– Eks karyawan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Mr X, mengungkapkan tukang sapu tenaga kerja asing (TKA) asal China digaji sebesar belasan juta per bulan.

1. Digaji Belasan Juta

“Saya nanya lewat penerjemah ‘senang tidak kerja di Indonesia’. Dia jawab senang sekali’. Mereka digaji sekitar 8.000 Yuan,” kata Mr X dalam wawancara eksklusif bersama Aiman Witjaksono di acara Rakyat Bersuara, Selasa (2/12/2025).

Dalam kurs saat ini, 1 Yuan jika dirupiahkan setara Rp2.349. Jika dikalikan 8.000 Yuan maka, gaji yang diraih sekira Rp18,7 juta.

Menurut Mr X, TKA China itu digaji dengan pembayaran dua kali dalam satu bulan. Skemanya yakni 50 persen untuk keluarga di China dan sisanya untuk para pekerja di Indonesia.

“Iya betul per bulan dibagi 50 persen diberikan keluarga di negara sisanya bentuk rupiah,” ujarnya.

2. Ratusan TKA

Menurutnya, TKA yang bekerja sebagai tukang sapu bisa mencapai ratusan orang.

“Karena begini, mereka pada waktu itu pakai tenaga manusia agar pemberdayaannya. Banyak SDM digunakan tukang sapu pakai caping nyapu, pakai sapu besar nyapu jalanan,” ucapnya.

“Saat kita di dalam kita diskusi dengan IW salah satu direktur operasional di sana pada waktu itu beliau sampaikan bahwa mereka punya komitmen dengan pemerintah Chuina untuk membawa SDM. Mereka itu cover SDM yang produktif tapi tidak bekerja tidak terserap di negaranya jadi semua pengusaha China di seluruh dunia diwajibkan pekerjakan para warga negara sampai level paling bawah,” tuturnya.

KOTA ACEH – Kabar terbaru datang dari Bandara IMIP Morowali di Sulawesi Tengah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah mencabut status khusus yang memungkinkan bandara tersebut melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

Pencabutan status ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025, melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Peraturan baru ini secara otomatis menganulir Keputusan Menteri sebelumnya.

“Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan atau ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian dikutip dari KM 55.

Dua Bandara Khusus Dicoret dari Daftar

Sebelumnya, dalam KM 38 Tahun 2025, terdapat tiga bandar udara khusus yang diizinkan untuk melayani rute internasional dalam kondisi tertentu dan bersifat sementara, yakni:

Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Riau.

Bandar Udara Khusus Weda Bay, Maluku Utara.

Bandar Udara Khusus IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah.

Namun, dalam Kepmen terbaru (KM 55 Tahun 2025), Kemenhub hanya menyisakan satu bandar udara khusus yang memiliki izin tersebut, yaitu Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Keputusan ini sekaligus mengeliminasi Bandara Khusus Weda Bay Malut dan Bandara Khusus IMIP Morowali dari daftar bandara yang dapat melayani penerbangan internasional sementara.

Bantahan Kemenhub Soal Isu Bandara Ilegal

Pencabutan status khusus ini muncul di tengah perhatian publik sebelumnya mengenai legalitas operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Perhubungan telah menegaskan bahwa Bandara IMIP di Bahodopi, Morowali, adalah bandara resmi yang terdaftar di pemerintah dan beroperasi sesuai otoritas negara.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, menyebut pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan mengirim personel ke lokasi untuk mengawasi operasional dan memastikan semuanya sesuai aturan.

“Kami sudah menempatkan beberapa personel di sana, dari bea cukai, kepolisian, hingga Ditjen Otoritas Bandara,” ujar Suntana.

Ia juga dengan tegas membantah isu bandara yang dianggap ilegal. “Bandara IMIP itu terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” klaim Suntana

Hal itu termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Adapun Menhub Dudy pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Jokowi-Maruf  di Pilpres 2019.

“Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025  sebagaimana dikutip Monitorindonesia.com, Jumat (28/11/2025).

Adapun dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 pada Agustus 2025 menetapkan tiga bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, yakni:

1. Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

2. Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

3. Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Sementara dalam kepmen terbaru, Kemenhub hanya menetapkan Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara.

Penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus diperuntukkan bagi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau angkutan udara bukan niaga untuk medical evacuation, penanganan bencana, dan/atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan seperti berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan pada setiap pelaksanaan penerbangan langsung tersebut.

– Bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berada di Desa Fatufia, Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan beroperasi di dalam kawasan industri PT IMIP.

Meski melayani penerbangan domestik, operasional bandara ini erat kaitannya dengan kepemilikan dan pengelolaan kawasan industri nikel yang besar.

PT IMIP sendiri berdiri sejak 19 September 2013 dengan area konsesi sekitar 2.000 hektare. Perusahaan ini bukan sekadar pengelola kawasan industri biasa.

IMIP menampung belasan entitas yang memproduksi nickel pig iron, stainless steel, carbon steel, ferrochrome, hingga bahan baku baterai listrik, menjadikannya rantai industri nikel terintegrasi terbesar di Asia Tenggara.

Mayoritas Saham IMIP Dikuasai Investor China

Berdasarkan catatan resmi, pemegang saham terbesar PT IMIP adalah Shanghai Decent Investment Group dengan porsi 49,69 persen.

Perusahaan ini merupakan anak usaha Tsingshan Holding Group, produsen baja dan nikel raksasa asal China yang masuk ke Indonesia sejak 2009.

Tsingshan juga mengelola anak usaha lain seperti PT Tsingshan Steel Indonesia dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS), yang memiliki smelter dan fasilitas produksi nikel terintegrasi di kawasan Morowali.

Selain Shanghai Decent Investment, kepemilikan PT IMIP juga dibagi dengan PT Sulawesi Mining Investment (25%) dan PT Bintang Delapan Investama (25,31%).

Menariknya, Bintang Delapan Investama juga memiliki afiliasi dengan Grup Tsingshan, menegaskan dominasi investor China di kawasan ini.

Kawasan industri ini bukan hanya pusat produksi nikel; Tsingshan juga membangun pembangkit listrik, fasilitas smelter, dan infrastruktur pendukung lain untuk mendukung operasional skala besar.

Beberapa smelter bahkan sempat menjadi sorotan media internasional akibat insiden kecelakaan pada 2023 yang menewaskan pekerja.