DI berbagai platform digital, dari TikTok sampai X, semakin sering kita mendengar curhatan anak-anak muda yang menyatakan, “Nikah? Nanti aja kalau sudah mapan,” atau “Punya anak itu mahal, ngeri!” bahkan ada yang lebih ekstrem, “Mending sendiri aja, hidup sudah berat.”

Fenomena ini bukan sekadar tren, melainkan kegelisahan massal dari generasi yang hidup dalam tekanan ekonomi yang makin mencekik. Mereka tumbuh di tengah narasi bahwa pernikahan bukan lagi ladang kebaikan, melainkan tanggungan besar yang bisa memperburuk keadaan finansial. Akhirnya lahirlah istilah yang kian populer, marriage is scary.

Padahal, ketakutan ini bukan muncul tiba-tiba. Ia muncul dari luka yang lebih dalam—yakni luka ekonomi kapitalisme yang menghantam cara berpikir, cara merasa, dan cara menjalani hidup generasi saat ini.

Ketika Ekonomi Membentuk Cara Pandang terhadap Pernikahan

Di masa lalu, pernikahan adalah sesuatu yang dinantikan. Orang tua senang, keluarga bersuka cita, lingkungan mendukung. Hari ini? Banyak anak muda memandang pernikahan dengan cemas.

Lonjakan harga kebutuhan pokok, biaya hunian yang tak terjangkau, gaji yang stagnan, dan kompetisi kerja yang brutal menyebabkan banyak orang merasa “belum layak” menikah. Bahkan survei menunjukkan bahwa generasi muda lebih takut miskin daripada takut tidak menikah.

Mereka melihat realitas, pasangan yang sudah menikah harus berjuang membayar kontrakan mahal, cicilan menumpuk, biaya melahirkan belasan juta, susu bayi yang harganya bikin mengelus dada. Tidak sedikit yang menyaksikan orang tua mereka—yang sudah bekerja keras seumur hidup—tetap kesulitan. Lalu mereka bertanya, “Kalau mereka saja berat, bagaimana aku?”

Narasi “tunda pernikahan sampai mapan” makin menguat, padahal kemapanan dalam sistem kapitalisme ibarat fatamorgana. Ia tampak dekat, tetapi semakin dikejar semakin jauh.

Akar Masalah: Ketakutan yang Dibentuk Sistem, Bukan Sekadar Pilihan Pribadi

Jika ditelusuri lebih dalam, ketakutan menikah bukan semata-mata masalah mental generasi muda. Ia merupakan produk dari sistem kapitalisme yang menciptakan biaya hidup super tinggi karena kebutuhan publik dikelola seperti komoditas, persaingan kerja yang ketat akibat lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan muda, upah rendah, tidak sebanding dengan inflasi gaya hidup yang terus naik. Beban hidup dipikul individu karena negara hanya berperan sebagai regulator, bukan penanggung jawab kesejahteraan.

Di tengah kondisi seperti ini, wajar jika generasi muda memandang pernikahan sebagai beban baru. Mereka tidak salah—sistemnya yang salah. Belum lagi pengaruh pendidikan sekuler dan media liberal yang memuja gaya hidup hedonis, traveling tiap bulan, nongkrong fancy, belanja impulsif, mengejar status sosial. Semua itu membuat pernikahan tampak seperti “penghalang kebebasan”, bukan jalan keberkahan.

Alhasil, lahirlah generasi yang split personality, tampil islami di konten, tapi gaya hidupnya kapitalistik. Beragama, tetapi keputusan hidupnya ditentukan oleh standar duniawi.

Islam Memandang Pernikahan sebagai Kebaikan Besar

Ketakutan ini berbanding terbalik dengan pandangan Islam. Allah berfirman, “Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu… Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemudahan dengan karunia-Nya.” (QS An-Nur : 32)

Ayat ini seolah menepuk pundak kita kemiskinan bukan penghalang untuk menikah. Justru keberkahan pernikahan yang akan membuka pintu rezeki.

Nabi SAW juga menegaskan, “Ada tiga golongan yang berhak ditolong Allah, salah satunya adalah orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya.” (HR. Tirmidzi)

Artinya, pernikahan adalah ibadah, penjagaan kesucian, sekaligus jalan datangnya pertolongan Allah. Pernikahan tidak dimaksudkan sebagai beban; ia adalah solusi untuk ketenangan jiwa dan kelanjutan kehidupan.

