KOTA ACE – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap alasan dirinya tidak termasuk dalam jajaran menteri yang terkena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.Pigai menegaskan bahwa kinerjanya selama memimpin kementerian menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya tetap dipertahankan di kabinet.

Dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Jumat, 14 November 2025, Pigai menyebut dirinya memiliki sejumlah capaian terukur yang diakui berbagai lembaga, baik internal maupun eksternal pemerintah.

“Dari PCO saya nomor 3, dari unit kerja pelelangan saya nomor 1 di Republik Indonesia,” ungkap Pigai, merujuk pada penilaian kinerja pengadaan dan capaian di sektor pelayanan publik kementeriannya.

Pria yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis itu menambahkan bahwa lembaga negara seperti Ombudsman RI turut memberikan penilaian positif atas kinerja Kementerian HAM di bawah kepemimpinannya.

“Ombudsman menilai saya kasih penghargaan kementerian yang patuh, berintegritas dan transparan,” lanjut Pigai.

Menurut Pigai, capaian-capaian tersebut membuktikan bahwa kementeriannya memiliki rekam jejak positif.

“Ini dari sisi saya, saya berprestasi dong,” ujarnya menegaskan.

Mengaku Tidak Mudah Menjadi Menteri HAM

Pigai juga menyoroti proses dan tantangan dalam memimpin kementerian yang menangani isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia. Pria kelahiran Papua tersebut menekankan bahwa posisi tersebut bukan jabatan yang mudah.

“Kalau untuk menjadi menteri HAM kan susah, tidak mudah,” kata Pigai.

Politikus partai Gerindra itu juga menyebut bahwa keberadaannya di kabinet bukan sesuatu yang datang begitu saja. Pigai mengaku ikut berjuang bersama Presiden Prabowo sejak sebelum terbentuknya pemerintahan.

“Saya kan yang berjuang bersama bapak, kan bapak sendiri bilang saya orang yang berkeringat,” ujarnya.

Pernyataan itu menandakan bahwa Pigai melihat kehadirannya dalam kabinet juga sebagai bagian dari kontribusinya sejak masa kampanye hingga konsolidasi pemerintahan.

Tetap Siap Jika Suatu Saat Digantikan

Meski tak termasuk dalam daftar menteri yang diganti saat reshuffle, Pigai mengaku memahami bahwa pergantian dalam kabinet tetap mungkin terjadi dan menegaskan bahwa jabatan menteri bukan sesuatu yang permanen.

“Tapi bahwa suatu saat akan ada pergantian dengan orang lain itu kan harus dipahami juga,” sambung Pigai.

Pria berusia 49 tahun tersebut menegaskan bahwa Politik berjalan dengan logika kerja dan kontribusi nyata. Dalam konteks itu, Pigai menyebut bahwa mereka yang bekerja keras tentu memiliki posisi kuat.

“Dalam konteks politik, Anda yang bekerja, Anda yang dapat,” pungkasnya.***

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi 9,4 juta Aparatur Negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Hakim, prajurit TNI-Polri, serta para pensiunan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 11 Maret 2025.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah, diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

“Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menyebut bahwa THR bagi aparatur negara akan dicairkan dua minggu sebelum Idulfitri, tepatnya mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

“Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan terutama libur lebaran,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idulfitri. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14 persen selama 2 minggu masa liburan Idulfitri dan penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik lebaran.

“Tiga, pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan keempat bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin,” tutur Presiden.

Menutup keterangannya, Presiden Prabowo tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kebijakan ini. “Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim, dan prajurit TNI-Polri, di mana pun sedang bertugas,” pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam menyampaikan keterangan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (BPMI SetPres)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara langsung mengantarkan keberangkatan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (PKV), Tô Lâm beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly ke Singapura pada Selasa, 11 Maret 2025. Momen ini menandai berakhirnya kunjungan kenegaraan Sekjen Tô Lâm di Indonesia yang dipenuhi dengan agenda pertemuan strategis dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Viet Nam.

