JAKARTA, BN Babel – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyoroti investasi komoditas mineral timah sangat kecil jika dibandingkan dengan mineral lainnya.

Kementerian Investasi/Kepala BKPM mencatat, realisasi investasi mineral pada semester I 2024 pada smelter sebanyak Rp114,1 triliun, yang terdiri dari nikel Rp80,9 triliun, tembaga Rp28,0 triliun, bauksit Rp5,1 triliun, dan timah Rp0,1 triliun.

“Timah yang masih kecil. Tapi memang timah ini industrinya beda dengan nikel atau bauksit. Karena memang nilai investasinya juga enggak banyak,,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (29/7/2024).

Sementara, realisasi investasi di bidang hilirisasi pada Triwulan II 2024 mencapai Rp105,6 triliun

“Jadi, total hilirisasi pada kuartal kedua itu sebesar Rp105,6 triliun atau 24,6 perse,” jelas Bahlil.

Bahlil merinci, sektor mineral menyumbang sebanyak Rp70,9 triliun yang terdiri dari nikel Rp47,5 triliun, tembaga Rp19,6 triliun, bauksit Rp3,7 triliun, dan timah Rp 0,1 triliun.

Selain smelter, terdapat juga sektor kehutanan, pertanian, minyak dan gas, serta ekosistem kendaraan listrik.

“Kehutanan Rp11,2 triliun, pertanian Rp12,5 triliun, minyak dan gas Rp5,8 triliun, kemudian baterai listrik itu Rp5,2 triliun. Totalnya Rp105,6 triliun,” jelas Bahlil.

Sebelumnya, pada Triwulan I 2024, realisasi investasi di bidang hilirisasi sebanyak Rp75,8 triliun dari Rp401,5 triliun.

“Dari total investasi kita Rp401,5 triliun, data hiliriasi Rp75,8 triliun atau setara 18,9 persen dari total realiasais investasi triwulan 2024,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi persnya, Senin (29/4/2024).

Bahlil memaparkan, investasi paling banyak di sektor mineral senilai Rp43,2 triliun, dengan pembangunan smelter nikel sebesar Rp33,4 triliun, tembaga Rp8,4 triliun, dan bauksit Rp1,4 triliun.

Kemudian, sektor kehutanan untuk pulp dan paper sebesar Rp13,3 triliun, sektor pertanian CPO/Oleochemical Rp11,1 triliun, serta minyak dan gas (petrochemical) Rp7,4 triliun.

“Ekosistem kendaraan listrik baterai kendaraan listrik Rp0,8 triliun,” katanya.

Dengan demikian, total nilai realisasi investasi di bidang hilirisasi selama semester I 2024 sebanyakk Rp181,4 triliun.

Baca lebih lanjut di BN Babel

JAKARTA, BN Babel – Pemerintah akhirnya memasukan komoditas timah dan nikel ke dalam Sistem Informasi Mineral dan batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara).

Simbara telah aktif sejak September 2023 yang merupakan bentuk sinergi dari Kementerian dan Lembaga untuk tata kelola yang lebih baik. Terdapat ekosistem pengawasan terintegerasi bagi seluruh aplikasi pengolahan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegerasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengkapalan, dan devisa hasil ekspor.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan, Simbara memiliki tiga fokus utama yang saling berkaitan dalam implementasinya.

“Mineral Online Monitoring System (MOMS) telah membuktikan nilai strategisnya dalam meningkatkan keakuratan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan penjualan pertambangan mineral dan batubara,” kata Bambang dalam Launching Impelementasi Komditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

MOMS yang sudah terintegrasi di dalam Simbara juga dapat memperkuat pengawasan secara digital dan memungkinkan adopsi sistem dalam pemantauan yang lebih terpadu.

“SIMBARA akan menjadi titik pusat untuk mengintegrasikan data dari MOMS dengan sistem yang lain, seperti E-PNBP dan sistem-sistem yang lain yang diterapkan di Kementerian atau Lembaga lain, sehingga memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam dapat diakses secara efisien dan tepat waktu oleh semua pihak yang terkait.,” jelas Bambang.

Selain penerimanaan negara, sistem elektronik terpadu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau ERKAB juga terintegerasi di dalam Simbara utnuk memfasilitasi perencanaan dan pengajuan kegiatan serta anggaran oleh badan usaha pertambangan.

“Integrasi E-RKAB ke dalam SIMBARA tidak hanya mengoptimalkan proses perizinan dan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran biaya yang diajukan berada dalam rangka regulasi yang jelas dan terkoordinasi. Dengan demikian, SIMBARA bukan hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga platform yang mampu menghubungkan berbagai aspek operasional dan administratif dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,” jelas Bambang.

Selain itu, Simbara juga dapat berperan untuk membantu proses perbaikan tata kelola pertambangan yang sedang digalakan oleh pemerintah dalam merumuskan regulasi secara menyeluruh.

“SIMBARA adalah salah satu sistem yang memfasilitasi kolaborasi antar lembaga dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan peningkatan dalam penerapan praktik terbaik,” ujarnya.

“Integrasi data dan sistem yang dilakukan oleh SIMBARA memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan responsif terhadap dinamika industri, sambil memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung tujuan berkelanjutan untuk sumber daya alam kita,” tambahnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel