– Terekam momen Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi panik saat mendampingi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kunjungan ke Jepang pada Selasa (28/10/2025).

Pasalnya dalam kunjungan Donald Trump di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, orang nomor satu di Amerika Serikat itu berjalan tidak sesuai dengan protokoler yang sudah disiapkan oleh pemerintah Jepang.

Awalnya Takaichi terlihat menyambut Trump di depan pintu Istana.

Keduanya pun berjalan bersama di tengah pasukan militer Jepang.

Namun tiba-tiba Donald Trump berhenti di hadapan Bendera Jepang dan Bendera Amerika Serikat yang dikibarkan di ruangan tersebut.

Ekspresi wajah Takaichi pun terlihat tampak kebingungan lantaran Trump menghentikan langkahnya.

Trump bahkan tiba-tiba hormat ke bendera yang membuat Takaichi semakin panik.

Ekspresi Takaichi pun terlihat berusaha mengarahkan Donald Trump agar terus berjalan.

Kemudian Trump terus berjalan sendirian tanpa Takaichi yang masih berada jauh di belakangnya.

Video-video kunjungan Trump itu pun viral di X dan mendapatkan respon dari netizen.

Netizen menduga demensia Trump tengah kumat lantaran tatapannya kosong saat berjalan dengan Takaichi.

“Trump, demensiamu mulai terlihat, atau mungkin itu hanya efek samping karena menjadi seorang “jenius yang sangat stabil” yang unggul dalam tes IQ singa, harimau, jerapah,” tulis netizen.

Sebelumnya dalam kunjungannya di Jepang, Trump memuji Takaichi. Trump menyebut bahwa Takaichi adalah wanita yang tangguh.

Bahkan kata Trump pertemuan ini membuat pasar saham kedua negara mencapai puncak sepanjang sejarah.

“Wanita ini adalah seorang pemenang. Jadi, tahukah Anda, kami tiba-tiba menjadi teman dekat karena pasar saham mereka hari ini dan pasar saham kami hari ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Itu berarti kami melakukan sesuatu yang benar,” jelas Trump.

RisalahPos.com Network

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025, untuk membahas arah dan strategi pengelolaan investasi nasional melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pertemuan ini dihadiri oleh Ray Dalio, investor global terkemuka, serta para menteri dan pengusaha terkemuka di Indonesia.

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara, Rosan Roeslani, diskusi hari ini sangat produktif dan memberikan wawasan baru dalam pengelolaan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Ray Dalio, yang telah berkontribusi dalam pengembangan SWF di berbagai negara seperti Temasek (Singapura), Public Investment Fund (PIV) di Arab Saudi, hingga SWF di Persatuan Emirat Arab (PEA), memberikan masukan berharga bagi pengembangan BPI Danantara.

“Inputan dan masukan dari Ray Dalio ini kepada kami sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus masukan-masukannya sehingga ke depannya ini peran dari Danantara bisa berjalan sesuai dengan amanahnya,” ujar Rosan Roeslani dalam keterangan persnya kepada awak media usai acara.

Rosan menyebut bahwa Ray Dalio membagikan pengalamannya dalam mengelola investasi di berbagai sovereign wealth fund dunia. Diskusi juga membahas perbandingan model sovereign wealth fund dari berbagai negara seperti China dan UAE, guna mengadopsi strategi yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

“Jadi bentuk kerja sama seperti apa, kemudian insentifnya seperti apa, bidang-bidangnya seperti apa. Jadi pembicaranya tadi cukup dan kita juga terbuka apabila kita juga, karena kita kan benchmarking atau melakukan perbandingan dengan negara-negara lain sovereign wealth fund-nya, nah ini kita terbuka juga kita bisa mengadop dan tentunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia,” jelas Rosan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, yang turut hadir dalam diskusi tersebut menilainya sebagai langkah penting dalam sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Tadi yang saya lihat adalah pertemuan yang sangat baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dengan dunia usaha,” ujar Anindya Bakrie dalam kesempatan terpisah.