Sebelumnya, Sekjen Tô Lâm beserta delegasi telah melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di Gedung Nusantara Senayan. Dengan senyum hangat dan jabat tangan erat, Presiden Prabowo menyambut Sekjen Tô Lâm saat turun dari mobil di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Di ruang tunggu naratetama, kedua pemimpin tampak berbincang sejenak dengan suasana yang penuh keakraban. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Sekjen Tô Lâm berjalan keluar dari ruang tunggu naratetama menuju pesawat dengan melewati pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo kemudian memberikan salam perpisahan penuh hormat kepada Sekjen Tô Lâm beserta istri sesaat sebelum menaiki tangga.

Pesawat yang membawa Sekjen Tô Lâm beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly meninggalkan Tanah Air sekitar pukul 11.55 WIB. Turut melepas keberangkatan Sekjen Tô Lâm yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar Republik Sosialis Viet Nam untuk Republik Indonesia Ta Van Thong, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Viet Nam Denny Abdi, dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Kunjungan Sekjen PKV ke Indonesia yang bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Viet Nam ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama strategis kedua negara. Hubungan erat antara Indonesia dan Viet Nam yang terus meningkat mencerminkan semangat kemitraan yang makin kokoh antara kedua negara. (BPMI SetPres)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo meninjau rencana lokasi sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (08/03/2025) siang.

“Siang hari ini, saya diundang Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf untuk meninjau kesiapan salah satu Sekolah Rakyat yang berada di sentra pelayanan Kementerian Sosial, tepatnya di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi,” ujar Seskab. Seskab dan Mensos tampak berkeliling kompleks STPL seluas 16 hektare ini dan mengecek sejumlah fasilitas, di antaranya ruang kelas, asrama, ruang makan, lapangan olah raga, tempat ibadah dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Seskab mengatakan, sekolah rakyat bersama dengan sekolah unggulan merupakan program prioritas pemerintah untuk mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Arahan itu kembali ditekankan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) dan taklimat bersama jajaran Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (04/03/2025) lalu.

“Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat, yang ditujukan untuk anak-anak, mulai dari SD, SMP, maupun SMK,” ujarnya.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa STPL Bekasi siap untuk menjadi salah satu lokasi sekolah rakyat. Namun diperlukan penambahan beberapa fasilitas pendukung agar sekolah dengan konsep asrama ini nantinya dapat berjalan maksimal.

“Tadi Pak Teddy (Seskab Teddy Indra Wijaya) juga menyatakan alhamdulillah ini (STPL) cukup bagus untuk memulai sekolah rakyat. Alhamdulillah menurut beliau ini sudah sangat layak, tinggal ada penambahan-penambahan,” ujar Mensos.

Sekolah rakyat yang akan didirikan di STPL Bekasi ini merupakan satu dari sekitar 100 sekolah rakyat yang dipersiapkan pemerintah di tahun ini. Sekolah rakyat akan diperuntukan terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pendidikan yang merata dan berkualitas bagi anak Indonesia diharapkan menghasilkan generasi penerus yang unggul sekaligus mampu memutus mata rantai kemiskinan di tanah air. (Dan)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan investor global Ray Dalio di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah menteri dan para pengusaha swasta di Indonesia guna membahas strategi pengelolaan aset nasional, serta peningkatan investasi di Indonesia.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsolidasi kekuatan ekonomi Indonesia melalui entitas baru yaitu Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang baru diluncurkan pada Februari lalu. Danantara ini dikonsolidasikan untuk mengintegrasikan aset-aset negara guna meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global.

“Danantara ini kita konsolidasikan untuk melaksanakan suatu perbaikan, suatu peningkatan dalam kinerja, dengan melakukan suatu perbaikan-perbaikan, di mana perlu perbaikan dan kita akui sendiri bahwa kita banyak perlu perbaikan semuanya supaya kinerja aset-aset kita cukup baik,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa keterbukaan terhadap pandangan kritis serta pengalaman para investor dan profesional global sangat penting dalam pengelolaan aset Indonesia ke depan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo berharap semua entitas ekonomi dapat dilaksanakan dengan efisien dan mampu bersaing dengan semua entitas di dunia.

