Presiden Prabowo Subianto menghadiri Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (05/02/2025). Resepsi puncak peringatan Harlah NU pada tahun ini mengangkat tema “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat.”

Peringatan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan dengan khidmat oleh seluruh peserta. Suasana makin syahdu ketika paduan suara dari SMK Ma’arif Depok menyanyikan lagu “Yaa Lal Wathan” yang membangkitkan semangat nasionalisme dan lagu “Satu Abad Nahdlatul Ulama” oleh Orchestra Alma NU.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-quran yang memberikan nuansa religius dan menambah kekhidmatan dalam peringatan Harlah NU. Selanjutnya, pada perayaan Harlah hari ini, Pengurus Besar NU (PBNU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of undestanding (MoU) yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam laporannya mengatakan bahwa NU siap untuk mendukung penuh program dan agenda nasional pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

“Kami telah membentuk tim akselerasi NU untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis dan telah mulai bekerja bersama BGN untuk berkontribusi bagi sukses program makan bergizi gratis tersebut insyaallah,” ucap Ketua Umum PBNU.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Lahir ke-102 NU. Kepala Negara juga mengapresiasi peran dan kontribusi NU terhadap lahirnya bangsa Indonesia.

“Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, sekali lagi selamat kepada NU. NU punya jasa besar terhadap lahirnya bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025. Untuk diketahui, kedua acara tersebut digelar pada tanggal 5 hingga 7 Februari 2025 mendatang.

Turut hadir dalam peringatan Harlah NU yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Ke-13 RI Ma’ruf Amin, para duta besar, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar, dan Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf. (BPMI Setpres/DNS)

Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif 1 persen pajak pertambahan nilai (PPN) darı 11 persen menjadi 12 persen dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah. Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022 yaitu sebesar 11 persen.

Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.

“Contoh pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0 persen.

“Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberi pembebasan PPn yaitu tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPn ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif PPn dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022, dan selanjutnya naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

“Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden.

Presiden menekankan bahwa kebijakan perpajakan ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah juga berkomitmen memberikan paket stimulus yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia.

“Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta perbulan, kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun, dan lain sebagainya. Paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T (triliun),” tambahnya. (BPMI Setpres/DNS)