– Tambang tanpa izin seluas 4.000 hektare ditemukan di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penemuan tersebut oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan temuan itu ketika menyampaikan komitmen bakal menindak tegas seluruh aktivitas Ilegal di kawasan delineasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (27/10/2025). “Tambang ilegal atau tanpa izin itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan, serta kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan,” kata dia.

Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN bakal mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal di wilayah IKN, dan telah memasang plang larangan agar tidak ada pihak manapun melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung.

“Seluruh aktivitas ilegal akan ditindak tegas, dan para pengusaha tambang wajib melakukan reforestasi atau penanaman kembali di bekas area tambang,” tegasnya.

Sedangkan Karo Ops Polda Kaltim, Kombes Dedi Suryadi, menyebutkan Polri juga mendukung kolaborasi terhadap aktivitas ilegal di kawasan IKN. Menurutnya, kepolisian berkomitmen mendukung Otorita IKN menyelesaikan penanggulangan aktivitas tanpa ada izin di kawasan calon ibu kota Indonesia.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), juga menyampaikan dukungan semua program berkaitan dengan pemberantasan aktivitas ilegal, dan mengimbau perorangan maupun kelompok segera mengurus legalitas usaha.

“Kementerian selalu mendukung, karena kekayaan alam yang sangat besar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Direktur Penegakan Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Ma’mun.

“Silakan masyarakat mempelajari bagaimana bisa mengurus administrasi agar usaha bisa terdaftar secara legal,” ucapnya lagi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga siap kolaborasi berkolaborasi memberantas aktivitas ilegal di IKN, timpal Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Joko Istanto, ke depan bakal terus koordinasi dan komunikasi dengan Otorita IKN untuk membersihkan wilayah IKN dari tambang ilegal dan aktivitas ilegal lainnya.

Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal tersebut mencegah dan menangani kegiatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan, antara lain pertambangan tanpa izin, pembukaan lahan ilegal, pembangunan liar di kawasan hutan lindung, serta pelanggaran lain yang merusak lingkungan dan tata ruang IKN.

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/12/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

Presiden Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Dari atas menara, Presiden menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini. Ia menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

Presiden Prabowo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak. Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, Presiden Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Presiden juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. (Setpres BPMI/DNS)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/07/2024). Dalam sambutannya, Presiden mengingat kembali tantangan global yang dihadapi di tahun 2019, mulai dari ketegangan geopolitik akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China hingga pandemi COVID-19 di tahun 2020.

“Tetapi, di situlah saya melihat kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, ada kesempatan besar yang bisa kita raih asal kita mau kerja keras,” kata Presiden.

Menurutnya, tantangan tersebut juga menghadirkan peluang karena ada industri dan pabrik yang melakukan relokasi dan membangun industri baru di negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi baik, inflasi rendah, serta stabilitas ekonomi dan politik yang bagus.

“Dan saya merasa Indonesia banyak dilihat oleh investor dari luar. Tapi, kalau kita tidak cepat mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu dengan cepat, maka peluang itu pasti akan hilang,” lanjutnya.

Kepala negara juga menyampaikan saat ini Indeks Daya Saing Dunia Indonesia melompat berada di angka ranking 27. Hal ini,  imbuhnya, dipengaruhi oleh indikator-indikator, seperti performa ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi pebisnis dan perusahaan yang ada di Indonesia, juga kesiapan infrastruktur-infrastruktur yang ada.

“Dan saya senang, saat itu saya putuskan untuk dibangun Kawasan Industri Terpacu di Batang ini seluas 400 hektare, yang pertama. Kemudian diminati, habis, buka lagi 400 (hektare) lagi yang kedua. Ini yang di sebelah utara jalan tol,” ujarnya.

Presiden menyebutkan, total perencanaan KITB adalah seluas 4.300 hektare yang akan menampung industri dan akan membuka lapangan kerja kurang lebih sebanyak 250.000 pekerja.

“Golnya ke situ karena memang kita harus membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita. Dengan investasi yang sekarang masuk sudah Rp14 triliun rupiah dan menyangkut kurang lebih 19.000 pekerja. Ini baru awal-awal.”

Presiden pun sudah menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, menteri terkait dan direksi KITB untuk aktif memasarkan kawasan ini.

Beberapa pabrik sudah mulai beroperasi di KITB, seperti KCC Glass, pipa plastik Wavin serta beberapa pabrik industri lain yang akan menyusul dalam waktu dekat.

“Dan kita harapkan nanti di Agustus juga akan ada pembangunan industri anoda, September akan ada pembangunan industri katoda di sini, sehingga ini akan menjadi sebuah kawasan industri yang betul-betul efisien, dilirik oleh para investor dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat kita,” tutup Presiden.

Turut mendampingi Presiden saat peresmian operasional KITB, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian  Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (FID/ABD)