Kadin, menurutnya, siap mendukung agenda pemerintah, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, ia juga menyoroti peran Danantara sebagai terobosan luar biasa dalam investasi nasional dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta strategi investasi yang matang.

“Danantara ini adalah suatu terobosan yang luar biasa tapi bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik, investasi yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik,” tambahnya.

Anindya juga menegaskan bahwa Kadin memiliki peran strategis dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah. “Kadin itu adalah naungan dunia usaha sehingga sangat dibutuhkan sebagai kerja sama yang ideal sampai ke daerah karena bukan saja pertumbuhan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa juga ingin memastikan bahwa dari sisi kesejahteraan kebersamaan itu juga ada,” tutupnya.

Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor global dalam membangun sistem investasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan masukan dari Ray Dalio, benchmarking dari SWF internasional, serta komitmen dari pelaku usaha Indonesia, Danantara Indonesia diharapkan menjadi pilar utama dalam pengelolaan investasi nasional serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tampak pula sejumlah pemimpin perusahaan besar di Indonesia, yaitu Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, James Riady, Tomy Winata, Chairul Tanjung, Hilmi Panigoro, Andi Syamsuddin Arsyad, dan Edward Wanandi. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran kabinet Merah Putih di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2025. Pada kesempatan tersebut Kepala Negara membahas sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dalam keterangannya usai mengikuti kegiatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Salah satu program utama yang menjadi perhatian yakni pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan.

“Beliau akan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok-pelosok, sarana prasarana untuk belajar begitu,” ucap Bima Arya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pada kesempatan terpisah, mengatakan bahwa Presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat. Menurutnya, Presiden Prabowo mendorong agar pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah agar pembukaan sekolah rakyat utamanya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat segera terlaksana.

“Tentu kita akan mengidentifikasi, kita akan membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menerjemahkan arahan dari Presiden tersebut. Tetapi jelas bahwa sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem,” jelasnya.

“Sekolah ini dalam bentuk boarding school. Rencananya insyaallah mulai dari SD, SMP maupun SMK,” tambah Mensos.

Selain bidang pendidikan, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyampaikan rencana pendirian 70 ribu koperasi desa yang akan berfungsi sebagai outlet sembako, obat-obatan, dan klinik kesehatan. “Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu Rp1 miliar 1 desa, sekarang 1 desa itu bisa Rp7 miliar. Ada dana dari Rp1 miliar dan MBG itu Rp6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang,” ucap Wamendagri.

Kepala Negara turut menegaskan bahwa program-program prioritas pemerintah harus berjalan tanpa keraguan. Kritik yang ada merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

“Kritikan wajar, kritikan membuat kita menjadi semakin cermat dan waspada. Tetapi kita semua sudah on the track lah kira-kira oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.

Di samping itu, Presiden juga menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku.

“Beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang, oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, sudah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang rakyat, sehingga begitu. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan, kesehatan,” imbuhnya.

Rapat terbatas pada hari ini juga menjadi momentum penguatan kerja sama jajaran kabinet Merah Putih. Presiden pun terus memotivasi jajarannya untuk fokus pada pencapaian dan memastikan bahwa program prioritas berjalan sesuai rencana.

“Konsolidasi tidak ada habisnya, kami tidak terbatas. Jika dikatakan ada pesan tertentu ya tidak. Tapi ini adalah cara dia mengembangkan persatuan dan bahkan di sekitar, menjelajahi semua orang, masing -masing meja datang, ”jalannya. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta. Acara pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan menteri negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024-2029, pada Rabu, 19 Februari 2025.