Namun, di dalam sistem ekonomi yang meniadakan peran Allah dan menggantinya dengan logika pasar, ayat dan hadits ini terdengar seperti utopia. Bukan karena ajarannya tak relevan, tetapi karena sistem yang mengatur kehidupan tidak lagi selaras dengan nilai-nilai tersebut.

Belajar dari Sejarah: Ketika Negara Menjadi Penopang Keluarga

Dalam sejarah Islam, negara hadir tidak hanya sebagai pemungut pajak atau pembuat peraturan. Ia hadir sebagai rā’in (pengelola umat) dan junnah (pelindung).

Pada masa Umar bin Khattab, negara memberikan tunjangan untuk setiap bayi yang lahir, memastikan para ibu tidak terbebani. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rakyat sampai kesulitan menemukan orang yang mau menerima zakat karena kesejahteraan begitu merata.

Di berbagai era, negara mengelola milkiyyah ammah seperti minyak, tambang, air, dan hutan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk swasta atau asing. Hasilnya kembali ke masyarakat melalui terjangkaunya kebutuhan pokok, lapangan kerja luas, layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan stabilitas ekonomi yang membuat pernikahan bukan sesuatu yang menakutkan.

Dengan sistem seperti itu, generasi muda tidak tumbuh dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian membangun keluarga dan peradaban.

Saatnya Mengembalikan Kepercayaan Generasi pada Pernikahan

Pernikahan tidak akan lagi dianggap beban jika biaya hidup ditekan, bukan karena diskon semu, tetapi karena negara mengelola kebutuhan publik secara amanah. Lapangan kerja dibuka seluas-luasnya, bukan hanya untuk kepentingan investor, tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Generasi dididik dengan aqidah, bukan dengan standar hedonisme. Dan keluarga diposisikan sebagai institusi agung, bukan sekadar urusan privat.

Ketika kondisi ini terwujud, pernikahan menjadi sumber ketenangan, bukan kecemasan. Islam telah menunjukkan bagaimana sistem hidup berbasis wahyu mampu menciptakan ekosistem yang mendukung keluarga. Bukan berarti masalah hilang sepenuhnya, tetapi generasi tidak dipaksa hidup dalam ketakutan yang diciptakan struktur ekonomi.

Mengakhiri Ketakutan yang Diwariskan Sistem

Generasi muda tidak salah ketika berkata pernikahan itu menakutkan. Mereka hanya sedang merespons realitas dari ekonomi yang pincang dan sistem hidup yang berat sebelah. Namun, Islam mengajarkan bahwa solusi tidak datang dari menunda kebaikan, tetapi dari membangun tatanan hidup yang berpihak pada rakyat, melindungi generasi, dan memuliakan keluarga.

Karena itu, perjuangan menata kembali kehidupan dengan nilai-nilai Islam adalah kunci untuk menghilangkan ketakutan yang hari ini membelenggu. Ketika sistem berpihak pada rakyat, keberanian untuk menikah akan kembali tumbuh—sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah gemilang umat ini.

Wallahu a’lam bisshawab.

–  Bripda G, anggota Polda Sumatera Utara yang menganiaya seorang pengendara sepeda motor berinisial ALP di depan Mapolda Sumut, Kota Medan, diketahui menderita skizofrenia sejak 2021.

Hal ini berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan.

“Selama ini kami rawat dia dengan diagnosa skizofrenia. Jadi skizofrenia ini merupakan gangguan jiwa berat. Merupakan gangguan perilaku, gangguan daya ingat, emosinya pasti kurang stabil,” ujar Dokter Spesialis Kejiwaan RS Bhayangkara Tk II Medan, dr Superida di Mapolda Sumut, Kamis (20/11/2025).

Superida menjelaskan, awalnya kondisi kejiwaan Bripda G ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa Prof Ildrem, kemudian beberapa tahun belakangan perawatannya dialihkan ke RS Bhayangkara Tk II Medan.

“Beliau kami rawat sejak tahun 2001, dirawat di RSJ Prof Ildrem, beberapa tahun ini (baru) lanjut ke saya,” ujarnya.

