Banjit, Risalahpos Network”

Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) kembali dilaksanakan di Kampung Sumber Sari,Kecamatan Banjit, kegiatan ini menjadi upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rabu Maret 2026.

Posyandu ILP merupakan inovasi layanan kesehatan yang memperluas cakupan pelayanan posyandu,layanan ini tidak hanya bagi ibu hamil dan balita, tetapi seluruh siklus kehidupan.

Dalam kesempatan ini Ketua TP-PKK Kampung Sumber Sari Lilis Suryani Iskandar, mengatakan Posyandu ILP menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dari masyarakat bayi hingga lansia dapat memanfaatkan layanan tersebut,” Ujar Lilis Suryani Iskandar.

Ia juga menambahkan kegiatan posyandu ini sangat membantu guna untuk memantau tumbuh kembang anak sejak dini, dengan rutin datang ke Posyandu, tumbuh kembang anak dapat terpantau,” ujarnya.

Selain penimbangan dan pengukuran tinggi badan, anak juga mendapatkan asupan makanan bergizi, hal tersebut penting untuk mendukung pertumbuhan yang optimal.

Dalam kegiatan ini, ibu balita, ibu hamil, remaja, hingga lansia dapat berkonsultasi kesehatan, dan mereka juga bisa berdiskusi langsung dengan kader maupun petugas kesehatan.

Melalui Posyandu ILP, masyarakat juga dapat berbagi pengalaman terkait kesehatan keluarga, dan diharapkan kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan masyarakat,” tegasnya.

(Eka Saputra, Risalahpos Network)

KOTA ACEH – Kabar terbaru datang dari Bandara IMIP Morowali di Sulawesi Tengah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah mencabut status khusus yang memungkinkan bandara tersebut melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

Pencabutan status ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025, melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Peraturan baru ini secara otomatis menganulir Keputusan Menteri sebelumnya.

“Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan atau ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian dikutip dari KM 55.

Dua Bandara Khusus Dicoret dari Daftar

Sebelumnya, dalam KM 38 Tahun 2025, terdapat tiga bandar udara khusus yang diizinkan untuk melayani rute internasional dalam kondisi tertentu dan bersifat sementara, yakni:

Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Riau.

Bandar Udara Khusus Weda Bay, Maluku Utara.

Bandar Udara Khusus IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah.

Namun, dalam Kepmen terbaru (KM 55 Tahun 2025), Kemenhub hanya menyisakan satu bandar udara khusus yang memiliki izin tersebut, yaitu Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Keputusan ini sekaligus mengeliminasi Bandara Khusus Weda Bay Malut dan Bandara Khusus IMIP Morowali dari daftar bandara yang dapat melayani penerbangan internasional sementara.

Bantahan Kemenhub Soal Isu Bandara Ilegal

Pencabutan status khusus ini muncul di tengah perhatian publik sebelumnya mengenai legalitas operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Perhubungan telah menegaskan bahwa Bandara IMIP di Bahodopi, Morowali, adalah bandara resmi yang terdaftar di pemerintah dan beroperasi sesuai otoritas negara.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, menyebut pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan mengirim personel ke lokasi untuk mengawasi operasional dan memastikan semuanya sesuai aturan.

“Kami sudah menempatkan beberapa personel di sana, dari bea cukai, kepolisian, hingga Ditjen Otoritas Bandara,” ujar Suntana.

Ia juga dengan tegas membantah isu bandara yang dianggap ilegal. “Bandara IMIP itu terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” klaim Suntana

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan di 38 provinsi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/02/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan dalam keterangan persnya.

Kepala BGN menekankan bahwa capaian ini menjadi langkah signifikan dalam pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Dadan juga menyebut bahwa pekan ini program tersebut sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

“Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Dan minggu ini insyaallah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat,” tambahnya.

Sementara itu selama bulan Ramadan, Kepala BGN menyampaikan bahwa program MBG tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pendistribusian makanan. Dadan menjelaskan bahwa makanan akan diberikan kepada anak-anak untuk dibawa pulang sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka bagi yang berpuasa.

“Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,” jelasnya.

Sementara itu, untuk jenis makanan yang akan diberikan selama Ramadan disesuaikan agar lebih tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah. Dadan juga menyatakan bahwa pihaknya akan tetap memperhatikan komposisi gizi makanan yang mencakup protein, karbohidrat, dan serat.

“Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat,” lanjutnya.

Dalam pengemasannya nanti, Kepala BGN menuturkan bahwa makanan yang diberikan akan dikemas dengan bahan ramah lingkungan yang harus ditukarkan oleh anak-anak setiap harinya. Menurutnya, hal ini sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak untuk disiplin dan mengurangi adanya sampah.

“Jadi ada uji coba di Sukabumi, di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong ke rumah, kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantongnya isi, sehingga tidak menimbulkan sampah, dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari,” terangnya.

Program ini, tambah Dadan, akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri dengan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu berjalan guna menentukan mekanisme yang tepat untuk pendistribusian makanan bagi seluruh anak Indonesia.

“Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya, jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya, atau diberikan treatment khusus,” tandasnya. (BPMI Setpres/DNS)