JetMedia Digital Agency

Nationals akan menandatangani kontrak dengan pemain kidal Asuh Griffinlapor Robert Murray dari FanSided. Ini akan menjadi kontrak satu tahun senilai $5,5 juta dengan insentif $1 juta lainnya untuk klien Excel Sports Management. Nats memiliki lowongan 40 orang dan tidak perlu melakukan tindakan serupa.

Griffin, sekarang berusia 30 tahun, sempat beraksi di liga besar beberapa tahun lalu. Dia membuat tujuh penampilan, terbagi antara Royals dan Blue Jays, selama musim 2020 dan 2022. Dia telah menghabiskan tiga tahun terakhir di Jepang, bermain untuk Yomiuri Giants of Nippon Professional Baseball, dengan sukses besar.

Dia melemparkan 315 2/3 inning selama tiga kampanye tersebut, memungkinkan 2,57 perolehan run per sembilan. Dia menyerang 25,1% pemukul yang dihadapi, hanya memberikan jalan kepada 5,1% lawan dan mempertahankan sekitar setengah bola dalam permainan di tanah. Pada tahun 2025, cedera kaki membatasi dia hanya melakukan 78 inning tetapi itu adalah musim terbaiknya dalam hal pencegahan lari. Dia membukukan ERA 1,62 dengan tingkat strikeout 25,1%, tingkat berjalan 5,9%, dan tingkat grounder 48,9%.

Terlepas dari angka-angka yang solid, ada beberapa pertanyaan tentang apakah karya-karyanya akan diterapkan pada bola Amerika Utara. Fastball Griffin hanya berada di level rendah tahun 90an, cukup lembut menurut standar modern. Dia berhasil dengan persenjataan mendalam yang juga mencakup slider, cutter, changeup, splitter, curveball, dan two-seamer.

Ini merupakan musim dingin yang relatif sibuk bagi para pria yang kembali ke Amerika Utara setelah menjalankan tugas di luar negeri. Cody Ponce mendapat $30MM selama tiga tahun dari Blue Jays. White Sox memberi Anthony Kay $12MM selama dua tahun. Menarik Anderson mendapat satu tahun dan $7MM dari Tigers dan Ryan Weiss mendapat satu tahun dan $2,6MM dari Astros. Semua pelempar telah meraih kesuksesan di Jepang atau Korea Selatan, namun perbedaan harga kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Ponce berukuran 6’6″ dan 255 pon dengan fastball yang rata-rata berada di atas 90an dengan perubahan splitter/tendangan yang dianggap sebagai lemparan plus. Griffin tidak kecil, karena tingginya 6’3″ dan 225 lbs., tetapi profil kidalnya yang licik dan lembut jelas berbeda dari Ponce.

Ini masih merupakan paket yang menarik. Pelaporan baru-baru ini menunjukkan bahwa tim-tim menunjukkan minat pada Griffin dan dia memprioritaskan kesempatan untuk membuktikan dirinya dalam rotasi. Washington adalah tempat yang tepat baginya dalam hal ini.

Nats telah membangun kembali selama bertahun-tahun tetapi kesulitan untuk kembali bersaing. Lambatnya kemajuan mendorong perubahan besar, karena klub telah merombak hampir seluruh front office dan staf kepelatihan dalam beberapa bulan terakhir. Rezim baru yang dipimpin oleh presiden operasi bisbol Paul Toboni diperkirakan akan fokus pada tujuan jangka panjang. Mereka adalah salah satu klub yang paling cocok untuk mengambil kesempatan pada tim yang belum terbukti seperti Griffin.

