KOTA ACE – Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto segera memecat Bahlil Lahadalia dari jabatan Menteri ESDM dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang jelas-jelas memberikan keterangan palsu terkait pemilihan listrik di tanah rencong yang dikatakan sudah pulih 93%.“Ini maksudnya apa, mau nge-prank korban bencana yang sedang berduka? Atau sengaja menyampaikan informasi bahwa PLN memang sudah bekerja maksimal dan tujuannya Asal Bos Senang (ABS). Sungguh sangat menjijikkan apa yang sudah kalian lakukan (Bahlil dan Darmawan Prasodjo),”kata Yudhistira, Selasa (9/12/2025).

“Saya sebagai orang yang memiliki daerah Aceh juga sakit hati dengan yang mereka perbuat. Menyampaikan informasi palsu kepada korban bencana. Saya rasa tidak ada jalan lain Presiden harus memecat Menteri ESDM dan Dirut PLN karena jelas telah mempermainkan rakyat Aceh yang tengah berduka,” imbuhnya.

Yudhistira mengaku, timnya yang menyebar ke wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara sampai Aceh Tengah persisnya di Takengon dan Bener Meriah melaporkan, hidup dalam kondisi memperihatinkan pasca bencana, terlebih karena listrik mati total.

“Kami paham ini post major dan awalnya kita tidak bisa menyalahkan siapapun termasuk PLN yang pastinya juga berjibaku dalam memulihkan sistem kelistrikan. Karena itu, informasi yang disampaikan Menteri ESDM soal kondisi kelistrikan yang hampir pulih secara keselurahan, tentu bisa menjadi hiburan bagi para korban, tapi sekarang justru informasi itu menjadi sesuatu yang menyakitkan karena kami anggap hanya prank,” ujarnya.

Dan tentunya, lanjut Yudhis, pernyataan Bahlil di depan media soal kondisi kelistrikan di Aceh tidak lepas dari informasi yang disampaikan Darmo sebagai institusi bawahannya.

“Artinya Darmo harus ikut bertanggungjawab dengan kesalahan yang kami anggap sangat fatal. Apalagi semua platform media termasuk medsos menyiarkan informasi itu karena dianggap sebagai prestasi. Tapi ternyata fakta berkata lain, Dirut PLN justru menggelar konferensi pers menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya. Enak sekali cuma minta maaf. Kami minta mundur atau Presiden kami desak pecat kedua pejabat yang bekerja tidak becus ini dan pecat pejabat PLN lain yang ikut memosting informasi bohong ini di medsosnya kayak GM PLN P3BS dan pejabat lainnya,” ujarnya.

Yudhis juga mengatakan, seorang pejabat negara harusnya bersyukur karena sistem hukum di Indonesia tidak seperti Korea Utara yang langsung menghukum mati pejabat yang gagal menangani banjir.

“Kalau tidak, apa tidak dihukum mati pejabat seperti ini, apalagi sampai berani nge-prank korban yang kini dalam kondisi memprihatinkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Selasa (9/12/2025), Dirut PLN menyampaikan beberapa poin pernyataan antara lain:

Permohonan Maaf dan Klarifikasi

Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh karena pemulihan listrik belum mencapai target 93% seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Ia mengakui bahwa informasi awal tersebut tidak akurat karena menghadapi tantangan teknis yang sangat berat di lapangan.

Kondisi Terkini di Aceh

Darmawan juga menjelaskan, kegagalan sinkronisasi kelistrikan telah mengisolasi seluruh wilayah Aceh dari jaringan sistem kelistrikan Sumatra. Penyebab utamanya adalah robohnya enam tower transmisi Bireuen–Arun.

Hal ini terjadi akibat pelebaran sungai yang drastis (dari sekitar 80 meter menjadi 300 meter lebih) karena banjir bandang, yang juga menyebabkan kabel transmisi hilang terbawa arus.

Target Pemulihan

PLN, kata Darmawan, membutuhkan waktu sekitar lima hari ke depan untuk memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh di Aceh, termasuk memastikan aliran listrik di Banda Aceh pulih sepenuhnya.

