– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadikan mantan menteri agama (menag), Yaqut Cholil Qoumas, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji. Bukan hanya menambah daftar menteri era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang terseret kasus korupsi, kasus itu dinilai telah menunjukkan degradasi moral.

Dalam siniar pada kanal YouTube Anhar Gonggong Official dan Reform Syndicate, sejarawan Anhar Gonggong turut menyoroti korupsi yang terjadi di Kementerian Agama (Kemenag) dan menyeret beberapa menteri agama (menag). Mulai kasus korupsi pengadaan mushaf Al-Qur’an sampai korupsi pembagian kuota haji yang tengah ramai menjadi sorotan publik.

”Padahal seharusnya semua orang yang bekerja di departemen agama itu adalah orang yang punya moral yang sangat tinggi dan tidak akan goyah dengan apapun. Tapi, ternyata apa yang terjadi, menterinya saja korup,” ucap Anhar dalam siniar yang ditayangkan pada 17 Desember 2025 tersebut.

Menurut Anhar, pembagian kuota haji tidak akan menjadi masalah bila memang dilaksanakan sesuai dengan aturan. Namun, karena ada penyelewengan, muncul ribut-ribut hingga akhirnya KPK bergerak dan menetapkan sejumlah tersangka. Termasuk diantaranya Yaqut yang kala itu mendapat kepercayaan menjadi salah seorang pembantu presiden di Kemenag.

”Yang terakhir ini kan ribut tentang pembagian kuota haji, iya kan. Kalau memang berjalan benar, tidak perlu ada ribut-ribut seperti itu,” kata dia.

Karena itu, Anhar menyampaikan bahwa para pejabat dan pemegang kekuasaan yang disumpah menggunakan kitab suci tidak lantas berarti akan taat. Dia menyebut, fakta-fakta kasus korupsi dan penyelewengan kewenangan sudah banyak terjadi. Saat dilantik sebelum menjabat, pelakunya disumpah menggunakan kitab suci. Termasuk menteri agama.

”Kalau sudah menteri agama rusak seperti itu, siapa lagi yang baik agamanya,” kata dia.

Atas kondisi itu, Anhar menyampaikan bahwa bila moralitas para pejabat Indonesia dan para pemegang kekuasaan tidak baik, tidak berani jujur dan tidak memiliki kemampuan untuk jujur, maka Indonesia tidak akan kemana-mana. Indonesia akan tetap berjalan di tempat lantaran para pejabat yang diberi oleh mandat oleh rakyat bisa berkhianat.

”Apa yang mau saya katakan dengan ini, selama moralitas kita tidak berani jujur, terutama para pemegang kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk berani jujur, kita hanya akan berjalan di tempat,” kata dia.

– Viral beredar potongan video ceramah Habib Rizieq Shihab (HRS) yang meminta Presiden Prabowo Subianto agar jangan malu menetapkan status bencana nasional di Sumatera. Ia pun berburuk sangka adanya pembisik di sekitar presiden yang bermental asal bapak senang (ABS) yang kerap memberikan laporan-laporan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lokasi bencana.

“Jadi sekali lagi saudara, bencana nasional nggak usah malu. Kalau ngutang baru malu. Ngutang triliunan-triliunan nggak malu, bantuan malu,” kata HRS dalam ceramahnya itu dikutip Jumat (26/12/2025).

HRS pun mengisahkan beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia, contohnya bencana tsunami di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1992 dan tsunami Aceh 2004 di mana keduanya ditetapkan oleh presiden pada masanya sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional, kata HRS, membuat penanganan pascabencana menjadi cepat dan Indonesia banyak mendapat bantuan dari luar negeri.

Namun saat ini, HRS mengaku jengkel dengan sikap beberapa menteri yang menurutnya membisiki Prabowo dengan laporan-laporan yang bersifat ABS demi mencegah status bencana nasional ditetapkan. Padahal, HRS berbaik sangka kepada Prabowo dan yakin Prabowo sebenarnya setuju jika bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Jadi ini para menteri ngomongnya seenak-enaknya. Saya yakin insya Allah khusnudzon saya baik dan benar. Saya berkhusnudzon bapak presiden itu punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi yang jadi persoalan ada pembisik-pembisik manusia di sekitar dia yang mempengaruhi presiden supaya jangan dinyatakan sebagi bencana nasional,” kata HRS.