Saat ini, rotasi Washington terdiri dari orang-orang seperti itu MacKenzie Gore, Cavalli jatuh, Josia Gray, Brad Tuhan, Griff McGarry, Jake Irvin, Mitchell Parker dan lainnya. Gore hanya tinggal dua tahun lagi dari agen bebas dan diperkirakan akan diperdagangkan di luar musim ini. Cavalli dan Gray tidak banyak bermain dalam beberapa tahun terakhir karena operasi Tommy John. Lord mendapatkan hasil yang layak sebagai swingman pada tahun 2025. McGarry adalah pilihan Aturan 5 yang belum memiliki pengalaman liga utama. Irvin dan Parker masing-masing telah mencatat lebih dari 300 babak liga besar tetapi mereka masing-masing membukukan ERA mendekati 6,00 tahun ini.

Singkatnya, sangat sedikit yang terkunci dalam rotasi Washington, yang berarti Griffin harus memiliki kesempatan untuk mempertahankan tempatnya. Jika dia berhasil dalam beberapa bulan pertama musim ini, kemungkinan besar dia akan tersingkir, memungkinkan Nats berpotensi membawa kembali lebih banyak talenta muda untuk membangun kembali mereka. Jika tidak berhasil, itu adalah taruhan yang cukup sederhana dari sudut pandang tim, meskipun itu adalah jumlah uang yang sangat besar bagi Griffin sendiri.

Foto milik Darren Yamashita, Raj Mehta, Gambar Gambar

– Beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh bikin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pusing.

Pemerintah memastikan tidak ikut membiayai beban utang mobil cepat ke China.

Diketahui, proyek Whoosh berbuntut pada utang yang nilainya fantastis, yakni mencapai lebih dari Rp100 triliun dan membebani BUMN seperti PT KAI (Persero) sebagai salah satu pemegang saham utama.

Kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS (Rp116 triliun) pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Baca juga: Sambil Menunggu Informasi dari Mahfud MD, KPK Telusuri Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Era Jokowi

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Adapun proyek Whoosh digadang-gadang sebagai salah satu proyek mercusuar dan ambisius di masa pemerintahan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Setelah terungkap besarnya beban dari proyek kereta cepat ini, nama Jokowi pun turut terseret hingga dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Lantas, benarkah Jokowi harus menanggung utang proyek tersebut?

Tidak Bisa Dibebankan Hanya kepada Jokowi

Pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Teguh Yuwono menyebut, suatu proyek pemerintah, ketika dicanangkan dan dilaksanakan, maka sifatnya adalah institusional.

Pihak-pihak yang menandatangani proyek tersebut bukan lagi perorangan, melainkan sudah atas nama negara atau pemerintah.

Hal ini dia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Rabu (22/10/2025).

“Perlu dicatat, dalam sistem pemerintahan kita, ketika negara atau pemerintah mengambil keputusan, maka keputusan itu bersifat institusional,” tutur Teguh.

“Ketika seseorang (pejabat publik) sudah menandatangani sesuatu, itu dia atas nama negara, atas nama pemerintah. Jadi pihak-pihak (yang menandatangani) itu bukan perorangan.”

“Jadi, saya kira, ada orang yang salah memahami tata kelola pemerintahan. Harusnya, pihak-pihak yang melakukan tanda tangan kontrak, maka itu adalah kontrak kelembagaan atau institusional.”

“Yang ekstrem, seperti kasus IKN (Ibu Kota Nusantara). IKN itu kan sudah dicanangkan, ditandatangani oleh presiden sebagai kepala negara, maka presiden yang selanjutnya juga akan tetap terikat dengan tanda tangan kontrak itu.”

Selanjutnya, Teguh menilai, proyek KCJB alias Whoosh sifatnya sama, yakni institusional atas nama negara.

Apalagi, proyek itu dibangun untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi.

Sehingga, setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, tidak bisa lagi dipandang sebagai orang per orang.

“Untuk kasus Kereta Cepat Jakarta Bandung itu, sebetulnya proses yang dilakukan kan berbasis kelembagaan. Jadi, bukan orang per orang, misalnya si A, si B, si C, itu pihak swasta, atau itu pihak negara,” ujar Teguh.

“Yang terjadi di negara kita kan pemerintah mengambil inisiasi lalu memutuskan ini sebagai proyek yang dibiayai untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi Jakarta-Bandung untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan.”