Tim recovery PLN telah dikerahkan dan Darmawan Prasodjo sendiri berada di Aceh untuk memastikan penanganan dilakukan secara langsung dan cepat.

“Kami minta maaf karena telah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan di Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata, dalam prosesnya kami menghadapi tantangan hambatan teknis,” ujar Darmo.***

RisalahPos.com Network

Penjabat Kepala FEMA baru -baru ini diberi tes detektor kebohongan untuk menentukan apakah dia membocorkan informasi kepada pers tentang rencana rezim Trump untuk menghancurkan Badan Bencana Federal, menurut sebuah laporan baru dari Politico. Dan sementara itu mungkin tampak seperti hal yang sangat aneh untuk dilakukan kepada seorang pejabat senior yang seharusnya melakukan pekerjaan pemerintah yang penting, itu hanyalah catatan kaki lain dalam keturunan Amerika yang cepat menjadi fasisme.

Administrator Penjabat FEMA Cameron Hamilton diberi tes detektor kebohongan setelah ia mengadakan pertemuan pada 25 Maret dengan Kristi Noem, mantan gubernur Dakota Selatan dan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri saat ini. Juga dalam pertemuan itu, menurut Politico, adalah Corey Lewandowski, penasihat Presiden Donald Trump yang dilaporkan bekerja sebagai “pegawai pemerintah khusus,” tidak seperti Elon Musk. Pengungkapan pertemuan, yang dilaporkan oleh CNN pada 26 Maret, tampaknya dianggap sebagai pengkhianatan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri tampaknya mengkonfirmasi bahwa tes detektor kebohongan terjadi dalam sebuah pernyataan kepada Politico, memperingatkan bahwa “leaker” akan dituntut. Tetapi hasil tes detektor kebohongan tidak terlalu jelas.

“Di bawah Kepemimpinan Sekretaris Noem, DHS tidak menyesal tentang upayanya untuk membasmi leaker yang merusak keamanan nasional. Kami agnostik tentang kedudukan, masa jabatan, pengangkatan politik atau status Anda sebagai pegawai negeri sipil karier – kami akan melacak leaker dan menuntut mereka sampai pada tingkat hukum,” juru bicara DHS mengatakan kepada Politico.

Presiden Trump belum mencalonkan administrator FEMA tetap, dan Hamilton adalah mantan segel Angkatan Laut yang telah bekerja di pemerintah federal selama dekade terakhir, termasuk di Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri. Seperti yang ditunjukkan oleh New York Times ketika Hamilton ditunjuk untuk peran tak lama setelah pelantikan Trump pada 20 Januari, Hamilton dianggap sebagai pilihan aneh bagi kepala FEMA karena kurangnya pengalaman dalam respons bencana.

Berita tentang tes detektor DHS Lie datang karena FEMA berada di air panas daripada menahan bantuan keuangan ke negara bagian “biru”, atau yang memilih Demokrat dalam pemilihan 2024. Seorang hakim federal memerintahkan penghentian pembekuan dana federal oleh FEMA yang menahan uang ke setidaknya 19 negara bagian. Dan pada hari Jumat, hakim itu memutuskan bahwa perintah telah dilanggar. Apa yang terjadi setelah itu? Tampaknya hakim belum menemukan pengacara rezim Trump yang menghina, jadi tidak ada yang terjadi. Pada titik ini, hakim baru saja mengeluarkan perintah lain, menyuruh mereka mematuhi perintah sebelumnya.

Dan itu tampaknya berbicara dengan asimetri saat ini terjadi dengan aturan hukum di satu sisi dan rezim Trump di sisi lain. Orang -orang ini mengirim kami penduduk ke El Salvador tanpa persidangan dan membuat pejabat tinggi mengambil tes detektor kebohongan. Maka Anda memiliki hakim yang melakukan sedikit lebih dari mengatakan “cantik tolong patuhi perintah kami.” Itu tidak bagus.