JetMedia Digital Agency

KOTA ACEH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menerima kunjungan Menteri Kedutaan (Pendidikan) Education Malaysia Indonesia (EMI) Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Dr Hasnul Faizal bin Hushin Amri, Kamis (20/11/2025).

Kunjungan tersebut membahas penguatan kolaborasi akademik, termasuk peluang pembukaan kelas perguruan tinggi Malaysia di Aceh.

Dr Hasnul yang didampingi Atase Pendidikan, Encik Abdul Aziz Abdullah, disambut langsung oleh Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Mujiburrahman bersama jajaran pimpinan di ruang kerja rektor.

Prof Mujiburrahman mengatakan hubungan kerja sama antara UIN Ar-Raniry dan lembaga pendidikan tinggi Malaysia selama ini berjalan baik. Menurutnya, Malaysia merupakan negara asal mahasiswa asing terbanyak di UIN Ar-Raniry.

“Sejak tahun 90-an, banyak mahasiswa Malaysia menempuh pendidikan di UIN Ar-Raniry. Banyak juga dosen kami lulusan universitas di Malaysia dan sebagian masih melanjutkan studi doktoral di sana,” ujar Mujiburrahman.

Ia menambahkan, UIN Ar-Raniry telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kampus ternama Malaysia, seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Malaya (UM), dan International Islamic University Malaysia (IIUM), melalui seminar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor berharap kunjungan EMI dapat membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan, termasuk rencana menghadirkan kelas atau cabang perguruan tinggi Malaysia di Aceh.

“Pertemuan hari ini diharapkan memperkuat hubungan akademik dan membuka program kolaborasi baru. Kami berharap Pemerintah Malaysia dapat mendukung pembukaan kelas atau cabang dari salah satu universitas ternama Malaysia di Aceh, terutama program vokasi di bidang peminyakan, pertambangan, dan sektor strategis lainnya agar anak-anak Aceh dapat mengakses pendidikan berkualitas,” kata Mujiburrahman.

Sementara itu, Dr Hasnul Faizal mengatakan kunjungannya bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memonitor perkembangan mahasiswa Malaysia yang sedang menempuh kuliah di UIN Ar-Raniry.

“Jika ada bentuk kerja sama yang ingin dikembangkan antara UIN Ar-Raniry dan institusi pendidikan di Malaysia, kami siap memfasilitasi,” ujar Hasnul.

Ia menyebut sejumlah peluang kerja sama dapat dijajaki lebih lanjut, antara lain pertukaran dosen dan pelajar, kegiatan akademik bersama, penguatan jaringan alumni, hingga program mobilitas mahasiswa lintas negara. ()

Gaza, (pic)

Gerakan Hamas telah menghargai apa yang disebutnya “langkah pemberani dan etika” yang diambil oleh Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp dan menteri lainnya, yang mengundurkan diri sebagai protes atas kegagalan kabinet mereka untuk menyetujui sanksi tambahan terhadap Israel.

“Pengunduran diri para menteri Belanda ini mencerminkan sikap berprinsip yang mewujudkan nilai -nilai kemanusiaan dan menyoroti komitmen terhadap dasar hukum internasional,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam.

“Pengunduran diri mereka telah mengirim pesan kuat yang menyerukan tindakan mendesak untuk menghentikan agresi fasis terhadap warga sipil yang tidak bersalah,” tambah Hamas.

Hamas mendesak pemerintah dunia dan mereka yang memiliki hati nurani yang jelas untuk melakukan segala upaya untuk menjatuhkan sanksi pada negara pendudukan Israel dan menekannya untuk mengakhiri kampanye genosida dan kelaparan di Jalur Gaza.

Semua menteri dan sekretaris negara dari Nieuw Sociaal Contract (NSC) mengundurkan diri pada hari Jumat setelah Veldkamp berhenti memprotes sanksi yang diblokir terhadap Israel, menurut laporan berita lokal.

Veldkamp mengumumkan pengunduran dirinya setelah pertemuan menteri yang tegang, dengan mengatakan dia tidak dapat melaksanakan kebijakan luar negeri yang dianggap perlu sebagai tanggapan terhadap serangan militer terbaru Israel di Kota Gaza dan persetujuan rencana penyelesaian baru di Tepi Barat.

“Kami memiliki, sebagai kabinet, sudah mengambil cukup banyak langkah. Belanda tidak harus malu akan hal itu. Tapi saya merasa perlawanan di kabinet terhadap langkah -langkah lebih lanjut sehubungan dengan apa yang terjadi di Kota Gaza dan di Tepi Barat,” kata Veldkamp kepada wartawan setelah pertemuan.

