Hakim Distrik AS James Boasberg pada hari Senin memerintahkan pemerintahan Trump untuk mengajukan rencana pemulangan atau memberikan sidang bagi lebih dari 200 migran yang dideportasi ke penjara besar CECOT El Salvador pada bulan Maret.

Boasberg telah mensertifikasi kelas yang mewakili semua migran yang dikirim ke penjara dan mengatakan pemerintah harus menyerahkan rencananya untuk mengizinkan mereka mengajukan keberatan atas penunjukan mereka berdasarkan Undang-Undang Musuh Alien paling lambat tanggal 5 Januari.

Pemerintahan Trump pada bulan Maret meminta hal tersebut AEA – sebuah otoritas di masa perang pada abad ke-18 yang biasa mengeluarkan warga negara yang bukan warga negara tanpa proses hukum yang ketat – mendeportasi dua pesawat penuh tersangka anggota geng migran ke penjara El Salvador dengan alasan bahwa geng Venezuela Tren de Aragua adalah “negara kriminal hibrida” yang menginvasi Amerika Serikat.

Boasberg mengeluarkan a perintah penahanan sementara dan memerintahkan agar pesawat diputarbalikkan, namun pengacara Departemen Kehakiman mengatakan instruksi lisannya yang mengarahkan penerbangan untuk dikembalikan tidak benar, dan deportasi berjalan sesuai rencana.

Boasberg kemudian mencari proses penghinaan melawan pemerintah karena sengaja menentang perintahnya, namun awal bulan ini pengadilan banding federal memberikan Departemen Kehakiman penundaan darurat atas proses tersebut.

Lebih dari 200 migran yang dideportasi ke CECOT dikirim ke Venezuela pada bulan Juli dalam pertukaran tahanan.

Boasberg, dalam perintahnya pada hari Senin, mengatakan pemerintah AS “mempertahankan hak asuh konstruktif” atas para migran ketika mereka dipenjara di CECOT, dan bahwa hak mereka untuk menjalani proses hukum dilanggar ketika pemerintahan Trump menerapkan Undang-Undang Musuh Alien untuk menganggap mereka anggota Tren de Aragua tanpa mengizinkan mereka untuk menentang penunjukan tersebut.

“Dengan mengabulkan Mosi tersebut, Pengadilan ini menyatakan bahwa Penggugat seharusnya tidak diberhentikan dengan cara yang seharusnya, tanpa pemberitahuan dan tidak ada kesempatan untuk menentang dasar pemecatan mereka, yang jelas-jelas bertentangan dengan hak proses hukum mereka,” tulis hakim.

Boasberg memihak pengacara yang mengatakan El Salvador memenjarakan orang-orang tersebut atas perintah Amerika Serikat dan sebagian dengan imbalan $4,7 juta.

Keputusan tersebut membuka jalan bagi semua migran yang dikirim ke CECOT untuk menentang penunjukan mereka sebagai musuh alien dan anggota Tren de Aragua. Hakim Boasberg memerintahkan pemerintah untuk menyampaikan rencana untuk memberikan “kesempatan yang berarti bagi mereka untuk menentang penunjukan mereka,” dengan memfasilitasi kepulangan mereka ke Amerika atau mengizinkan mereka untuk melakukan pemeriksaan.

“Pemerintah juga secara teoritis dapat menawarkan sidang kepada Penggugat tanpa mengembalikan mereka ke Amerika Serikat selama sidang tersebut memenuhi persyaratan proses hukum,” tulisnya.

Pengacara ACLU Lee Gelernt, yang mempelopori gugatan terhadap deportasi AEA, mengatakan para pria tersebut pada akhirnya akan mendapatkan proses hukum.

“Orang-orang tersebut mengalami pelecehan yang tak terukur, namun kini mereka pada akhirnya akan mendapatkan proses hukum yang tidak dapat disangkal oleh pemerintahan Trump,” kata Gelernt.

Jerce Reyes Barrios, seorang pemain sepak bola profesional dan pelatih pemuda yang dikirim ke CECOT meskipun pengacaranya telah bersumpah bahwa dia tidak memiliki catatan kriminal di Venezuela atau di Amerika Serikat, mengatakan kepada ABC News pada hari Senin bahwa berita tentang perintah hakim tersebut mengejutkannya “seperti seember air dingin.”

Namun meski banyak mantan tahanan CECOT yang ingin kembali ke AS, Reyes Barrios mengatakan dia belum siap untuk kembali karena trauma yang terus dia alami.

