– Pimpinan Redaksi Bloomberg, John Micklethwait, melakukan kesalahan ucapan nama saat mengumumkan keanggotaan Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy.

Micklethwait keliru menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

Ia mengucapkan nama kepala negara tersebut sebagai “Joko Wikodo”.

Kesalahan penyebutan ini terekam dalam tayangan pengumuman yang diunggah secara resmi oleh Bloomberg New Economy.

Dalam video tersebut, Micklethwait memperkenalkan anggota dewan penasihat global.

Presiden Joko Widodo ditunjuk sebagai salah satu anggota kehormatan dalam dewan yang dibentuk oleh Michael Bloomberg itu.

Micklethwait menyebutkan nama Jokowi tepat setelah ia menyebutkan nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

Saat menyebut nama Jokowi, John Micklethwait mengatakan:

Berikutnya mantan perdana menteri Inggris Tony Blair dan Presiden Indonesia Joko Wikodo.

Presiden Joko Widodo ditunjuk dalam dewan yang bertujuan membahas tantangan dan peluang dalam ekonomi global baru.

Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy ini baru saja dibentuk pada April 2025.

Selain Jokowi, dewan ini berisi figur-figur berpengalaman dari berbagai sektor di tingkat tertinggi.

Anggota lain yang tergabung mencakup pemimpin bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral.***

Di luar agenda yang telah disiapkan dalam kunjungan kenegaraannya di Persatuan Emirat Arab (PEA), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Masjid Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Rabu (17/07/2024). Kunjungan ini dilakukan usai Presiden Jokowi disambut secara kenegaraan di Qasr Al Watan oleh Presiden PEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Presiden Jokowi tiba di masjid sekitar pukul 14.20 waktu setempat dan langsung mengambil wudu. Setelah itu, Presiden Jokowi masuk ke area salat laki-laki dan melaksanakan salat sunah tahiatul masjid.

Selepas mengerjakan salat sunah dua rakaat, Presiden Jokowi kemudian menjadi imam dan memimpin salat zuhur dan asar secara jamak qasar. Dalam salat tersebut tampak turut serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Al Mazrouei, Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis, dan Dubes PEA untuk RI Abdullah Salem Al Dhaheri.

Turut serta pula Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Mohamad Yusuf Permana, serta perangkat terbatas lainnya.

Selepas melaksanakan salat fardu, Presiden Jokowi berdoa bersama yang dipimpin oleh Chairman Awqaf (General Authority of Islamic Affairs and Endowments), Omar Habtoor Al Darei.

Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan momen bersejarah karena ini merupakan kali pertama Presiden Jokowi berkunjung ke masjid yang diberi nama atas nama Presiden Jokowi sendiri.

“Sejak diresmikan pada 14 Desember 2023, ini adalah kali pertama Bapak Presiden dapat mengunjungi dan melaksanakan salat di masjid yang diberi nama dengan nama beliau, yang merupakan penghormatan atas kontribusi beliau dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan PEA,” ujar Dubes Husin Bagis dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Dubes Husin menyatakan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di masjid ini bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga cerminan dari kuatnya ikatan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara. Kehadiran Menteri Energi dan Infrastruktur PEA, Suhail Al Mazrouei, dan Ketua Awqaf, Omar Habtoor Al Darei di Mesjid Presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk di bidang energi dan infrastruktur, serta kerja sama antar dai dan imam dalam mempromosikan Islam yang moderat.

“Semoga kunjungan ini makin memperkuat hubungan baik yang telah terjalin dan membawa berkah bagi kedua bangsa,” ujar Dubes Husin.

Untuk diketahui, Masjid Joko Widodo di Abu Dhabi terletak di area diplomatik Abu Dhabi dan dilalui Jalan Presiden Joko Widodo. Masjid Joko Widodo dapat menampung sekitar 2.500 jemaah.

Masjid tersebut berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 3.766 meter persegi dan dibangun dengan pendanaan dari pihak PEA. Masjid tersebut mulai dibangun pada November 2021 hingga Oktober 2023 dan diresmikan pada 14 Desember 2023.

Kehadiran Masjid Presiden Joko Widodo menjadi simbol kedekatan Indonesia dan PEA setelah adanya Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi. Sebaliknya, di Indonesia disimbolkan oleh kehadiran Masjid Syekh Zayed Solo dan Jalan Tol Layang MBZ. (BPMI/DNS)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).

Presiden menekankan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik.

Dalam sambutannya, Presiden juga menyoroti tantangan global yang penuh gejolak, baik geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata. Tahun ini, imbuhnya, pertumbuhan ekonomi global melambat dan terjadi krisis ekonomi di beberapa kawasan. Meski demikian, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11 persen di kuartal tahun ini dan inflasi yang terjaga. Menurutnya, itu semua adalah modal dasar dalam membangun negara ini.

“Namun, untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini.”

Presiden menekankan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien terus dilakukan. Apalagi, sambungnya, saat ini Indonesia sedang berada pada era transisi pemerintahan. Presiden berharap dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa pada peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 agar berjalan baik.

“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini, dan saya yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.”

Di akhir sambutannya, Presiden RI meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.

Hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (FID/ABD)