“Dengan demikian saya mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah. Sehingga nanti pelaksanaan daripada Danantara ini akan dilakukan dengan cermat dan dengan teliti. Saya kira itu pembukaan dari saya,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyoroti peluncuran sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang baru dan mengundang Ray Dalio untuk berbagi wawasan bersama. Selain itu, Kepala Negara juga mengundang Ray Dalio untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

“Saya baru saja menjelaskan bagaimana kami sangat beruntung bisa anda hadir di sini dengan pengalaman-pengalaman anda, dengan berbagai pengalaman yang sangat jelas dan luas di Ekonomi global, dengan berbagai pengalaman di Asia, di Timur Tengah dan di dunia. Serta kami sangat beruntung dengan anda hadir di sini sebagai seorang sahabat,” kata Presiden Prabowo kepada Ray Dalio.

Ray Dalio merupakan salah satu investor di dunia yang dikenal dengan wawasan mendalam dalam strategi investasi dan manajemen aset. Kehadirannya di Indonesia diharapkan dapat memberikan perspektif yang berharga dalam optimalisasi pengelolaan aset negara serta menarik lebih banyak investasi ke Tanah Air.

“Saya rasa kami memang memerlukan nasihat-nasihat yang kritis ini, saya rasa kuncinya untuk bisa bagaimana kemajuan di dunia ini bisa selalu kami cari, dan di mana kami selalu memerlukan nasihat-nasihat kritis dan juga keberanian untuk belajar dari satu sama lain. Saya rasa inilah kuncinya,” tandas Presiden.

Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat, tetapi tetap cermat dan hati-hati dalam mengelola aset serta mengembangkan ekonomi nasional. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025, untuk membahas arah dan strategi pengelolaan investasi nasional melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pertemuan ini dihadiri oleh Ray Dalio, investor global terkemuka, serta para menteri dan pengusaha terkemuka di Indonesia.

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara, Rosan Roeslani, diskusi hari ini sangat produktif dan memberikan wawasan baru dalam pengelolaan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Ray Dalio, yang telah berkontribusi dalam pengembangan SWF di berbagai negara seperti Temasek (Singapura), Public Investment Fund (PIV) di Arab Saudi, hingga SWF di Persatuan Emirat Arab (PEA), memberikan masukan berharga bagi pengembangan BPI Danantara.

“Inputan dan masukan dari Ray Dalio ini kepada kami sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus masukan-masukannya sehingga ke depannya ini peran dari Danantara bisa berjalan sesuai dengan amanahnya,” ujar Rosan Roeslani dalam keterangan persnya kepada awak media usai acara.

Rosan menyebut bahwa Ray Dalio membagikan pengalamannya dalam mengelola investasi di berbagai sovereign wealth fund dunia. Diskusi juga membahas perbandingan model sovereign wealth fund dari berbagai negara seperti China dan UAE, guna mengadopsi strategi yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

“Jadi bentuk kerja sama seperti apa, kemudian insentifnya seperti apa, bidang-bidangnya seperti apa. Jadi pembicaranya tadi cukup dan kita juga terbuka apabila kita juga, karena kita kan benchmarking atau melakukan perbandingan dengan negara-negara lain sovereign wealth fund-nya, nah ini kita terbuka juga kita bisa mengadop dan tentunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia,” jelas Rosan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, yang turut hadir dalam diskusi tersebut menilainya sebagai langkah penting dalam sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Tadi yang saya lihat adalah pertemuan yang sangat baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dengan dunia usaha,” ujar Anindya Bakrie dalam kesempatan terpisah.

Kadin, menurutnya, siap mendukung agenda pemerintah, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, ia juga menyoroti peran Danantara sebagai terobosan luar biasa dalam investasi nasional dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta strategi investasi yang matang.

“Danantara ini adalah suatu terobosan yang luar biasa tapi bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik, investasi yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik,” tambahnya.