“Itu harusnya berbasis fungsional kenegaraan.”

Oleh karena itu, Teguh menegaskan, soal siapa yang harus bertanggung jawab terkait utang Whoosh, tidak bisa dilempar ke perseorangan saja, seperti kepada Jokowi selaku presiden saja atau cuma Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI saat itu.

“Jadi, tidak berarti karena Pak Jokowi yang tanda tangan, maka Jokowi yang harus bertanggungjawab. Itu kan seolah-olah semua beban dikembalikan ke Jokowi,” papar Teguh.

“Padahal di situ ada banyak pihak yang ikut menandatangani proyek ini. Bahkan itu kan konsorsium, KCIC, Kereta Cepat Indonesia-China.”

“Artinya kan (proyek Whoosh dikerjakan) melalui beberapa pilar dan pilar-pilar itu harusnya dilakukan berbasis institusi, tidak berbasis perorangan.”

“Jadi, misal waktu itu Menteri Keuangan RI-nya adalah Sri Mulyani, maka ini salah Sri Mulyani. Bukan begitu.”

“Siapa pun yang menjadi menteri, ex officio, ya dia harus bertanggungjawab juga karena ini atas nama negara.”

Proyek Whoosh Bersifat Institusional, Presiden Sekarang Juga Turut Bertanggung Jawab

Menurutnya, bahkan proyek Whoosh juga menjadi tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto yang kini menggantikan Jokowi.

Teguh menambahkan, apabila masih berlanjut, maka proyek yang bersifat kelembagaan atau atas nama negara akan selalu mengikat siapa pun yang menjadi presiden.

“Ini yang kadang-kadang tidak kita lihat, bahwa ketika manajemen pemerintahan dikembangkan atau diterapkan, maka siapa pun yang tanda tangan, apalagi jika kontraknya serial (5, 10, atau 20 tahun ke depan) seperti IKN, itu kan mengikat presiden,” ujar Teguh.

“Apalagi kalau itu sudah diundang-undangkan, siapa pun presidennya. Ya walaupun sekarang ini Presiden Prabowo tidak begitu intens ke sana, tetapi beliau berada dalam keterwajiban kelembagaan, sama juga untuk kasus KCJB ini, kira-kira setting policy making-nya begitu.”

Bom Waktu Utang Whoosh

Proyek KCJB alias Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dengan 60 persen saham dan konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

Adapun PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan porsi saham 58,53 persen, diikuti Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (1,03 persen).

Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri atas CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi konsorsium BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai lead konsorsium PSBI.

Bahkan, utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Pelonggaran utang

Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuat China melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini.

Sebelumnya PT KAI mengeluhkan terus merugi lantaran terbebani utang kereta cepat yang cukup mahal setiap tahunnya.

Pasalnya pendapatan kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa menutup modal utang yang disepakati dengan China sebelumnya.

Alhasil, PT KAI terus nombok untuk membayar kekurangan cicilan utang kereta cepat.

Dari hal tersebut, muncul inisiasi membayar utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Bendahara Negara Purbaya.

Purbaya mengaku tidak mau mengeluarkan sepeserpun uang negara untuk membayar utang kereta cepat lantaran sedari awal perjanjiannya sudah business to Business (b2b).

Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri. Hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal.

Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke China untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek.

Kabarnya, China pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Di mana China memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun.

Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh China.

Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi China terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

Artinya kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut.

“Bagus, saya enggak ikut kan? Top,” ujar Purbaya dengan nada sumringah saat menanggapi perkembangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Saat ditanya kenapa tidak diajak ke China bersama Danantara, Purbaya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Menurutnya pemerintah memang tidak boleh ikut campur dengan proyek yang sedari awal ditetapkan b2b itu.

Pun Purbaya juga ogah mendelegasikan anak buahnya untuk ikut dalam perundingan. Sebab kata dia, proyek tersebut harus diselesaikan secara b2b.

