Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah.

“Saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/12/2024).

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, Gus Miftah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

“Tapi mungkin dia salah ngomong, dia sadar dia salah, dia bertanggung jawab, dia mundur,” kata Presiden.

Terkait pengganti Gus Miftah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan segera mencari sosok yang tepat. Sedangkan terkait usulan sertifikasi bagi juru dakwah, Kepala Negara menyebut akan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan.

“Nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, mungkin nanti mereka akan kasih masukan. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan, dan sebagainya nanti kita minta pendapat dari mereka,” ucap Presiden. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan tahun 2024-2028, Selasa (05/11/2024), di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

Adapun Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang dilantik adalah:

1.⁠ ⁠Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebagai ketua merangkap anggota;
2.⁠ ⁠Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
3.⁠ ⁠Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai anggota;
4.⁠ ⁠Arief Wicaksono Sudiutomo, sebagai anggota;
5.⁠ ⁠Ida Oetari Poernamasasi, sebagai anggota;
6. Supardi Hamid, sebagai anggota;
7.⁠ ⁠Gufron, sebagai anggota;
8.⁠ ⁠Mochammad Choirul Anam, sebagai anggota;
9.⁠ ⁠Yusuf, sebagai anggota.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada nama-nama tersebut di atas.

Pelaksanaan pelantikan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Sementara itu dalam keterangannya usai pelantikan, Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Budi Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi dengan Polri agar pelaksanaan tugas-tugas ke depan dapat berjalan dengan baik.

“Kami siap untuk bekerja. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Budi Gunawan. (Setpres BPMI/DNS)

Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter) menggelar kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2024, Rabu (06/11/2024) pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mendalam tentang jabatan fungsional penerjemah.

“Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pimpinan unit kerja pengguna penerjemah dan para penerjemah di lingkungan pemerintah pusat maupun di daerah tentang jabatan fungsional penerjemah,” ujar Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah Sri Wahyu Utami.

Ia juga menjelaskan bahwa Pusbinter sebagai pembina jabatan fungsional penerjemah memiliki peran penting dalam menyusun berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembinaan jabatan fungsional, di antaranya adalah penyusunan kamus kompetensi, standar kompetensi, petunjuk pelaksanaan, serta pengembangan sistem informasi untuk mempermudah akses pembinaan penerjemah.

“Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pusbinter bersama-sama dengan para pakar penerjemah dan para akademisi dari berbagai instansi, lembaga, dan juga dari universitas, telah menyusun standar kompetensi jabatan fungsional penerjemah. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.3 Tahun 2024, alhamdulillah telah ditetapkan standar kompetensi jabatan fungsional penerjemah,” ungkapnya.

Kompetensi yang diatur dalam standar ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural. Sri juga menekankan pentingnya pembaruan dalam regulasi terkait jabatan fungsional penerjemah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2024, yang mengatur pembinaan jabatan fungsional penerjemah secara lebih menyeluruh dan relevan dengan dinamika perkembangan profesi penerjemah di Indonesia.

“Substansi yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini juga mencakup berbagai hal yang lebih lengkap dan menyeluruh, di antaranya adalah mengenai ruang lingkup tugas penerjemah, penilaian kinerja, standar kualitas hasil kerja, dan uji kompetensi jabatan fungsional penerjemah,” jelas Kapusbinter.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan jabatan fungsional penerjemah, imbuh Sri, Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter) juga terus melakukan pengembangan sistem informasi berbasis web dan aplikasi E-JFP. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi para penerjemah untuk mendapatkan informasi terkini serta layanan pembinaan yang lebih efisien.

“Guna memberikan pemahaman mendalam kepada para pimpinan unit kerja pengguna penerjemah dan para penerjemah itu sendiri tentang kebijakan jabatan fungsional penerjemah, kami memandang perlu melakukan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional penerjemah ini,” ucapnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada jajarannya atas dedikasi dan kerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah. Sri juga berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara konsisten untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang jabatan fungsional penerjemah.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dengan penuh semangat dan antusiasme. Semoga hasil dari kegiatan sosialisasi ini bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua,” pungkasnya.

Sosialisasi Jabatan Fungsional ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ardiaty, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Badan Kepegawaian Negara dan Diah Ipma Fithria Laela Hidayati, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB) Mita Aprianti, Kepala Biro Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Hendri Prihandono, dan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan (Naster) Yuyu Mulyani. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan unit kerja pengguna penerjemah dan para penerjemah, baik secara luring maupun daring. (TGH/DNS)

Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter) Sekretariat Kabinet menggelar kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2024, Rabu (06/11/2024) pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mendalam tentang jabatan fungsional penerjemah.

“Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pimpinan unit kerja pengguna penerjemah dan para penerjemah di lingkungan pemerintah pusat maupun di daerah tentang jabatan fungsional penerjemah,” ujar Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah Sri Wahyu Utami.

Ia juga menjelaskan bahwa Sekretariat Kabinet (Setkab) sebagai instansi pembina jabatan fungsional penerjemah memiliki peran penting dalam menyusun berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembinaan jabatan fungsional, di antaranya adalah penyusunan kamus kompetensi, standar kompetensi, petunjuk pelaksanaan, serta pengembangan sistem informasi untuk mempermudah akses pembinaan penerjemah.

“Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Sekretariat Kabinet bersama-sama dengan para pakar penerjemah dan para akademisi dari berbagai instansi, lembaga, dan juga dari universitas, telah menyusun standar kompetensi jabatan fungsional penerjemah. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.3 Tahun 2024, alhamdulillah telah ditetapkan standar kompetensi jabatan fungsional penerjemah,” ungkapnya.

Kompetensi yang diatur dalam standar ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural. Sri juga menekankan pentingnya pembaruan dalam regulasi terkait jabatan fungsional penerjemah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2024, yang mengatur pembinaan jabatan fungsional penerjemah secara lebih menyeluruh dan relevan dengan dinamika perkembangan profesi penerjemah di Indonesia.

“Substansi yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini juga mencakup berbagai hal yang lebih lengkap dan menyeluruh, di antaranya adalah mengenai ruang lingkup tugas penerjemah, penilaian kinerja, standar kualitas hasil kerja, dan uji kompetensi jabatan fungsional penerjemah,” jelas Kapusbinter.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan jabatan fungsional penerjemah, imbuh Sri, Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter) juga terus melakukan pengembangan sistem informasi berbasis web dan aplikasi E-JFP. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi para penerjemah untuk mendapatkan informasi terkini serta layanan pembinaan yang lebih efisien.

“Guna memberikan pemahaman mendalam kepada para pimpinan unit kerja pengguna penerjemah dan para penerjemah itu sendiri tentang kebijakan jabatan fungsional penerjemah, kami memandang perlu melakukan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional penerjemah ini,” ucapnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada jajarannya atas dedikasi dan kerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah. Sri juga berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara konsisten untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang jabatan fungsional penerjemah.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dengan penuh semangat dan antusiasme. Semoga hasil dari kegiatan sosialisasi ini bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua,” pungkasnya.

Sosialisasi Jabatan Fungsional ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ardiaty, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Badan Kepegawaian Negara dan Diah Ipma Fithria Laela Hidayati, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan ini dihadiri pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, di antaranya Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB) Mita Aprianti, Kepala Biro Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Hendri Prihandono, dan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan (Naster) Yuyu Mulyani. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan unit kerja pengguna penerjemah dan para penerjemah, baik secara luring maupun daring. (TGH/DNS)