Banyak orang yang berprestasi di tingkat tinggi memiliki ketakutan pribadi yang bertentangan dengan kesuksesan lahiriah mereka. Meskipun mempunyai resume yang mengesankan, mereka khawatir bahwa orang lain pada akhirnya akan menyadari bahwa mereka tidak mampu seperti yang terlihat. Dalam pikiran mereka sendiri, penghargaan akademis, pengakuan profesional, dan pendanaan penelitian yang kompetitif tidak mencerminkan kemampuan. Sebaliknya, prestasi tersebut dikesampingkan (…)

JetMedia Digital Agency

KOTA ACEH -Penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai respons dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB).

Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menilai langkah KPK sebagai bukti bahwa negara akhirnya hadir dalam menegakkan hukum di sektor pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan ibadah haji. Kendati demikian, ia mengakui proses hukum perkara berjalan lambat.

“Saya mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Memang terasa lama dan lambat, tetapi penetapan tersangka ini penting untuk memastikan rasa keadilan jutaan jemaah serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Luluk kepada wartawan, Jumat, 9 Januari 2026.

Luluk yang juga mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR 2024 menegaskan, temuan Pansus sejak awal memiliki landasan kuat dan bukan sekadar asumsi Politik.

“Penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka menegaskan bahwa peringatan dan rekomendasi Pansus Haji DPR selama ini bukan tanpa dasar,” tegasnya.

Menurut Luluk, Pansus menemukan indikasi serius lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji, khususnya terkait kebijakan kuota tambahan yang rawan penyalahgunaan kewenangan.

“Fakta hukum hari ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh tata kelola haji, bukan sekadar persoalan individu,” kata politikus PKB tersebut.

Ia menambahkan, penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut harus dimaknai sebagai bukti bahwa hukum berlaku setara bagi siapa pun.

“Setiap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kuota haji adalah pelanggaran serius terhadap keadilan dan amanat negara,” tandasnya.

Lebih jauh, Luluk menekankan pentingnya reformasi total tata kelola haji agar lebih transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak kepada jemaah.

“Negara wajib menjaga marwah ibadah haji dan kepercayaan publik, serta memastikan pelayanan haji bersih dari kepentingan politik dan praktik transaksional,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024. Selain Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), KPK juga menetapkan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan usai KPK menggelar ekspose perkara pada Kamis, 8 Januari 2026. KPK juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kedua tersangka.

– Hingga hari ke-10 bencana atau Jumat (5/12/2025) jumlah korban meninggal dan hilang banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera sudah 1.354 orang.

Saat bencana banjir dan longsor ini banyak kayu ukuran besar bentuk gelondongan yang hanyut di pemukiman warga di Aceh, Sumut dan Sumbar.

Namun hingga kini tak ada pihak yang mau bertanggungjawab atas bencana ini dengan sikap gentleman mengundurkan diri dari jabatannya, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Alih-alih memilih mundur, Menhut Raja Juli Antoni malah menyampaikan terima kasih terkait kritikan dan kemarahan yang dilontarkan kepadanya soal banjir Sumatera saat rapat di DPR.

Ditemui seusai rapat bersama Komisi IV DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (4/12), Raja Juli menyebut bahwa dirinya dididik untuk tidak antikritik.

Ia lantas mengungkapkan bahwa kritikan yang dilontarkan masyarakat lewat media sosialnya tak pernah dihapus. Menurutnya, hal ini jadi motivasi untuknya agar bisa melakukan evaluasi.

“Saya yakin ya namanya kekuatan itu milik Allah. Dan itu hak preogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Saya katakan tadi, kritik netizen yang ditujukan kepada saya, saya tidak pernah hapus,” katanya dalam rekaman video wawancara dengan wartawan seperti dilihat Jumat (5/12).

Menurutnya desakan mundur terhadapnya itu adalah aspirasi, kemarahan atau ekspektasi dari masyarakat.

“Itu namanya aspirasi, kemarahan itu, bahkan mungkin harapan, ekspetasi. Monggo, tanggungjawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya itu hak preogratif presiden,” ujarnya.

Didesak Mundur di DPR

Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari posisinya. Usman mengatakan Raja Juli Tak paham soal kehutanan.

“Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” kata Usman.

“Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya lagi.