Anindya juga menegaskan bahwa Kadin memiliki peran strategis dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah. “Kadin itu adalah naungan dunia usaha sehingga sangat dibutuhkan sebagai kerja sama yang ideal sampai ke daerah karena bukan saja pertumbuhan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa juga ingin memastikan bahwa dari sisi kesejahteraan kebersamaan itu juga ada,” tutupnya.

Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor global dalam membangun sistem investasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan masukan dari Ray Dalio, benchmarking dari SWF internasional, serta komitmen dari pelaku usaha Indonesia, Danantara Indonesia diharapkan menjadi pilar utama dalam pengelolaan investasi nasional serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tampak pula sejumlah pemimpin perusahaan besar di Indonesia, yaitu Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, James Riady, Tomy Winata, Chairul Tanjung, Hilmi Panigoro, Andi Syamsuddin Arsyad, dan Edward Wanandi. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 17.57 WIB dan langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumah mereka.

Saat tiba, Presiden Prabowo langsung menyusuri pemukiman yang masih tergenang air. Kepala Negara juga menyempatkan diri berbincang dengan warga yang terdampak banjir, menanyakan kondisi mereka serta kebutuhan mendesak yang diperlukan.

Selain meninjau langsung kondisi pemukiman, Presiden juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir, terutama di tengah bulan Ramadan.

Menariknya, dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga berbuka puasa bersama warga di salah satu rumah yang ia kunjungi. Dengan suasana sederhana, Presiden Prabowo bersama warga menikmati hidangan berbuka puasa.

Kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lokasi bencana memberikan semangat bagi warga yang sedang menghadapi musibah. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. (BPMI SetPres)

Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen pada masa libur Lebaran tahun 2025. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya untuk meringankan beban sekaligus memastikan mobilitas masyarakat pada libur Lebaran dan Hari Raya Nyepi berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

Pengumuman kebijakan penurunan harga tiket tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan pers bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, usai meninjau Terminal 2 Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, di Tangerang, Banten, Sabtu (01/03/2024).

“Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar enam persen. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih dua minggu, itu di angka 13-14 persen,” ujar AHY.

Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.

“Ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung bertemu dengan keluarga, merayakan Idulfitri di kampung halaman masing-masing,” imbuh AHY.

Selain penurunan harga tiket pesawat, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol di berbagai ruas jalur mudik.

“Dari Kementerian PU sudah berkoordinasi, untuk pengguna jalan darat ada diskon 20 persen untuk tol di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Menko Infra, Menteri Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN telah berkolaborasi untuk mengadakan program mudik gratis untuk sekitar 100 ribu masyarakat dengan menggunakan berbagai moda transportasi, baik itu bus, kereta api, maupun kapal laut.

“Ini adalah upaya pemerintah, tentu atas arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Subianto yang sekali lagi ingin membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan, khususnya Lebaran ini semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan,” tandas AHY. (Dan)

Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah dan dunia usaha mengenai perkembangan ekonomi nasional serta program-program utama yang tengah dijalankan.

Delapan pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut berasal dari berbagai sektor industri, di antaranya Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata. Masing-masing memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, hingga manufaktur.

Dalam suasana yang hangat dan produktif, Presiden Prabowo membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan.

Pada kesempatan tersebut Kepala Negara mengapresiasi peran serta para pengusaha dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun komunikasi yang erat dengan dunia usaha, guna memastikan stabilitas ekonomi nasional serta menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Ke depan, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai asta cita Presiden Prabowo. Turut mendamping Presiden pada pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025, yang membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

“Di Jepang, 84 persen atau 86 persen tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” tegas Tito.

Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa. Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

“Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” jelasnya.

Mendagri Tito juga menambahkan bahwa koperasi desa ini akan hadir sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum. “Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum,” tegasnya.

Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan adalah melalui pembiayaan dari Bank Himbara, yang diperkirakan akan memberikan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa yang akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

Tito juga mengatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas ini. Hal tersebut untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini.

“Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.

Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini juga diharapkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat. (BPMI SetPres)