– Sosok Yasika Aulia Ramadhani baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Diketahui, Yasika Aulia Ramadhani merupakan anak dari Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Yasir Machmud.

Yasika Aulia Ramadhani mendadak menjadi perbincangan publik usai ia mengungkapkan bahwa Yayasan Yasika Group yang dipimpinnya telah berhasil mengoperasikan sebanyak 41 dapur MBG di Sulsel.

Berikut rincian dapur MBG yang dikelola oleh Yasika, 16 dapur beroperasi di Kota Makassar, 3 dapur di Parepare, 2 dapur di Kabupaten Gowa, dan 10 dapur baru di Kabupaten Bone yang baru saja diresmikan.

Selain itu, diketahui masih ada 3 dapur tambahan yang sedang dalam tahap penyelesaian di wilayah Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Dua Boccoe, dan Kajuara.

“Sejak 6 Januari 2025, kami memuIai dari Makassar sebagai pelopor makanan bergizi di Sulsel. Melalui Asta Cita MBG, kami ingin mempercepat pemenuhan gizi anak bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa dapur-dapur MBG ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Setelah Yasika viral, Yasir Machmud selaku ayah dari yang bersangkutan pun menjadi viral.

Sebelum terjun ke dunia politik, Yasir Machmud ternyata sebelumnya adalah seorang pengusaha.

Yasir pernah menjadi direktur di perusahaan transportasi, pertanian, pembangunan, bahkan kuliner.

Ia juga pernah menduduki posisi Direktur Utama di PT Sulsel Citra Indonesia (BUMD Sulsel) pada tahun 2021 dan berhasil mengangkat dividen.

Sebagai seorang pengusaha sukses dan politikus, Yasir Machmud pun memiliki kekayaan yang fantastis.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Yasir Machmud tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 92 miliar.

Angka itu telah dikurang dengan utang yang dimiliki Yasir sebesar Rp 62.077.798.835.

Demikian informasi terkait Yasika Aulia Ramadhani putri Wakil Ketua DPRD yang kuasai 41 dapur MBG.***

– Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk meninjau aturan kepemilikan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah ditetapkan di masa Presiden Joko Widodo

Seperti diketahui, saat proses pembangunan IKN beberapa waktu lalu, Jokowi ‘mengobral’ tanah di sana kepada cukong atau pemilik modal.

Jokowi menetapkan masa Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai kepada investor dalam jangka waktu yang sangat lama

Hal tersebut sempat menuai kritik keras dari sejumlah tokoh dan masyarakat

Meski demikian, pemerintah saat itu tetap mengesahkan aturan kontroversil tersebut.

Aturan tersebut kini berubah setelah hakim Mahkamah Konstitusi mengetuk palu

Hal tersebut diputuskan MK melalui putusan perkara 185/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Keta MK Suhartoyo. Pemohon perkara ini adalah seorang warga asli Suku Dayak, Stepanus Febyan Barbaro.

Ia menguji konstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Dalam aturan tersebut, HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun dan dapat diperpanjang pada siklus pertama 95 tahun.

Hal itu juga berlaku bagi HGB dan Hak Pakai yang punya jangka waktu dan perpanjangan siklus paling lama 80 tahun.

Setelah putusan MK, HGU hanya dapat diberikan paling lama lama 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun.

Total maksimal 95 tahun, selama memenuhi kriteria dan evaluasi.

Untuk HGB diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Total maksimal 80 tahun, dengan evaluasi.

Sementara, Hak Pakai diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Total maksimal 80 tahun, dengan evaluasi.

Bagi MK penting mewujudkan keharmonisan antara norma pasal dengan penjelasannya dan antar peraturan perundang-undangan.

Menurut MK, norma Pasal 16A ayat 1 UU 21/2023 memperlemah posisi negara dalam menguasai HAT.

Pasal itu menyebut jangka waktu hak atas tanah (HAT) “melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua” dinilai tidak sejalan dengan aturan pertanahan dan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan kata lain, MK menilai aturan HAT di IKN ini tidak konsisten dengan hukum nasional dan tidak menciptakan kepastian hukum.

MK paham dengan adanya aturan ini bisa menarik investor untuk berinvestasi di IKN.

Namun menurut mahkamah, cara menarik investor bukan dengan memberi hak istimewa di IKN, tapi dengan menciptakan kepastian hukum, penegakan hukum adil, birokrasi sederhana, dan biaya ekonomi rendah.

Hakim Guntur Hamzah menegaskan tujuan untuk menarik investor adalah hal yang bertentangan dengan prinsip konstitusi dalam hal ini hak menguasai negara.

“Sehingga melemahkan negara dalam menjalankan kedaulatan negara,” tuturnya

Kuasai - BN Babel

Baru 20 Tahun! Yasika Aula Ramadhani Putri Wakil Ketua DPRD Kuasai 41 Dapur MBG, Harta Ayahnya Capai Rp92 Miliar

MK Ubah Aturan Era Jokowi soal HGU Tanah di IKN, Cukong Tak Lagi Bisa Kuasai Lahan selama 190 Tahun