Isu - BN Babel

Terseret dalam Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil, Aura Kasih Tutup Kolom Komentar

admin — Fri, 19 Dec 2025 06:06:57 +0000

– Nama artis Aura Kasih mendadak ikut terseret dalam isu perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Isu ini mencuat setelah sebuah unggahan oleh pengguna Threads menyebut Ridwan Kamil diduga memiliki hubungan spesial dengan perempuan berinisial AK yang merupakan seorang artis. Sosok AK itu lalu heboh diperbincangkan sebagai Aura Kasih.

“Ini beneran enggak sih guys? Rumornya RK punya selingan selain LM yaitu si AK dari kalangan artis,” tulis akun @nov*** yang dibagikan ulang di Instagram @gosip_danu.

Nama Aura Kasih semakin diyakini netizen sebagai sosok AK usai mengetahui sang artis sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. Aura pun disebut nyaleg atas rekomendasi dari Ridwan Kamil.

“Kaget sih pas tahu, pantesan pernah nyaleg karena dicalonkan si RK. Ternyata ini orangnya,” lanjutnya.

Usai isu ini tersebar, Aura Kasih langsung menutup kolom komentar di akun pribadi Instagramnya. Meski begitu, netizen tetap memberikan beragam komentar mereka di media sosial atas dugaan perselingkuhan Aura Kasih dan Ridwan Kamil.

“Ada bukti apa rk sma aura, aku ktinggalan gosip nih ,” tulis akun @lin***.

“Kalo beritanya GK bnr SM Ridwan Kamil knp kolom komentar hrs di tutup..brarti berita itu smua bnr dunk,” kata @mom***.

“Kaget kak aura kasih ga mungkin sejahat itu aku percaya aura kasih baiik !!!!,” komentar @sar***.

Sementara itu kini Ridwan Kamil tengah menghadapi perceraian dengan istrinya, Atalia Praratya. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu digugat cerai oleh Atalia di Pengadilan Agama Bandung. Sidang pertama perceraian dengan agenda mediasi pun telah berlangsung. Keduanya kompak tidak hadir pada sidang tersebut.

Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menikah pada 7 Desember 1996 silam. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang anak yaitu mendiang Emmeril Kahn Mumtadz dan Camillia Laetitia Azzahra. Mereka juga mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Arkana Aidan Misbach.

Pernikahan Ridwan Kamil dan Atalia yang dilihat sempurna mendadak diterpa isu tak sedap. Ridwan Kamil diduga menjalin hubungan terlarang dengan mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana.

Lisa membeberkan perselingkuhannya hingga mengaku memiliki anak dengan Kang Emil dengan membagikan beberapa bukti tangkap layar ke Instagram. Namun, usai isu itu tersebar Ridwan Kamil buka suara dan membantah tudingan tersebut.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

admin — Mon, 08 Dec 2025 17:08:13 +0000

Pada 24 November, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan menegaskan kembali konsensus yang telah dicapai dalam pertemuan di Busan dan meninjau kondisi terkini hubungan Tiongkok–Amerika Serikat, kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai isu Taiwan. Presiden Xi menegaskan bahwa kembalinya Taiwan ke dalam pangkuan Tiongkok merupakan bagian dari tatanan internasional pascaperang. Presiden Trump menyatakan bahwa Tiongkok memainkan peran penting dalam proses kemenangan Perang Dunia II, dan bahwa pihak Amerika memahami arti strategis isu Taiwan bagi Tiongkok. Saat ini, tatanan pascaperang menghadapi tantangan dari sejumlah negara, dan perdamaian kawasan dihadapkan pada faktor-faktor ketidakstabilan baru. Percakapan telepon kali ini menunjukkan bahwa, di bawah kepemimpinan kedua kepala negara, komunikasi dan konsensus Tiongkok dan Amerika Serikat mengenai isu-isu prinsipil memiliki makna penting.

Belakangan ini, pemerintahan yang dipimpin Sanae Takaichi di Jepang telah mengambil serangkaian langkah terkait isu Taiwan. Pihak Tokyo berupaya menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan untuk menekan Tiongkok, serta mendorong opini internasional agar melepaskan persoalan Taiwan dari kerangka tatanan internasional pascaperang dan mengkategorikannya semata-mata sebagai isu keamanan kawasan. Di balik langkah ini terdapat tujuan yang lebih mendasar, yakni memanfaatkan isu Taiwan untuk menembus berbagai pembatasan struktural yang dimiliki Jepang sebagai “negara kalah perang” di bidang kebijakan militer dan keamanan, sekaligus menciptakan kondisi bagi amandemen Konstitusi Damai. Pernyataan-pernyataan Sanae Takaichi tidak hanya menyentuh kepentingan inti Tiongkok, tetapi juga mempengaruhi landasan tatanan internasional yang terbentuk pasca-Perang Dunia II, sehingga menambah ketidakpastian bagi stabilitas regional.

Kembalinya Taiwan kepada Tiongkok merupakan salah satu hasil penting kemenangan Perang Dunia II sekaligus bagian tak terpisahkan dari tatanan internasional pascaperang. Deklarasi Kairo secara tegas menetapkan bahwa Jepang harus mengembalikan wilayah-wilayah Tiongkok yang direbutnya, termasuk Taiwan dan Kepulauan Penghu. Pada tahun 1945, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris mengeluarkan Deklarasi Potsdam yang kemudian diikuti oleh Uni Soviet, yang sekali lagi menegaskan bahwa “ketentuan-ketentuan Deklarasi Kairo harus dilaksanakan”. Pada bulan September di tahun yang sama, Jepang menandatangani Instrumen Penyerahan Jepang dan berkomitmen untuk melaksanakan secara setia seluruh ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Potsdam. Langkah-langkah Sanae Takaichi terkait isu Taiwan bertentangan dengan tatanan internasional pascaperang yang didasarkan pada Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam, serta tidak sejalan dengan prinsip Satu Tiongkok yang secara luas diakui komunitas internasional. Apabila Jepang dibiarkan merusak kerangka yang ada pada titik kunci tatanan pascaperang, yakni isu Taiwan, hal ini pada praktiknya berarti mengabaikan pengorbanan yang telah dilakukan negara-negara sekutu anti-fasis, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat, dalam Perang Dunia II—sesuatu yang tidak dapat diterima oleh berbagai pihak di komunitas internasional yang menjunjung tinggi perdamaian.

Perlu dicermati bahwa sebagian kekuatan politik di Jepang tengah mendorong suatu narasi baru. Mereka berupaya menafsirkan kembali sejarah dengan menjadikan “sistem San Francisco” sebagai dasar, serta atas nama “keamanan kawasan” berusaha melemahkan prinsip Satu Tiongkok. Langkah tersebut bukan saja menafikan fakta sejarah dan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga menggoyahkan fondasi institusional dari situasi damai yang telah terpelihara selama 80 tahun pascaperang. Jika Jepang terus bertahan pada paham revisionisme sejarah dan mendorong kebijakan ekspansi militer serta persiapan perang, negara itu berisiko kembali menjadi faktor yang mengganggu stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Sebagian kalangan di Jepang beranggapan bahwa dengan mendapatkan dukungan Amerika Serikat, mereka dapat bertindak sesuka hati dalam isu-isu yang menyangkut Tiongkok dan bahwa upaya “menggunakan Taiwan untuk menahan Tiongkok” akan memperoleh pengakuan penuh dari Washington. Penilaian seperti ini jelas tidak sejalan dengan realitas. Tindakan kalangan kanan Jepang tersebut bukan hanya bertentangan dengan tekad rakyat Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya, tetapi juga melawan tatanan pascaperang yang dibangun dan dipelihara bersama oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, termasuk Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, efek stabilisasi yang dihasilkan oleh percakapan antara pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi semakin menonjol. Saat ini, konstelasi global tengah mengalami perubahan mendalam. Upaya menjaga dan memperkuat hasil kemenangan Perang Dunia II serta tatanan internasional yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki arti strategis dan praktis yang sangat penting. Tatanan tersebut telah membentuk kerangka dasar bagi perdamaian global pascaperang dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Di bawah tatanan ini, komunitas internasional mampu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan global dan mencapai kemajuan di berbagai bidang. Karena itu, seluruh anggota komunitas internasional yang memikul tanggung jawab, khususnya negara-negara besar, seharusnya bersama-sama berkomitmen memelihara tatanan pascaperang ini dan tetap waspada terhadap setiap upaya yang mencoba menafikan sejarah atau mengubah pengaturan pascaperang.