“Saya sebisa mungkin enggak ikut, biar aja mereka (Danantara) selesaikan business to business, jadi top,” tegas Purbaya.

Jika pun Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, harus hadir dalam pertemuan negosiasi, Purbaya menyatakan hal itu hanya sebatas menyaksikan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para pihak.

“Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” imbuhnya.

Penegasan ini sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, akan terbebani oleh proyek prestisius yang biaya pembangunannya membengkak.

Jerusalem yang ditempati, (pic)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani rencana “E1” yang kontroversial pada hari Kamis, sebuah proyek yang bertujuan untuk memperluas pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dekat Yerusalem.

Dalam berbagai pernyataan, Netanyahu menegaskan kembali bahwa pemerintahnya tidak akan pernah mengizinkan pembentukan negara Palestina, menambahkan, “Apa yang dimulai di Gaza akan tetap terbatas pada Gaza.”

“Kami telah lama bersumpah bahwa tidak akan ada negara Palestina, dan memang, tidak ada negara seperti itu yang akan ditetapkan,” katanya.

Netanyahu juga menyatakan, “Akan ada banyak kota seperti Ma’ale Adumim di tanah kami,” mengacu pada salah satu pemukiman Israel terbesar di Tepi Barat.

Dia menekankan bahwa front timur Israel bukanlah Ma’ale Adumim tetapi Lembah Jordan, menyatakan bahwa pemerintahnya bertekad untuk bertindak “di semua lini untuk mencapai apa yang dia gambarkan sebagai keabadian Israel.”

Rencana E1 mencakup pembangunan ribuan unit pemukiman baru di tanah Palestina antara Yerusalem Timur dan pemukiman Ma’ale Adumim.

Langkah ini telah memicu kecaman internasional yang meluas. Banyak negara dan organisasi hak asasi manusia telah memberi label pada rencana tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara otoritas Israel mengklaim perlu untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan memperluas infrastruktur.

Rencana “E1”, yang pertama kali muncul pada tahun 1997, dianggap sebagai salah satu proyek pemukiman paling berbahaya di Tepi Barat yang diduduki. Tujuannya adalah untuk melingkari kota-kota Palestina di sebelah timur Yerusalem (Anata, AT-Tur, Hizma) dan mencegah ekspansi mereka ke timur. Secara strategis, ini juga bertujuan untuk menghancurkan kemungkinan Yerusalem yang berfungsi sebagai ibukota negara bagian Palestina di masa depan dengan memutuskan bagian utara dan selatan Tepi Barat, secara efektif menghilangkan kesinambungan geografisnya.

Baru bulan lalu, Netanyahu membuat komentar publik yang mendukung apa yang disebut sebagai visi “Israel yang lebih besar”, komentar yang sekarang berada di bawah pengawasan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan telah memicu kecaman luas di seluruh dunia Arab.

Netanyahu mengatakan dia yakin dia membawa “pesan bersejarah dan spiritual” yang diturunkan dari generasi ke generasi, pernyataan yang selaras dengan retorika ekspansi Israel dan datang 50 hari setelah Knesset Israel memilih untuk mencaplok Tepi Barat.

Komentarnya telah memicu reaksi kuat dari beberapa negara Arab. Jordan mengutuk pernyataan itu sebagai “provokasi berbahaya” yang mengancam keamanan regional, melanggar hukum internasional, dan melanggar piagam PBB. Pemerintah Yordania memperingatkan konsekuensi serius dari pernyataan tersebut, menyebut mereka hasutan terhadap kekerasan dan ketidakstabilan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Arab Saudi dan Qatar juga mengutuk pernyataan Netanyahu, dengan tegas menolak kebijakan penyelesaian dan ekspansi pendudukan Israel. Kedua negara bagian mengulangi dukungan mereka untuk hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk membangun negara mandiri dan berdaulat di tanah mereka.

RisalahPos.com Network