“Saya memfokuskan waktu saya untuk merawat putri-putri saya, melatih anak-anak kecil, semuanya untuk menghindari pikiran-pikiran tersebut. Pada malam hari saya terkadang mengalami mimpi buruk dan saya merasa seperti masih di CECOT,” Reyes Barrios, yang kembali ke kampung halamannya di Venezuela pada bulan Juli, mengatakan kepada ABC News dalam bahasa Spanyol pada hari Senin. “Saat ini saya belum siap memutuskan apakah saya ingin melawan kasus ini.”

Pengacaranya, Linette Tobin, mengklaim Barrios dituduh salah karena tatonya, yang menunjukkan mahkota di atas bola sepak dengan rosario dan kata “Dios”, yang berarti “Tuhan”. Reyes Barrios mengatakan tato itu meniru logo tim sepak bola Real Madrid.

KOTA ACE – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani membuktinya ijazah doktoralnya asli dan ditunjukkan ke publik setelah sempat dituding memakai ijazah palsu.Usai menunjukkan ijazahnya itu, Arsul Sani tidak akan melaporkan balik sejumlah pihak dengan tudingan pencemaran nama baik.

“Enggak, saya enggak. Kalau MK kan tidak bisa,” kata Arsul dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Arsul Sani sadar dengan statusnya, di mana MK selaku lembaga negara tidak boleh melakukan pelaporan atas dugaan pencemaran nama baik.

“MK sudah memutuskan sendiri bahwa lembaga negara itu kan tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik, itu sudah diputuskan sendiri oleh MK,” tuturnya.

“Saya pun bagian dari MK, jadi tidak patut untuk melakukan itu,” tuturnya.

Ia juga menegaskan jika pejabat publik dikritisi, harus disikapi dengan bijak.

“Jadi saya tidak akan melapor balik,” tuturnya.

Sikap Arsul Sani ini berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) soal menyikapi tudingan ijazah palsu ini.

Jokowi dan relawannya melaporkan sejumlah orang terkait tudingan ijazah palsu.

Pada Kamis (11/11/2025), Roy Suryo bersama Ahli digital forensik Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, telah dipanggil Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu tersebut.

Dalam kasus ini, mereka ditetapkan tersangka karena diduga berupaya menghapus atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik, serta memanipulasi dokumen agar tampak asli.

Saat pemeriksaan, penyidik mengajukan 134 pertanyaan terhadap Roy Suryo, 157 pertanyaan terhadap Rismon, dan 86 pertanyaan terhadap dokter Tifa.

Setelah pemeriksaan selama sembilan jam lamanya, Roy Suryo Cs dibolehkan pulang oleh penyidik atau tidak ditahan.

Eks Menteri Pendidikan dan Olahraga (Menpora) itu pun mengucapkan terima kasih.

Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan alasan pihaknya tidak menahan Roy Suryo Cs karena menjunjung tinggi asas-asas dalam undang-undang yang mengatur di dalam proses pemeriksaan dari ketiga tersangka.

Selain itu, Kombes Iman menyebut, alasan ketiga tersangka tidak ditahan karena mereka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan.

Diberitakan, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi hendak melaporkan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu pada Jumat (14/11/2025).

Namun, laporan tersebut belum langsung diterima karena penyidik meminta pelapor kembali datang pada Senin (17/11/2025).

Koordinator Aliansi, Betran Sulani, menjelaskan pihaknya telah berdiskusi panjang dengan penyidik saat mendatangi Bareskrim pada Jumat, tetapi nomor laporan polisi (LP) belum diterbitkan.

“Prinsipnya mereka terima, namun belum diterbitkan nomor LP-nya dan diminta untuk balik lagi di hari Senin besok. Kemarin sudah banyak hal yang didiskusikan,” kata Betran kepada Kompas.com, Minggu (16/11/2025).

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga berencana mendatangi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menyampaikan laporan serupa.

Tunjukkan Ijazah Aslinya

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani akhirnya menunjukkan ijazah doktoralnya ke hadapan publik dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Arsul juga menunjukkan transkrip nilai hingga foto kelulusannya. Semua yang ia tunjukkan bukan salinan, merupakan dokumen asli.

Arsul juga bercerita disertasi yang ia tulis untuk memperoleh gelar doktoralnya.