“Saya tidak memiliki kepercayaan yang cukup bahwa dalam beberapa minggu atau bulan mendatang akan berbeda, jika saya sangat terbatas di ruang saya untuk melakukan kebijakan yang saya anggap perlu. Saya akan pulang untuk menulis surat pengunduran diri,” tambah Veldkamp.

Keputusannya datang satu hari setelah dia mengatakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa dia akan memperkenalkan langkah -langkah tambahan terhadap Israel, menyebut mereka “perlu” dalam surat kepada anggota parlemen, tetapi mitra koalisi menentang langkah -langkah baru.

RisalahPos.com Network

Futuris khawatir bahwa kita meluncur ke distopia berbahan bakar AI di mana ras manusia menyetujui kekuatan etis, pengambilan keputusan, dan intelektual untuk sekelompok algoritma perusahaan tidak perlu terlihat lebih jauh dari Ulf Kristersson untuk membenarkan ketakutan mereka.

Kristersson, yang kebetulan adalah Perdana Menteri Swedia, baru -baru ini mengakui selama situs berita Nordik bahwa ia kadang -kadang meminta Chatgpt untuk “pendapat kedua” ketika datang ke strategi tata kelola.

“Saya sering menggunakannya sendiri,” kata Kristersson selama wawancara. “Jika tidak ada yang lain selain untuk pendapat kedua. Apa yang telah dilakukan orang lain? Dan haruskah kita berpikir sebaliknya? Jenis -jenis pertanyaan itu.”

Bisa ditebak, Kristersson segera diseret untuk komentarnya. “Semakin dia bergantung pada AI untuk hal -hal sederhana, semakin besar risiko terlalu percaya diri dalam sistem,” Virginia Dignum, seorang profesor kecerdasan buatan yang bertanggung jawab di Universitas Umeå, mengatakan ketika mengobrol dengan outlet yang sama yang mewawancarai PM. “Ini adalah lereng yang licin. Kita harus menuntut agar keandalan dapat dijamin. Kami tidak memilih chatgpt.”

PM juga dikritik oleh berbagai outlet lain, yang semuanya tampaknya merasa bahwa pemerintahan melalui Chatbot bukanlah rute yang ideal untuk peradaban Barat. “Sayang sekali bagi Swedia yang sebagian besar tebak AI,” tulis Signe Krantz dari Aftonbladet. “Chatbots lebih suka menulis apa yang menurut mereka Anda inginkan daripada apa yang perlu Anda dengar.”

Krantz membuat poin yang bagus, yaitu bahwa chatbots bisa sangat sycophantic dan delusi. Jika Anda memiliki seorang pemimpin yang mengajukan pertanyaan utama chatbot, Anda dapat membayangkan skenario di mana algoritma program perangkat lunak hanya berfungsi untuk memperkuat hak prerogatif pemimpin yang ada (atau untuk mendorong mereka lebih jauh ke tepi ke wilayah yang belum dipetakan). Untungnya, sepertinya banyak politisi merasa perlu menggunakan chatgpt sebagai consigliere.

Apakah Kristersson benar -benar bergantung pada chatbot sambil menavigasi tugas kepemimpinannya atau apakah dia, pada kenyataannya, hanya berusaha tampak pinggul dengan bernama namedropping produk teknologi yang populer selama wawancara, jelas bahwa AI semakin banyak digunakan oleh semua jenis orang untuk melakukan outsourcing kapasitas intelektual yang, hanya beberapa tahun yang lalu, adalah domain yang ekskisensial. Itu adalah situasi yang berbahaya, karena industri teknologi telah mengatasi kemampuan kita untuk berpikir selama dua dekade sekarang. Seberapa bodoh yang bisa kita dapatkan? Saya kira kita semua akan mencari tahu.

RisalahPos.com Network

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis di bidang pertanahan dan tata ruang, termasuk perkembangan tata cara pemberian hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit serta penyelesaian sengketa tanah di beberapa daerah.

Dalam keterangannya kepada awak media, Nusron menjelaskan bahwa dirinya melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan terkini dalam dunia pertanahan, terutama terkait proses pemberian hak atas tanah. “Laporan biasa dari seorang pembantu Presiden kepada Bapak Presiden mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan dunia pertanahan dan dunia tata ruang, terutama yang berkaitan dengan proses perkembangan tata cara pemberian hak atas tanah, terutama hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia,” ujarnya.