Tahun 2025 menandai 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap Agresi Jepang sekaligus kemenangan Perang Dunia melawan Fasisme, dan pada saat yang sama merupakan peringatan 80 tahun pemulihan Taiwan. Pada titik sejarah ini, berbagai langkah Jepang terkait isu Taiwan mendapat sorotan luas dari komunitas internasional dan menjadi peringatan dini bagi semua pihak. Perdamaian di kawasan Asia-Pasifik tidak diraih dengan mudah; tidak ada satu pun negara yang seharusnya mengorbankan stabilitas kawasan demi kepentingan politiknya sendiri. Komunitas internasional perlu memperkuat kerja sama, secara konsisten mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta dengan tegas menentang setiap pernyataan dan tindakan yang merusak tatanan internasional pascaperang.

Jepang perlu memahami dengan jelas bahwa upaya menantang tatanan internasional pascaperang tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan, dan keterlibatan yang tidak tepat dalam isu Taiwan juga tidak akan membawa apa yang disebut sebagai “terobosan strategis”. Komunitas internasional mendesak Jepang untuk menghadapi dan secara mendalam merefleksikan kembali sejarah agresinya, serta dengan sikap bertanggung jawab dan tindakan nyata membangun kembali kepercayaan negara-negara tetangga di Asia dan komunitas internasional, sekaligus sepenuhnya meninggalkan setiap niat yang bertentangan dengan arus utama sejarah.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

A’wan PBNU Respons Isu Pemakzulan Gus Yahya, Singgung Manuver Politik

admin — Sun, 23 Nov 2025 17:18:31 +0000

– A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Muhaimin membenarkan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU. Risalah rapat itu mendesak KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari Ketua Umum (Ketum) PBNU.

Muhaimin menyayangkan risalah rapat itu beredar ke publik. Apalagi, kata dia, risalah rapat itu hanya untuk kalangan internal.

“Benar, cuma saya sebetulnya tidak wise-nya di situlah. Masa apa itu, pembicaraan internal disebar seenaknya itu kan ya, dan tidak hanya pada jalur-jalur yang memang kalangan NU, sekarang beredar di semua WA,” kata Muhaimin saat dihubungi, Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, beredarnya surat itu seperti bentuk manuver politik terhadap Gus Yahya. Untuk itu, dia meminta pihak yang menunggangi isu itu berhenti.

“Itu kan kok kayak mereka-mereka yang punya kepentingan itu sedang mengonsolidasikan pendukungnya, mbok manuver kayak gitu itu dihentikan,” ucap Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin berbicara perihal penyelesaian masalah di PBNU. Menurutnya, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga harus bertanggung jawab dengan cara mundur dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.

“Ya itu dua-duanya simultan. Pihak elite NU juga memperbaiki diri ya. Satu contoh misalnya ya, fatsun-nya kan enggak elok, Ipul (Saifullah Yusuf) itu ya harus mundur dari sekjen atau dari menteri gitu, sehingga tidak ada abuse of power,” katanya.

Sebelumnya, Rais Aam PBNU meminta Ketua Umum PBNU Gus Yahya mundur dari jabatannya. Permintaan itu tertuang dalam kesimpulan Rapat Harian Syuriyah PBNU, Kamis (20/11/2025).

“Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rai Aam memutuskan KH. Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU,” demikian petikan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, yang dikutip Jumat (21/11/2025).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, kakak kandung mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas itu diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya.

“Jika dalam tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” bunyi risalah tersebut.

Diketahui, Rais Aam PBNU menggelar rapat di Hotel Aston City, Jakarta, Kamis, 20 November 2025. Sedianya, rapat tersebut diikuti 37 dari 53 orang.

Berikut isi risalah Rapat Harian Syuriah PBNU:

1. Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

2. Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.

3. Rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

4. Bahwa dengan mempertimbangkan poin 1, 2 dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriyah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.

5. Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan:

a. KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.

b. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Jokowi dan Megawati Diharapkan Berdialog Terkait Isu Ijazah

admin — Sat, 22 Nov 2025 20:00:27 +0000

KOTA ACEH -Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, diminta segera duduk bersama dalam sebuah ruang dialog. Tujuannya, menurut kritikus Politik, Faizal Assegaf, agar meredam ketegangan politik di tingkat elite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap penanganan isu sensitif, terutama dugaan pemalsuan ijazah yang masih terus bergulir.

Pernyataan ini disampaikan Faizal kepada Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, setelah bertemu awak media di kantornya di Jakarta, Jumat 21 November 2025.