Dalam keputusan Presiden yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKP dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP. Pengangkatan tersebut berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 27/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selanjutnya, Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPS. Keduanya dilantik berdasarkan Keppres RI Nomor 28/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut mengangkat Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keppres RI Nomor 29/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Presiden Prabowo pun mengambil sumpah jabatan para kepala dan wakil kepala badan yang dilantik.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengambilan sumpah jabatan, para Kepala Badan kemudian menandatangani berita acara pelantikan. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Dalam keterangan usai pelantikan, Kepala BPS mengatakan bahwa melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, BPS memiliki tugas untuk mengawal finalisasi dan pemutakhiran dari data tunggal tersebut. Menurut Amalia, BPS akan turut berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk pemutakhiran data tersebut.

“Kementerian, lembaga yang masuk di dalam Inpres itu tentunya banyak. Dan BPS akan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut,” ucap Amalia.

Sementara itu, Kepala BSSN memastikan bahwa BSSN akan turut mengawal kerahasiaan dan ketersediaan data pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang memanfaatkan digitalisasi. Dengan adanya data tunggal ini, Nugroho berharap pemanfaatan data dapat digunakan secara tepat untuk penyelenggaraan pembangunan nasional.

“Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data. Dengan harapannya dengan adanya satu data ini, semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi,” kata Nugroho.

Di sisi lain, dalam keterangannya, Kepala BPKP menyampaikan tugas dari badan yang dipimpinnya yaitu untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN. Ateh menambahkan, untuk saat ini, BPKP diminta bekerja lebih cepat terhadap tanggung jawab yang diberikan.

“Semua program-program strategis Pak Presiden yang penting prioritas itu harus kita jaga. Dan juga bagaimana meningkatkan penerimaan negara di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh,” ucap Ateh.

Hadir pada acara pelantikan yaitu para ketua dan wakil ketua lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra. (BPMI Setpres/ABD)

Suasana meriah menyelimuti kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025, saat para kepala daerah terpilih menjalani prosesi kirab menuju lokasi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dibalut dalam seragam resmi, mereka melangkah dengan penuh khidmat diiringi lantunan musik dari drumben Gita Abdi Praja (GAP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Prosesi kirab dimulai dari halaman Monas, tempat para kepala daerah berkumpul sebelum berjalan menuju Istana Kepresidenan. Barisan rapi para pemimpin daerah ini menjadi pemandangan yang menarik perhatian masyarakat dan tamu undangan yang turut menyaksikan momen bersejarah tersebut.

Sepanjang rute menuju Istana Kepresidenan, dentuman drum dan tiupan terompet dari drumben GAP IPDN menambah kemegahan prosesi. Sesekali, para kepala daerah tampak melambaikan tangan kepada warga yang menyaksikan dari kejauhan. Kirab ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga simbol komitmen mereka dalam mengemban amanah rakyat.

Setibanya di halaman tengah Istana Kepresidenan, para kepala daerah langsung bersiap untuk mengikuti upacara pelantikan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara ini menandai awal masa jabatan baru bagi mereka untuk menjalankan tugas dalam memajukan daerah masing-masing.

Prosesi kirab yang berlangsung khidmat dan penuh semangat ini menjadi simbol harapan baru bagi pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme terlihat di wajah para kepala daerah yang siap mengemban tanggung jawab besar dalam mengabdi kepada masyarakat.

Pelantikan kepala daerah kali ini tidak hanya menjadi momentum resmi pergantian kepemimpinan di berbagai wilayah, tetapi juga memperlihatkan semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia yang lebih maju. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia masa jabatan tahun 2025-2030 secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan yang berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025 ini menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Para gubernur dan wakil gubernur dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Kedua keputusan yang dibacakan yaitu Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Sementara itu, para bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilantik berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Surat keputusan tersebut yakni Kepmendagri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para kepala daerah yang dilantik.

“Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dari masing-masing agama. Adapun keenam perwakilan kepala daerah tersebut yakni:
1. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, sebagai perwakilan dari agama Islam;
2. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, sebagai perwakilan dari agama Protestan;
3. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, sebagai perwakilan dari agama Budha;
4. Bupati Merauke Yosep Gebze, sebagai perwakilan dari agama Katolik;
5. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, sebagai perwakilan dari agama Hindu; dan
6. Wali Kota Manado Andrei Angouw, sebagai perwakilan dari agama Konghucu.

Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk kemudian diikuti para undangan yang hadir.

Turut hadir dalam pelantikan serentak yakni para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para Ketua Umum Partai Politik. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (06/02/2025). Pertemuan tersebut membahas strategi untuk memperkuat investasi dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan, Rosan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengambil peran lebih aktif dalam industri kendaraan listrik, mengingat sumber daya nikel yang melimpah serta ekosistem baterai yang sudah berkembang. Namun, ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini produksi mobil listrik nasional masih terbatas.

“Kita kan potensi dari nikelnya segala macem, baterainya sampe baterai itu sudah ada, recycle baterainya sudah ada. Nah, tapi mobilnya kan kita belum ada nih, mobil listriknya, sedangkan kita kan sudah committed untuk net zero emission di 2060, malah keinginannya Bapak Presiden bisa lebih cepat,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, Rosan turut menyinggung bahwa saat ini Indonesia masih bergantung pada investasi dari perusahaan luar seperti Hyundai, BYD, dan Wuling yang sudah membangun manufaktur di dalam negeri. Namun, ia menekankan perlunya peran lebih besar bagi Indonesia dalam industri ini.

“Produksi mobil kita kan sekitar 1,2 juta per tahun, dan berkembang, dan diharapkan di tahun 2030 tadi disampaikan sampai 2,5 juta. Ya, intinya masa kita hanya tidak bisa berperan lebih besar dari itu?” ungkap Rosan.

Menanggapi pertanyaan mengenai merek-merek yang sudah masuk ke pasar Indonesia, Rosan menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada investasi dari luar, tetapi juga mengkaji kemungkinan pengembangan kendaraan listrik nasional. “Kita kan sudah ada Maung, ini mungkin ada pengembangan berikutnya, nanti kita akan bicara, akan kerjakan lebih lanjut lagi lah,” ucap Rosan.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama PT Pindad (Persero) Prof. Sigit Puji Santoso, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Prof. Brian Yuliarto, serta Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Tbk Pandu Patria Sjahrir. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/02/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis termasuk kajian ketatanegaraan, serta evaluasi program nasional yang tengah berjalan.

Ketua MPR mengatakan bahwa Ia menyampaikan kepada Presiden terkait perkembangan kajian ketatanegaraan yang dilakukan oleh MPR, terutama terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah turut menjadi topik pembahasan pertemuan.

“Tentang beberapa langkah dan kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo dalam kaitan dengan program makan siang bergizi misalnya, dan beberapa program yang lain. Termasuk kami menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lawatan beliau dari berbagai macam negara,” ucapnya.

Ketua MPR juga menyoroti respons masyarakat terhadap program makan siang bergizi yang dinilai sebagai langkah terobosan. Meski mendapat apresiasi luas, namun menurut Ahmad Muzani masih ada beberapa catatan seperti keterlambatan distribusi di beberapa wilayah.

“Beliau menganggap bahwa semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini,” ujarnya.

Di sisi lain, lawatan Presiden ke luar negeri juga menjadi bagian penting dalam pembahasan, seperti perjalanan terakhir ke India dan Malaysia. Kunjungan kenegaraan ini disebut sebagai upaya memperkuat diplomasi, mempererat posisi Indonesia di kancah internasional, serta menarik investasi asing ke dalam negeri.

“Karena itu perlu ada kesabaran dari masyarakat, karena semua program sedang dalam proses berjalan dan ada yang baru berjalan,” jelas Ketua MPR.

Dengan berbagai isu yang dibahas, pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis demi kepentingan nasional serta menampung aspirasi masyarakat untuk perbaikan kebijakan ke depan. (BPMI Setpres/DNS)