Menurut Superida, kondisi Bripda G bisa stabil, kecuali jika ada pemicu emosional.

“(Emosinya) itu bila ada pemicunya,” katanya.

Ia belum merinci penyebab pasti gangguan kejiwaan tersebut, namun salah satu keluhan Bripda G dipicu oleh perceraian dengan istrinya.

Kenapa diizinkan bertugas?

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan bahwa Bripda G masih diizinkan bekerja karena tidak memiliki catatan tindakan kriminal sebelumnya. Ia juga sedang menjalani perawatan.

“Sudah cukup lama kami melakukan pengobatan dan karena yang bersangkutan belum punya track record tindakan menyimpang. Jadi masih dalam perawatan berobat jalan untuk saat ini,” katanya di Mapolda Sumut.

Saat ini, Bripda G telah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani observasi lanjutan.

“Karena atas perilaku yang bersangkutan, saat ini Bripda G sedang kami observasi di rumah sakit jiwa di Sumatera Utara,” ujarnya.

Kronologi penganiayaan

Penganiayaan yang dilakukan G terhadap pengendara motor berinisial ALP terjadi ketika G dan rekannya, Aiptu E, berboncengan mengendarai sepeda motor keluar dari Mapolda Sumut pada Selasa (18/11/2025) pukul 12.50 WIB.

Tiba-tiba kendaraan mereka ditabrak dari belakang oleh ALP.

Bripda G langsung memukul korban, seperti terlihat pada video yang beredar. Sementara Aiptu E menolong korban dengan membawanya ke Poliklinik Polda Sumut.

Kasus Bripda G viral di media sosial. Ia dinarasikan memukuli ALP karena tidak terima motornya ditabrak.

Dilihat dari akun Instagram korban tampak duduk di aspal dikerumuni warga. Seorang pria berkaos logo polisi (Bripda G) tampak memarahi dan memukul kepala ALP.

Warga yang melihat kejadian itu berusaha melerai, namun Bripda G terus memukul korban.

Warga pun mulai berang.

“Viralkan aja, kalaupun bapak itu salah dia menabrak, itulah mentang-mentang polisi ditabrak, dipukul pula kepala (korbannya),” ujar seorang warga dalam video.

Dalam narasi video disebutkan bahwa korban ALP mengalami luka serius di kepala dan tangan.

– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan enggan duduk bersama sejumlah kepala daerah terkait polemik perbedaan data dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan.

Adapun, sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menyanggah terkait besaran dana mengendap di perbankan berdasarkan data yang diklaim Purbaya berasal dari Bank Indonesia (BI).

Purbaya menilai, persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya secara langsung, melainkan ranah Bank Indonesia (BI) sebagai pihak yang mengumpulkan data perbankan.

“Enggak (tidak ada rencana duduk bareng), bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pake data bank sentral aja,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dia menegaskan hanya menggunakan data resmi yang bersumber dari BI. Purbaya juga belum berencana untuk bertemu dengan kepala daerah yang membantah adanya dana pemda yang mengendap di bank.

“Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu per satu,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan adanya beberapa kepala daerah yang berdalih bahwa dana mereka tidak ditempatkan dalam bentuk deposito, melainkan di rekening giro atau checking account. Namun menurutnya, langkah tersebut justru tidak menguntungkan.

“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit, tapi di checking account. Checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa di checking? Ada yang di giro kalau gitu,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan terkait kabar dana sebesar Rp4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut mengendap. Dia menyatakan, dana Rp4,1 triliun itu merupakan data per 30 September 2025, dan dipastikan anggaran tersebut sudah berputar.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan dana kas daerah yang ada kini Rp2,6 triliun. Jumlah uang itu juga berkurang lantaran kas daerah digunakan sehari-hari untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

“Kan uangnya berputar gini, ada yang masuk, ada yang keluar, ada masuk, ada keluar,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga membantah terkait besaran dana mengendap di bank. Dia menegaskan, dana kas daerah yang tersimpan di Bank Sumut jauh lebih kecil dari yang diklaim.

“Hari ini, di sana (rekening Pemprov Sumut) hanya Rp990 miliar,” ujar Bobby