“Saya menulis disertasi yang berjudul ‘Reexamining The Considerations of National Security Interest and Human Rights Protection in Counterterrorism Legal Policy: A Case Study on Indonesia with Focus on Post-Bali Bombings Development. Disertasinya ada ini,” ujar Arsul dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (17/11/2025).

Arsul menjelaskan, gelar doktor ini ia dapatkan dari Collegium Humanum atau Warsawa Management University. Institusi ini merupakan sebuah universitas swasta di Polandia.

Pengambilan S3 ini dilakukan sekitar tahun 2020. Saat itu, Arsul tidak bisa mengikuti perkuliahan di kampus karena sedang terjadi pandemi global Covid-19.

Sementara, sebagian kredit perkuliahan sudah didapatkan oleh Arsul dari proses pendidikannya yang sebelumnya.

Arsul mengatakan, sebenarnya, sejak tahun 2011 ia sudah berupaya untuk mengambil dan menyelesaikan pendidikan jenjang doktoral. Saat itu, ia mengambil kuliah di Glasgow Caledonian University (GCU).

Namun, karena sejumlah kesibukan, pembelajaran di universitas di Skotlandia ini tidak selesai hingga batas maksimalnya di tahun 2017/2018.

Baca juga: Hakim MK Arsul Sani Diduga Pakai Ijazah Palsu, MKMK Segera Umumkan Hasil Pendalaman ke Publik

Meski tidak berhasil mendapatkan gelar doktor, Arsul tetap menerima gelar Master karena telah menyelesaikan sejumlah studi dan mendapatkan kredit yang dibutuhkan.

Adapun, pada tahun 2020 Arsul melanjutkan studinya secara online dan akhirnya mengikuti wisuda secara offline pada tahun 2023.

“Baru pada bulan Maret 2023, kira-kira bulan Februarinya, saya diberitahu bahwa akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana, di gedung yang jaraknya tidak jauh dari kampus,” lanjut Arsul.

Dalam konferensi pers, Arsul juga menunjukkan sejumlah foto wisudanya yang dihadiri oleh sang istri serta Duta Besar Indonesia untuk Polandia saat itu, Anita Lidya Luhulima.

Arsul mengatakan, saat itu ia juga langsung meminta legalisasi ijazah karena harus segera pulang ke Indonesia.

“Di sana diberikan ijazah asli itu. Kemudian, setelah selesai wisuda karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Ini asli dari KBRI dari Warsawa,” kata Arsul.

Ramai Ijazah Palsu setelah Keluarnya Putusan MK terkait Rangkap Jabatan Polisi Aktif

Isu ijazah palsu Asrul ini ramai, setelah MK memutuskan bahwa Kapolri tidak dapat lagi menugaskan anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil, kecuali mereka telah mengundurkan diri atau pensiun.

Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo.

Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri justru menimbulkan ketidakjelasan norma.

“Yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud,” ujar Ridwan.

Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian.

Sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

-Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, dituntut mundur oleh Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan lantaran dianggap melanggar administrasi persyaratan menjadi hakim konstitusi. Gelar S3 Arsul diduga palsu.

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan, Edi mengatakan, ijazah doktor hukum yang diperoleh Arsul dari Universitas Collegium Humanum-Warsaw Management University, Polandia, terindikasi palsu.

“Ijazah yang diperoleh (Arsul Sani) tahun 2023 digunakan untuk mengikuti seleksi Hakim MK tahun 2023,” ujar Edi di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 13 November 2025.

Aliansi mendapati Collegium Humanum Warsaw Management University saat ini telah dinyatakan bagian dari skema kriminal terorganisir oleh lembaga antikorupsi Central Anti-Corruption Bureau (CAB) Polandia. Bahkan beberapa pimpinan, pejabat Universitas termasuk pro rektor telah ditangkap buntut praktik jual beli ijazah palsu.

Edi mengatakan, penggunaan dokumen palsu merupakan sebuah tindak pidana, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal, terutama Pasal 263 KUHP untuk pemalsuan surat umum, Pasal 391 UU 1/2023 yang mengatur pemalsuan surat dalam KUHP baru, Pasal 272 UU 1/2023 khusus untuk ijazah dan sertifikat, serta Pasal 35 UU ITE untuk dokumen elektronik palsu.

“Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan meminta Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani untuk mundur sebagai Hakim MK, secara bentuk pertanggung jawaban dan etika sebagai pejabat publik,” kata Edi.

“Kami juga meminta agar Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas permasalahan penggunaan ijazah palsu atau ilegal milik Arsul Sani,” sambungnya.