokus.

Maka sepatutnya jangan heran kenapa masa lalu nusantara dalam tempo lama dikuasai kolonialis, walau akhirnya merdeka, namun pasca mengorbankan banyak darah bangsa ini yang sia-sia maupun yang mati mulia.

Analoginya, sementara sosok Eggi yang hijrah namun tetap melawan, atau “beda jenis perlawanan” malah dituduh menerima uang oleh para sosok hasutan “para banci tampil maupun banci sembunyi (playing victim)”, yang tak mau berpikir atau tidak sanggup berpikir atau “malas mengasah makna iqra”.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

admin — Sun, 09 Nov 2025 08:11:05 +0000

– AKTIVIS 98 yang juga pegiat demokrasi, Andrianto, menyoroti munculnya isu ijazah Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Menurutnya, publik sebelumnya sudah menilai Gibran sebagai “anak haram konstitusi” karena dinilai tidak memenuhi syarat usia pencalonan saat maju sebagai calon wakil presiden.

Namun, setelah muncul tudingan dari Roy Suryo dan kelompoknya terkait dugaan Gibran tidak memiliki ijazah SMA, perdebatan publik semakin memanas.

“Publik bertanya-tanya, berarti Gibran ini double kuadrat kesalahannya. Sudah ditolong MK, ditambah lagi tidak memenuhi syarat dokumen pendidikan,” ujar Andrianto dalam podcast The Daily Buzz di Okezone, Jumat (7/11/2025).

Andrianto menambahkan, pihak Roy Suryo bahkan disebut telah melakukan penelusuran hingga ke luar negeri, termasuk ke Singapura dan Australia, untuk mencari bukti terkait ijazah tersebut.

Menurut Andrianto, ada dugaan bahwa kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi justru dimunculkan untuk mengalihkan perhatian dari isu ijazah Gibran.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel