Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas sekaligus makan siang bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Tradisi baru ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarmenteri dalam suasana yang lebih santai namun tetap produktif.

“Kalau yang siang ini, ini pertama kalinya dan menurut Presiden akan dijadikan tradisi juga untuk makan siang bersama, jajaran Menko dan Menteri-Menteri di bawah Kemenko sekaligus juga rapat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan penanganan judi online yang menjadi perhatian pemerintah. Menurut Meutya, Presiden Prabowo menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini.

“Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP (Peraturan Pemerintah), yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online,” jelasnya.

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan pemblokiran hampir satu juta situs judi online. Namun, Meutya menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat.

“Men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya,” tambahnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta pembaruan terkait upaya perlindungan anak di ranah digital. Pemerintah saat ini sedang dalam tahap akhir penggodokan peraturan yang akan mengatur perlindungan anak dari berbagai risiko digital, termasuk konten berbahaya.

“Sebelumnya dia meminta untuk diperbarui, semoga dalam waktu dekat dia akan memberikan,” kata pria.

Tradisi makan siang bersama ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para menteri untuk berdiskusi secara lebih informal namun tetap substansial, sehingga koordinasi antarkementerian semakin efektif dalam menjalankan program-program pemerintahan. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (01/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Meutya menyampaikan perkembangan dan komitmen kementeriannya untuk mendukung penuh proses penyidikan terkait penangkapan sejumlah karyawan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang terlibat judi online.

“Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada pihak kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Kemkomdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan presiden dengan baik,” ujar Meutya dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Meutya juga mengatakan bahwa saat ini kementeriannya sedang melakukan sterilisasi di lantai-lantai terkait sebagai salah satu upaya mendukung proses penyidikan. Kemkomdigi juga telah mengeluarkan Instruksi Menteri agar seluruh jajarannya bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam rangka menemukan keterlibatan lainnya.

“Agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan,” ungkap Meutya.

Selain itu, Kemkomdigi juga menginisiasi kegiatan apel bersama tiga kali sehari di setiap pergantian shift, yang diisi dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Hal ini menurut Meutya dilakukan untuk memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pegawai.

“Mudah-mudahan ini juga memberikan semangat moril kepada teman-teman di dalam dan mengingatkan bahwa kita semua di sini ada untuk NKRI, sesuai yang selalu diingatkan oleh Presiden,” ucap Meutya.

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Meutya juga mendapat dorongan untuk terus memperjuangkan pemberantasan judi online yang menjadi prioritas utamanya. Bahkan, sejak 10 hari pertama setelah Presiden Prabowo dilantik, Kemkomdigi telah berhasil menutup 187 ribu situs judi online, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya.

“Angka ini bukan berarti ini prestasi, tidak, tapi ada kenaikan tajam dalam 10 hari terakhir yang akan kita tambah terus. Apapun itu judi online bukan prestasi selama itu masih ada. Jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak tren positif di mana 10 hari terakhir ini 187 ribu situs sudah kita take down,” tutur Meutya.

Meutya juga menyampaikan rencana untuk menambah anggota pengawas dari ruang digital demi mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan siber, termasuk judi online. Selain itu, ia juga berjanji untuk memberikan laporan rutin mengenai situs-situs yang berhasil ditutup, baik mingguan maupun harian, guna memudahkan masyarakat mengawasi kinerja kementerian.

“Ini juga sebagai evaluasi kami, kalau sampai turun masyarakat bisa melihat kenapa turun. Jadi tolong terus kami diawasi,” ujar Meutya. (BPMI Setpres/ABD)

Pemerintah terus melakukan pemberantasan judi online. Hingga saat ini, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online telah menurunkan jumlah akses masyarakat pada situs judi online sebesar 50 persen.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan penurunan akses itu sebagai hasil intervensi Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024.

“Sesuai data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di Tahun 2024 intervensi Satgas telah berhasil menurunkan 50 persen akses masyarakat pada situs judi online,” jelasnya dalam Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kementerian Kominfo di Hotel Aryaduta Menteng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/07/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online saat ini juga turun signifikan menjadi Rp34,49 Triliun. Menurutnya, data tersebut menunjukkan upaya pemberantasan judi online yang dilakukan Pemerintah telah memberikan hasil yang signifikan.

“Capaian ini tentu menjadi capaian yang membanggakan, kita harus angkat jempol kepada semua pihak yang terlibat,” tandasnya.

Menkominfo menjelaskan Satgas Pemberantasan Judi Online menargetkan akses masyarakat pada situs judi online dapat berkurang hingga 80 persen dengan jumlah deposit dapat turun menjadi sebesar Rp45,79 Triliun.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie meminta sosialisasi pencegahan judi online terus dilakukan dengan sasaran masyarakat luas dan bisa dilakukan melalui satuan kerja di Kementerian Kominfo.

“Saya juga meminta Direktorat Jenderal IKP, BPSDM, dan Direktorat Pemberdayaan Informatika untuk memperkuat langkah-langkah konkret, strategis, dan berorientasi pada hasil dalam upaya sosialisasi anti judi online,” ungkapnya.

Selama periode 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 2.645.081 konten perjudian online.

Kementerian Kominfo telah mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet yang berkaitan dengan judi online kepada Bank Indonesia. Selain itu, Kementerian Kominfo juga mengajukan pemblokiran 6.199 rekening bank yang berkaitan dengan judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak September 2023 hingga 23 Juli 2024.

“Soal penyusupan konten dan situs judi online dalam situs pemerintah dan pendidikan, Kominfo telah menanganai sebanyak 23.616 sisipan halaman judi di situs pemerintah dan 22.205 sisipan halaman judi di situs lembaga pendidikan,” jelas Menkominfo.

Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi kata kunci atau keyword yang berkaitan dengan judi online. Sebanyak 20.595 keyword telah diserahkan ke Google selama periode 7 November 2023 hingga 23 Juli 2024 untuk ditangani.

“Untuk Meta ada 3.961 keyword selama periode 15 Desember 2023 hingga 23 Juli 2024,” tutur Menteri Budi Arie.

Sosialiasi dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh pegawai di Kementerian Kominfo, LPP TVRI, dan LPP RRI secara luring dan daring. (Humas Kementerian Kominfo/DNS)

0

JAKARTA, BN NASIONAL

Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan fakta mengejutkan. Situs-situs milik pemerintah pusat dan daerah telah disusupi oleh situs judi online. Dalam pernyataannya di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (19/6), Hadi menggambarkan bagaimana para peretas dengan cerdiknya menyusupkan ‘backdoor’ atau pintu belakang ke dalam server-server milik pemerintah.

“Bahwa ada server-server yang dimasuki backdoor, rata-rata milik pemerintah daerah, ini ada backdoor-nya,” ujar Hadi dengan nada serius. Masalah ini bukan hanya soal keamanan data, tetapi juga integritas sistem pemerintahan yang terancam oleh para hacker yang tak bertanggung jawab.

Namun, Hadi memastikan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak tinggal diam.

“BSSN sudah melakukan tindakan awal untuk terus memberikan edukasi agar server-server milik pemerintah daerah aman dari backdoor, dari para hacker. Karena banyak konten yang sembunyi di server tersebut,” jelasnya dengan penuh keyakinan dikutip dari kumparan.com.

BSSN tak hanya sekedar memberikan edukasi. Mereka juga turun tangan langsung untuk membersihkan situs-situs pemerintah dari konten ilegal ini.

“Membantu, clean up termasuk menguji lagi apa bisa berjalan tanpa adanya backdoor. Namun itu terus dilakukan oleh BSSN,” tambah Hadi.

Dalam suasana yang sarat dengan ancaman siber, pernyataan Hadi seakan menjadi seruan kebangkitan bagi pemerintah untuk lebih waspada. Tindakan BSSN yang proaktif dalam melindungi infrastruktur digital pemerintah menjadi harapan di tengah kegelisahan yang melanda. Upaya edukasi dan pembersihan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap keamanan situs-situs pemerintah.

Ketika malam menjelang di ibukota, cerita tentang perjuangan melawan ancaman siber ini menjadi bagian dari kisah modern yang penuh tantangan. Hadi dan BSSN berdiri di garis depan, memastikan bahwa keamanan digital negara tetap terjaga, meski ancaman datang tanpa henti. “Kami akan terus berjuang dan melindungi,” tegas Hadi, menutup pernyataannya dengan tekad yang bulat.**