LPG - BN Babel

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Prabowo Instruksikan Reformasi Subsidi LPG: Pastikan Tepat Sasaran Presiden Prabowo Instruksikan Reformasi Subsidi LPG: Pastikan Tepat Sasaran

admin — Wed, 05 Feb 2025 12:10:04 +0000

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers pada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (04/02/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (04/02/2025). Presiden Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” ujar Bahlil kepada awak media usai pertemuan.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi.

“Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkap Bahlil.

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh subpangkalan.

“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” ucap Bahlil.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem ini. Melalui reformasi distribusi LPG ini, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” tutur Bahlil. (BPMI Setpres/DNS)

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Bahlil Naikan Volume LPG bersubsidi di Tahun 2025

admin — Tue, 27 Aug 2024 18:09:39 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menaikan volume LPG 3 kg Bersubsidi untuk tahun 2025.

Pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 8,17 juta metrik ton (MT), naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 8,03 juta MT.

“Peningkatan ini didorong oleh permintaan LPG dari masyarakat. Jadi permintaan tinggi terus,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).

Sepanjang tahun 2024, Kementerian ESDM memperkirakan volume LPG 3 kg sebanyak 8,15 juta KL.

Sementara, realisasi sampai Juni 2024 sudah sebanyak 4,47 juta KL.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

Bahlil Keluarkan Jurus untuk Meningkatkan Produksi LPG Dalam Negeri

admin — Tue, 27 Aug 2024 17:08:13 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi LPG di dalam negeri.

Bahlil mengatakan, program yang akan dijalankan adalah membuat jaringan gas (jargas) dan membangun industri LPG di

“Memang selain LPG bersubsidi, kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas, jargas dan membangun industri LPG di Indonesia,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).

Namun, Bahlil menyebut ada permasalahan untuk bahan baku LPG. Permasalahan ini juga sedang didiskusikan dengan SKK Migas dan PT Pertamina (Persero).

“Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK dan Pertamina nantinya untuk kita memikirkan langkah ini,” jelas Bahlil.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendorong potensi-potensi C3 dan C4 dari lapangan gas yang ada.

“Kita mendorong karena memang ada potensi untuk bisa kita mendapatkan tambahan produksi dari lapangan-lapangan kita kira-kira sekitar 900 ribu sampai 1 juta ton per tahun ya dari situ,” jelas Dwi saat ditemui usai Raker.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan nilai keekonomisannya untuk proses pemisahan dari gas yang diambil dengan C3 dan C4.

“Nah tentu saja ini selalu menuntut keekonomiannya untuk proses pemisahannya dan untuk itu pertimbangannya harga jual itu harus bisa mendukung,” jelas Dwi.

Dwi menambahkan, saat ini sudah ada produksi LPG dari lapangan gas yang sudah di Indonesia, lapangan lainnya juga sudah disiapkan.

“Jadi nanti kita pengembangan untuk POD itu sudah harus kita integrasikan dengan pengembangan LPG untuk rich gas, kalau yg gak rich gas kan gak bisa,” ujar Dwi.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ini Langkah Pemerintah untuk Kendalikan Subsidi LPG

admin — Thu, 08 Aug 2024 05:12:13 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,05 juta Metrik Ton (MT) pada tahun 2023 dan diproyeksikan menjadi 8,03 juta MT di tahun 2024. Tahun 2025, diproyeksikan akan menjadi 8,17 juta MT.

Peningkatan ini akan mengakibatkan penambahan beban subsidi tahunan untuk LPG bagi negara. Maka dari itu, penting dilakukan pengendalian, karena lebih dari 70 persen kebutuhan LPG nasional dipenuhi melalui sumber impor.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pengendalian konsumsi LPG melalui pengalihan konsumen LPG ke Jaringan Gas Rumah Tangga (“jargas”). menjadi sangat penting dan mendesak.

“Ternyata apabila masyarakat banyak menggunakan gas melalui jargas, dapat mengurangi konsumsi LPG subsidi dan juga mengontrol beban impor LPG,” kata Laode dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di PGN, Senin (5/8/2024).

Sementara itu, Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina optimis melanjutkan penugasan program pengembangan Jargas.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional peran Jargas adalah untuk mendukung Pemerintah dalam menurunkan subsidi LPG yang sebagian kebutuhannya dipenuhi melalui impor.

Saat ini, PGN mengelola infrastruktur jargas sebanyak 820.614 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar pada 18 provinsi, di 74 kabupaten dan kota. Kontribusi jumlah SR tersebut setara dengan penurunan subsidi LPG sebesar Rp. 1,7 triliun.

“PGN tahun ini targetnya 117 ribu SR, Insya Allah akan tercapai. Dalam mencapai target tersebut memang terdapat alternatif bauran energi lain serta evaluasi internal untuk pekerjaan di lapangan,” kata Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini.

Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah serta dengan Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan pembangunan jargas dengan perumahan. Selain itu juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk perihal terkait mekanisme subsidi jargas.

“PGN juga memerlukan dukungan partner. Arahan Pak Menteri juga bahwa kita tidak bekerja sendiri tapi harus share dengan partner,” jelas Ratih.

Bagi PGN, jargas merupakan salah satu proyek strategis dalam rencana jangka panjang perusahaan, sehingga pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan. PGN juga mengupayakan berbagai inisiatif yang dapat mendukung kesinambungan jargas, diantaranya seperti Program Pengembangan Kompetensi City Gas.

“PGN menginginkan pembangunan jargas untuk kepentingan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. PGN percaya bahwa dengan jargas dimasifkan dapat berdampak pada pertumbuhan core business,” ujar Ratih.

Tantangan pengembangan jargas yang dihadapi PGN antara lain terkait keekonomian, konstruksi, keminatan pelanggan dan peningkatan pemakaian. Namun PGN harus mampu menjawab tantangan tersebut dan menyelaraskan upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi maupun tanggung jawab sebagai badan usaha.

“Apabila bertujuan memberikan value ke masyarakat, pasti valuenya akan return ke perusahaan. Namun tetap terukur secara risiko dan sustainability bisnisnya,” jelasnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel