Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025, yang membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

“Di Jepang, 84 persen atau 86 persen tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” tegas Tito.

Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa. Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

“Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” jelasnya.

Mendagri Tito juga menambahkan bahwa koperasi desa ini akan hadir sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum. “Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum,” tegasnya.

Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan adalah melalui pembiayaan dari Bank Himbara, yang diperkirakan akan memberikan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa yang akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

Tito juga mengatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas ini. Hal tersebut untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini.

“Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.

Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini juga diharapkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya terhadap tiga program yang akan diluncurkan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Ketiga program tersebut yakni Mustika Darling (Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Sadar Lingkungan), Mustika Mesem (Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Sehat dan Bugar).

Apresiasi tersebut secara langsung disampaikan Presiden pada Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 10 Februari 2025.

“Saya sangat terkesan dengan program-program Muslimat, program-program Ketua Umum Muslimat. Mustika Darling ini sangat menentukan. Memang benar Ibu Khofifah bisa menangkap, kita harus sekarang sadar lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan dan itupun kita dapat pelajaran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman,” ujar Presiden.

Melalui program Mustika Mesem, Presiden Prabowo mendukung komitmen Muslimat NU untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Kepala Negara mengatakan bahwa program ini memiliki tujuan mulia yang dapat dikerjakan secara bersama untuk kesejahteraan rakyat.

“Kemudian komitmen Muslimat untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, Mustika mesem. Ini memang tujuan yang mulia,” kata Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa komitmen Muslimat NU dalam program Mustika Mesem selaras dengan agenda besar pemerintah. Sebagai Kepala Negara yang mendapat mandat dari rakyat, Presiden Prabowo menganggap perjuangan ini sebagai tugas utama yang harus diwujudkan.

“Itupun saya ambil sebagai panggilan perjuangan saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang diberi mandat oleh rakyat itu saya jadikan suatu tugas yang harus saya kerjakan,” lanjutnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan refleksi atas 100 hari pertama pemerintahannya yang berjalan dengan baik dengan tim yang kuat. Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya didasarkan pada niat yang tulus untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran.

“Saya percaya bahwa lebih percaya diri pada kebaikan dengan niat tulus dari Allah yang maha kuasa akan turun dan membantu kita, niat kita adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran, itu adalah niat kita,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya. Meski demikian, Presiden juga mengingatkan perlunya introspeksi diri agar bangsa ini dapat maju dengan lebih baik.

“Selalu saya katakan kita harus berani introspeksi diri, mawas diri, dan kita harus berani menegakkan kebenaran. Saya selalu mengajak kebaikan, saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin, kerukunan,” ungkapnya.

Dengan semangat kebersamaan, Presiden berharap Kongres XVIII Muslimat NU dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang dapat memperkuat peran organisasi tersebut dalam membangun bangsa. “Selamat berjuang muslimat, selamat berjuang TNU,” tandasnya. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil yang berlangsung pada Senin, 18 November 2024. Sesi yang mengangkat tema “Fight against Hunger and Poverty” ini menjadi platform penting bagi para pemimpin dunia untuk membahas strategi kolektif dalam mengatasi dua isu mendesak tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi langkah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang menjadikan kemiskinan dan kelaparan sebagai fokus utama KTT G20 tahun ini. “Kami mempunyai populasi terbesar ke-4, sehingga kelaparan dan kemiskinan bagi kami adalah isu nyata sehari-hari,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintahannya menempatkan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Bahkan, pemerintahannya juga mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan.

“Saya percaya pendidikan akan membawa kita keluar dari kemiskinan. Program makanan gratis untuk anak-anak juga menjadi bagian dari strategi kami untuk memastikan generasi muda mendapatkan manfaat pendidikan,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana konkret untuk mencapai ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Ia optimis, pemerintahannya dapat mengatasi masalah kelaparan dalam tiga tahun ke depan.

“Kami akan mandiri dari sisi energi dalam empat tahun, dan dalam lima tahun kami percaya diri dapat berkontribusi pada Aliansi Global Melawan Kemiskinan dan Kelaparan,” ucap Presiden.

Selain isu pangan dan energi, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa isu ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik. Ia menyerukan solusi damai terhadap konflik yang sedang berlangsung, termasuk di Ukraina dan Gaza serta mendorong negara-negara anggota G20 untuk memperkuat kolaborasi multilateral dalam menghadapi tantangan global ini.

“Kami mendesak segera dilakukannya gencatan senjata di Ukraina dan Gaza. Hanya dengan perdamaian dan stabilitas kita bisa mengatasi kemiskinan dan kelaparan,” tegas Presiden.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (BPMI Setpres/ABD)

Pemerintah dengan dukungan dari segenap elemen bangsa terus berupaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Menuju keberhasilan cita-cita ini, zakat dipercaya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah air.

“Saya meyakini dengan adanya gerakan zakat yang masif, niscaya akan menghasilkan daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Forum Zakat, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/07/2024).

“Potensi zakat yang dapat mencapai Rp327 triliun harus dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat,” tambahnya.

Lebih jauh, Wapres menguraikan, potensi tersebut setara dengan 76 persen anggaran perlindungan sosial pada APBN 2022. Untuk itu, langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola zakat penting untuk terus didorong, mulai dari penguatan regulasi untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat hingga penyusunan peta jalan sebagai acuan dan arah kebijakan strategis pengelolaan zakat menuju Indonesia Emas 2045.

“Berbagai upaya ini juga krusial untuk membangun ekosistem zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel sehingga kontribusi zakat semakin berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan,” ungkap Wapres.

Senada dengan Wapres, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengungkapkan optimismenya bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada, filantropi Islam ini akan tetap bisa memainkan peran strategisnya dalam pembangunan yang adil dan merata serta dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mengoptimalkan potensi zakat untuk mendukung program-program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial yang berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi, Munas ke-10 Forum Zakat merupakan agenda rutin setiap tiga tahun untuk pemilihan ketua umum periode baru. Forum Zakat, sebagai asosiasi lembaga pengelola zakat, mengumpulkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari seluruh Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, Munas ke-10 Forum Zakat diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi zakat sebagai sumber kekuatan ekonomi inklusif bagi bangsa Indonesia.

Hadir dalam acara ini, Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Titi Eko Rahayu, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mokhamad Mahdum, Deputi Direktur Dana Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Urip Budiarto, jajaran pengurus Forum Zakat, para pimpinan lembaga zakat, dan segenap pemangku kepentingan di bidang dana sosial syariah. (BPMI Setwapres/ DNS)

Di tengah stagnasi ekonomi global, berbagai kebijakan strategis pemerintah berhasil menopang resiliensi ekonomi nasional. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023.

“Penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir,” ujar Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (05/07/2024).

Secara spasial, tingkat kemiskinan juga terlihat menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09 persen dari 7,29 persen pada Maret 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi sebesar 11,79 persen dari 12,22 persen pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.

“Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024 (Maret 2023: 0,388). Level tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan,” ujarnya.

Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.

“Penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.” tandas Febrio. (KOMUNIKASI PBB/PBB)