– Tambang tanpa izin seluas 4.000 hektare ditemukan di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penemuan tersebut oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan temuan itu ketika menyampaikan komitmen bakal menindak tegas seluruh aktivitas Ilegal di kawasan delineasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (27/10/2025). “Tambang ilegal atau tanpa izin itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan, serta kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan,” kata dia.

Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN bakal mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal di wilayah IKN, dan telah memasang plang larangan agar tidak ada pihak manapun melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung.

“Seluruh aktivitas ilegal akan ditindak tegas, dan para pengusaha tambang wajib melakukan reforestasi atau penanaman kembali di bekas area tambang,” tegasnya.

Sedangkan Karo Ops Polda Kaltim, Kombes Dedi Suryadi, menyebutkan Polri juga mendukung kolaborasi terhadap aktivitas ilegal di kawasan IKN. Menurutnya, kepolisian berkomitmen mendukung Otorita IKN menyelesaikan penanggulangan aktivitas tanpa ada izin di kawasan calon ibu kota Indonesia.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), juga menyampaikan dukungan semua program berkaitan dengan pemberantasan aktivitas ilegal, dan mengimbau perorangan maupun kelompok segera mengurus legalitas usaha.

“Kementerian selalu mendukung, karena kekayaan alam yang sangat besar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Direktur Penegakan Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Ma’mun.

“Silakan masyarakat mempelajari bagaimana bisa mengurus administrasi agar usaha bisa terdaftar secara legal,” ucapnya lagi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga siap kolaborasi berkolaborasi memberantas aktivitas ilegal di IKN, timpal Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Joko Istanto, ke depan bakal terus koordinasi dan komunikasi dengan Otorita IKN untuk membersihkan wilayah IKN dari tambang ilegal dan aktivitas ilegal lainnya.

Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal tersebut mencegah dan menangani kegiatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan, antara lain pertambangan tanpa izin, pembukaan lahan ilegal, pembangunan liar di kawasan hutan lindung, serta pelanggaran lain yang merusak lingkungan dan tata ruang IKN.

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan terkait progres pembangunan IKN.

“Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional,” ucap Menko Infrastruktur dalam keterangannya usai pertemuan pada Senin (03/02/2025).

AHY menuturkan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.

“Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan IKN, AHY memastikan bahwa pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025- 2029.

“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menko Infrastruktur menyampaikan bahwa tim penguatan basic design yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat. Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.

“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” katanya.

Menko Infrastruktur pun menyampaikan harapannya agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Ia juga akan terus melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden dalam kesempatan pertama.

“Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Pak Presiden,” tandasnya. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025, dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangannya kepada awak media usai rapat menyampaikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengacu pada timeline dan tahapan yang telah ditetapkan.

“Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY dalam keterangan persnya di Ruang Sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta.

Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “ibu kota politik” dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.

“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” ungkap AHY.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.

“Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” ungkap AHY.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama juga melaporkan bahwa pada tahap awal (2022–2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.

Selain itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024. “Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan grounbreaking tadi baik dari 1-8 maupun nanti yang ke 9 agar tidak sekadar groundbreaking tapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya,” ujar Basuki.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. (BPMI Setpres/ABD)

Rangkaian Kegiatan Bulan Kemerdekaan Tahun 2024 dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (01/08/2024) pagi.

“Bulan Kemerdekaan Tahun 2024 ini saya yakin merupakan sebuah rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang paling istimewa karena acaranya ada yang di Jakarta ada juga yang di Ibu Kota Nusantara,” ucap Mensesneg.

Pratikno mengungkapkan rangkaian kegiatan yang bertajuk “Nusantara Baru Indonesia Maju” ini menunjukkan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara dan sekaligus transisi keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu bulan penuh ini akan dibuka acara zikir dan doa kebangsaan.

“Rangkaian Bulan Kemerdekaan tahun ini, seperti tahun lalu, akan dibuka dengan zikir dan doa nasional yang digelar di Istana Merdeka pada malam harinya, dihadiri para ulama dan tokoh agama, diikuti lebih dari 3.000 peserta,” ujarnya.

Selain itu, terdapat kegiatan lainnya, seperti Pengukuhan Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) oleh Presiden Jokowi yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, Penganugerahan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, serta Pidato Kenegaraan dan Penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara DPR/MPR/DPD RI. Ia juga menjelaskan bahwa apel kehormatan dan renungan suci akan dilaksanakan di Jakarta dan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kemudian yang istimewa apel kehormatan dan renungan suci diselenggarakan di dua tempat, yaitu di Taman Makam Pahlawan Kalibata dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden, kemudian di Taman Kusuma Bangsa di ibu kota negara, di IKN (Ibu Kota Nusantara) dipimpin oleh Bapak Presiden, itu diselenggarakan dini hari pukul 00.00 WIB tanggal 17 Agustus,” jelas Pratikno.

Sementara itu, terkait Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-79, Mensesneg mengungkapkan bahwa pelaksanaannya akan mengikuti zona waktu Indonesia bagian barat (WIB). Ia juga mengungkapkan bahwa Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dipimpin secara langsung Presiden Jokowi.

“Upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan inspektur upacara Bapak Presiden, sedangkan acara upacara di halaman Istana Merdeka, Jakarta itu mengikuti tata upacara militer militer di IKN. Kemudian upacara penurunan Bendera Sang Merah Putih juga diselenggarakan di dua tempat, baik di IKN maupun di halaman Istana Merdeka, Jakarta,” tandas Mensesneg. (TGH/DNS)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan Rapat Internal terkait Pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara, di Istana Merdeka, Jakarta, DKI Jakarta, Senin (01/07/2024). Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas untuk menyiapkan skenario perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami tadi telah sampaikan ada tahapan pemindahan ASN ke IKN, ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian masa depannya yaitu periode 2023 sampai 2034 dan seterusnya,” ujar Anas.

Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, akan mengalokasikan ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN Kementerian/Lembaga ke IKN secara bertahap.

Adapun cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan dibuka pada bulan Juli-Agustus tahun 2024. Pada tahap pertama, berdasarkan rincian formasi bersama terdapat 40.021 formasi CPNS di Pemerintah Pusat yang akan ditempatkan di IKN.

“Kami ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa sampai saat ini sudah ada formasi 130.341 di instansi pemerintah pusat. Di dalamnya nanti akan ada 600 formasi untuk OIKN, kemudian 40.021 ini formasi Kementerian/Lembaga yang akan ada di IKN,” ujarnya.

Anas juga menyampaikan, dari 40.021 formasi CPNS penempatan di IKN, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan.

“Berarti akan ada 2 ribu putra-putri Kalimantan terbaik, yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS fresh graduate di IKN,” jelasnya.

Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.

“Lowongan pegawai ASN harus diumumkan oleh IKN dan K/L yang ada di IKN dan seterusnya, dan seterusnya. Ini supaya mereka yang pindah atau mutasi dari Pemda sekitar Kalimantan juga terdiri dari ASN yang berkualifikasi tinggi, talenta multitugas digital yang bisa memberi layanan secara digital dan sebagaimana standar sistem pemerintah berbasis elektronik,” ujarnya.

Anas mengatakan bahwa mengenai pemindahan Kementerian/Lembaga menggunakan instrumen penapisan atau penyaringan yang dilakukan dengan sistematis.

“Satu adalah terkait pendefinisian peran strategis Kementerian/Lembaga, terkait dengan daya saing dan kemandirian ekonomi. Yang kedua terkait dengan identifikasi K/L sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan atau sistem pendukung keputusan, dan sebagai strategis pemungkin dan atau sistem pertahanan keamanan. Dan, yang ketiga adalah bentuk resiko,” sebutnya.

MenPAN RB menyampaikan, bahwa Presiden menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota bukan hanya mengubah infrastruktur fisik, tetapi juga mengakibatkan transformasi dalam pola pikir, budaya kerja, dan pemanfaatan sumber daya manusia. (Bahasa Indonesia: KS/DNS)