– Presiden Prabowo Subianto melantik enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025). Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 133/P Tahun 2025 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

Di antara yang dilantik adalah Yusron Bahauddin Ambary sebagai dubes RI untuk Aljazair, Dubes RI untuk Papua Nugini merangkap Solomon Okto Dorinus Manik, Dubes RI untuk Korea Utara Mayjen (Purn) Gina Yoginda, dan Dubes RI untuk Slovakia Redianto Heru Nurcahyo.

Kemudian, Dubes RI untuk Thailand Hari Prabowo, Dubes RI untuk Jepang sekaligus Mikronesia Nirmala Kartika Sjahrir. Nama terakhir adalah adik kandung Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga terlihat hadir di Istana. Nirmala juga ibu dari CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir.

Sebelum memulai pelantikan, Prabowo bertanya kepada enam dubes itu apakah bersedia diambil sumpah janji menurut agama masing-masing. “Bersedia,” kata mereka. Prabowo pun meminta keenam orang itu mengikuti kata-katanya.

Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti enam dubes.  “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji,” kata mereka mengikuti perkataan Prabowo.

“Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Duta Besar, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo membacakan sumpah diikuti para dubes.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan duta besar luar biasa berkuasa penuh,” kata Prabowo diikuti enam dubes.

Setelah itu, Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka diikuti pejabat negara dan menteri Kabinet Merah Putih menyalami para dubes baru tersebut. Pun enam anggota KY periode 2025-2030 yang lebih dulu dilantik ikut disalami.

– Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menengarai Presiden Prabowo Subianto hendak mereposisi jabatan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Hal ini disinyalir menjadi alasan Prabowo memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara.

“Sangat mungkin Jonan diproyeksi menggantikan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer Danantara. Jonan diminta menyelesaikan utang Whoosh oleh Danantara tanpa menggunakan APBN, tetapi melalui skema business-to-business seperti disampaikan Menkeu,” kata Iskandar

Iskandar menyinggung pemanggilan Jonan dengan serangan psikologis yang dilakukan mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena menolak membayar utang Whoosh dengan APBN.

Selain itu, Luhut juga menyerang Purbaya usai mengkritik keputusan Pandu yang malah menggunakan dana milik Danantara untuk investasi di Surat Berharga Negara (SBN). Sementara, Pandu merupakan keponakan Luhut.

“Setiap pernyataan dan langkah Purbaya sudah pasti adalah sikap dan langkah Presiden. Sementara LBP (Luhut Binsar Panjaitan) seperti menjadi orang yang paling berkepentingan setelah masalah Whoosh dibuka Purbaya. Jadi untuk menetralisir agar utang Whoosh tidak dibayar menggunakan APBN, ada kebutuhan mengganti Pandu,” tutur Iskandar.

Di sisi lain, sebut Iskandar, Jonan tahu banyak soal proyek Whoosh bahkan sejak masih dalam tahap perencanan. Malah saat itu Jonan dipecat sebagai Menteri Perhubungan oleh Joko Widodo karena menolak pengerjaan proyek Whoosh yang kini berbuah utang sekitar Rp116-119 triliun.

“Jonan memang bisa dianggap sosok yang pas menyelesaikan masalah Whoosh. Selain juga pengalamannya yang berhasil mengurus perkeretaapian kita. Dan saat ini KAI (PT Kereta Api Indonesia) berada di bawah pengelolaan Danantara,” tukas Iskandar.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memanggil Ignasius Jonan ke Istana Negara, Jakarta, Senin 3 Oktober 2025. Jonan dipanggil bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

AHY mengungkap dipanggil untuk diminta menjelaskan persoalan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikenal Whoosh. Tak dipungkiri, belakangan proyek pembangunan Whoosh tengah menyita perhatian, salah satunya terkait beban utang tinggi yang harus dibayar tiap tahun kepada China.

“Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta-Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya,” kata AHY usai pertemuan.

Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. Bobby Rasyidin mengamini Prabowo turut menyinggung soal Whoosh dalam pertemuan.

“Beliau sedikit menyinggung bahwa ini segera dibicarakan, yang untuk kereta cepat itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bobby mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Danantara dalam menyelesaikan persoalan Whoosh.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI, lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah,” pungkasnya.

-Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk tidak melindungi Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang menjadi sasaran kritik rakyat akibat tindakan dan keputusan yang salah saat menjabat.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, berbagai bukti yang terang benderang yang telah diketahui oleh publik akan menjadi amunisi untuk menyerang Presiden Prabowo jika tidak segera bertindak untuk memproses Jokowi dan Luhut yang sedang jadi bulan-bulanan oleh rakyat akibat kerugian yang ditimbulkan di masa lalu.

“Ketegasan dan keteguhan sikap Prabowo sangat dinantikan oleh publik untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap siapa saja untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

Muslim melihat, Jokowi telah menjadi sasaran kritik sejumlah pihak dengan bukti-bukti yang diurai di mata publik selama berkuasa sampai setahun ini menjadi catatan buruk kekuasaannya. Bahkan, berbagai keputusan Jokowi menjadi beban yang harus dipikul Prabowo dan rakyat.

“Dalam kasus ijazah palsu Jokowi jadi bulan-bulanan publik karena selama ini soal ijazah UGM, Jokowi tidak dapat membuktikan secara sah dan legal. Publik anggap Jokowi menipu dan membohongi rakyat dan negara. Dan itu salah satu kejahatan terhadap negara dan rakyat,” terang Muslim.

Muslim juga menyoroti proyek Jokowi yang menimbulkan kerugian negara, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, proyek Ibukota Nusantara (IKN) yang terbengkalai, sejumlah proyek infrastruktur yang akhirnya jadi rumah hantu seperti Bandara Kertajati dan sejumlah bandara lainnya, menimbulkan kerugian dan beban berat bagi keuangan negara selama ini.

“Apalagi saat ini beredar pernyataan Menkeu Purbaya, utang di era Jokowi Rp24.000 triliun. Bisa jadi ini benar. Karena selama berkuasa Jokowi dikenal tidak jujur termasuk dalam utang luar negeri,” tutur Muslim.

Tak hanya itu kata Muslim, dalam kasus hukum dan kerugian negara yang tengah disorot oleh publik adalah Whoosh yang kerugian negaranya sudah jelas dapat dihitung oleh rakyat.

“Jika benar apa yang dinyatakan akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu, publik menanti ketegasan Presiden Prabowo memberikan dukung kepada KPK untuk segera memproses Jokowi dan Luhut dalam kasus Whoosh,” kata Muslim.

Karena kata Muslim, jika Jokowi dan Luhut tidak diproses hukum, maka publik menganggap Prabowo melindungi keduanya.

“Konsekuensinya kepercayaan rakyat terhadap Prabowo akan semakin tergerus. Bisa saja muncul mosi tidak percaya rakyat dalam pemberantasan korupsi. Bisa saja rakyat anggap Prabowo sedang beretorika untuk bangun pencitraan semata dalam perang melawan korupsi dan koruptor. Apakah demikian yang dikehendaki?” pungkas Muslim