JAKARTA, BN NASIONAL

Di balik gemuruh isu politik yang memanas, sebuah kenyataan mengejutkan mencuat dari Gedung KPK di Jakarta Selatan. Selasa (25/6/2024), Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah tersebut tengah mempertimbangkan penerapan pasal perintangan penyidikan untuk menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus korupsi Harun Masiku. Dorongan publik untuk KPK agar menerapkan pasal ini semakin menguat seiring berjalannya waktu.

“ dengan HM (Harun Masiku-Red) dan HK (Hasto Kristiyanto-Red) di perkaranya HM, perlawanan dari HK dan S (Kusnadi, staf Hasto) apakah akan dikenakan pasal perintangan, pasal 21, ya nanti kita masih kaji seperti apa,” ujar Asep dengan nada serius. Ia menegaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap pengkajian oleh tim penyidik KPK.

Seperti diketahui, Hasto dan Kusnadi telah kembali diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku bulan ini. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menyita ponsel milik keduanya serta buku catatan milik Hasto, yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Namun, penyitaan ini mendapat perlawanan hukum dari Hasto dan Kusnadi melalui kuasa hukum mereka. Mereka melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK hingga mengajukan gugatan praperadilan atas penyitaan yang dilakukan.

Asep Guntur menegaskan bahwa KPK tidak pernah menghentikan penyidikan kasus Harun Masiku.

“Karena selalu ada pertanyaan ‘kenapa ini dibuka lagi kasus sudah lama’, sebetulnya bukan dibuka lagi,” kata Asep. Ia menjelaskan bahwa kasus tersebut memang tidak pernah berhenti diselidiki oleh KPK.

“Sejak awal kami sudah menyelidiki masalah ini. Kalau tidak ada SP3 penghentian penyidikan, maka tetap kami lanjutkan,” imbuhnya.

Asep juga menjelaskan bahwa KPK telah melakukan berbagai upaya untuk mencari Harun Masiku, termasuk pencarian ke luar negeri. Menurut Asep, kasus ini kembali mendapatkan perhatian publik karena melibatkan tokoh politik yang dikenal luas.

“Kemudian sekarang lagi ramai karena memang ada publik figur yang diminta keterangan. Itu yang menjadi ramai pemberitaan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa KPK akan terus melanjutkan penyidikan kasus tersebut sampai dapat dibuktikan dan dibawa ke persidangan.

“Jadi kerja-kerja kita dalam penyidikan tetap akan terus berlangsung sampai perkara tersebut bisa kita buktikan, kita bisa bawa ke persidangan,” ujarnya.

Desakan dari berbagai pihak untuk mempercepat penanganan kasus ini semakin menguat. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mendesak KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.

“Bila terjadi dan ditemukan pelakunya, siapa pun itu, harus dijerat pidana,” kata Kurnia dengan tegas. ICW juga mencurigai adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendanaan suap Harun Masiku kepada komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada 2019.

Di tengah hiruk-pikuk ini, muncul isu bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, akan diganti akibat keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku. Kelompok relawan Puan Maharani, Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GMPN), meminta Hasto untuk mundur agar tidak merusak citra partai.

“Kami memberi masukan,” kata Ketua Umum GMPN, Daddy Palgunadi. Di lingkup internal partai, muncul rencana pengganti Hasto jika ia nantinya ditahan KPK dikutip dari msn.com.

Namun, tudingan adanya campur tangan Istana dalam urusan internal PDIP ditepis oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Saya melihatnya bukan di situ (ada arahan Istana). Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK,” ujarnya.

Hasto sendiri menduga bahwa rencana untuk menggantikannya merupakan upaya untuk memecah belah partai. Ia mengaku pernah ingin mundur dari jabatannya pada 2023 namun ditolak oleh Megawati.

KPK kembali membuka kasus Harun Masiku, politikus PDIP yang diduga menyuap komisioner KPU agar bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu. Pada 2020, KPK sebenarnya sudah hendak menangkap Hasto yang berada di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan, namun upaya itu gagal.

Pemilu 2024 telah mengubah peta politik, dengan KPK kembali unjuk gigi mengusut Hasto. Presiden Joko Widodo, yang pada 2019 telah merevisi UU KPK, kini tampaknya mengambil sikap berbeda dari PDIP dalam pemilihan presiden.

Perjalanan kasus ini masih panjang dan penuh liku, namun harapan publik agar keadilan ditegakkan tetap hidup. KPK, dengan segala keterbatasannya, berjuang melawan arus demi mengungkap kebenaran yang telah lama dinantikan.**