Salah satu topik utama yang turut dibahas adalah kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang, yang terkait dengan kasus “pagar laut”. Nusron memastikan bahwa seluruh data terkait kasus tersebut telah diserahkan dan proses investigasi telah dilakukan.

“Sudah kita serahkan semua data-datanya baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi,” ungkapnya.

Nusron menambahkan bahwa di Tangerang, 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Sedangkan terkait modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut, Nusron mengungkap bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum di tingkat bawah.

“Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektare. Nah ini NIB (Nomor Induk Bidang)-nya dipakai dipindah ke laut jumlahnya 79 hektare, dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektare. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik yang salah satu diantara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar,” jelasnya.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang sering terjadi akibat kesalahan administrasi pertanahan di masa lalu. Menurut Nusron, banyak sertifikat yang terbit pada periode 1960-1987 tidak memiliki peta bidang tanah yang jelas, sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan di kemudian hari.

“Karena memang problemnya itu di tahun 1960-1987 ini banyak sekali ada sertifikat tidak ada peta bidang tanahnya, yang ada hanya gambar tanah tapi tidak jelas alamatnya di mana,” ujarnya. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/02/2025). Dalam keterangannya usai pertemuan, Raja Juli menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai langkah-langkah untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian hutan, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi komponen, tiga komponen ini harus kita susun secara baik, sehingga kita tetap bisa menjaga hutan kita sebagai paru-paru dunia. Pembangunan tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti. Dan tujuan akhir dari kepemilikan kita terhadap hutan itu, penguasaan kita terhadap hutan adalah kesejahteraan masyarakat,” ucap Raja Juli.

Dalam memaksimalkan langkah-langkah tersebut, Raja Juli mengumumkan penerbitan Surat Keputusan Menteri yang mencabut izin Perizinan Berusaha Penguasaan Hutan (PBPH) untuk 18 perusahaan yang telah diberikan izin namun tidak memaksimalkan pemanfaatan hutan.

“Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebanyak 18 perusahaan dari Aceh sampai Papua ada. Luasnya total 526.144 hektare, setengah juta hektare, di mana ada pihak swasta yang telah diberi izin untuk memanfaatkan hutan, namun tidak dimaksimalkan. Dan Presiden memerintahkan agar fungsi hutan dimaksimalkan tadi untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, Raja Juli juga menegaskan pentingnya program agroforestri untuk mengatasi masalah hutan yang terdegradasi dan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Raja Juli menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya mengatakan ada potensi, ada 26,7 juta hektare hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, yang sudah bekas kebakaran. Kita maksimalkan fungsinya dengan agroforestri, dengan tumpang sari, untuk swasembada pangan. Ini namanya hutan cadangan pangan energi dan air,” jelasnya.

“Hutan kita akan kita lestarikan dengan menanam kembali, mereboisasi, tapi saat bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Pak Presiden Prabowo Subianto,” tutur Raja Juli. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab (PEA), Suhail Mohamed Al Mazrouei di Kertanegara, Jakarta, Kamis (30/01/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mempererat kemitraan antara Indonesia dan PEA.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti berbagai kesepakatan kerja sama yang telah memiliki payung hukum antara kedua negara. Selain itu, pertemuan ini untuk memastikan implementasi kerja sama berjalan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.

“Jadi beliau datang kemari untuk mem-follow up kesepakatan-kesepakatan tersebut dan mengikuti detail-detail perkembangan,” ucap Menlu.

Adapun kerja sama yang dibahas menurut Menlu meliputi sejumlah sektor strategis termasuk energi dan perumahan, serta sektor lainnya yang bersifat menyeluruh. “Ada banyak. Ada energi, ada perumahan, menyeluruh,” lanjutnya.

Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan instruksi secara khusus untuk jajarannya. Namun, Presiden menekankan pentingnya menjalankan seluruh kesepakatan dengan optimal dan mencari solusi segera jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

“Tidak ada yang khusus, tapi beliau meminta agar kita melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau ada masalah-masalah dicari penyelesaiannya secepat mungkin,” tambah Menlu.

Kunjungan ini mencerminkan hubungan yang makin erat antara Indonesia dan PEA, serta komitmen bersama untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang strategis.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu, delegasi PEA yang turut hadir bersama Menteri Suhail yaitu Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri. (BPMI Setpres/DNS)