Naikan - BN Babel

Bahlil Naikan Volume LPG bersubsidi di Tahun 2025

admin — Tue, 27 Aug 2024 18:09:39 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menaikan volume LPG 3 kg Bersubsidi untuk tahun 2025.

Pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 8,17 juta metrik ton (MT), naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 8,03 juta MT.

“Peningkatan ini didorong oleh permintaan LPG dari masyarakat. Jadi permintaan tinggi terus,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).

Sepanjang tahun 2024, Kementerian ESDM memperkirakan volume LPG 3 kg sebanyak 8,15 juta KL.

Sementara, realisasi sampai Juni 2024 sudah sebanyak 4,47 juta KL.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

Pertamina Resmi Naikan Harga Pertamax Agustus 2024

admin — Sat, 10 Aug 2024 05:43:54 +0000

Jakarta, BN BABEL – Semenjak Februari 2024, PT Pertamina (Persero) secara resmi menaikan harga BBM Non Subsidi RON 92 Pertamax pada Sabtu, (10/8/2024).

Pertamina menaikan harga Pertamax sebesar Rp750 menjadi Rp13.700 dari yang sebelumnya Rp12.950 (harga untuk wilayah dengan PBBKB 5%).

Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan penyesuaian harga BBM Non Subsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha sejak awal bulan Agustus 2024.

“Seperti Badan Usaha lain, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi. Penyesuaian dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, produk BBM Non Subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 dan Dex Series telah disesuaikan pada awal Agustus lalu,” kata Heppy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/8/2024).

Heppy menjelaskan, kebijakan penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi, sehingga meskipun tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024.

Harga yang ditetapkan pun juga yang paling terjangkau karena daya beli masyarakat juga menjadi pertimbangan utama.

“Penetapan harga sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidiKepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Kami pastikan harga ini tetap paling kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” jelas Heppy.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Komisi VII Menilai Pertamina Sudah Saatnya Naikan Harga BBM Non Subsidi

admin — Thu, 08 Aug 2024 08:36:11 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai, PT Pertamina sudah selayaknya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax series.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menghindari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak Maret 2024 lalu Pertamina sudah menahan harga meskipun ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.

Eddy menuturkan, kenaikan harga tersebut juga untuk menjaga agar keuangan Pertamina tetap stabil.

Sebab, Pertamina membutuhkan dana untuk melakukan impor BBM dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas impornya yang dilakukan.

“Ini membebani APBN dan cashflow (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (7/8/2024)

Namun, Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.

Selain itu, Eddy berharap agar kenaikan harga tersebut juga tidak memperlebar jarak harga antara BBM non subsidi dan BBM subsidi. Kemudian, Eddy mengingatkan mayoritas masyarakat tidak membeli BBM nonsubsidi. Melainkan BBM dalam bentuk jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi seperti Pertalite.

“Pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM non subsidi,” jelasnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel