KOTA ACEH – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad menyoroti buruknya pelayanan dasar di Aceh pasca musibah hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Ia menilai, meski Indonesia telah 80 tahun merdeka, masyarakat Aceh masih merasakan “penjajahan” dalam bentuk kelalaian pelayanan publik, khususnya pasokan listrik dan gas elpiji.

Menurutnya, hingga hari ini banyak wilayah di Aceh lumpuh akibat tidak berfungsinya layanan dasar. Pemadaman listrik yang berkepanjangan serta kelangkaan gas elpiji membuat aktivitas masyarakat, UMKM, layanan kesehatan, hingga roda ekonomi nyaris terhenti.

“Indonesia sudah 80 tahun merdeka, tapi Aceh masih seperti terjajah secara pelayanan. Listrik padam berhari-hari, gas elpiji sulit didapat. Ini bukan sekadar gangguan teknis, tapi kegagalan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya, Selasa, 16 Desember 2025.

Ia menilai, kondisi pasca bencana seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan BUMN terkait, khususnya PLN dan Pertamina. Namun kenyataannya, masyarakat justru dibiarkan menghadapi kesulitan tanpa kepastian pemulihan yang jelas.

“BUMN jangan tutup mata melihat kondisi Aceh hari ini. Semua lumpuh. Pelayanan dasar tidak berjalan. Masyarakat butuh listrik untuk bertahan hidup, butuh gas untuk memasak, bukan janji-janji,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh itu juga meminta pemerintah pusat segera turun tangan secara serius, bukan hanya melalui pernyataan, tetapi dengan langkah nyata dan terukur. Ia menegaskan bahwa Aceh tidak boleh diperlakukan sebagai daerah pinggiran, apalagi dalam situasi darurat pascabencana.

“Negara hadir bukan hanya dalam slogan. Kalau pelayanan dasar saja gagal, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan rakyat Aceh,” pungkasnya. ()

Way Kanan, RisalahPos Network”

Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kecamatan Banjit resmi digelar di Kampung Argomulyo,Selasa 29 Juli 2025.

Kegiatan tersebut mendapat perhatian langsung dari Kodim 0427/Way Kanan melalui kehadiran Danramil 427-05/Banjit, Kapten Cba Madong Pardede, yang hadir meninjau dan memberikan motivasi kepada para peserta.

Dalam sambutannya, Kapten Cba Madong Pardede menyampaikan bahwa pelatihan Paskibraka bukan sekadar latihan baris-berbaris, melainkan pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Ia menekankan pentingnya menanamkan semangat kebangsaan sejak dini, sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

“Atas arahan dan penekanan dari Dandim 0427/Way Kanan Letkol Arm Sigit Windarto,S.Sos.,M.Han, kami di jajaran Koramil terus mendukung kegiatan pembinaan generasi muda. Paskibraka adalah simbol kehormatan bangsa, dan kami merasa terhormat bisa berperan dalam pembentukan mental dan kedisiplinan mereka,” ujar Kapten Madong.

Pelatihan teknis dan fisik dalam kegiatan ini dipimpin langsung oleh Serka Samsul Ahmad, seorang Babinsa dari Koramil 427-05/Banjit yang berpengalaman dalam pelatihan kepemudaan. Di bawah bimbingannya, para peserta yang terdiri dari pelajar-pelajar terbaik se-Kecamatan Banjit terlihat antusias mengikuti setiap sesi latihan.

Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari aparatur Kampung Argomulyo serta pihak sekolah, yang berharap sinergi antara TNI dan masyarakat terus terjalin dalam membentuk generasi muda yang unggul dan cinta tanah air.

Kodim 0427/Way Kanan melalui seluruh jajaran Koramil terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan generasi penerus bangsa. Kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus penguat nilai-nilai kebangsaan di tengah era globalisasi.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025, untuk membahas arah dan strategi pengelolaan investasi nasional melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pertemuan ini dihadiri oleh Ray Dalio, investor global terkemuka, serta para menteri dan pengusaha terkemuka di Indonesia.

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara, Rosan Roeslani, diskusi hari ini sangat produktif dan memberikan wawasan baru dalam pengelolaan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Ray Dalio, yang telah berkontribusi dalam pengembangan SWF di berbagai negara seperti Temasek (Singapura), Public Investment Fund (PIV) di Arab Saudi, hingga SWF di Persatuan Emirat Arab (PEA), memberikan masukan berharga bagi pengembangan BPI Danantara.

“Inputan dan masukan dari Ray Dalio ini kepada kami sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus masukan-masukannya sehingga ke depannya ini peran dari Danantara bisa berjalan sesuai dengan amanahnya,” ujar Rosan Roeslani dalam keterangan persnya kepada awak media usai acara.

Rosan menyebut bahwa Ray Dalio membagikan pengalamannya dalam mengelola investasi di berbagai sovereign wealth fund dunia. Diskusi juga membahas perbandingan model sovereign wealth fund dari berbagai negara seperti China dan UAE, guna mengadopsi strategi yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

“Jadi bentuk kerja sama seperti apa, kemudian insentifnya seperti apa, bidang-bidangnya seperti apa. Jadi pembicaranya tadi cukup dan kita juga terbuka apabila kita juga, karena kita kan benchmarking atau melakukan perbandingan dengan negara-negara lain sovereign wealth fund-nya, nah ini kita terbuka juga kita bisa mengadop dan tentunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia,” jelas Rosan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, yang turut hadir dalam diskusi tersebut menilainya sebagai langkah penting dalam sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Tadi yang saya lihat adalah pertemuan yang sangat baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dengan dunia usaha,” ujar Anindya Bakrie dalam kesempatan terpisah.

Kadin, menurutnya, siap mendukung agenda pemerintah, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, ia juga menyoroti peran Danantara sebagai terobosan luar biasa dalam investasi nasional dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta strategi investasi yang matang.

“Danantara ini adalah suatu terobosan yang luar biasa tapi bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik, investasi yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik,” tambahnya.

Anindya juga menegaskan bahwa Kadin memiliki peran strategis dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah. “Kadin itu adalah naungan dunia usaha sehingga sangat dibutuhkan sebagai kerja sama yang ideal sampai ke daerah karena bukan saja pertumbuhan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa juga ingin memastikan bahwa dari sisi kesejahteraan kebersamaan itu juga ada,” tutupnya.

Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor global dalam membangun sistem investasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan masukan dari Ray Dalio, benchmarking dari SWF internasional, serta komitmen dari pelaku usaha Indonesia, Danantara Indonesia diharapkan menjadi pilar utama dalam pengelolaan investasi nasional serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tampak pula sejumlah pemimpin perusahaan besar di Indonesia, yaitu Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, James Riady, Tomy Winata, Chairul Tanjung, Hilmi Panigoro, Andi Syamsuddin Arsyad, dan Edward Wanandi. (BPMI SetPres)

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (06/02/2025). Pertemuan tersebut membahas strategi untuk memperkuat investasi dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan, Rosan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengambil peran lebih aktif dalam industri kendaraan listrik, mengingat sumber daya nikel yang melimpah serta ekosistem baterai yang sudah berkembang. Namun, ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini produksi mobil listrik nasional masih terbatas.

“Kita kan potensi dari nikelnya segala macem, baterainya sampe baterai itu sudah ada, recycle baterainya sudah ada. Nah, tapi mobilnya kan kita belum ada nih, mobil listriknya, sedangkan kita kan sudah committed untuk net zero emission di 2060, malah keinginannya Bapak Presiden bisa lebih cepat,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, Rosan turut menyinggung bahwa saat ini Indonesia masih bergantung pada investasi dari perusahaan luar seperti Hyundai, BYD, dan Wuling yang sudah membangun manufaktur di dalam negeri. Namun, ia menekankan perlunya peran lebih besar bagi Indonesia dalam industri ini.

“Produksi mobil kita kan sekitar 1,2 juta per tahun, dan berkembang, dan diharapkan di tahun 2030 tadi disampaikan sampai 2,5 juta. Ya, intinya masa kita hanya tidak bisa berperan lebih besar dari itu?” ungkap Rosan.

Menanggapi pertanyaan mengenai merek-merek yang sudah masuk ke pasar Indonesia, Rosan menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada investasi dari luar, tetapi juga mengkaji kemungkinan pengembangan kendaraan listrik nasional. “Kita kan sudah ada Maung, ini mungkin ada pengembangan berikutnya, nanti kita akan bicara, akan kerjakan lebih lanjut lagi lah,” ucap Rosan.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama PT Pindad (Persero) Prof. Sigit Puji Santoso, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Prof. Brian Yuliarto, serta Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Tbk Pandu Patria Sjahrir. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/02/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis termasuk kajian ketatanegaraan, serta evaluasi program nasional yang tengah berjalan.

Ketua MPR mengatakan bahwa Ia menyampaikan kepada Presiden terkait perkembangan kajian ketatanegaraan yang dilakukan oleh MPR, terutama terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah turut menjadi topik pembahasan pertemuan.

“Tentang beberapa langkah dan kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo dalam kaitan dengan program makan siang bergizi misalnya, dan beberapa program yang lain. Termasuk kami menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lawatan beliau dari berbagai macam negara,” ucapnya.

Ketua MPR juga menyoroti respons masyarakat terhadap program makan siang bergizi yang dinilai sebagai langkah terobosan. Meski mendapat apresiasi luas, namun menurut Ahmad Muzani masih ada beberapa catatan seperti keterlambatan distribusi di beberapa wilayah.

“Beliau menganggap bahwa semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini,” ujarnya.

Di sisi lain, lawatan Presiden ke luar negeri juga menjadi bagian penting dalam pembahasan, seperti perjalanan terakhir ke India dan Malaysia. Kunjungan kenegaraan ini disebut sebagai upaya memperkuat diplomasi, mempererat posisi Indonesia di kancah internasional, serta menarik investasi asing ke dalam negeri.

“Karena itu perlu ada kesabaran dari masyarakat, karena semua program sedang dalam proses berjalan dan ada yang baru berjalan,” jelas Ketua MPR.

Dengan berbagai isu yang dibahas, pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis demi kepentingan nasional serta menampung aspirasi masyarakat untuk perbaikan kebijakan ke depan. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (05/12/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai inisiatif kerja sama, termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, hingga proyek energi strategis.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa diskusi berjalan produktif. Bahkan, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi jangka panjang perusahaan Jepang di Indonesia.

“Bapak Presiden pertama-tama tentunya mengapresiasi perusahaan-perusahaan besar Jepang yang sudah cukup lama, cukup panjang di Indonesia. Mereka tadi juga meng-update beberapa investasi yang sedang dan rencana yang akan mereka lakukan,” ujar Rosan kepada awak media di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta.

Rosan juga menjelaskan bahwa salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela, yang telah direncanakan sejak tahun 2000. JAPINDA menyampaikan harapan agar proyek tersebut dapat mulai berjalan tahun depan dan diharapkan selesai beberapa tahun ke depan.

“Karena itu juga akan menjadi dampak yang sangat besar buat Indonesia,” ungkapnya.

Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Sea Wall, sebuah inisiatif besar untuk melindungi Jakarta dari banjir dengan panjang hingga 600 kilometer. “Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini karena mereka juga perusahaan construction-nya juga kita harapkan bisa berpartisipasi,” ucap Rosan.

Selain sektor ekonomi, diskusi juga mencakup pendidikan dan kesehatan. Presiden Prabowo mengusulkan pendirian sekolah dan universitas Jepang di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia.

“Bapak Presiden juga tadi mengundang untuk dibukanya sekolah-sekolah Jepang, universitas Jepang di Indonesia karena kita juga sudah membuka ada beberapa universitas yang kita ketahui bersama akan membuka kampusnya tahun depan di Indonesia baik itu dari Amerika dan juga dari Inggris. Sehingga diharapkan juga dari Jepang bisa ikut berpartisipasi dan responsnya juga positif,” tutur Rosan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (06/11/2024). Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi PM Singapura.

Upacara penyambutan diawali dengan PM Singapura memasuki pekarangan Istana Merdeka dari lapangan silang Monas diiringi oleh pasukan berkuda dan marching band. Ketibaan PM Singapura di halaman Istana Merdeka disambut langsung oleh Presiden Prabowo.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan upacara kenegaraan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Singapura Majulah Singapura dan lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya diiringi dentuman meriam sebanyak 19 kali. Selanjutnya kedua pemimpin melakukan inspeksi jajar kehormatan.

Kemudian, kedua pemimpin memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Dari Indonesia tampak hadir, antara lain Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdulkadir Jailani.

Usai melakukan foto bersama dan penandatanganan buku tamu di ruang Kredensial, Presiden Prabowo dan PM Singapura melakukan perdmuan head to head di ruang kerja Presiden. Selanjutnya, kedua kepala negara melakukan pertemuan bilateral di Ruang Jepara. (FID/DNS)

Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari tujuh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara-negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (04/11/2024). (Foto: BPMI Setpres)