0

JAKARTA, BN NASIONAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta penggantian penyidik dalam kasus Harun Masiku. Permintaan ini d iajukan menyusul dugaan ketidakprofesionalan penyidik Rossa Purbo Bekti, yang menurut tim Hasto, telah melakukan penyitaan barang-barang milik Hasto dan stafnya, Kusnadi, dengan cara yang tidak semestinya.

Dalam pernyataannya d ilansir dari bisnis.com, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penggantian penyidik tidak bisa d ilakukan tanpa dasar yang kuat.

“Apakah itu yang bersangkutan terkena kode etik, maupun hal-hal lainnya, tetapi selama belum ada dasar-dasar tersebut, maka penyidik masih berwenang untuk melakukan proses penyidikan baik itu penyitaan, maupun pemeriksaan saksi,” ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Petrus Selestinus, anggota tim penasihat hukum Hasto dan Kusnadi, mendesak KPK untuk mengganti Rossa dengan penyidik lain. Menurutnya, tindakan Rossa saat penyitaan barang-barang Hasto pada 10 Juni lalu menunjukkan adanya agenda tersembunyi.

“Buat kita asal jangan Rossa, karena cara-cara yang d ilakukan oleh Rossa sebagaimana d iceritakan pengalaman Kusnadi, itu nampak sekali bahwa Rossa punya agenda tersendiri,” kata Petrus kepada wartawan setelah pemeriksaan Kusnadi, Rabu malam.

Catatan menunjukkan KPK telah mengungkap adanya dugaan pihak-pihak yang mengamankan keberadaan Harun Masiku serta menghambat proses pencariannya. Hal ini terungkap setelah pemeriksaan terhadap tiga saksi, yaitu Melita De Grave, Hugo Ganda, dan Simon Petrus. Usai pemeriksaan ketiga saksi tersebut, KPK juga memeriksa Hasto Kristiyanto dan menyita ponselnya serta beberapa catatan penting.

Kasus Harun Masiku telah menjadi teka-teki yang berkepanjangan sejak Harun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK pada 2020. Harun, mantan caleg PDIP 2019-2024, d iduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa d itetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke Senayan namun meninggal dunia. Sementara Harun masih buron, Wahyu Setiawan telah menjalani hukuman penjara usai d ivonis bersalah pada 2021.

KPK menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini tanpa intervensi.

“Kita akan terus bekerja secara profesional dan transparan. Semua tindakan kami berdasarkan hukum dan bukti yang ada,” tutup Tessa.

Permintaan penggantian penyidik ini membuka babak baru dalam kasus yang penuh liku ini, dan publik menantikan langkah selanjutnya dari KPK. Keberhasilan KPK dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian integritas lembaga antirasuah tersebut.**

0

JAKARTA, BN NASIONAL

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harapan, dengan penuh harap meyakini bahwa AKBP Rossa Purbo Bekti, yang kini menjabat sebagai Kasatgas Penyidikan KPK, mampu menangkap Harun Masiku. Harun, tersangka dalam kasus pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI periode 2019—2024 di KPU RI, masih buron sejak Januari 2020.

“Tim penyidik tambahan di bawah kepemimpinan Kasatgas Penyidikan AKBP Rossa Purbo Bekti bisa menangkap Harun Masiku,” ujar Yudi di Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Pernyataan ini, menurut Yudi, bukanlah sekadar optimisme kosong. Rekam jejak AKBP Rossa Purbo Bekti berbicara banyak. Ia telah membuktikan kemampuannya dengan menangkap beberapa buronan kasus korupsi besar, seperti Samin Tan, Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto. Rossa juga memiliki pengalaman langsung dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Harun Masiku.

Keberhasilan ini, kata Yudi, adalah modal penting dalam perburuan Harun Masiku. Selain itu, penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik menunjukkan langkah maju.

“AKBP Rossa tahu apa yang harus diperbuat setelah penyitaan itu,” tegas Yudi.

Yudi yakin, analisis digital forensik terhadap ponsel tersebut sedang dilakukan. Namun, proses ini membutuhkan waktu, tergantung banyaknya data yang perlu diperiksa.

“Cepat atau lambat, Hasto dan Kusnadi akan diperiksa kembali terkait isi ponsel tersebut, apakah tentang percakapan, gambar, video, atau rekaman suara,” lanjut Yudi.

Jika kedua pihak yang disebut mangkir dari panggilan, penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil kembali atau bahkan membawa paksa jika alasan ketidakhadiran tidak dapat diterima. Mengenai apakah barang bukti yang disita akan dikembalikan, Yudi mengatakan, Jika tidak ditemukan kaitan dengan perkara pokok, barang bukti bisa jadi dikembalikan.

Dalam kegaduhan ini, Harun Masiku dan pihak yang menyembunyikannya mungkin akan mencari cara baru untuk bersembunyi.

“Namun, dengan pengalamannya, Rossa yang sudah menangani berbagai kasus besar di KPK, termasuk KTP-el dan SYL, sudah memperkecil area pencarian Harun Masiku,” yakin Yudi.

Harun Masiku, yang telah menghilang selama empat tahun, tetap menjadi buronan yang paling dicari.

“Kita doakan saja Harun Masiku cepat tertangkap karena kasus ini tidak akan tuntas selama Harun Masiku belum tertangkap,” tutup Yudi dikutip dari bisnis.com.

Sebagai latar belakang, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Ia mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, anggota KPU periode 2017—2022, Wahyu Setiawan, juga terpidana dalam kasus yang sama. Wahyu saat ini menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.**