Menurut Faizal, dialog antar-elite di level tertinggi sangat mendesak.

“Dialog di level tertinggi diperlukan agar publik melihat bahwa tidak ada intervensi politik dalam proses peradilan. Sekaligus mediasi antar-elite dapat memperkuat independensi proses hukum,” kata Faizal.

Faizal mengajak agar diskursus publik tidak dibelokkan menjadi konten sensasional atau kepentingan politik tertentu. Faizal menegaskan pentingnya menjaga komunikasi politik tetap terbuka dan jangan terputus.

Ia juga menyerukan agar kedua tokoh utama tersebut mengedepankan kepentingan yang lebih besar.

“Kedua tokoh harus tampil menunjukkan sikap kenegarawanan. Kepentingan negara harus di atas kepentingan politik,” kata Faizal.

Faizal memastikan bahwa penyelesaian perkara dugaan pemalsuan ijazah harus tetap berada di ranah pengadilan. Namun, stabilitas publik harus menjadi prioritas, sehingga ruang komunikasi politik harus tetap dibuka.

Di akhir pernyataannya, Faizal Assegaf menyatakan dukungannya penuh kepada Komisi Reformasi Polri.

“Kami mendukung langkah-langkah yang tengah dijalankan Komisi Reformasi Polri untuk menjadi institusi yang mampu bekerja secara profesional serta bebas dari tekanan politik dalam menangani isu publik yang sensitif.”

JetMedia Digital Agency

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Beredar Isu Pemakzulan Ketum PBNU hingga Gelar Rapat Internal dengan Rais Aam

admin — Thu, 20 Nov 2025 07:11:51 +0000

– Beredar isu pemakzulan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, terkait dugaan penyelewengan dana dengan nilai yang cukup fantastis.

Poskota mencoba menelusuri terkait informasi tersebut dengan mendatangi langsung kantor PBNU di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2025.

Di kantor PBNU, terlihat sepi dari aktivitas anggota. Ada beberapa orang saja yang terlihat berlalu lalang di lingkungan kantor PBNU tersebut.

LTN PBNU Pusat, Fahmi mengatakan bahwa pada Senin, 18 November 2025, memang ada rapat yang digelar antara ketum dengan Rais Aam atau petinggi NU.

“Iya (kemarin ada rapat) sekitar jam 2 siang,” kata Fahmi kepada Poskota, Selasa, 19 November 2025.

Hanya saja, Fahmi menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti apa yang dibicarakan dalam rapat internal yang digelar itu.

Sebab kata dia, rapat internal itu hanya dihadiri dua orang yakni ketum dan juga Rais Aam.

“Yang masuk itu cuma 2 orang. Kan Rais Aam manggil ketum, ya biasa sih,” ucap dia.

Fahmi menyebut bahwa rapat internal sering dilakukan di kantor PBNU. Menurutnya, rapat internal sudah biasa dilakukan.

“Iya (sudah biasa), apalagi ini kan menjelang Muktamar. Cuma belum tau yang diomongin apa,” kata Fahmi.

“Pak Rais Aam datang sama ajudannya, ketua umum sama ajudannya,” jelasnya.

Fahmi menjelaskan bahwa Rais Aam setelah menghadiri rapat itu langsung pergi ke Jawa Timur.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Tersandung Isu Ijazah S3 Palsu Arsul Sani Dituntut Mundur dari Hakim Konstitusi

admin — Fri, 14 Nov 2025 05:12:55 +0000

-Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, dituntut mundur oleh Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan lantaran dianggap melanggar administrasi persyaratan menjadi hakim konstitusi. Gelar S3 Arsul diduga palsu.

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan, Edi mengatakan, ijazah doktor hukum yang diperoleh Arsul dari Universitas Collegium Humanum-Warsaw Management University, Polandia, terindikasi palsu.

“Ijazah yang diperoleh (Arsul Sani) tahun 2023 digunakan untuk mengikuti seleksi Hakim MK tahun 2023,” ujar Edi di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 13 November 2025.

Aliansi mendapati Collegium Humanum Warsaw Management University saat ini telah dinyatakan bagian dari skema kriminal terorganisir oleh lembaga antikorupsi Central Anti-Corruption Bureau (CAB) Polandia. Bahkan beberapa pimpinan, pejabat Universitas termasuk pro rektor telah ditangkap buntut praktik jual beli ijazah palsu.

Edi mengatakan, penggunaan dokumen palsu merupakan sebuah tindak pidana, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal, terutama Pasal 263 KUHP untuk pemalsuan surat umum, Pasal 391 UU 1/2023 yang mengatur pemalsuan surat dalam KUHP baru, Pasal 272 UU 1/2023 khusus untuk ijazah dan sertifikat, serta Pasal 35 UU ITE untuk dokumen elektronik palsu.

“Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan meminta Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani untuk mundur sebagai Hakim MK, secara bentuk pertanggung jawaban dan etika sebagai pejabat publik,” kata Edi.

“Kami juga meminta agar Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas permasalahan penggunaan ijazah palsu atau ilegal milik Arsul Sani,” sambungnya.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

admin — Sun, 09 Nov 2025 08:11:05 +0000

– AKTIVIS 98 yang juga pegiat demokrasi, Andrianto, menyoroti munculnya isu ijazah Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Menurutnya, publik sebelumnya sudah menilai Gibran sebagai “anak haram konstitusi” karena dinilai tidak memenuhi syarat usia pencalonan saat maju sebagai calon wakil presiden.

Namun, setelah muncul tudingan dari Roy Suryo dan kelompoknya terkait dugaan Gibran tidak memiliki ijazah SMA, perdebatan publik semakin memanas.

“Publik bertanya-tanya, berarti Gibran ini double kuadrat kesalahannya. Sudah ditolong MK, ditambah lagi tidak memenuhi syarat dokumen pendidikan,” ujar Andrianto dalam podcast The Daily Buzz di Okezone, Jumat (7/11/2025).

Andrianto menambahkan, pihak Roy Suryo bahkan disebut telah melakukan penelusuran hingga ke luar negeri, termasuk ke Singapura dan Australia, untuk mencari bukti terkait ijazah tersebut.

Menurut Andrianto, ada dugaan bahwa kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi justru dimunculkan untuk mengalihkan perhatian dari isu ijazah Gibran.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Dukung Peran Muslimat NU, Presiden Prabowo Soroti Isu Lingkungan, Kemiskinan, dan Kesehatan Dukung Peran Muslimat NU, Presiden Prabowo Soroti Isu Lingkungan, Kemiskinan, dan Kesehatan

admin — Wed, 12 Feb 2025 00:42:27 +0000

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), di Jatim International Expo (JIExpo), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (10/02/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya terhadap tiga program yang akan diluncurkan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Ketiga program tersebut yakni Mustika Darling (Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Sadar Lingkungan), Mustika Mesem (Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Sehat dan Bugar).

Apresiasi tersebut secara langsung disampaikan Presiden pada Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 10 Februari 2025.

“Saya sangat terkesan dengan program-program Muslimat, program-program Ketua Umum Muslimat. Mustika Darling ini sangat menentukan. Memang benar Ibu Khofifah bisa menangkap, kita harus sekarang sadar lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan dan itupun kita dapat pelajaran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman,” ujar Presiden.

Melalui program Mustika Mesem, Presiden Prabowo mendukung komitmen Muslimat NU untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Kepala Negara mengatakan bahwa program ini memiliki tujuan mulia yang dapat dikerjakan secara bersama untuk kesejahteraan rakyat.

“Kemudian komitmen Muslimat untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, Mustika mesem. Ini memang tujuan yang mulia,” kata Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa komitmen Muslimat NU dalam program Mustika Mesem selaras dengan agenda besar pemerintah. Sebagai Kepala Negara yang mendapat mandat dari rakyat, Presiden Prabowo menganggap perjuangan ini sebagai tugas utama yang harus diwujudkan.

“Itupun saya ambil sebagai panggilan perjuangan saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang diberi mandat oleh rakyat itu saya jadikan suatu tugas yang harus saya kerjakan,” lanjutnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan refleksi atas 100 hari pertama pemerintahannya yang berjalan dengan baik dengan tim yang kuat. Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya didasarkan pada niat yang tulus untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran.

“Saya percaya bahwa lebih percaya diri pada kebaikan dengan niat tulus dari Allah yang maha kuasa akan turun dan membantu kita, niat kita adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran, itu adalah niat kita,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya. Meski demikian, Presiden juga mengingatkan perlunya introspeksi diri agar bangsa ini dapat maju dengan lebih baik.

“Selalu saya katakan kita harus berani introspeksi diri, mawas diri, dan kita harus berani menegakkan kebenaran. Saya selalu mengajak kebaikan, saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin, kerukunan,” ungkapnya.

Dengan semangat kebersamaan, Presiden berharap Kongres XVIII Muslimat NU dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang dapat memperkuat peran organisasi tersebut dalam membangun bangsa. “Selamat berjuang muslimat, selamat berjuang TNU,” tandasnya. (BPMI Setpres/ABD)

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Prabowo dan Ketua MPR Bahas Isu Strategis dan Program Nasional di Istana Merdeka Presiden Prabowo dan Ketua MPR Bahas Isu Strategis dan Program Nasional di Istana Merdeka

admin — Thu, 06 Feb 2025 09:29:04 +0000

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani menyampaikan keterangan pers setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/02/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/02/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis termasuk kajian ketatanegaraan, serta evaluasi program nasional yang tengah berjalan.

Ketua MPR mengatakan bahwa Ia menyampaikan kepada Presiden terkait perkembangan kajian ketatanegaraan yang dilakukan oleh MPR, terutama terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah turut menjadi topik pembahasan pertemuan.

“Tentang beberapa langkah dan kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo dalam kaitan dengan program makan siang bergizi misalnya, dan beberapa program yang lain. Termasuk kami menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lawatan beliau dari berbagai macam negara,” ucapnya.

Ketua MPR juga menyoroti respons masyarakat terhadap program makan siang bergizi yang dinilai sebagai langkah terobosan. Meski mendapat apresiasi luas, namun menurut Ahmad Muzani masih ada beberapa catatan seperti keterlambatan distribusi di beberapa wilayah.

“Beliau menganggap bahwa semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini,” ujarnya.

Di sisi lain, lawatan Presiden ke luar negeri juga menjadi bagian penting dalam pembahasan, seperti perjalanan terakhir ke India dan Malaysia. Kunjungan kenegaraan ini disebut sebagai upaya memperkuat diplomasi, mempererat posisi Indonesia di kancah internasional, serta menarik investasi asing ke dalam negeri.

“Karena itu perlu ada kesabaran dari masyarakat, karena semua program sedang dalam proses berjalan dan ada yang baru berjalan,” jelas Ketua MPR.

Dengan berbagai isu yang dibahas, pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis demi kepentingan nasional serta menampung aspirasi masyarakat untuk perbaikan kebijakan ke depan. (BPMI Setpres/DNS)

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Ekonomi Nasional Bahas Sejumlah Isu Strategis Ekonomi

admin — Fri, 06 Dec 2024 13:19:21 +0000

Keterangan pers Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (05/12/2024). (Foto: BPMI Setpres/ Rusman)

Presiden Prabowo Subianto menerima Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (05/12/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis ekonomi, mulai dari daya beli masyarakat hingga langkah konkret untuk memperkuat daya saing investasi dan meningkatkan efisiensi belanja negara.

Muhammad Chatib Basri, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, menyoroti isu daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi perhatian utama. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya keseimbangan kebijakan terkait upah minimum provinsi (UMP).

“Karena ini berkaitan juga dengan daya beli di satu sisi tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Mari Elka Pangestu yang merupakan Wakil Ketua DEN menjelaskan bahwa diskusi juga mencakup langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Mari juga menekankan pentingnya menarik investasi berkualitas yang dapat memperkuat sektor manufaktur nasional.

“Kita ingin menarik jenis investasi yang juga akan membawa istilahnya supply chain-nya ya jadi pendalaman dari sektor manufaktur dan masalah struktural di dalam sektor manufaktur itu juga yang perlu kita atasi,” ucap Mari.

Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN, turut menambahkan bahwa ada sejumlah langkah konkret yang segera dilaksanakan, termasuk peluncuran e-katalog versi 6 yang direncanakan bulan depan. Menurut Luhut, katalog tersebut akan mencakup 95 persen belanja APBN yang diharapkan dapat mengurangi inefisiensi yang telah mencapai angka signifikan.

Luhut pun optimis bahwa melalui digitalisasi pemerintahan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara bertahap dalam lima tahun ke depan dapat tercapai.

“Jadi kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi semua data yang ada di pemerintahan dan kementerian dan institusi pemerintahan itu akan segera dilakukan, kemudian ujungnya nanti kepada government technology,” tutur Luhut.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui sinergi antara pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional. Kombinasi langkah strategis dan konkret diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (BPMI Setpres/DNS)

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel