-Politisi Golkar Adies Kadir langsung tancap gas mendampingi warga yang menjadi korban sengketa lahan di Surabaya, tak lama setelah dirinya kembali aktif menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR RI.

Seperti diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan Adies Kadir tidak melakukan pelanggaran kode etik. Posisi Adies pun dipulihkan kembali sebagai anggota DPR RI.

Adies mengaku baru saja menerima surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari perwakilan warga terdampak sengketa lahan, dengan Pertamina yang mencakup 534 hektar (Ha) terdiri dari 3 kecamatan dan 5 kelurahan di Surabaya, dimana jumlah korbannya mencapai puluhan ribu orang.

Aspirasi tersebut akan segera difasilitasi melalui mekanisme resmi di DPR, melalui Komisi II yang membawahi Kementrian Agraria san Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi VI, serta Komisi XII yang membawahi Pertamina agar dibahas bersama pihak terkait.

“Saya sudah menerima langsung surat dari warga. DPR RI siap memfasilitasi RDP yang alan diagendakan dalam waktu dekat agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan solusi yang adil,” ujar Adies Kadir dikutip Minggu, 9 November 2025.

Menurutnya, salah satu fungsi DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah harus tetap berjalan dan ditegakkan, sehingga persoalan yang ditemukan masyarakat dan dilaporkan ke parlemen harus ditindaklanjuti

“Negara tidak boleh menutup mata terhadap hak rakyatnya. Kini saatnya kembali bekerja, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memastikan keadilan bagi mereka,” tandas Adies.

– Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi memutuskan bahwa Sahroni Cs tetap menjadi anggota DPR RI periode 2024–2029. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (5/11/2025), MKD menegaskan sebagian anggota DPR yang sempat dinonaktifkan kini diaktifkan kembali, sementara sebagian lainnya dikenai sanksi dengan masa nonaktif terbatas.

Dari hasil sidang, Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak melanggar kode etik dan langsung diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Bahkan, Adies kembali menjabat sebagai wakil ketua DPR RI.

Sementara itu, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dijatuhi sanksi nonaktif sementara dengan durasi berbeda.

Ahmad Sahroni: nonaktif selama 6 bulan
Eko Patrio: nonaktif selama 4 bulan
Nafa Urbach: nonaktif selama 3 bulan

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menjelaskan, keputusan ini diambil karena para anggota dewan tersebut dianggap menjadi korban narasi video menyesatkan yang menggambarkan mereka berjoget menanggapi kenaikan gaji dan tunjangan DPR.

“Putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan MKD pada 15 November 2025 yang dihadiri pimpinan dan anggota MKD. Keputusan ini bersifat final dan mengikat sejak dibacakan,” jelas Adang.

Isi Lengkap Putusan MKD:

1. Menyatakan teradu satu, Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik.

2. Meminta teradu satu, Adies Kadir, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menjaga prilaku untuk ke depannya.

3. Menyatakan teradu satu, Adies Kadir diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan ini dibacakan.

4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbach terbukti melanggar kode etik.

5. Meminta teradu 2, Nafa Urbach untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk ke depannya

6. Menyatakan teradu Nafa Urbach nonaktif selama tiga bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Nasdem

7. Menyatakan teradu 3 Surya utama tidak terbukti melanggar kode etik.

8. Menyatakan teradu tiga Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak keputusan ini dibacakan.

9. Menyatakan teradu empat Eko Hendro Purnomo terbukti melanggar kode etik DPR RI.

10. Menghukum teradu empat Eko Hendro Purnomo nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana putusan DPP PAN.

11. Menyatakan Ahmad Sahroni terbukti telah melanggar kode etik DPR.

12. Menghukum teradu lima Ahmad Sahroni, nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan ybs ssbagaimana kelutusan DPP Nasdem

13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 zelama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan.

Dengan keputusan ini, MKD menegaskan pentingnya menjaga etika publik, profesionalisme, dan kehormatan lembaga legislatif di tengah sorotan masyarakat.

MKD - BN Babel

Adies Kadir Tancap Gas Tangani Sengketa Lahan Usai Dipulihkan MKD

Sahroni CS Tetap Jadi Anggota DPR, Ini Putusan Lengkap MKD

Isi Lengkap Putusan MKD: