Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) dalam sambutannya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 194 Ayat 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bersamaan dengan hal itu kata Molen, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyampaikan berbagai hal disertakan juga laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA)/Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta catatan atas Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Alhamdulillah Kota Pangkalpinang untuk LKPD Tahun Anggaran 2022 mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Babel dan ini merupakan WTP yang keenam untuk Kota Pangkalpinang,” ucap Molen dalam sambutannya di Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (24/07/2023).

Lanjut dia menyampaikan dengan telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022.

Dia juga mengucapkan banyak terimakasih Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Provinsi Babel sesuai dengan Peraturan RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 196 Ayat 1. (Ibnu/Rd)

Baca lebih lanjut di BN Babel