Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Prabowo Subianto Temui Grand Syekh Al-Azhar, Pererat Hubungan Keagamaan dan Pendidikan

admin — Fri, 20 Dec 2024 06:10:51 +0000

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Grand Syekh Al-Azhar, Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb, di Mashiaket Al-Azhar, Kairo, pada Rabu (18/12/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rian)

Dalam kunjungan kenegaraannya ke Mesir, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan dengan Grand Syekh Al-Azhar, Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb, di Mashiaket Al-Azhar, Kairo, pada Rabu, 18 Desember 2024. Pertemuan tersebut menandai langkah penting dalam mempererat hubungan keagamaan dan memperkuat kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Mesir.

Tiba di Mashiaket Al-Azhar, Presiden Prabowo disambut dengan hangat oleh Grand Syekh Al-Tayeb, yang turut memperkenalkan sejumlah ulama terkemuka Mesir yang hadir untuk menyambutnya. Kehadiran Presiden Prabowo di institusi keagamaan tersebut menjadi simbol hubungan erat yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Al-Azhar.

Setelah sesi penyambutan, Presiden Prabowo dan Grand Syekh Al-Tayeb melanjutkan pertemuan dan diskusi di Ruang Kerja Grand Syekh. Pertemuan tersebut diyakini akan makin mempertegas hubungan historis antara Indonesia dan Al-Azhar, yang telah menjadi rumah pendidikan bagi ribuan mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade.

Pertemuan tersebut juga bukanlah yang pertama bagi kedua tokoh. Sebelumnya, Grand Syekh Al-Tayeb telah bertemu dengan Presiden Prabowo saat kunjungannya ke Indonesia pada Juli lalu.

Kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan Indonesia dan Mesir, tetapi juga menggarisbawahi peran sentral kedua negara dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni antarumat beragama di dunia.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf. (BPMI Setpres/ABD)

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Mulyanto Menilai Pembagian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Seperti Perang Uhud

admin — Tue, 30 Jul 2024 10:13:39 +0000

JAKARTA, BN Babel – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pembagian izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti seperti fenomena Perang Uhud.

Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, dimana kaum muslimin turun dari bukit Uhud secara massal untuk memperjuangkan ghonimah (harta ganti rugi perang), dan meninggalkan tugas pos jaga. Ujung-ujungnya rakyatnya tidak terkelola,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7/2024).

Mulyanto juga prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan yang memiliki keinginan untuk mengelola tambang. Ia khawatir kehadiran ormas keagamaan ini dapat merusak tata kelola minerba dan menjatuhkan wibawa ormas di mata umat.

Mulyanto menjelaskan, setelah NU dan Muhammadiiyah, saat ini Ormas Persatuan Islam (PERSIS) pun menyatakan ingin mengelola tambang.

Bahkan MUI tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini. Kondisi Mulyanto menilai kondisi ini sangat rawan karena bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas, karena bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang. Oleh karena itu, ia minta Pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

“Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap. Karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil. Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan,” jelas Mulyanto.

Dalam UU Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi.

Ia menambahkan, Pemerintah telah melanggar UU Minerba karena memberikan prioritas khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Padahal, amanatnya, prioritas hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.

Menurut Mulyanto, sebaiknya Pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang kepada ormas ini. Mengingat umur Pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Ia minta di detik-detik akhir kekuasaan Jokowi, Pemerintah jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

“Menjelang purna tugas, madeg pandhito, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injury time. Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir seperti panta rhei. Jadi tidak perlu grasah-grusuh,” jelasnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Keagamaan - BN Babel

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Prabowo Subianto Temui Grand Syekh Al-Azhar, Pererat Hubungan Keagamaan dan Pendidikan

Mulyanto Menilai Pembagian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Seperti Perang Uhud